Menetapkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 8 Juli 2017 adalah Berkekuatan hukum mengikat, dan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanggal 8 Juli 2017; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat sejumlah Rp10.793.749,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :1.

Fathur Rozaq;Dalam Surat Pemyataan tersebut penggugat juga bersedia menerima hukuman yangberlaku di perusahaan yaitu di PHK secara tidak terhormat ditempat kerja Tergugat;11.

), haltersebut temyata dalam uraiannya sebagai berikut:Pelanggaran tata tertib yang dapat mengakibatkan PHK.

dapat dikenakan sangsisangsi Pemutusan Hubungan Keya PHk);Bahwa Putusan Mahkama Konsitusi republik Indonesia Nomor : 12/PUU/2003tanggal 24 Oktober 2004 atas Hak Uji Materi UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar 1945 yaituSurat Edaran Mahkama Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 juga moenielaskanbahwa:Dalam hal teraadi PHK terhadap Pekerja/ burun karena alasan melakukankesalahan berat ex Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan (pasca

Putusan Mahkama Konstitusi Republik IndonesiaNomor: 012/PUU/2003 Tanggal 28 Oktober 2004) Maka PHK dapat dilakukanfanoa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan uraian diatas, sudah terang dan jelas bahwa Tergugat dalammelakukan proses PHK kepada Penggugat telan sesuai dengan aturataturanyang terkait Ketenagakerjaan dan peraturan intemal ditempat kerja Tergugat;Dengan demikian pemberian sangsi berupa PHK adalah Sah dan BerdasarkanHukum, sehingga dalil Penggugat terkait Pemutusan

Menetapkan Surat Keputusan Pemutusan Huoungan Kerja yang dikeluarkanoleh Tergugat tanggal 8 Juli 2017 adalah Berkekuatan hukum mengikat, danTergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat tanggal 8 Juli 2017;3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganian hak kepadaPenggugat sejumlah Rp10.793.749,00 (Ssepuluh juta tujuh ratus sembilanpuluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rinciansebagai berikut :1.

tersangka Fadillah Cs yang juga menyatakan bahwa kasus pencurian tersebuttidak melibatkan orang lain selain tersangka Fadillah Cs, tuduhan itu hanya akalakalanTergugat saja ;Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka tuduhan Tergugat terhadap paraPenggugat adalah tuduhan palsu yang tidak dapat dibenarkan serta surat pengundurandiri yang dibuat para Penggugat tersebut dibuat dibawah tekanan mental dan psikologisserta intimidasi melalui skenario yang dibuat Tergugat hingga tidak dapat dijadikanalasan PHK

Kasasi II/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang dalam putusannya menyatakan bahwa pengakhiran hubungan kerja yangdilakukan Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi adalah bukan karenaPemutusan Hubungan Kerja akan tetapi berdasarkan permohonan pengunduran diriyang diajukan para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan ketentuanPasal 162 ayat (4) UndangUndang No.13 Tahun 2003 : PHK

adanya keterlibatan para Pemohon Kasasi dalam pencurian tersebut danpengunduran diri para Pemohon Kasasi bertentangan dengan syarat pengundurandiri yang tertuang dalam Pasal 162 ayat (3) huruf (a) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 karena pada faktanya pengunduran diri para Pemohon Kasasi dilakukandalam kurun waktu 1 (satu) hari sehingga pengunduran diri yang dilakukan paraPemohon Kasasi batal demi hukum dan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanTermohon Kasasi terhadap para Pemohon Kasasi adalah PHK

kemauan sendiri melainkan adanya tekanan/intimidasi dari Termohon Kasasi dan pengunduran diri tersebut bertentangan dengansyarat pengunduran diri yang tertuang dalam Pasal 162 ayat (3) huruf (a) UndangUndang No.13 Tahun 2003 karena pada faktanya pengunduran diri para PemohonKasasi dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) hari sehingga pengunduran diri yangdilakukan para Pemohon Kasasi batal demi hukum dan pengakhiran hubungan kerjayang di lakukan Termohon Kasasi terhadap para Pemohon Kasasi adalah PHK

;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang dalam putusannya menyatakan pengakhiran hubungan kerja paraPemohon Kasasi adalah bukan dengan PHK melainkan mengundurkan diri sangatlahsubyektif, tidak masuk akal dan tidak mempunyai hati nurani.

Yudi Prasetyo mulai bekerja padatanggal 15 September 1992 dan Sugiartomo mulai bekerja pada tanggal 01 Juni2001, keduanya bekerja dengan jabatan terakhir sebagai Sales Supervisorsampai bulan September 2008;Bahwa pada tanggal 17 September 2008, Ch Yudi Prasetyo di PutusHubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak dengan diterbitkannya Surat PHK No.BMDBM/002/0908 tertanggal 17 September 2008 oleh Tergugat yaitu ManajerCabang PT.

Distriversa Buana Mas Cabang Semarang demikian jugaSugiartomo di Putus Hubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak denganHal. 1 dari 8 hal. Put. No. 55 PK/Pdt.Sus/2011diterbitkannya surat PHK No. BMDM/003/0908 tertanggal 17 September 2008oleh Tergugat yaitu Manajer Cabang PT.

Distriversa Buana Mas CabangSemarang;Bahwa sampai terjadinya PHK, Ch Yudi Prasetyo telah mempunyai masakerja selama 16 tahun lebih dengan upah terakhir sebesar Rp. 1.485.000,sebulan dan Sugiartomo mempunyai masa kerja selama 7 tahun 4 bulan denganupah terakhir sebesar Rp. 900.000, sebulan;Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat adalahPara Penggugat telah membantu melakukan penjualan obatobatan yangdidasarkan pada order fiktif yang diajukan pada periode MeiJuni 2008.

Distriversa Buana MasCabang Semarang termasuk juga Para Penggugat merasa belum pernah adaperaturan perusahaan yang mengatur tentang kesalahan berat karena belumpernah ada sosialisasi tentang peraturan perusahaan oleh Tergugat;Bahwa dalam penyelesaian perselisihan tersebut, Tergugat tetapmelakukan PHK terhadap beberapa orang sales yang melakukan order fiktiftermasuk juga Para Penggugat ikut di PHK oleh Tergugat dengan alasanmembantu menjualkan obatobatan sisa order fiktif tersebut, dengan alasanperbuatan

RI) No. 13/Men/SjHK/I/2005 tentang PutusanMahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003, maka PHK kepada Para Penggugatdapat dilakukan karena dengan pertimbangan yang mendesak dan selayaknyapihak PT.

Oleh karena gugatan PHK perkara a quo diajukan padatanggal 24 April 2018, maka gugatan Penggugat telah tidak memiliki dasarhukum karena PHI yang dijadikan dasar tersebut telah tidak berlaku lagiatau telah daluwarsa.

Bahkan ada juga yang menyebabkan kendaraan terbakarhabis, namun tidak diberikan sanksi PHK sebagaimana Tergugat saat ini.Oleh karena itu gugatan PHK perkara a quo terhadap Tergugat sangatlahtidak adil dan berlebihan. Hal ini karena sebagai karyawan PT.

Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapTergugat adalah Pasal 29 ayat (37) dan (17) PHI. PTKPI yang secaranormatif merupakan bentuk pelanggaran biasa. Oleh karena itu terkaitdengan prosedur PHK harus mengacu pada Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikianketentuan Pasal 29 ayat (37) dan (17) PHI.

Tergugat selaku pekerja yang diinvestigasi tidak pernah mendapatkanhasil rekomendasi dari tim investigasi dengan sanksi PHK, sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 ayat (5) PHIPTKPI, yang berbunyi:Pemeberitahuan rekomendasi tindakan disiplin atau) sanksi PHK(lampiran XIV) dari hasil pemeriksaan investigasi disampaikan kepadapekerja oleh penyelia dengan didampingi IRO setelah mendapatkanpersetujuan dari kepala departemen SDM dan hubungan Industrial:c.

Oleh karena ituseharusnya upaya pembinaan dijalankan terlebih dahulu sebelumdilakukan PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat bersamasamadengan serikat pekerja/serikat buruh.

permohonan penyelesaian secarabipartit, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi, dengan demikian upayapenyelesaian secara bipartit telah gagal, maka Penggugat melalui kuasahukumnya mengajukan pencatatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja keDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;Bahwa upaya penyelesaian di tingkat mediasi di Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya ternyata juga tidak terjadi Kesepakatan antara Penggugat danTergugat dan akhirnya Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayamengeluarkan anjuran No. 74/PHK

Bahwa karena PHK ini belum di putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial maka Tergugat harus membayar upah dan segalakewajiban kepada Penggugat sejak diberhentikan bulan Desember 2014sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohonkepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini denganamar sebagai berikut ;DALAM POKOK PERKARA1.

Dan Kalau 5 (lima)tahun, 20 (duapuluh) kali kontrak kerja.e Bahwa saksi tahu setiap kontrak, Penggugat membacanya lalu menandatanganikontrak tersebut.e Bahwa Penggugat di PHK, bukan habis masa kontrak.e Bahwa saksi tidak sempat melihat surat PHK Penggugat tersebut.e Bahwa saksi kenal Manager di PT. PG. Gorontalo Unit Tolangohula tersebutbernama Bpk. Habib.

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

yang diberi tanda P1 s/d P2 dan 1 (satu) orang saksi,sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alatbukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T9 dan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK terhadap Penggugat, hal tersebuttidaklah dipertentangkan oleh kedua belah pihak, yaitu terhadap Penggugat telahdilakukan PHK oleh Tergugat dengan berakhir Hubungan Kerja yang ditanda tanganioleh H.

Gorontalo Unit PT.Tolangohula ( bukti T5) ;Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yangtelah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhirmasa kontrak 31 Mei 2014 ;Menimbang bahwa dalam pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diatur bahwa ayat(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat

Bahwa, mengingat PHK sebagaimana butir (2) di atas seharusnya bataldemi hukum (sesuai UndangUndang No. 13 Tahun 2003), maka SKJMberupaya kepada Manajemen agar mencabut / membatalkan PHK, namunusaha ini tidak direspon secara baik oleh Manajemen;4. Bahwa, justru Manajemen berupaya melegitimasi kesalahannya denganmeminta ijin PHK ke Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas PendudukPemerintahan Kota Surabaya;5.

Saudara Gema Widjiono / 7222 tertanggal 15 Juli 2004 di PHK yangsebelumnya tidak dan / atau belum pernah sama sekali diberikan suratperingatan dari perusahaan atas dugaan pelanggarannya;b.

Bahwa perusahaan melakukan PHK sesuai Surat No. 028 / EA.P.15 /2004 tanggal 15 Juli 2004, kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukanPermohonan ijin PHK ke P4D melalui Surat No.

Justru P4D sesuai Putusannya No. 567 / 175 / 7489 / 11210 / 2005tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 02 Mei 2005mengabulkan permohonan ijin PHK yang seharusnya berpedomanpada UndangUndang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 155 (1) yang amarnya berbunyi "PemutusanHubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal151 ayat (8) batal demi hukum.6.

Jasa Marga (Persero) belum ada penetapan dariLembaga Hubungan Industrial dan berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal155 (1), maka PHK tersebut seharusnya batal demi hukum; Tidak dilakukan skorsing terlebin dahulu sebelum dikeluarkannyaputusan PHK; Manajemen PT. Jasa Marga (Persero) tidak membayar hakhak saudaraGema Widjiono / 7222 selama belum ada putusan dari LembagaPenyelesaian Hubungan Industrial.

saya MC 1 hari, karena saya merasakondisi saya belum fit untuk kerja saya minta tolong ke Ibu agar di berikan MCselama 2 hari, terus ibu bilang, baik pak, bapak tunggu di luar ya, Ibu ingat kan,saya bilang ke Dokter, Dokter tersebut mengatakan dia lupa karena berobat nyasudah 1 bulan pak.Bahwa Kemudian saya kembali mengatakan kepada Dokter, yang jadi masalah di MCnya ini Bu, laporan yang Ibu kirim ke In Health, saya MC nya Cuma 1 hari, sementaradi MC nya Ibu buat dua hari, ini yang buat HRD mau PHK

ini, saya berikan ke Ketua PUK SPSI, sambil memberikansurat PHK itu, ketua PUK SPSI Nanindah itu mengambil suratnya, lalu di luar KantorHRD ketua PUK SPSI Nanindah itu memberikan surat PHK itu kepadaPenggugat ;Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2013 Penggugat kembali datang kePerusahaan bersama PUK SPSI Nanindah (Pak Juni Supiandi, Hambali), melakukanPerundingan yang ke 2 di kantor HRD, dari manajemen pak Ricky dan Pak Robertus16Sudarsono (HRD), pada saat Mediasi Penggugat menunjukkan surat MC

) kepadaPenggugat terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 Dengan alasan Penggugat telahmelanggar pasal 7 perjanjian kerja, karena telah memalsukan Surat KeteranganSakit tertanggal 14 Mei 2013 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka PHK yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat dikategorikan PHK karenaadanya kesalahan berat (memalsukan Surat Keterangan Sakit tertanggal 14 MeiMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 158 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Disebutkan bahwa :231

dilakukan batal demi hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir diperrsidanganwalaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pertimbangansebelumnya sehingga Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Kesalahan Berat dan KesalahanBerat tersebut telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan dan PHK yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sudah memperoleh penetapan darilembaga penyelesaian perburuhan, sehingga oleh karenanya

PHK yang dilakukanoleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2013 harus dinyatakan tidakMenimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat pada tanggal 27 Juni 2013 dinyatakan tidak sah maka Kontrak Kerjayang telah dilakukan antara Penggugat selaku Pekerja dengan Tergugat selakuPengusaha tetap berlaku oleh karenanya maka Upah Kerja yang belum dibayar24serta THR Hari Raya tahun 2013 oleh Tergugat, sejak Penggugat di PHK tanggal27 Juni 2013 sampai dengan 02 Maret

membawaRincian perhitungan kompensasi PHK dan saling menanggapi ;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 dilakukan Mediasi ke IV yangmenghasilkan kesimpulan tidak sebagaimana kesepakatan Mediasi Ill yaknimasingmasing pihak membawa rincian kompensasi PHK.

Tergugat justrumenyatakan tidak dapat mempekerjakan Para Penggugat dan tidak akanmembayar Kompensasi PHK. Pada saat itu, Para Penggugat memberikandaftar nama berikut rincian kompensasi PHK (terlampir), sedangkanTergugat melalui Personalia membawa dokumen tetapi tidak ditunjukkandalam forum Mediasi tersebut dengan alasan rahasia.

pihak, maka mediator berkesimpulan bahwa para pekerja yangberhak mendapat kompensasi PHK dalam kasus ini adalah sebanyak85 orang dari 87 orang yang diajukan oleh pihak pekerja (1 orang sudahmeninggal dunia dan 1 orang lagi sudah keluar atas kemauan sendiri) ;8) Mediator juga berkesimpulan bahwa kompensasi PHK yang dilakukandiperhitungkan dengan dasar UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat(3);Dalam Anjuran :1.

Bahwa tidak tercapai kesepakatan antara pihak pekerja/ouruh dan pihakpengusaha dalam hal kompensasi atas PHK yang telah dilakukan pihakpengusaha terhadap pekerja/buruh ;b.

Bahwa pemutusan hubungan kerja, karena berakhir dengan sendirinyahubungan kerja sebagai PHL adalah tanggal 22 Oktober 2009, makabagi pekerja/ouruh yang tidak dapat menerima PHK dimaksud dapatmengajukan gugatan paling lama 1 (satu) tahun sejak PHK tersebut,yaitu maksimal sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010.(vide pasal 171UU No. 13 tahun 2003).e. Bahwa sesungguhnya baik Tergugat maupun Para Penggugat sudahtahu dengan sendirinya bahwa hubungan kerja sudah berakhir padaHal. 14 dari 29 hal. Put.

Bahwa kejadian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Penggugat olehTergugat dilakukan pada tanggal 03 Januari 2013 jam 12 witadengan diadakanPertemuan oleh Tergugat yang dihadiri oleh 11 (sebelas) Pekerja termasukPenggugat. Dalam Pertemuan tersebut 11 (sebelas) Pekerjatersebutdiberitahukan secara lisan, akan tetapi hanya4 (empat) orang diterima kembalibekerja pada Tergugat, tidak termasuk Penggugat ; .

Bahwa karena PHK terhadap Penggugat tidak berdasar pada ketentuan danperundang undangan yang berlaku, maka Penggugat melakukan PerundinganBipartit dengan surat permohonan ditujukan pada Tergugat 2 (dua) kali berturut turut tanggal 11 Februari dan tanggal 15 Februari 2013, akan tetapiperundingan Bipartit, tanggal 09 April 2013 tidak menghasilkan suatukesepakatan ; sae SeS ENE SenEeenREEEREEE 6.

Bahwa dilihat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergu gatterhadap Penggugat, tidak terdapat adanya kesalahan Penggugat yang dilakukansesuai ketentuan Peraturan dan Perundangan Ketenagakerjaan yang ada, makasudah jelas PHK tersebut dilakukan Tergugat dalam rangka Efisiensi dalam Perusahaan Tergugat ; wnDengan demikian sesuai amanat pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13tahun 2003 yang mana PHK tersebut dilakukan karenatindakan Efisiensi dalamPerusahaan Tergugat, maka Penggugat berhak

Menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karenatindakanEfisiensi sesuai pasal 164 ayat (3) UU No. 3 tahun 2003 ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugatsebesar Rp. 13.435.000, (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh LimaRibu Rupiah) ; wn n2 =H 2 == 4. Karena nilai tuntutan dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah) maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 4 Gugatan adalahsangat tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) karena Penggugat hanya merupakan Tenaga Harian Lepasyang bersifat Temporer akan tetapi permasalahan yang sebenarnya adalahPenggugat menuntut untuk diangkat menjadi karyawantetap dan hal ini tidakmungkin terjadi karena Perusahaan Tergugat adalah pabrik semen yang pengangkatan karyawan memiliki prosedur ter sendiri ; 5.

penyedia jasa pekerja/ourun berubah menjadi hubungankerja antara pekerja/oburuh perusahaan pemberi pekerjaan (Hubungankerja kembali terjadi antara Penggugat dengan PTPN VII Persero UnitUsaha Talo Pino);Menimbang, bahwa hubungan kerja terjadi antara Penggugat denganPTPN VIl Persero Unit Usaha Talo Pino, sedangkan apabiladipekerjakan kembali dimungkinkan hubungan kerja tidak akanharmonis lagi, permintaan Penggugat yang disampaikan dalamkesimpulan tanggal 4 Agustus 2010 agar Penggugat diberikantunjangan PHK

adalah langkah bijak yang perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam pengakhiran hubungan kerjatanpa kesalahan maka Penggugat berhak atas tunjangan PHK yangberupa uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uangpenggantian hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1),(2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Penggugat berhak pula upah pekerja/buruhselama proses dibayar 100% (seratus persen) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 17A Keputusan