Ditemukan 6110 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilihan umum daerah Parpol ; pemilihan umum Pemilihan Komisi pemilihan umum Pemilu Penetapan hasil pemilihan umum
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-02-2024 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PT MATARAM Nomor 27/PID.SUS/2024/PT MTR
Tanggal 22 Februari 2024 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
31 — 15
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 27-06-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 03-07-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 152/PID.SUS/2024/PT JMB
Tanggal 3 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hari Anggara, S.H. M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MHD. REXSI IRWAN Bin A.MAKI Diwakili Oleh : Dani Alfian Hardi, S.H.
14 — 0
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 17-12-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 135/PID.SUS/2018/PT PAL
Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : TAUFIK TADJUDDIN,SH.
Terbanding/Terdakwa : Frens Silas
109 — 42
  • Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana denganHalaman 1 dari 8 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PT PALsengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :Berawal ketika sebelumnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Komisi Pemilihan
    Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yangpada pokoknya menyatakan jadwal pengajuan daftar calon anggota DPRDKab.
    Banggai Laut dalamPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan BanggaiLaut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai LautNomor 76 / HK.03.1Kpt / 02 / 7211 / KPUKab / IX / 2018 tanggal 20September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.
    Si tidak terdaftar sebagai Alumni STIE BudiUtomo Manado;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 520 UURI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanggai Laut tanggal 28 Novemver 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
    Umum, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PT PAL1.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 54/PID-PEMILU/2019/PT SMR
Tanggal 2 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Muhammad Mirhan, SH
Terbanding/Terdakwa : H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD
87 — 32
  • Pasal 280 ayat (1) huruf h Undangundang Republik IndonesiaNomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam DakwaanPenuntut Umum;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. ALI MANSUR, S.Pdl, MMAlias PAK ALI Bin ABD. RASYAD dengan pidana penjara selama 1 (Satu)bulandan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan;3.
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN SOLOK Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slk
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANTI BARLIANA MURDINI, S.H
Terdakwa:
JUNITA Pgl NITA.
137 — 50
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 94/PID.SUS/2020/PT JAP
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : YANG MELVA RIAN, SH
Terbanding/Terdakwa : IMANUEL HILBERD
142 — 46
Pengadilan PN Penajam Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN Penajam Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pnj
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.RIZAL PRADATA, S.H.
2.MEIDIHAMSI RAKHMATULLAH, S.H.
3.KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H.
Terdakwa:
H. HARIMUDDIN RASYID, SH Bin ABDUL RASYID
111 — 49
  • Bin ABDULRASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaranAdministratif Pemilihan Umum;Bahwa sepengetahuan Saksi putusan Bawaslu tersebut juga menyatakanmencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H.
    Bin ABDUL RASYID terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, danMenyatakan mencabut hak kampanye Terlapor II yaitu H. HARIMUDDINRASYID, S.H.
    Umum Tahun 2019;Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi KalimantanTimur Nomor 439/PL.02.1Kpt/64/Prov/X1/2018 tentang Penetapan JadwalKampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, Surat,keterangan Terdakwa serta barang bukti yang yang bersesuaian antara satudengan yang lain, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 setelah shalat Jum/atTerdakwa H.
    Bin ABDUL RASYID untuk ikut serta melaksanakanHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Pnjkampanye di iklan media cetak sejak tanggal 24 Maret 2019 sampaidengan 31 Maret 2019; Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia No. 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program,dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 439/PL.02.1Kpt
    Umum Kabupaten Penajam Paser Utara No.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 10-06-2024 — Putus : 14-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 132/PID.SUS/2024/PT JMB
Tanggal 14 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum VI : Muhammad Meldito, S.H
Terbanding/Terdakwa : IIN DAHLIA WATI BINTI HASAN BASRI
46 — 1
Pengadilan PT KALIMANTAN UTARA Pidana Khusus
Register : 02-04-2024 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 18-04-2024
Putusan PT KALIMANTAN UTARA Nomor 16/PID.SUS/2024/PT TJS
Tanggal 18 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : JUALI RAHMAN Bin (alm) DUHA ABDULLAH
31 — 19
Pengadilan PT KALIMANTAN UTARA Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PT KALIMANTAN UTARA Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS
Tanggal 23 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : MUAMMAR ADIL DAFFA, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : MAS'UD Bin KACA
Terbanding/Terdakwa II : SURYATI Binti ARSYAD
Terbanding/Terdakwa III : LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD
Terbanding/Terdakwa IV : NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO
Terbanding/Terdakwa V : FARIDH AL AKHYAR Bin SUWARDI B
Terbanding/Terdakwa VI : AMRIANA Binti SAPPE
Terbanding/Terdakwa VII : ZULKIFLI Bin OLI
29 — 14
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 01-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN MANADO Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Mnd
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.KHATHRYNA I PELEALU,SH.,MH
2.YUDIE ARIEANTO TRI SANTOSA,S.H.,M.H
3.JAMES FRANS PADE,S.H.,M.H
Terdakwa:
SOFYAN HALADA
43 — 17
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 07-03-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PT PALU Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL
Tanggal 14 Maret 2024 — Pembanding/Terdakwa : HASAN ABAS Diwakili Oleh : HASAN ABAS
Terbanding/Penuntut Umum I : I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Deni Hartanto, S.H.
42 — 17
Pengadilan PN MARISA Pidana Khusus
Register : 01-02-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MARISA Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN MAR
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SUKARNO, SH.,MH
Terdakwa:
Hein Batiti,S.IP
85 — 43
  • Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UndangUndang Republik IndonesiaNomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;bahwa Terdakwa dalam postingannya tersebut melakukan kampanyedengan cara menjanjikan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini pesertakampanye, dan dalam undangundang tersebut jelas dilarang menjanjikansesuatu kepada orang lain;bahwa Terdakwa membuat postingan kampanye tersebut karena Terdakwaadalah Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) Nomor Urut 8 (delapan) Dapil
    Umum Kecamatan BuntuliaNomor : B.01/Panwaslu.GO.05.01/IV/2018 tentang penetapan anggotaHalaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mar.pengawas pemilihan umum Desa se Kecamatan Buntulia, tertanggal 07April 2018; bahwa panwaslu Kelurahan/Desa pada pokoknya berwenang menerima danmenyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadappelaksanaan peraturan perundangperundangan tentang pemilu; bahwa saksi tidak ingat lagi semua isi dari postingan tersebut namun yangsaksi ingat bahwa dalam Postingan
    Umum Kabupaten Pohuwato dalam hal administrasi daninformasi dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum;bahwa saksi mengetahui postingan dari terdakwa karena saat terdakwamembuat postingan tersebut di akun facebook miliknya, dirinya sedangberada bersamasama dengan saksi di Kantor KUD Dharma Tani Marisa;bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa pada hari dan tanggalyang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 11.00 wita di Kantor KUDDharma Tani Marisa kemudian terdakwa membuka handphone miliknyamerk
    Umum tersebut mengandung unsurunsursebagai berikut :1.
    Umum dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 25-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 47/PID.SUS/2019/PT AMB
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : HENLY H. M. LAKBURLAWAL, S.H
Terbanding/Terdakwa : Ali Djonler
79 — 44
  • Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa DisegelBerisikan:a. 1 (satu) buah Amplop coklat yang berisikan formulir Model C, C2dan C5.b. 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019Model A3KPU.c. 2 (dua) lembar catatan asli perhitungan suara pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden pemilihan umum tahun 2019, ModelC1.
    Bahwa Pengadilan Negeri Dobo keliru menafsirkan pasal 484 ayat (1)UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo.
    Pasal 413 UU Nomor. 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum;Bahwa bila dihubungkan dengan Pasal 411 jo.
    suara Peserta Pemilu harus sudah diselesaikan paling lama 5(lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilusecara nasional:;Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 21Juni 2019 telah mengumumkan secara nasional penetapan hasilnya, yaituuntuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRDPropinsi, DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan KomisiPemilihnan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8KPT/06/KPU/V/2019, sehinggaterhadap tindak pidana pemilu
    yang dapat mempengaruhi peroleh suarapeserta pemilu menurut pasal 484 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun2017 tentang Pemilu seharusnya diajukan sebelum Komisi Pemilihan Umum(KPU) menetapkan hasil Pemilihan Umum tahun 2019 secara nasional danPengadilan Negeri harus memutusnya 5 (lima) hari sebelum penetapanKomisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut diumumkan;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkaraterdakwa ke Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 2 Juli 2019 berdasarkanSurat Pelimpahan Perkara
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 28-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 740/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum VIII : YAATULO HULU, SH
Terbanding/Terdakwa : YOHANA DUHA
29 — 0
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 13-06-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 31/PID/2014/PT AMB
Tanggal 18 Juni 2014 — Pembanding/Terdakwa : SALIM MALAWAT, SH. Diwakili Oleh : HAMDANY LATURUA, SH.MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HUBERTUS TANATE, SH
80 — 18
  • MenyatakanTerdakwa Salim Malawat, SH alias Bapa Lemterbukti secarasah dan meyakinkan bersalah : secara bersamasama melakukantindak pidana pemilihan umum (pemilu) ,sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 309 UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana;Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 31/PID. SUS/2014/PT.AMB2.
    Bahwa pertimbnangan hukum judex factie ini bertentangan denganrumusan Undang Undang Nomor. 8 tentang Pemilihan Umum AnggotaDPR, DPD & DPRD Tahun 2012 pada Pasal 1 ayat 26 yang menyatakanbahwa : Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu AnggotaDPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dan perseoranganuntuk Pemilu Anggota DPD yang kemudian lebih ditegaskan lagi padaPasal 7 yang berbunyi : Peserta Pemilu untuk memilih anggotaDPR,DPRD Kabupaten / Kota adalah Partai Politik..
    Bahwa dakwaan kedua juga tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum, didasarkan pada fakta hukum danketentuan hukum yang terurai sebagai berikut : Penuntut Umum mendakwa Pemohon Banding (Terdakwa danTerdakwa Il ) dengan pasal 312 Undang Undang Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR,DPD dan DPRD jopasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.
    pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benarsemua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar putusannya, sehinggaPengadilan Tinggi dapat menyetujul serta membenarkan putusan Hakim TingkatPertama tersebut, bahwa Terdakwa SALIM MALAWAT alias Bapa Lem telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggarpasal 309 UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
    Umum AnggotaHalaman 22 dari 27 Putusan Nomor 31/PID.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 17-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 953/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
RAHMAT ALIAS MATO BIN BACHTIAR EFENDI
119 — 33
  • Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 44
  • Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tello BaruTPS 7
  • Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil
  • Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
  • Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 7
  • Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
    Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3 ) Kelurahan Karuwisi TPS 19.
    Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS 19
  • Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kecamatan Panakukang.
    Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DB 1 SALINAN ) Kecamatan Panakukang.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 60/PID.SUS/2019/PT PBR
Tanggal 28 Februari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
77 — 30
  • Pasal 521 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Penuntut Umumdengan register Nomor PDM01/KPR/01/2019, tanggal 8 Februari Terdakwatelah dituntut sebagai berikut ;1. Menyatakan Terdakwa DR. H.
    Pasal 521 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor39/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 13 Februari 2019, yang dimintakanbanding tersebut;3.
Pengadilan PN JANTHO Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN JANTHO Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Jth
Tanggal 14 Juni 2019 — Penuntut Umum:
MUHADIR,SH
Terdakwa:
REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYAD
130 — 47
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Ktp
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HENDRYKO PRABOWO, SH
Terdakwa:
FRANSISKUS ZAKARIAS GANEPO alias FZ GANEPO anak laki laki dari alm INSIL
127 — 10
  • Menyatakan terdakwa FRANSISKUS ZAKARIAS GANEPO Alias F.Z.GANEPO Anak Laki laki dari (alm) INSIL terbukti bersalan secara sah danmeyakinkan melakukan dengan sengaja pada waktu pemungutan suaramemberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang Undang No. 7 Tahun 2017Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN KtpTentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakanPenuntut umum.2.
    I.Kom dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara padapemilu, ada diatur tentang pencelupan jari ke tinta, namun tida adaaturan terkait berapa ruas jari yang harus dicelupkan dan lainsebagainya. Tetapi saat kami melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) keKecamatan , kami melarang di TPS untuk di disedikan lap/Tissue.
    Bahwa Tidak ada peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)yang memperbolehkan masyarakat untuk melakukan pemilihan lebih darisatu kali, adapun jika ada yang melakukan pemilihan lebih dari satu kalimaka ada sanksi pidananya.Keterangan Terdakwa FRANSISKUS ZAKARIAS GANEPO Als F.Z GANEPOanak lakilaki dari (Alm) INSIL, dalam persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Benar terdakwa mengakui pencoblosan lebih dari satu kali, adapuntempat tersangka melakukan pencoblosan yang pertama yaitu di TempatPemungutan
    , saat ditanya tersebut baru terdakwa ingat bahwaterdakwa sudah melakukan pencoblosan di TPS 04 sebelumnya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UndangundangRI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsurunsurnya adalahsebagai
    Umum, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Ktp1.