Ditemukan 6127 data
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.NURHASANUDIN BIN H. ARSYAD ALM
2.SYAIFUL BACHRI bin JAKA SONATA
93 — 52
Terbanding/Terdakwa : THEOPILUS YAAM S.Sos. Diwakili Oleh : MARDIN
84 — 31
Terbanding/Terdakwa : MUSWANDI Bin MARZUKI.
28 — 14
Terbanding/Penuntut Umum : Denny, SH
109 — 64
ANIOyang beralamat di Desa Serdang RT. 002 RW. 001 Kecamatan ToboaliKabupaten Bangka Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSungailiat,"dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan KampanyePemilusebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RINo.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,yang dilakukan olehTerdakwa dengan caracara sebagai berikut: Berawal
Umum;Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umumNO.REG.PERK:PDM 37/ BASEL/ 05/2019, Tanggal O9Mei 2019 terdakwatelah dituntut sebagai berikut:1.
Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI bin ROZALI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu yaitusebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitaspemerintahmelanggar Pasal 521 joPasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No.Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana PT No. 30/Pid.Sus/2019 /PT.BBL7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam SuratDakwaan.2.
Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal10 Mei 2019, Nomor: 136 / Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, haruslah diperbaikisekedar mengenai strafmaat yang dijatunkan kepada terdakwa dengan amarputusan selengkapnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam keduatingkat peradilan inidibebankan kepada terdakwa;Memperhatikan ketentuan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf hUndang Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum,UndangUndanga No.8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 14.a KUHP dan PeraturanPerundang Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa Samsul Bahri bin Rozali; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Mei 2019,Nomor: 136 / Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, mengenai strafmaat ( lamanyapidana penjara) yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1.
OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH
Terdakwa:
1.TENDRI MARTA
2.YUSTUS Alias PAPA MAIKEL
3.TODING Alias PAPA REYMON
4.SARCE Alias MAMA MAIKEL
5.JANJANG GUNAWAN Alias PAPA RATSAN
6.MARIANA AliaS MAMA TITA
7.FEBRIANUS Alias PAPA ARJUNA
8.HENDRA
9.MEDIALPIANUS Alias MEDI
10.YULIUS Alias PAPA MIRAWATI
11.BAATI
111 — 40
Mamasa;
- 2 (dua) tangkap Foto Copy legalisir PKPU No.10 tahun 2019, tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5.
Umum dan Peraturan KomisiPemilihan Umum (KPU) RI No : 3 tahun 2019 tentang pemungutan danpenghitungan suara dalam pemilihan Umum sebagaimana telah diubahdengan PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahanatas Peraturan PKPU No.3 tahun 2019; Bahwa jadwal Pemungutan Suara dan jadwwal seluruh tahapan Pemilutahun 2019 yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RIdiantaranya terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan
Kedua atasPeraturan Komisi Pemilihnan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yangkemudian diperbarui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dan terdapat dalamPeraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaiman telah diubah denganperaturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang
perkara Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, perkara PemilihanUmum Kabupaten Gowa, perkara Pemilihan Umum KabupatenBulukumba, perkara Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dan perkaraPemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;Bahwa yang dimaksud dengan pada waktu pemungutan suara mengakudirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satukali di satu TPS atau lebih ahli artikan bahwa perbuatan ini bersifatkumulatif alternatif, yaitu Seseorang dapat hanya melakukan "mengakudirinya sebagai
Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;AtauKedua : melanggar pasal 533 UndangUndang R.I.
Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, pasalpasal dalamUndangUndang R.I.
1.ANDI ARDIAMAN, S.H
2.DEDY NURJATMIKO, S.H., M.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
6.LITAMI APRILIA, S.H.
7.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
8.RAMA HADI, S.H
Terdakwa:
RISWAN Alias BAPAK DIAN
41 — 54
1.BUDI SASTERA, SH.MH
2.AWILDA, SH
3.SURYADINATA LBN GAOL, SH
4.YOSSI HARISA, SH
Terdakwa:
DEAN ASLI CHAIDIR
67 — 64
- Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 03 November 2023. Lampiran pada Halaman 2106;
- Printout Screenshoot Profil Calon H.
Pethres M. Mandala, S.H.
Terdakwa:
1.PITER MAAKH Alias PITER
2.MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA
24 — 0
Terbanding/Terdakwa : SUHERMAN PGL HER
96 — 41
1.Bambang Adi Putra, SH
2.Horas Erwin Siregar, SH
3.Verawaty Manalu, SH
Terdakwa:
H. Hariro Harahap, Se.M.Si.
136 — 48
berisikan uang sejumlah Rp 200.000, (duaratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRDKabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Masdoripa Siregar serta sisanyasebanyak 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akandibagikan kepada warga yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalanmemilih Masdoripa Siregar pada pemilihan
Umum Tanggal 17 April 2019, diTPS Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utarasedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000, (seratus lima puluhribu rupiah) adalah bagian Saksi Mual Harahap, Saksi Sabaruddin HarahapAls Sabar, Saksi Rijal Harahap, Saksi Hadjar Harahap Als Paki Imam MudaHarahap Als Ustad sebagai upah, Selanjutnya Anggota Polres Tapselmelakukan pengembangan dan dari keterangan para Saksi tersebut dimanaamplop tersebut diterima dari Terdakwa H.
Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
FEBRIYAN M., SH. MH.
Terdakwa:
1.Drs. AZHAR YASIN
2.GUSTAMIL KATILI,S.Pd
110 — 23
Terbanding/Terdakwa : MUFNI MAULID Bin MALAWI
54 — 7
MURTI ARI WIBOWO, SH
Terdakwa:
BASUKI SPd Bin SENEN HARTO PRAYITNO
98 — 47
Bin SENEN HARTO PRAYITNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bendel surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.
Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019 berikut lampirannya ;
- 1 (satu) bendel surat berisi nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) bendel salinan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.
Boyolali untuk pemilihan umum tahun 2019 berikut salinan lampirannya yang telah dilegalisir oleh Sekretariat KPU Kab.
Boyolali ;
- 1 (satu) bendel surat MODEL K4-PK.KAB/KOTA yang berisi Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera Boyolali yang diajukan oleh Ketua DPD PKS Boyolali tertanggal 21 September 2018 ;
- 1 (satu) bendel surat Model A.DPTHP2-KPU yang berisi Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Kedua Pemilihan Umum tahun 2019 Dk. Bulu, Ds.Tegalgiri, Kec. Nogosari, Kab.
Terbanding/Terdakwa : Frens Silas
112 — 43
Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana denganHalaman 1 dari 8 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PT PALsengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :Berawal ketika sebelumnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yangpada pokoknya menyatakan jadwal pengajuan daftar calon anggota DPRDKab.
Banggai Laut dalamPenyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan BanggaiLaut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai LautNomor 76 / HK.03.1Kpt / 02 / 7211 / KPUKab / IX / 2018 tanggal 20September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.
Si tidak terdaftar sebagai Alumni STIE BudiUtomo Manado;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 520 UURI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanggai Laut tanggal 28 Novemver 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
Umum, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PT PAL1.
1.DODI JAUHARI, SH
2.RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA
3.RIKSON LOTHAR.SH
Terdakwa:
1.YASIR ARAFAT BIN BADARUDIN
2.IMAM MUNANDAR BIN RAHIMAN
166 — 37
ZULKIFLI SUDIN;
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
ZULKIFLI SUDIN;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum KabupatenSarolangun;4.
Umum) Kabupaten yaitu sdr.
ANIF,dengan surat Perintah Tugas Nomor: 232/SDM.03.1/1503/KPUKab/V/2019, tanggal 29 Mei 2019; Bahwa berdasarkan PKPU tentang tahapan pemilihnan Umum tahun 2019,maka Pemilihan Umum dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April2019, dimana Pemilihan Umum serentak tersebut dilaksanakan untuk 5(lima) kategori yaitu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Bahwa menurut Ahli, kejadian yang terjadi di TPS 04 yaitu DPT TPS 04Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin
Umum merupakan tindak pidana karenaPutusan Nomor :81/Pid.Sus//2019/PN Srl Halaman 31 dari 46 halamanpencoblosan surat Suara hanya boleh dilakukan sekali untuk satu orangpemilih; Bahwa Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 372Undangundang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:1.
Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Terbanding/Penuntut Umum V : YUDHI PERMANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : PURYAMAN HAREFA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ELIKSANDERSIAGIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : RACHMATTULLAH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : FATIZARO ZAI, SH
21 — 0
Terbanding/Terdakwa : YONO MARYONO Alias AYONG Bin M. IDRIS
53 — 9
34 — 16
Terbanding/Terdakwa : H. ALI MANSUR, S.PdI, MM Alias PAK ALI Bin ABD. RASYAD
93 — 33
Pasal 280 ayat (1) huruf h Undangundang Republik IndonesiaNomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam DakwaanPenuntut Umum;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. ALI MANSUR, S.Pdl, MMAlias PAK ALI Bin ABD. RASYAD dengan pidana penjara selama 1 (Satu)bulandan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan;3.
Terbanding/Jaksa Penuntut : DONALD RETTOB, SH
81 — 25
atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan JadualPenyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013, disebutkan bahwa masa tenangberlangsung pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 April 2014;Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saatsaksi
Pasal 84 Huruf c UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 13 Mei 2014 NO.REG.PERK : PDM01 / SML/P / 05 / 2014, Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa JOHANIS KUWAY,S.H.
Umum tahun 2014, sehinggapenerapan besarnya Tuntutan Hukuman dan besarnya Pidana Penjara yangdijatunkan, haruslah lebih ringan;Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya MajelisHakim Tinggi yang mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskansebagai berikut :I.
Terdakwa berpendapat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberlakukanpemberlakuannya dalam Pemilihan Umum tahun 2014, sehingga besarnyatuntutan hukuman dan besarnya pidana penjara yang dijatuhkan, haruslahlebih ringan.Terhadap keberatan tersebut, kami berpendapat bahwa dalam pasal 301Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihnan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Pasal 84 Huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANIS KUWAY,S.H.,M.MP.,aliasAIS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun kurungan dan denda Rp5.000.000. (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.3.