Ditemukan 6127 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-08-2006 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15PK/KPUD/2006
Tanggal 8 Agustus 2006 — MOKHAMMAD SURATMOKO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN GROBOGAN
12947 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOKHAMMAD SURATMOKO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENGROBOGAN
    MOKHAMMAD SURATMOKO, bertempat tinggal DusunBanyu Urip Rt.07/01, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh,Kabupaten Grobogan;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para PemohonKeberatan hasil Pilkada Kabupaten Grobogan; dalam hal inimemberi kuasa kepada Joko Restu W & Associatesberkantor di Jalan HOS Cokroaminoto XI No.9 Rt.02 Rw.02,Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan SelatanKota Pekalongan ;melawan :KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENGROBOGAN, berkedudukan di JI. S.
Register : 24-04-2019 — Putus : 03-05-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN MASOHI Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Msh
Tanggal 3 Mei 2019 — Penuntut Umum:VECTOR MAILOA, SH Terdakwa: Feliks Kilyon Laiyan Alias Feky
12859
  • TELUK ELPAPUTIH;- 1 (satu) lembar kartu nama dengan ukuran tinggi : 9 Cm (sembilan) centi meter dan lebar : 5,6 cm (lima koma enam centi meter), pada stiker tersebut terdapat angka 39 dan foto calon DPD RI Provinsi Maluku atas nama Mirati Dewaningsih, ST, serta pada bagian belakang kartu nama tersebut terdapat tulisan Surat suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 No urut 39 atas nama Mirati Dewaningsih, ST;- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek dengan ciri-ciri
    MALUKU serta pada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan Kerja Keras, Kerja Ikhlas, SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR M.Si.Apt;Dirampas untuk dimusnahkan ;- 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Kepala Pemerintah Negeri Tananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomor surat : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu, Kecamatan
    Menyatakan Terdakwa FELIKS KILYON LAIYAN Alias FEKY terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapemilihanumumsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 UU RINo.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;2. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa FELIKS KILYONLAIYAN Alias FEKYselama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) subsider 6 (enam) bulankurungan;3.
    MALUKU sertapada bagian belakang baju kaos tersebut terdapat tulisan KerjaKeras, Kerja Ikhlas, SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM CALONANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU PARTAI GERAKANINDONESIA RAYA Nomor 5 DR(c) ANDI MUNASWIR M.Si.Apt;Dirampas untuk dimusnahkan.7) 2 (dua) lembar foto copy surat kKeputusan Kepala Pemerintah NegeriTananahu atas nama YULIA AWAYAKUANE, S.IP dengan Nomorsurat : 140/01/SK/2018, tanggal 10 Januari 2018, tentangPengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Negeri Tananahu,Kecamatan Teluk
    Umum yang dimaksud sbagaiunsur adalah ;a.
    Dengan demikian diasumsikan bahwa sebagaiperangkat desa, dalam hal ini Kasi Pemerintahan pada desa,negeri tananahudimaluku tengah, saudara Feliks Laiyan tidakberwenang melakukan kegiatan kampanye sebagimanadimaksudkan dalam peraturan perundangundangan pemilukarena bukan merupakan tugas pokoknya sebagai aparaturpemerintah desa.Bahwa apabila mengacu pada pasal 30 ayat (2) peraturan KPU nomor23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum selanjutnyaditegaskan bahwa bahan kampanye meliputi : a.
    Umum/kampanyeatau dengan kata lain Terdakwa memanfaatkan kesempatan pada saatpembagian beras sejahtera untuk membagikan stiker dan kaso bergambarpeserta pemilu, sehingga dengan demikian mengenai dakwaan mana yangakan dipertimbangan Hakim memilin untuk mempertimbangkan dakwaanKedua yaitu melanggar pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) UndangundangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsurunsurnya sebagaiberikut ; Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Negara
Putus : 23-04-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN ENREKANG Nomor 46/Pid.B/2014/PN.Ekg
Tanggal 23 April 2014 — SURVIANTO bin SYARIFUDDIN TABA alias FIAN
925
  • Menyatakan terdakwa Survianto bin Syarifuddin taba alias Fianbersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan secarabersamasama dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan ataumemberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secaralangsung ataupun tidak langsung sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah JoPasal 53 ayat
    Wawo sebagaicalon legislatif DPRD Provinsi sulsel ;e Bahwa terdakwa membawa sembako tersebut sudah masuk minggu tenangmenjelang pemilihan umum berlangsung ;e Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanjitidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukanbarang bukti berupa :e 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 1406 UP1 (satu) lembar STNK an.
    Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 53 ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.
    umum yang jujur adli dan bersihHal yang meringankan e Terdakwa sopan selama dalam persidangane Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakakan mengulagi lagi perbuatan tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makasebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP, kepada terdakwa Majelis Hakimberpendapat lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat ;19Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut diatas, akandipertimbangkan dalam amar
    putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara inisebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;Mengingat ketentuan Pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, UndangUdang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 23-04-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN ENREKANG Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Ekg
Tanggal 23 April 2014 — ILHAM. R Alias ILLANG Bin RUSTAM
10419
  • R alias Illang bin Rustam bersalahmelakukan tindak pidana melakukan percobaan, secara bersamasama dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan ataumemberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secaralangsung ataupun tidak langsung, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jopasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1
    Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 53 ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.
    umum 2014 ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka UnsurSetiap pelaksana, peserta dan/atau petugas Kampanye Pemilu telah terpenuhi ;2.
    Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turutMelakukan perbuatan ituMenimbang, bahwa sebagaimana pula uraian unsur ke 2 diatas dimana terdakwabersama dengan saksi Survianto telah terbukti menyiapkan sembako berupa gula pasir,terigu, mentega dan minyak goreng yang akan dibagikan kepada Masyarakat sekitarLingkungan Randangan guna memenangkan Fauzi Andi wawo sebagai calon anggotalegislatii DPRD Provinsi dari partai golkar yang dilakukannya pada masa tenangmenjelang pemilihan umum
    lain maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umumsebagaimana dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara inisebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;Mengingat ketentuan Pasal 301 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP
Register : 22-01-2024 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN PURWOREJO Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr
Tanggal 29 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.JUNIARDI WINDRASWAR, SH
2.AGUNG BOWO LAKSONO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD ABDULLAH S.E .S.H MAP Bin .Alm. R.CHOLIL
149102
  • 21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu; 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi; 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630; Dikembalikan kepada saksi Dikembalikan kepada Saksi PURNOMOSIDI, S.Pt Salinan Keputusan Komisi Pemilihan
    Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun
    media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo; Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo
Putus : 22-10-2008 — Upload : 23-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315K/TUN/2008
Tanggal 22 Oktober 2008 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ; PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ; RAMSES DAVID SIMANJUNTAK
3828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ; PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ; RAMSES DAVID SIMANJUNTAK
Putus : 18-06-2009 — Upload : 28-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2009
Tanggal 18 Juni 2009 — PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009, TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNIS PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
186150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009,TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNISPENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM,TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPANCALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIHDALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRDPROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Putus : 22-01-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469K/TUN/2005
Tanggal 22 Januari 2007 — Hambali; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
6334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hambali; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
    No.469 K/TUN/2005Kabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun 2004, yang ditandatangani olehKetua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan serta saksiPartai Politik peserta pemilinan umum yang hadir, Pamekasan 15 Mei 2004,antara lain :1. FAUZAN, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan, No. Urut Daftar Calon2 dari daerah pemilihan 1 (satu) ;2. M. IMAM GAZALI, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan, No. UrutDaftar Calon 4 dari daerah pemilihan 2 (dua) ;3. K. ABD.
    Perolehan Kursi PartaiPolitik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilin Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun2004 khusus di dalam lampiran 2 Partai Persatuan Pembangunan (P3) atasnama sebagai berikut :1.
    Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pamekasan Pemilihan Umum Tahun 2004 yang ditandatangani olehKetua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan telah merubah ataumeniadakan kedudukan para Penggugat selaku calon terpilin digantikan oleh :1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha NegaraSurabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, Rabu tanggal 21 Juli 2004 BeritaAcara No. 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Berita Acara No. 03Tahun 2004, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan KursiPartai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Pentapan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan DanPemilinan Umum Tahun 2004, khusus didalam lampiran 2 Partai PersatuanPembangunan yang ditandatangni oleh
    Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmengesampingkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenPamekasan tanggal 19 Agustus 2004 No. 274/173/PanwasluPmk/VIII/2004 perihal Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Sdr.
Register : 24-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 39/G/SPPU/2019/PTUN.SMG
Tanggal 13 Juni 2019 — ALFIA REZIANI Melawan BAWASLU KABUPATEN KLATEN
294201
  • PUTUSANNomor : 39/G/SPPU/2019/PT UNSmg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tingkatpertama dan terakhir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama : ALFIA REZIANI;Kewarganegaraan : Indonesia;000 20 non non nen neo
Register : 15-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 13-02-2022
Putusan PTUN MATARAM Nomor 22/G/SPPU/2019/PTUN.Mtr
Tanggal 28 Maret 2019 — BAIQ SUMARNI vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
542576
  • BAIQ SUMARNI vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
    /III/2019 TentangPerubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenLombok Tengah Nomor 34/HK.04.1Kpt/5202/KPUKab.
    /III/2019 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenLombok Tengah Nomor 34/HK.04.1Kpt/5202/KPUKab.
    Bukti T9Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun2019.
    /III/2019 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor34/HK.04.01Kpt/5202/KPUKab.
    Umum Nomor 18 Tahun2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, begitujuga halnya dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Register : 23-08-2021 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 09-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2021
Tanggal 25 Oktober 2022 — BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI VS KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
387416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI VS KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;;
Putus : 02-03-2009 — Upload : 06-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05PK/KPUD/2009
Tanggal 2 Maret 2009 — ., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
Register : 02-04-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 461/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Terdakwa I : EKA SAFITRI. S Alias EKA Binti SAFARI Diwakili Oleh : Kusuma Atmaja, S.H.
Pembanding/Terdakwa : RUSLI BAKRI, S.H. Alias RUSLI Bin BAKRI BEKKA Diwakili Oleh : Kusuma Atmaja, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : ADI, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAHMAT ISLAMI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : NAURAH TANJUNG SARI, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : PUTERI DWI WULANDARI K,S.H
3013
Register : 15-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 43/Pid.B/2024/PN Sdr
Tanggal 25 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
2.ADI, SH
3.RAHMAT ISLAMI, S.H.
4.NAURAH TANJUNG SARI, SH
5.PUTERI DWI WULANDARI K,S.H
Terdakwa:
1.EKA SAFITRI. S Alias EKA Binti SAFARI
2.RUSLI BAKRI, S.H. Alias RUSLI Bin BAKRI BEKKA
1810
  • DPT 19 atas nama APRIANI AZIS, tanggal 10 Februari 2024;
  • 10 (sepuluh) lembar Salinan Daftar Pemiih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) tanggal 22 Januari 2024;
  • 10 (sepuluh) lembar Salinan Daftar Pemiih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (MODEL A-KabKo Daftar
Register : 29-05-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Juni 2019 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
IVAN VALENTINO
194127
  • Menyatakan Terdakwa IVAN VALENTINO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamenggunakan kekerasan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguanketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimanadiatur dalam Pasal 531 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,sesuai dalam dakwaan;2.
    Umum tahun 2019, dengan demikian telahmemenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai tindak Pidana Pemilu yangdiperiksa dan disidangkan menurut tata cara Tindak Pidana Pemilu;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 531Hal.11 dari 16 halaman Putusan No.701/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
    Utr.Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, memuatunsur unsur sebagai berikut :1. Setiap orang;2, Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan / ataumenghalangi seseorang yang melakukan haknya untuk memilih,melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dabketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau mengagalkanpemungutan;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur unsur dimaksud akandipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;Ad.
    pertimbangan diatas perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dakwaan Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017,tentang Pemilihan Umum, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadakwakan tunggal Penuntut Umum;Hal.14 dari 16 halaman Putusan No.701/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
    terbukti bersalah dan dijatuhipidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017,tentang Pemilihan Umum, pasal pasal lainnya dari Undang Undang yangbersangkutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.
Register : 11-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PN MASOHI Nomor 54/Pid.B/2018/PN Msh
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
M. Nur Eka Firdaus, SH
Terdakwa:
Tengku Abdul Rahman Taipabu Alias Mances
12547
Register : 28-02-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pps
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
2.Kristalina, S.H.,M.H
3.Harisha Cahyo Wibowo, S.H., M.H.
4.Chabib Sholeh,S.H.
5.Risa Wahyuni, S.H.
Terdakwa:
SOBI SAPUTRA Alias SOBI Bin SUKARNEN
3314
  • Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) TPS 006, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra, NIK 6211052708840003;

    3.2.

    Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (model A - daftar Pemilih) TPS 005, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

    3.3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C Pemberitahuan KPU nomor DPT 245 An.

    Sobi Saputra NIK 6211052796640003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

    3.4. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT, TPS 006 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 245 tercantum nama Sobi Saputra yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang

    Pisau;

    3.5. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 005 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada nomor urut 2 tercantum nama Sobi Saputra NIK 6211052708840003 yang telah dilegalisir dan ditandatangani Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    3.6. 1 (satu) lembar KTP

Register : 15-04-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 134/PID/2019/PT SMG
Tanggal 18 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti SUPARNO Alm. Diwakili Oleh : PUTRI FESMY PUSPITASAR, SH.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL, S.H.
11549
  • Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang PenetapanDaftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Surat Keputusan Badan Pemenangan Pasion 02 PrabowoSandi Nomor :010/Kpts/BPPPS/Jateng/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 tentangBadan Pemenangan Prabowo SubiantoSandiaga S.
    Umum, dilain sisi pelanggaran terhadap Pasal280 ayat (1) huruf h bukan merupakan tindak pidana Pemilu meskipunmenurut Ahli Dr.
    Selanjutnya Majelis Hakimyang dalam pertimbangannya menyampaikan substansi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilain sisipelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h bukan merupakantindak pidana Pemilu, sehingga menjadi salah satu pertimbanganhakim menerapkan pidana percobaan, kami Penutut Umum tidaksependapat.
    Keputusan KPU Kabupaten Purworejo nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan DaftarHalaman 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMGCalon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
    Umum dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak PidanaPemilinan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo.
Putus : 22-12-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175 K/PID/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — AGUS WARSITO,SE bin (alm.) SUWARNO
6843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUWARNO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Percobaan Menghalangi Pemilihan Umum Kepala Desa" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARSITO, SE bin (alm.)SUWARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hariada putusan hakim yang menentukan Terdakwa melakukan suatu tindakpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;4.
    SUWARNO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Percobaan Menghalangi Pemilihan Umum Kepala Desa" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARSITO, SE bin (alm.)SUWARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.
Register : 16-02-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda
Tanggal 26 Februari 2024 — Penuntut Umum:
NOVAN BASUKI ARIANTO, SH., MH.
Terdakwa:
IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd
6671
  • urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya;
  • 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman video dari media ILS dengan durasi 02.03 Menit dengan format MP4 dan rekaman video dengan durasi 02.03 menit dengan format MP4
  • Dirampas untuk dimusnahkan;

    1. Dokumen RPJMDES Tarik Tahun 2022-2028;
    2. Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 tentang daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan
      umum tahun 2024;
    3. Formulir Model kampanye pemilu presiden dan wakil presiden Nomor urut 2 (H.