Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;4.

anakPemohon dengan lakHaki bemama tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkanSebagai suatu bentuk penekanan

Kepala; Rambuthitam ; Refleks cahaya mata +/+ ; Terdapat lebam pada kelopak mata kiri bawah ukuran 3 sentimeter,nyeri pada penekanan ;b. Leher; Pulsasi pembuluh darah normal ;c. Dada ; Bunyi jantung normal, suara pernafasan normal ;d. Perut dan panggul ; Datar lemas, hati dan limpa dalam batas normal ;e.

Pen.No.227/Pdt.P/2015/PA.Skgsesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

lain dalam masalah ini yangdilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat di atas Mohon menjadipertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo;Menyatakan secara sah dan berharga memerintahkan kepada MajelisPemeriksa Perkara aquo Tergugat untuk mengembalikan hak milik oranglain dan mengganti kerugian dan membayar sejumlah nilai yang dibayarkan untuk dikembalikan oleh Penggugat secara tunai atau sesuaipertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan

Bahwapernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Jejaka.. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang ANAKlahirpada tanggal 03 Desember 2013 yang saat ini tinggal bersamaPenggugat..

perbuatandari Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dengan berbagaiancaman agar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat;20.Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihandengan Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, bukan dengan memberikan tekanan danintimidasi kepada Penggugat;21.Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dariPenggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapiTergugat selalu memberikan intimidasi dan penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya bepisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telahdikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama ANAK, Umur 2 Tahun;5.

PPN tersebut menolakkarena usia anak pemohon masih di bawah umur.Bahwa pemohon menghawatirkan anaknya terjerumus kepada halhal yangmelanggar normanorma agama.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika di dasarkan padaketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangperlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebutdimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

sebab pada saat dilakukanSidang Komisi Kode Etik Polri oleh Polres Rokan Huludengan memutuskan hukuman disiplin dan sampaiberlanjut kepada dikeluarkannya Surat Keputusan PTDHoleh Tergugat adalah tanpa mempertimbangkan situasidan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi yang dialami olehPenggugat dan tanpa menjunjung tinggi hak asasi manusiaantara lain karena : a) Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum atau orang tuaPenggugat pada saat sebagai saksi tidak boleh berbicaradalam persidangan dan adanya penekanan

No. 460 K/PID/2015VII.VIII.Xl.Bahwa pemohon Berita Acara Pemeriksaan secara tegas telah ditolakoleh pemohon karena pemohon merasa tidak membunuh korban, akantetapi pemohon merasa telah mendapat tekanan psikis dari penyidikmengakibatkan pemohon mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaantersebut ;Bahwa kemudian atas adanya penekanan psikis yakni Saksi ADI ALFIAN,Saksi ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, Saksi ERIKHUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA, hal ini yakni SaksiADI ALFIAN, Saksi

ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, SaksiERIK HUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA tidakmengakui penekanan psikis tersebut ;Bahwa kemudian pada saat Penyidik melakukan rekonstruksi peranpemohon digantikan oleh Penyidik hal ini telah melanggar pasal 75 ayat(2) dan ayat (8) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)yang mana tentang pemeriksaan ditempat kejadian haruslah disertaidengan Sumpah Jabatan dan Berita Acara tersebut harus ditandatanganioleh semua pihak yang terlibat, bahkan

terhadap pemohon (Terdakwa s/dTerdakwa Ill) ;Bahwa dari Putusan yang dijatuhkan Judex Facti telah terdapat ketidakadilan antara Putusan yang dijatuhkan terhadap pemohon, yang mana pemohontelah mencabut keterangan yang telah diberikan pada saat dilakukanpemeriksaan di tingkat Penyidik, mengenai hal ini, pemohon tidak tahu harusbilang apa terhadap pertimbangan ini, oleh karena di muka persidanganpemohon telah menerangkan bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan diPenyidikan pemohon telah terjadi penekanan

serta melakukan pembunuhan dan peranan pemohon semulaTerdakwa sebagai apa dalam kasus tersebut, Pengadilan negeri Baligedalam memutus perkara a quo hanya menitik beratkan pada keteranganSaksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, dimana Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOITtidak tahu menahu tentang pembunuhan korban tersebut, bahkan dalammemberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SaksiHEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT telahmengalami penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.

Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, Ssalingmencintal tanpa adanya pakasaan dan penekanan dari pihak manapun,Pemohon bersetatus Jejaka dan Termohon bersetatus Janda;3. Bahwa setelan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggalbersama dirumah Pemohon, hingga akhirnya berpisah;4.

melihat alat bukti yang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yaituketerangan saksi polisi yang menangkap, alat bukti surat berupa berita acarapemeriksaan laboratories kriminalistik, saksi Verbalisan padahal dalam hukumpembuktian bahwa keterangan Terdakwa adalah hanya untuk dirinya sendiri;Bahwa saksi Verbalisan yang diajukan oleh Penuntut umum yangsebelum memberikan kesaksian di depan persidangan telah disumpah yangpada pokoknya menerangkan bahwa penyidikan telah dilakukan sesuaiprosedur tanpa ada penekanan

antara kedualuka tiga milimeter.Anggota gerak atas : Terdapat Iluka gores pada telapak tangan kiri dengan panjangtiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeterdengan jarak tiga sentimeter dari pergelangan tangan.Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan denganpanjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter danberjarak sepuluh sentimeter dari mata kaki.Ringkasan pemeriksaan : Lebam mayat terdapat pada pung9uf,g, pinggang danbokong tidak hilang dengan penekanan

antara kedua luka tiga milimeter.Anggota gerak atas : Terdapat luka gores pada telapak tangan kiri dengan panjangtiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeterdengan jarak tiga sentimeter dari pergelangan tangan.Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan denganpanjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan berjaraksepuluh sentimeter dari mata kaki.Ringkasan pemeriksaan : Lebam mayat terdapat pada punggUng, pinggang danbokong tidak hilang dengan penekanan

antara kedua luka tiga milimeter.Anggota gerak atas : Terdapat luka gores pada telapak tangan kiridengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma limasentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari pergelangan tangan.Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan denganpanjang tiga koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan berjaraksepuluh sentimeter dari mata kaki.Ringkasan pemeriksaan : Lebam mayat terdapat pada punggung, pinggang danbokong tidak hilang dengan penekanan

Habib telah melakukanpemeriksaan jenazah atas nama korban Lenni bin Rahman Thalib yangberkesimpulan :Kemungkinan sebab kematian dapat dipertimbangkan oleh penekanan bendatumpul di daerah leher yang berakibat gangguan pertukaran aliran udaradiseluruh pernafasan, tidak dilakukan bedah jenazah;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat bersamadengan Terdakwa II Nuryadin

Habib telah melakukanpemeriksaan jenazah atas nama korban Lenni bin Rahman Thalib yangberkesimpulan :Kemungkinan sebab kematian dapat dipertimbangkan oleh penekanan bendatumpul di daerah leher yang berakibat gangguan pertukaran aliran udaradiseluruh pernafasan, tidak dilakukan bedah jenazah;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat bersamadengan Terdakwa II Nuryadin

Habib telah melakukanpemeriksaan jenazah atas nama korban Lenni bin Rahman Thalib yangberkesimpulan :Kemungkinan sebab kematian dapat dipertimbangkan oleh penekanan bendatumpul di daerah leher yang berakibat gangguan pertukaran aliran udaradiseluruh pernafasan, tidak dilakukan bedah jenazah;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 17Oayat (2) ke3 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMuaraEnim di Pendopo tanggal 16

Tergugat selalumemberikan penekanan intimidasi dan pengancaman lelang secara lisanyang bisa menjatuhkan mental keluarga Penggugat dan apabila sampaiterjadi pelaksanaan lelang sebagaimana Tergugat sampaikan akan timbulsuatu kerugian oleh Penggugat juga merugikan pendapatan Negara bukanPajak;Bahwa gugatan ini diajukan atas pembelaan juga perlindungan diri,keluarga dan harta benda terkait tindakan Tergugat yang akan mungkinterjadi apabila dibiarkan.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht matige daad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukumkepada Tergugat untuk menghentikan ancamanancaman yang mengandungunsur tindakan melawan hukum;.

Tergugat selalu memberikan penekanan intimidasi danpengancaman lelang secara lisan yang bisa menjatuhkan mental keluargaPenggugat dan apabila sampai terjadi pelaksanaan lelang sebagaimanaTergugat Sampaikan akan timbul suatu kerugian oleh Penggugat jugamerugikan pendapatan Negara bukan Pajak, dalil Gugatan Penggugat aquo tidak jelas dan tidak relevan dengan pokok perkara, bahwa kedudukanPenggugat adalah sebagai Penjamin Hutang Kreditur dari Tergugat yangbernama Prasetyo Adi Wibowo, Prasetyo Adi Wibowo

Kalau Tergugat mau menerima etika tersebut denganangsuran Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, pasti akan segera ditunaikan.Meski demikian Tergugat tidak serta merta melakukan penekanan danintimidasi.

diatasmerupakan suatu kelalaian atas suatu lembaga yang dibawah B1 dimanahukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadapPenggugat tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dimana tindakan tersebuthanya membuat takut keluarga Penggugat dimana setiap kali pihakHalaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN Bii.24.25.26.Tergugat mendatangi ke rumah Penggugat yang tanpa memberikan solusimalah justru yang ada hanya penekanan

Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada Penggugatmaka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tatacara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Danmenghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman ancamanyang mengandung unsur tindakan melawan hukum ;5.

(Penekanan oleh Tergugat !)Ketentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.

(Penekanan oleh Tergugat !)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebut merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus (/exspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan. Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.

(Penekanan oleh Tergugat !)Bentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/20138. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Peranjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal iniseharusnya Perjanjian Kerja Laut harus dibuat di hadapan Syahbandarsesuai dengan Pasal 224 Ayat (2) huruf a UU Pelayaran.9.