PengadilanTinggi ;Halaman 4 Dari 9 Put.No.43/Pdt/2013/PT.SultraTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yangditentukan oleh Undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa oleh karena kuasaTergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding,sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak mengetahuialasanalasan yang mendasari

bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki /egalStanding untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal49 Ayat ( 1 ) huruf ( a) dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa yang mendasari

.,...Pid/2012/PN.Plp, Jaksa Penuntut Umum menyatakan ban DalamPutusa Pengadilan Negeri Palopo tanggal O09 Mar21/Pid.B/2015/PN.Plp, permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 23 Maret 2015, sebagaimana Akta pemberitahuan bandingyang ditanda tangani oleh Mukhtar Nuri Jurusita pada PengadilanNegeri Palopo;Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingsehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui alasanyang mendasari dimajukannya permohonan banding terhadapputusan

permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 didukung olehketerangan saksisaksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk DusunJabung RT.02, RW.01 Desa Latak, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogansehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkarapermohonan yang diajukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari

Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebutdiatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) ;8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasarhukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkangugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talaksatu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, KASMIATIbinti ABD.

Tinggimempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkanTerdakwa yang terdiri daribanding oleh Penasehat dAukumAcaradari Penyidik, BeritaBalikpapanBerita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeritimbul dipersidangan berhubunganengadilanPemeriksaanberikut surat yangdengan perkara ini dan turunan resmi putusan PJuni 2013 NomorNegeri Balikpapan tanggal 25Tinggi berpendapat98/Pid.B/2013/PN.Bpp, Pengadilanhukum majelis hakim tingkat pertamabahwa pertimbanganmengenai telah terbuktinyayang mendasari

Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohontidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengantimbulnya pertengkaran akhlak satu) sama lain, Termohon berperilakusemaunya, keluar tanpa sepengetahuan Pemohon dan memfitnah keluargaPemohon yaitu suami saksi 1 Pemohon dah bahkan keduanya pisah dan takkunjung kKembali menegakkan hukumhukum Allah SWT dan amanat peraturanperundangundangan

talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh), yang secarategas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hariatau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari

No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohonakibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa

No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:,Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Putusan Nomor : 72K/PM II08/AD/III/2017MenimbangMenimbangB/1672/V1/2017, tanggal 21 Juni 2017, dan dari 3 (tiga) kali suratpanggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim0602/Serang telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga),yaitu surat dari Dandim 0602/Serang Nomor : R/262/IV/2017 tanggal19 April 2017, bahwa Terdakwa Koptu Baniah Nrp 31970356981276tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Mlliter IIl08Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telan cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SermaSuwarno dan Saksi atas nama Pelda Hengky Irawan telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

tidakhadir di persidangan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudahmelarikan diri dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan MiliterI03 Padang Nomor B/500/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, sehingga apabiladihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I03Padang tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan padatanggal 21 Desember 2012 maka kurun waktu tersebut adalah 6 (enam),maka dengan mendasari

tugasOperasi Militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidanaberdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda MarM.Nasikun dan Sertu Mar Zakir Asran Tambunan tidak hadir dipersidangandan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan tanpa adaketerangan,maka mendasari

Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi dengan mendasari putusan PengadilanTingkat Pertama Pengadilan Militer Il08 Jakarta Nomor 164K/ PM II08/AU/VI/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menyatakan kenapa Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan mempertimbangkannilainilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga di Kesatuan serta unsurpembinaan personel maupun pembinaan satuan sepanjang

Majelis Hakim menilai bahwa terhadapketentuan Pasal 127 Ayat (3) tidak perlu diterapkan atau dijatuhkan pada diriTerdakwa dan Majelis Hakim berpendapat lebih tepatnya pengawasan Terdakwadikembalikan keadaan Kesatuan melalui mekanisme pembinaan di Satuan yang lebihtepat, karena Terdakwa seorang Prajurit TNI.Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan MiliterTinggi II Jakarta tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasiterhadap putusan tersebut dengan mendasari

Surat gugatan tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk),posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;b.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (recht grond)Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangditanyakan Pengugat dalam positinya ( vide posita nomer 6 dan petitum 5)yang intinya bahwa pengugat cidera janji. Sunguh hal ini sangat berbedadengan perihal dalam surat gugatan hutangpiutang. Akibatnya menjaditidak ada kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai dalilgugatan.

Surat gugata pengugat tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk), posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanHal18dari33PutusanNomor25./Pdt.G/2016./PN.Mggmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangdinyatakan Pengugat dalam positanya (vide posita nomer 6 dan petitumnomer 5) yang intinya bahwa Tergugat 1 cidera janji. Sungguh hal ini sangatberbeda dengan perihal dalam surat gugatanya yang menyebutkan gugatanhutangpiutang. Akibatnya menjadi tidak ada kejelasan mengenai dasarhukum yang digunakan sebagai dalil gugatan.

Bahwa karena keberadaan/ lahirnya surat perihal Pengaduan tanggal 10Februari 2020 sebagai dasar yang mendasari Tergugat mengklaim danmengusai serta mendirikan bangunan rumah tipe + 6x12 M diatas tanahobjek sengketa milik Penggugat yang sudah bersertifikat seluas + 2.389 M2yang sekarang terletak di Dusun Merandeh Gampong Alue Dama KecmatanSetia Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasan A yang hak konstitusionalnya dirugikan, akan tetapiPemohon Intervensi didalam Permohonannya tidak menjelaskan secaraspesifik dan objektif rangkaian sebab akibat yang mendasari Pemohonmengajukan Gugatan Intervensi selain dari ulasan hubungan ahli warissemata tanpa mendasari surat keterangan waris yang dibuat oleh PejabatPemerintah yang berwenang serta alas hak kepemilikan.

,Bahwa Pemohon Intervensi mengklaim bahwa tanah aquoadalah tanah peninggalan warisan dari orangtuanya, akan tetapiPemohon tidak mencantumkan Surat Induk tanahnya maupunturunannya sebagai dasar yang mendasari bahwa tanah tersebutadalah miliknya berdasarkan peninggalan Alm. Hasan A.

20K/PM Il11/AU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 hanya mempertimbangkan ataumenguraikan keterangan Terdakwa dan halhal yang meringankan pada diriTerdakwa tidak melihat pada fakta hukum yang terjadi di persidangan danhanya melihat dari halhal yang disampaikan Terdakwa di persidangan tidakmelihat keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di depan persidangan tidakada dari keterangan para Saksi maupun petunjuk yang mendukung keteranganTerdakwa tersebut.Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasari

Inipun perbuatan yang ditangkap dan diproses lengkap dengansaksinya, sedangkan kegiatan lain yang belum tertangkap Majelis Hakim tidaktahu.Bahwa dengan mendasari keberatankeberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, Pemohon Kasasi dalam tuntutannya menuntut Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, sertapidana tambahan dipecat dari dinas TNI Cq TNIAU dengan maksudmemberikan efek jera bagi Terdakwa karena sebelumnya juga pernahdisidangkan dalam kasus

.: Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IO2 Medan Nomor 65K/PM.102/AD/VIII/2021tanggal 7 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer 102Medan Nomor 65K/PM.IO2/AD/VIII/2021 tanggal 7 Oktober 2021kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanMajelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor 60K/PMTI/BDG/AD/X/2021berikut:1.Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatandari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkatbanding dalam pemeriksaan tingkat banding mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwakejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagiuntuk tetap berada di lingkungan militer, sehingga apabilaTerdakwa tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI akanmembawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuankhususnya

No. 0355/Pdt.G/2016/PA.Bdw.karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihnan

ab) D1 Ded) olArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Namun,dalam surat gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai kejadian/fakta yang mendasari dalil Para Penggugat yangmenyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;2. Bahwa pada surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3 Juli 2012juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 183/Pdt.G/2010/PNDpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknya tidak membedakankedudukan hukum Bank Indonesia /.c. Pemohon PK sebagai BankSentral Republik Indonesia dengan PT Bank Unibank Tbk. sebagaibank umum yang telah dibubarkan;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa PT Bank Unibank Tbk. dilikuidasi dan diambil alihkepengurusannya oleh Pemohon Pk;b.

Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari Putusan MA RI Nomor1788 K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PDT/2012/PT BDG, tanggal 3Juli 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor183/Pdt.G/2010/PN Dpk., tanggal 28 Maret 2011, pada pokoknyamenyatakan bahwa Bank Indonesia /.c.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum, karena kurang pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd), sebagaimana amar putusan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar dalam putusan halaman 10 garis datar ketiga yang berbunyisebagai berikut:Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat dan Para TurutTerbanding semula Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV, baiksendiri atau bersamasama secara tanggung

tersebut, karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) dan putusan Judex Facti juga kontradiktif antara pertimbanganhukum dengan amar putusan;Sehingga patut dan beralasan hukum membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Makassar Nomor 368/PDT/2011/PT.MKS tanggal 20Il.Desember 2011 tersebut dan menguatkan Putusan Judex Facti PengadilanNegeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 9 Mei tersebut;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumputusan yang mendasari

Jelas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassardalam perhitungan besarnya ganti kerugian yang mendasari amarputusannya sangat tidak patut, tidak adil, tidak rasional, tidak berdasardan tidak beralasan menurut hukum;Cc.Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalammenetapkan besarnya nilai ganti kerugian yang harus dibayar ParaTermohon Kasasi/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugatmengacu dan berpatokan pada pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Negeri Makassar

Yahya Harapah, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata,penerbit Sinar Grafika menguraikan:Bahwa dalam praktik patokan menentukan berupa besarnya ganti rugiPerbuatan Melawan Hukum ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372KUHPerdata yaitu didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomikedua belah pihak, yakni kedudukan social ekonomi Tergugat danPenggugat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, dalam menetapkan hukumanganti kerugian yang

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.b. Mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum,wanprestasi dan keberatan terhadap lelang.a.

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.1) Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATsangatlah tidak jelas dasar hukumnya dan PENGGUGAT tidak menguraikansecara jelas kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasarigugatan.M.

dan atasperbuatan apa yang mendasari perhitungan kerugian PENGGUGAT ?

Militer I12 Surabaya yang tidakmenjatuhkan putusan pemidanaan tambahan berupa pemecatan dari dinasmiliter TNIAD terhadap Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keberatandengan alasan bahwa demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dansupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI danTNI AD khususnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa selain pidana pokok berupa pidanapenjara juga dijatuhkan pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinasTNI AD.Bahwa mendasari

maka pada tanggal 26 Januari 2013sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kopda Darjono dengan ditemani Pasi IntelYonkes2/2 Kostrad Kapten Ckm Kamjuli lalu datang menemui PasiintelYonif Linud 502/18/2 Kostrad Lettu Inf Danny Steven Surbakti di KantorStaf Intel Yonif Linud 502 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yangtelah berselingkuh dengan Saksi Rini Damayanti sejak tahun 2011,hingga kemudian Terdakwa dipanggil Danyonif Linud 502 Kostrad danselanjutnya diproses hukum yang menjadi perkara ini.: Bahwa dengan mendasari

Bahwa mendasari pertimbangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim TingkatBanding menilai Terdakwa mempunyai tabiat dan prilaku yang tidak baikserta tidak patuh hukum sehingga apabila terhadap Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akan mengganggukehidupan disiplin Prajurit di Kesatuannya.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi tetapdipertahankan dalam Dinas Militer karena apabila tidak dipisahkan