Ditemukan 7761 data
26 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ASTRA MODERN LAND;
PT ASTRA MODERN LAND vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
108 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Asuransi Sun Life Indonesia (d/h PT Asuransi Modern Sun Life) cq. PT Asuransi Sun Life Indonesia, Cabang Medan vs. NG Lam Ein; Suryani Djoko; Susity Djoko; Suminah Djoko; Susylia Djoko; Legiman Djoko; Bambang Djoko; Sugiarti Djoko; Suruni Djoko; Sumiati Djoko; Susanny Djoko
Modern Dakhi
32 — 4
Pemohon:
Modern Dakhi
132 — 53
Modern Plastic Industry;
Modern Plastic Industrydengan pekerja Sdr. Subekti dapat diakhiri terhitung sejak akhir bulan Juli2018.2. Agar pihak pengusaha PT. Modern Plastic Industry memberikan kepadapekerja Sdr. Subekti berupa :a. Uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 2 kali 8(delapan) bulan upah pekerja Sdr. Subekti.b.
Modern Plastic Industry, tertanggal 20 Februari 2018,diberi tanda T4;Foto copy sesuai dengan asli Daftar Verifikasi Karyawan MPI Maret 2018 PT. Modern Plastic Industry, tertanggal 21 Maret 2018,diberi tanda T5;Foto copy dari foto copySurat, tertanggal 06 Februari 2019. Nomor :012/WIEM/II/2019, Perihal : Permohonan Surat Keterangan Kerja Sdr.
Modern Plastic Industrydan saksi menjabatsebagai Factory Manager PT. Modern Plastic Industry;Halamani6Putusan Nomor:241/Padt.SusPHI/2018/PN.BdgBahwa saksi tahu Penggugat bekerja di PT. Modern Plastic Industrysejaktahun 2011 dan berhenti bekerja pada bulan Januari 2018;Bahwa saksi tahu Penggugatbekerja di PT. Modern Plastic Industry sebagaiSupervisor Warehouse;Bahwa saksi lebih dahulu bekerja di PT.
Modern Plastic Industry sejaktahun 2011 dan berhenti bekerja pada bulan Januari 2018;Bahwa saksi tahu Penggugatbekerja di PT. Modern Plastic Industry sebagaiSupervisor Warehouse;Bahwa yang saksi tahu Penggugat berhenti bekerja pada bulan Januari2018 karena mengundurkan diri;Bahwa saksitahu sejak saksi bekerja di perusahaan PT.
Modern Plastic Industry sejaktahun 2011 dan berhenti bekerja pada bulan Januari 2018;Bahwasaksi tahu Penggugatbekerja di PT.
44 — 18
UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA
UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA yang disingkat PT.UNIMOS beralamat di JI. Raya Bambe KM 19 Kecamatan DriyorejoGresik dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya ATET SUMANTO, S.H.,TAUFAN REZZA, S.H., dan ABU ABDUL HADI, S.H., advokat danadvokat magang pada kantor "Biro Bantuan HukumUniversitas Wijaya Kusuma Surabaya beralamat di Jl. DukuhKupang No.XXV No.54 Surabaya sebagaimana surat kuasa khusustertanggal 28 Januari 2013, sebagaiPENGGUGAT 2. Drs. H. A. SOEWITO selaku pemilik UD.
UNGGUL INDO MODERN SEJAHTERA yang disingkat PT.UNIMOS beralamat di JI. Raya Bambe KM 19 Kecamatan DriyorejoGresik dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya ATET SUMANTO, S.H.,TAUFAN REZZA, S.H., dan ABU ABDUL HADI, S.H., advokat danadvokat magang pada kantor "Biro Bantuan HukumUniversitas Wijaya Kusuma Surabaya beralamat di Jl. DukuhKupang No. XXV No. 54 Surabaya sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2013. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATDrs. H. A. SOEWITO selaku pemilik UD.
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MODERN SEMESTANIAGA tersebut tidak dapat diterima ;
MODERN SEMESTANIAGA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
90 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUBEKTI VS PT MODERN PLASTIC INDUSTRY
. & Partners, yang berkantor di RancaBungur, RT. 05 RW. 05, Nomor 44, Desa Malakasari,Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanPT MODERN PLASTIC INDUSTRY, yang diwakili olehBambang Sulistio AB selaku Direktur Utama PT ModernPlastic Industry, berkedudukan di Beringin, Blok F.12, Nomor1A, Delta Silicon 2, Lippo Cikarang, Bekasi, dalam hal inimemberi kuasa kepada Jandi Mukianto, S.H., M.H. dankawankawan, Para Advokat
179 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
MODERN SEMESTANIAGA VS DIRJEN PAJAK;
MODERN SEMESTANIAGA, beralamat di Pusat BisnisJayapura Blok C/34, JayapuraPapua ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
MODERN SEMESTANIAGA tersebut tidak dapat diterima ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Selasa, tanggal 2 Nopember 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr.
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MODERN PUTRA INDONESIA
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MODERN PUTRA INDONESIA,
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MODERN PUTRA INDONESIA
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
MODERN SEMESTANIAGA tersebut tidak dapat diterima ;
MODERN SEMESTANIAGA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MODERN SEMESTANIAGA, beralamat di Pusat BisnisJayapura Blok C, No. 34, Jayapura, Papua ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak
MODERN SEMESTANIAGA tersebuttidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemberitahuan permohonan peninjauan kembalitersebut kepada pihak lawan tidak tercantum dalam berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka PemohonPeninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985
MODERN SEMESTANIAGA tersebut tidak dapat diterima ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesarRp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;4Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Selasa, tanggal 2 November 2010 oleh WidayatnoSastrohardjono, SH.M.Sc.
393 — 1565 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MODERN SEVEL INDONESIA (Dahulu Bernama PT MODERN PUTRA INDONESIA),
PT MODERN SEVEL INDONESIA (Dahulu Bernama PTMODERN PUTRA INDONESIA), berkedudukan di JalanMatraman Raya Nomor 12, Jakarta Timur, yang diwakilioleh Johannis sebagai Direktur, dalam hal ini memberikankuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum.,dan kawankawan, Para Advokat pada Law Firm HotmanParis & Partners, beralamat di The Kensington CommercialBlok A12, Jalan Bulevard Raya, Kelapa Gading, JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10November 2017;2.
Menghukum Termohon PKPU iirtuk membayar biaya perkara ini;Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara inimempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut telah dikabulkanpengesahan dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tanggal 23Oktober 2017 yang telah ditandatangani antara PT Modern Sevel Indonesia(dahulu bernama
PT Modern Putra Indonesia) (dalam PKPU) dengan ParaKrediturnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan Putusan Nomor 115/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.
dan diterima oleh semua pihak sehinggatelah memenuhi ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Bahwa halhal yang menyebabkan ditolaknya perdamaian sebagaimanadiatur di dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidakditemukan dalam perkara ini;Bahwa dengan demikian disahkan rencana perdamaian yang diajukan PTSevel Indonesia (dahulu bernama PT Modern
11 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MODERN PUTRA INDONESIA
88 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
CV SUKMA MODERN INDAH, Pemohon Kasasi II. SYARIPUDIN dan Pemohon Kasasi III. PT BERKAH TRIJAYA INDONESIA AREA BANGKA BELITUNG, tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pgp., tanggal 19 Agustus 2019, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
CV SUKMA MODERN INDAH, DKK VS SYARIPUDIN
CV SUKMA MODERN INDAH, diwakili oleh Sindhujanto,selaku Wakil Direktur, berkedudukan di Jalan Mayor H.Muhidin Nomor 59, Kelurahan Masjid Jamik, KecamatanRangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung;Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi;ll.
Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinangtersebut perlu diperbaiki sepanjang Upah Proses menjadi 6 (enam) bulandan pembagian tanggung jawab kepada Para Tergugat secara tanggungrenteng dan proporsional;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : CV SUKMA MODERN
201 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARMAYA bin JUHRA, DKK VS PT MODERN LAND, DK
PT MODERN LAND, yang diwakili oleh Direktur Utama,William Honoris, berkedudukan di Jalan Raya JakartaSerang KM. 68, Cikande Nambo llir, Kecamatan Kibin,Kabupaten Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepadaBudi Widarto, S.H., M.H., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor BJMHP Lawyers, beralamat diGreen Central City Commercial Area, Lantai 3, JalanGajah Mada, Nomor 188, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018:Termohon Kasasi I.2.:1.Dan:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADANPERTANAHAN
8 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAZAR ARISANDI, S.HLawanPT MODERN INDUSRTIAL ESTATE
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MODERN PUTRA INDONESIA
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
MODERN PUTRA INDONESIA
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MODERN PUTRA INDONESIA