MUHAMMAD RIDO dengan hasilkesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak luka tertutup padakepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlah sebelasdengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN BinPerbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN SIDIK Als ADUL BinDARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHPidanaMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.

SaidFadillan Alias Unyil diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasilpemeriksaan tampak luka tertutup pada kepala area belakang kiri disertaijahitan berjumlah sebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulitdinilai;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa saksi M.

Said Fadillah Alias Unyildiperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasil pemeriksaan tampakluka tertutup pada kepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlahsebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur*melakukan penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan

untuk permintaan pembuatanakta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011, adalah aktanomor 05 tanggal 01 November 2007 (dapat dilihatdalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman2) ;e Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah perseroan yaitu PT.

OORJA INDO PETANGISFOUR (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21Februari 2011 halaman 2) ;e Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah akta dibawah tangan/kesepakatan tertulis antara Terdakwa Masdar Als Sidoidengan perusahaan PT. OORJA INDO PETANGIStanggal 19022011 yang dibuat 2 (dua) bahas (bahasaindonesia dan bahasa inggris)/ (dapat dilihat dalam aktanomor 78 tanggal 21 Februari 2011 halaman 2) ;Hal. 27 dari 35 hal. Put.

No. 278 K/Pid/201328Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal21 Februari 2011 adalah alas hak Surat PernyataanKepemilikan Lahan tanggal lima mei dua ribu tujuh(05052007) seluas 208 Ha atas nama Masyarakat DusunBai, Desa Langgai : Tuan Haji Durah dan kawankawandengan batasbatas : Sebelah Utara Sungai Apar KeSebelah Timur Sungai BolumSebelah Barat Sungai BenongaSebelah Selatan Perkebunan Kel.PT.

Masdar Alias Sidoi BinSaran, yaitu :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian PoldaKaltim, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan diberikan tanpa adaancaman, paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun ;Bahwa yang mendasari untuk permintaan pembuatan akta nomor 78tanggal 21 Februari 2011, adalah akta nomor 05 tanggal 01 November2007 (dapat dilihat dalam akta nomor 78 tanggal 21 Februari 2011halaman 2) ;Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari2011 adalah perseroan

No. 278 K/Pid/2013Bahwa yang mendasari pembuatan akta nomor 78 tanggal 21 Februari2011 adalah akta dibawah tangan/ kesepakatan tertulis antara TerdakwaMasdar Als Sidoi dengan perusahaan PT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, kakak ipar Pemohon dan Saksi II Asli, ibu kandung Termohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Sehingga tindakanasusila mana yang telah Terdakwa lakukan pada tanggal 2 Januari 2010sebagaimana telah diuraikan dalam faktafakta yang diperolehnya, apabila padawaktu tersebut Saksi I dan Terdakwa sama sekali tidak bertemu ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali tidak cermat dan tidak teliti sehingga patut untukdikesampingkan ;9 Tanggapan terhadap Pertimbangan Judex Facti halaman

Bahkan ketika Penasihat Hukum meminta kepada Majelis Hakimuntuk memperagakan hal yang sangat tidak masuk akal tersebut, Majells Hakimmenolaknya dengan alasan yang tidak jelas, padahal dari reka ulang tersebutdiharapkandapat diperoleh fakta hukum yang benarbenar jelas bukan bersifat imaginer/anganangan dari Para Majelis Hakim yang Terhormat ;Sehingga mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasanbagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa pertimbangantersebut sama sekali

Agung akan melanjutkan sidangkeesokan harinya, dan ketika sidang hari ke dua akhirnya Saksi I mengakubahwa Saksi I yang mengambil uang tersebut dan meminta maaf kepadatemantemannya sambil menangisnangis ;Mendasari faktafakta di atas atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat pertamamaupun Judex Facti menyatakan bahwa keterangan Saksi I di depan persidangandibawah sumpah merupakan bukti yang dapat dipercaya dan tidak perlu diragukan,sedangkan Penasihat Hukum telah dapat membuktikan rangkaian kebohongan

Putusan No. 250 K/MIL/201328Penghapusan KDRT tidak dapat diterapkan untuk individu yang berada di luarlingkup Rumah Tangga ;Mendasari pendapat dan fakta hukum di atas telah cukup alasan bagiMajelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Pengadilan TingkatPertama dan Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya sehinggapertimbangan tersebut patut untuk dikesampingkan ;13 Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Facti halaman 37 poin 15 ;Banwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menyatakan

Putusan No. 250 K/MIL/201340bTestimonium de Auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasilpendengaran dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.Keterangan saksi di sidang Pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yangdidengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat budkti ;Bahwa mendasari faktafakta persidangan, para saksi, buktibukti dan pendapathukum di atas maka Penasihat Hukum sangat tidak setuju, tidak sependapat dandengan tegas membantah terhadap

Yahya Harahapdalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 448449,menyebutkan di antara syarat formil Surat gugatan (permohonan) adalahposita atau fundamentum petendi pada surat gugatan (permohonan) harusmenjelaskan fetelijke grond (kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau permohonan) tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan disebutkan: (1) Anak yang belum mencapai umur18

tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, kecuali adakepentingan khusus yang mengharuskan adanya penetapan dari pengadilanyang memberi izin untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atasnama anaknya tersebut;Menimbang, bahwa adanya kepentingan khusus tersebut tidak terlihatdi dalam posita atau fundamentum petendi surat gugatan (permohonan)yang diajukan Pemohon, bahkan setelah dijelaskan dalam persidangan olehPemohon, masih juga belum tergambar fetelijke grond (kejadian atauperistiwa yang mendasari

Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembandingyang pada pokoknya mendasari dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Bahwa olehkarena Hakim Tingkat Pertama telah mendasari putusan ini dengan ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.

Oleh karena itu pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat bandingsebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini,namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki danmemberikan tambahan pertimbangan hukum tersendiri sebagaimana tersebutdi bawah ini;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Majelis Hakim tingkatbanding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentangpermohonan itsbat nikahnya dengan

Olehkarena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang perkara a quoharus dikuatkan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Majelis Hakim tingkatbanding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentanggugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan tambahanpertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa sekalipun Terguat/Pembanding dalam mengajukanpermohonan banding, tidak

Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sekitartanggal 30 hingga 31 Juli 2011 rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi ke tempatkaraoke tanpa izin Pemohon, yang kemudian menyebabkan pisahtempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 harilamanya ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutpada pokoknya didasarkan atas alasan

diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum = Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan SAKSIPEMOHON 2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasing masing bernama SAKSI TERMOHON 1 dan SAKSI TERMOHON 2telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalil dalil yang mendasari

pihak karenamafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikutArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan denganmencari kemaslahatan ;Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;Artinya :; Perbuatan halal yang paling dibenci AllahSWT adalah perceraiannamun dalil dalil yang mendasari

Keterangan Terdakwa berbelitbelit dan tidak ada penyesalan ;10non Menimbang, bahwa alasan Pembanding / Terdakwa yang tersebut dalampoint s/d 5 tersewbut diatas akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggisebagai berikut ; Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 10 Januari 2013Nomor : 284/Pid.B/2012/PNGS mendasari pemeriksaan atas perkara iniberdasarkan berkas perkarea atas nama Terdakwa Tarosi Laia Als.

belum genap berusia 18tahun, dengan mempergunakan ancaman sebilah parang dan maksud Terdakwauntuk memaksa korban bersetubuh dengannya telah mulai dilakukan dengan tidakmemakai celana dan ancaman dengan parang agar maksudnyatercapai,11sedangkan tidak tercapainya dan selesainya maksud Terdakwa karena bukankeinginan Terdakwa, tapi karena saksi korban melarikan diri, sehingga korbanterhindar daripemerkosaan ; Bahwa, dari halhal tersebut diatas, ternyata Hakim pada peradilan TingkatPertama meyakini dan mendasari

dipersidangandari 12 (dua belasa)orang saksi dan barang bukti parang dan baju yang dibenarkan oleh Para Saksi,sehingga Pengadilan Tinggi tidak melihat dan tidak menemukan adanyapertimbangan yang berat sebelah, karena tidak ada alasan yang membenarkanperbuatan Terdakwa tersebut ; Bahwa, dalam putusannya Hakim dalam peradilan Tingkat Pertama yangmengadili perkara ini telah menerapkan peraturan perundangundangan dengantepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya, Hakim pada peradilanTingkat Pertama mendasari

AtbBahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebutakan tetapi terdakwa dipengaruhi mabuk minum minuman beralkohol ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka danbengkak pada pelipis dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit UmumDaerah Atambua ;Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa saksi tidak melakukanperlawanan dan juga setelah saksi terluka terdakwa tidak menolongsaksi ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;.

terdakwa ;Bahwa setelah mendengar cerita dari korban Benediktus Riu tidakmenerima perlakukan terdakwa terhadap korban sehingga BenediktusRiu mengajak Deo Molo pergi mencari terdakwa kerumahnya ;Bahwa saksi dan korban mengikuti dari belakang dan ketikaBenediktus Riu dan Deo Molo bertemu dengan terdakwa langsungBenediktus Riu dan Deo Molo langsung memukul terdakwa masingmasing sebanyak 2 kali kemudian saksi dan korban bersama kakakkorban meninggalkan lokasi kejadian ;Bahwa setahu saksi masalah yang mendasari

tajam danmengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan perkerjaansehari hari ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;hal8 dari 14 hal, Putusan No.40/Pid.B/2017/PN.AtbBahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Maret2017sekitar jam 18.30 WITA, bertempat di Kampung Koana, DusunMeni, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka ;Bahwa masalah yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari Permohonan ini adalah : BahwaPemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu1sama lain selama 3 tahun dan telah saling jatuh cinta. Pemohon inginmelindungi calon istri

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (10) tersebut di atas secara jelas danterang menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusantersebut...";d. Bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat telahdikabulkan oleh Judex Juris sebagaimana Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015,dengan alasan "....

Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi Judex Juris tidak memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan yangmenyatakan:.... Judex Facti telah salah menerapkan hukum ...

"Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus,HKI/2015,tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau, sehingga dalamsuatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000,yang pada pokoknya menyatakan: ".... putusan atas permohonan kasasi,memuat secara lengkap pertimhangan hukum yang mendasari putusantersebut. .. ";.

Nomor 10 PK/Padt.SusHKI/2017pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, sehinggaberalasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yangdimohonkan peninjauan kembali;2).

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134K o mpidlasi H u k um Is lam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI ASLI I dan SAKSI ASLI If dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SUJONO bin SADIN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pihakkarena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikutArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;tNArtinya " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

(selebihnya tidak terbaca),Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitanberupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damangyang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik No.24924atas nama Dg.Rala dengan dasar penerbitan berupa surat pernyataanpenyerahan/hibah dari Sdr,Yusuf Katutu Damang yang mendasari AJBNo.82/III/3/BK/1985, dengan adanya AJB No.82/Ill..... yang selanjutnya tidakdapat dibaca karena rusak, adalah AJB yang dipergunakan

(Sselebihnya tidak terbaca), Sertifikat Hak MilikNo.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitan berupa suratpernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damang yang mendasariAJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Dg.Rala dengandasar penerbitan berupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr, YusufKatutu Damang yang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan menurut SaksiH.Musdedy dengan adanya AJB No.82/Ill..... yang selanjutnya tidak dapatdibaca karena rusak, adalah

MadjidLaugu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Biringkanaya KMUP denganpenjual Ny.Subaedah B dan pembeli Yusuf Katutu dengan mendasari KohirNomor 736 Cl dimana tanah yang diperjual belikan terletak di ProvinsiSulawesi Selatan Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya DesaSudiang dengan luas 2.658 Meter persegi dengan harga jual senilaiRp.5.980.500; ( lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ratus rupiah)yang terdapat dalam warkah SHM No.24922 atas nama Yusuf KatutuDamang; Dikembalikan kepada Sdr.Ambo

pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari

LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.

Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikanbuktibukti berupa,: G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP,Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial;c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa di dalam koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terjadidua kali pemotongan PPh Pasal 23, tidak cukup dengan buktibuktipada poin b di atas, namun seharusnya dibuktikan dengandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

ekualisasi antara biayabiayadengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 danbukti potongnya;. bahwa selanjutnya atas alasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa di dalamakun sewa angkutan darat, terdapat biaya pengangkutanmenggunakan truk/kendaraan sendiri milik Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikannyadengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamUji Bukti yang dapat meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam uji bukti hanya memberikan dokumenberupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, RincianPemotongan dan Daftar Memorial, namun tidak memberikandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari

equalisasi biayabiayayang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPTMasa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya adalah telah benar dantepat serta sesuai dengan fakta yang terungkap.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim,tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam ujibukti di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandata pendukung dalam uji bukti berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari

Majelis Hakim YangTerhormat dapat menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);Exceptio Peremptoria.Bahwa Yahya Harahap, dalam buku yang sama, Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, menjelaskan konsep exceptio peremptoria yaitu ketika dasarhukum atau sumber dari pengajuan gugatan telah berakhir atau denganHalaman 9 dari 37 halaman, Nomor 625/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.8.10.kata lain perjanjian yang mendasari

Berikutpenjelasannya:Tidak Jelas Dasar HukumnyaBahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatanmenurut Yahya Harahap adalah apabila posita gugatan tidak menjelaskanmengenai dasar hukum yang mendasari gugatan ataupun tidakmenjelaskan fakta yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidakmemenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas.

Untuk lebihjelasnya kami kutip sebagai berikut:Posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syaratformil.

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidlijkeen bepaalde conclusive);Adapun terkait dasar hukum (rechtelijke grond), Yahya Harahapmenjelaskan bahwa dasar hukum memuat penegasan atau penjelasanmengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atauobjek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugatberkaitan dengan materi atau objek sengketa;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka seharusnya Penggugatdalam Gugatannya memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari

Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari pengenaan biaya over budget berdasarkankontrak, tapi menyebutkan sebagai fakta hukum yang menjadikewajiban Penggugat dalam hal; tenaga, waktu dan fikiran telahmelampaui estimasi anggaran (over budget) yang diberikan,sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnyaTergugat; Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rincidasar hukum timbulnya biaya over budget selain dari "merasaharga yang diberikan dianggap

., yang secara nyatadan dengan menggunakan nalar yang logis bahwa tindakan membongkaryang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam fakta hukum karena Para Terdakwadalam persidangan menjawab pertanyaan kami Jaksa Penuntut Umumbahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah sebagaiman yang kamisebutkan pada angka 6;Bahwa dengan mendasari pada prinsip apa yang dikehendaki tentudiketahui (zonder eigen recht) ketika dihubungkan dengan fakta hukumdalam

menurut ketentuan undangundang yakni dalam hal penerapan prinsip perbuatan melawan hukum yangkeliru diterapkan oleh majelis hakim;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 10 alineakedua dinyatakan bahwa:"perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Il tidak lain sebagaibentuk "zonder eigen recht", namun demikian dalam arti konteks sosialsebagai nalar sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnyadilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal iniyang mendasari

perbuatannya dibuktikan dandikaitkan dengan perbuatan melawan hak ("onrechtmatige daad") padaranah hukum perdata karena Majelis Hakim mempadankan faktasebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 denganmenyatakan :"perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Terdakwa Il tidak lain adalahsebagai bentuk "Zonder eigen recht", namun demikian dalam arti kontekssosial sebagai sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnyadilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal iniyang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama MUSLIH bin DAWI, sepupu Pemohon dan MISNANDAR bin SALIMAN,paman Pemohon serta TALAK bin SURYO dan SURYANI binti SUPAIDAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan