berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

Agama Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orangsaksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinanyang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatdidasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan lalai dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugattidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tanggatidak terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

Bahwa atas kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas dengan ini Penggugatmengajukan cerai dengan alasan Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidakmemberi nafkah kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasan / dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: e Mengabulkan gugatan Penggugat;e Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh; e Menetapkan jatuh talak satu khul'i

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuh ;4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat(XXXXXX) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh riburupiah) ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen KabupatenSemarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;6.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri bukti TIl1 berupasertifikat hak milik No.24963/2009 Surat UkurNo.4685/Tamalanrea/ 2009 itu adalah bukti yang terkuatdan terpenuh, pendapat ini keliru sebab sampai saat inipensertifikatan tanah di Indonesia masih berstelsel negatifebukan positif dalam arti kekuatan hukum sebuah sertifikattidak berlaku secara mutlak, sebab setiap saat dapat sajadibatalkan.............dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, manakalah penerbitannya tidak prosedural

Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan PokokPokok Agraria/UUPA sendiri telah diatur dan ditentukanmengenai hakhak atas tanah sebagai berikut : Bahwa pasal : 16 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanPokokPokok Agraria dikenal hakhak atas tanah tanah diantaranya adalah :Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa,Hak Membuka tanah, hak memungut hasi hutan dan hakhak lainnya ; Bahwa pasal : 20 UUPA disebutkan bahwa hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh

Bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diuraikandiatas pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Milik atas tanahadalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai olehorang atas tanah, hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukumkepemilikan hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati dantidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, hak kepemilikan merupakansumber kehidupan dan kehiupan bagi pemiliknya, oleh karena orang yangmempunyai hak yang

Terdakwa adalah seorang lakilaki yangtelah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohari,sedangkan secara subjektif terdakwa RIKI SAPUTRA bin HERMIZON panggilan RIKIsebagai subjek hukum tidak temyata sedang dalam keadaan berhalangan untukmempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dankeberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur ke1 telah terpenuh

Terdakwa telah mengambil1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BA 6583 NG wama merah kepunyaanFer Hak, yang kemudian Terdakwa bawa ke arah Tanah Bato KelurahanGuguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur, dan kemudian Terdakwahidupkan lalu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Andaleh Kecamatan BatipuhKabupaten Tanah Datar, sehingga perouatan Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur ke2 telah terpenuh

Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh ;4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat Tergugat terhadap PenggugatPenggugat dengan iwadi sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribuPLIDIGN JS wenn em nnn nner nnn nnn nnn nminmnnmnmnnnncmmes5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandarandan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;6.

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

Karenanyamaksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yangtelah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan PERMAnomor 1 tahun 2008 telah terpenuh ; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yangpada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta tidakadanya eksepsi dari Termohon maka harus dinyatakan bahwa perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian

Menimbang, bahwa Hak milik menurut UndangUndang Pokok Agrariaadalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah. Dalam hubungan dengan pemilikan tanah ini di dalam UndangUndang Pokok Agraria diartikan penguasaan atas tanah yang didasarkan padasuatu hak dengan status hak milik, maka Pasal 20 UndangUndang PokokAgraria, ditentukan bahwa:1.

Hak milik adalah hak atas tanah turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.2.

Hakmilik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah.

berarti, bahwa hak iniadalah hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang aslidahulu. sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifathukum adat dan sifat sosial dari tiap tiap hak. kata kata terkuat danterpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak gunausaha, hak pakai dan lain lainnya, yaitu untuk menunjukan bahwadiantara hak hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklahyang ter (artinya: paling) kuat dan terpenuh

pembuktianyang kuat.(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara danmasyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi serta kemungkinanpenyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biayabiaya yang bersangkutan denganpendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyatyang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biayabiaya tersebut.Bagian IIIHak milik,Pasal 20.(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh

Maka ditentukan dalamayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadapkepentingan golongan yang ekonomis lemah.(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukumadat dan hukumbarat dalambidang hukum agraria, maka maksud untuk mencapai, kesederhanaan hukumpada hakekatnya akan terselenggarakan pula.Sebagai yang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukumagraria yang baru pada pokoknya mengenal hakhak atas

Hak milik adalah hk yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyaiorang atastanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hak eigendom menurutpengertiannya yang asli dulu. Gfat yang demikian akan terang bertentangan dengansifat hukumadat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.

Katakata "terkuat dan terpenuh"itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak gunausha, hak gunabangunan, hakpakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak hak atas tanahyang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling)kuat dan terpenuh.Pasal 21.Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (ll angka 5).Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lainlain caradilarang oleh pasal 26 ayat 2.

tersebut telahmemenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor tahun1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danpasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen agar berkenan menerima, memanggil para pihak yangkemudian memeriksa serta mendengar keterangannya dan menjatuhkan putusansebagai berikut:PRIMAIR :1 Mengabulkan gugatan Penggugat;2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh

berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh