No. 1/PDT/2019/PT.MKS10.11.12.13.1993 secara formal Akta Hibah dari Almarhumah Bacce Binti Maggakepada anaknya atas nama Almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara (IbuTergugat s/d Tergugat V), baru dibuat Akta Hibah No. 185/KB/1993,tertanggal 23 Juni 1993 ;Bahwa kepemilikan Almarhumah Bacce Binti Magga dengan surat rincikPersil No. 5 D.Ill, Kohir No.1313 C1 diatas tanah objek sengketa tidak jelasperistiwa hukum apa yang mendasari sehingga ada Surat rincik atas namaBacce Binti Magga diatas tanah objek

sehingga ada suratRincik atas nama Bacce Binti Magga atas obyek sengketa sebab yangsebenarya telah tergugat jekaskan halhal tersebut diatas tentangperistiwa hukum yang mendasari sehingga terbit Rincik atas nama BacceBinti Mangga Persil No 5 DIlIl Kohir No.1313 Cl hingga sampai ke atasnama Hj.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, putusan PengadilanNegeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa gugatan Para Pengguatsekarang Para Pembanding Ne bis in idem, adalah pelanggran terhadapasas sebagaimana digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv, mendasari ketentuan yurisfrudensiPutusan Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973, maka putusanPengadilan Negeri Sungguminasa No. 14/Pdt.G/2018/PN. Sgm, secarayuridis haruslah dibatalkan.2.

Sgm). ; Bahwa mendasari yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 1121K/Sip/1973/, tanggal 22 Oktober 1973, menyatakan perkara ini benarHal. 28 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKSobjek gugatannya sama dengan perkara 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapikarena pihakpihaknya tidak sama tidak ada Ne bis in idem. ;9.

Bahwa khusus Bukti T J,II,III,IV.V6, yaitu foto copy surat keterangan No.027/A10.3/U2.9/2010, tertanggal,14 September 1951, yang diajukan tidakada aslinya sehingga mendasari yurisfrudensi Mahmamah Agung RI No.3609 K/pdt/1985, menyatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah adaaslinya haruslah dikesampingkan.

Nomor 3257 K/Pdt/2012dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa adapun keberatankeberatan dan/ataualasanalasan yang mendasari permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi adalahsebagaimana diuraikan di bawah ini:judex facti tidak berwenang

Napisah tertanggal2182000 yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Judex facti adalah silsilah yangcacat hukum. tidak benar, direkayasa dan sudah dicabut dengan segala akibathukumnya;Bahwa sehubungan dengan adanya hal baru (lampiran I dan II), sehingga Para PemohonKasasi merasa perlu untuk melaporkan Para Termohon Kasasi kepada yang berwajib incasu Kepolisian Resort Bantaeng sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STOL/208/X/ 2011/SULSEL/RES BTG. tanggal 24 Oktober 2011 mengenai adanyadugaan

Napisah binti Kade yangdibuat Para Termohon Kasasi pada tanggal 2182000 telah dinyatakan dicabut dengansegala akibat hukumnya yang mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng a quo halaman11 alinea terakhir sampai halaman 12, maka bukti surat (bukti Pl) yang mendasaripertimbangannya adalah bukti yang cacat hukum yang berakibat putusan a quo harusdinyatakan batal demi hukum dan/atau harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkatkasasi

pertimbanganHakim Praperadilan tersebut adalah sesuatu keliru yang sangat nyata,dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut: Hakim Praperadilan tidak dapat membedakan saksi dalam tingkatpenyidikan dan saksi yang dihadapkan di depan persidangan di bawahsumpah; Hakim Praperadilan sangatsangat keliru untuk menyatakan TermohonPraperadilan dalam menghentikan penyidikannya haruslah berpedomanpada Pasal 183 KUHAP, karena Pasal 183 KUHAP diberlakukan khususuntuk Hakim; Termohon menghentikan penyidikan mendasari

LP/2046/IX/2013/Polda Sulsel/Restabes Makassar untuk ditindaklanjuti, karena tidak terdapat cukup bukti,yaitu di antaranya tida ada saksi dan perkara yang dilaporkan tersebutadalah ranah perdata, maka mendasari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf KUHAP, Termohon selaku Penyidik menghentikan penyidikannya denganmenerbitkan Surat Ketetapan No.

S.Tap/32/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei2014;Jika Hakim Praperadilan mengkaji dan mendalami aspek hukum berkaitandengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, baikmengenai hukum perjanjian, kKedudukan para saksi dan buktibukti lain yangdiajukan oleh Pemohon Praperadilan, tentu) Hakim Praperadilanmenjatuhnkan putusan dengan amar putusan menolak permohonanpraperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena pertimbanganHakim hanya mendasari uraian permohonan Pemohon Praperadilan, tidakmencari

Fakta hukum yang terungkap dalam PutusanPraperadilan No. 05/Pid.PRAP/2014/PN.Mks, Hakim Praperadilan telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telahTermohon uraikan di atas, yaitu di antaranya: Hakim Praperadilan mengharuskan Termohon dalam menghentikanpenyidikan yang dilaporkan oleh Pemohon harus mendasari Pasal 183KUHAP; Hakim Praperadilan menerima keterangan saksi SABIR SAAD dan saksiH.

Menyimak redaksi yang termuat dalam Pasal183 KUHAP, sesuatu bentuk kekeliruan yang nyata yang dilakukan olehHakim Praperadilan mengharuskan Termohon Praperadilan dalammenghentikan penyidikan terhadap Pemohon dengan mendasari ketentuanPasal 183 KUHAP. Hakim Praperadilan juga keliru dan tidak mampumembedakan antara 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183KUHAP. Hakim Praperadilan telah mencampurbaurkan pengertian antara 2(dua) bukti permulaan yang cukup dengan Pasal 183 KUHAP.

,MH. hakim Pengadilan Agama Pati sebagai mediator;Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pengeugat dan Tergugat supayahidup rukun lagi sebagai suami istn yang baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat padapersidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengeugat, namunPengeugat tidak dapat menjelaskan fakta kejadian yang mendasari eugatan Pengeugat, yaknidalam posita Penggugat menyatakan bahwa

Pengeugat sudah menyarankan Tergugat untuk bekerja, namun Tergugatmatah dan menampar Pengeugat, kemudian pada bulan Febrauari 2013, Tergugat pergimeningealkan rumah sampsi sekarang ;Menimbang bahwa Pengeugat dalam positanya tersebut tidak dapat menjelaskan faktakejadian yang mendasari gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dansudah berpisah rumah, tetapi setelah dimintai penjelasan oleh Majelis ternyata Pengeugat tidakdapat menjelaskan fakta tersebut kapan terjadinya (Penggugat

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, ibu Pemohon dan SAKSI TERMOHON, paman Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (10) tersebut di atas secara jelas danterang menyatakan: "... putusan atas permohonan kasasi, memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusantersebut...";d. Bahwa ternyata Permohonan Kasasi yang diajukan oleh TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/semula Penggugat telahdikabulkan oleh Judex Juris sebagaimana Putusan Kasasi MahkamahAgung Nomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015,dengan alasan "....

Bahwa dengan demikian Putusan Kasasi Judex Juris tidak memuatsecara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan yangmenyatakan:.... Judex Facti telah salah menerapkan hukum ...

"Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Pdt.Sus,HKI/2015,tanggal 23 Oktober 2015 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau, sehingga dalamsuatu kekeliruan yang nyata, dimana putusan tersebut tidak memenuhiketentuan Pasal 41 ayat (10) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000,yang pada pokoknya menyatakan: ".... putusan atas permohonan kasasi,memuat secara lengkap pertimhangan hukum yang mendasari putusantersebut. .. ";.

Nomor 10 PK/Padt.SusHKI/2017pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, sehinggaberalasan hukum untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor 554 K/Pdt.SusHKI/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yangdimohonkan peninjauan kembali;2).

Majelis Hakim YangTerhormat dapat menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);Exceptio Peremptoria.Bahwa Yahya Harahap, dalam buku yang sama, Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, menjelaskan konsep exceptio peremptoria yaitu ketika dasarhukum atau sumber dari pengajuan gugatan telah berakhir atau denganHalaman 9 dari 37 halaman, Nomor 625/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.8.10.kata lain perjanjian yang mendasari

Berikutpenjelasannya:Tidak Jelas Dasar HukumnyaBahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatanmenurut Yahya Harahap adalah apabila posita gugatan tidak menjelaskanmengenai dasar hukum yang mendasari gugatan ataupun tidakmenjelaskan fakta yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidakmemenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas.

Untuk lebihjelasnya kami kutip sebagai berikut:Posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syaratformil.

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidlijkeen bepaalde conclusive);Adapun terkait dasar hukum (rechtelijke grond), Yahya Harahapmenjelaskan bahwa dasar hukum memuat penegasan atau penjelasanmengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atauobjek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugatberkaitan dengan materi atau objek sengketa;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka seharusnya Penggugatdalam Gugatannya memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari

Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang dasar hukum apayang mendasari pengenaan biaya over budget berdasarkankontrak, tapi menyebutkan sebagai fakta hukum yang menjadikewajiban Penggugat dalam hal; tenaga, waktu dan fikiran telahmelampaui estimasi anggaran (over budget) yang diberikan,sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnyaTergugat; Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara rincidasar hukum timbulnya biaya over budget selain dari "merasaharga yang diberikan dianggap

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SANOSI bin JANAM dan BURAWI bin SALADI, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Budiman tertanggal 22 Desember 2014;Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan,karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya atau fundamentumpetendi harus menguraikan secara tegas dan jelas tentang kualifikasikesalahan Tergugat;Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yang mendasari gugatan,sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat materiil;Halaman 5 dari 12 halaman.

Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita gugatannyayang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwaKeputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas KepastianHukum;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebutdi atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena Penggugat tidakmerujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas dan tegas pada suatuperaturan perundangundangan tertentu yang mendasari

gugatan;Bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atasjuga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karenaPenggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal manayang dilanggar oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI IIItelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs ole p rb. rw LaclleArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;d MbEIT Ul J1 J Vel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo10Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

TRISNO telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebutMajelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwaselama perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah11diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohondengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atasharus dinyatakan terbutki bahwa

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut13telah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimanadiatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal

sesuai dengan pasal 41 huruf c UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 danpasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) karena penghasilanTergugat per bulan Rp. 2.500.000 (dua jua lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

gram , maka terhadap tuntutan tersebuttelah sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikiut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawabanrekonpensinya(replik) telan =omenyatakan kesediaan ataukesanggupannya 5 (lima) gram emas, karena Pemohon seorang buruh yangpunya pengahasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,.10Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat yang mendasari

maka Terhadap tuntutan tentang biaya hadhanah terebut telah sesuaidengan pasal 149 huruf d maka majelis akan mempertimbangkan segai berikut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugatdalam jawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulankarena penghasilan Tergugat perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

letter T dan terdakwa II masih mengingat bahwa kunciletter T tersebut adalah milik terdakwa II sendiri yang terdakwa " gunakan untukmencuri sepeda motor Sarna FU bersama dengan terdakwa I15Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Barang Bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa yaitu : e 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU wama biru putih dengan nornorpolisi BM 6878 NI, nornor rangka MH8BG41 CABJ577776, dan nornor mesinG4201D637546; 1 (satu) buah kunci letter TMenimbang, bahwa mendasari

kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban Adnin Alfajri, denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebihdengan bersekutu ;17Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN BinSYAHRIL dan terdakwa II BAMBANG IRWANTO Als BAMBANG Bin EFFENDIdalam persidangan juga telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimanatersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2014 PDM146 /PEKAN / 04/ 2014 tersebutMenimbang, bahwa mendasari

Unsur mengambil ;Menimbang, dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda darisuatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaTerdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin SYAHRIL dan terdakwa II BAMBANGIRWANTO Als BAMBANG Bin EFFENDI juga barang bukti dapat diketahui faktasebagai berikut : bukti Keterangan saksi saksi korban Adnin Alfajri, Robi Saputra AlsRobi dan Erohiman, Suparman, bahwa Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN

Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut : Keterangan saksi korban alatbukti petunjuk dan keterangan terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014sekira pukul 00.10 WIB bertempat di JI. S. Parman Kec.

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah paerbuatan pencurian tersebutmerupakan kehendak dan dilakukan uoleh dua orang pelaku atau lebih walaupun terdapatperan dari masingmasing pelaku yang berbedabeda ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut Keterangan saksi korban alat buktipertunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Pada han Minggu

;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, juga barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalampersidangan, dan berita acara hasil analisa laboratoris Labkrim Mabes Polritersebut diatas. serta petunjuk petunjuk dalam persidangan, dapat diperolehfakta fakta sebagai berikut :1.

;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut Pasal 35 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.

;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo, selain menguasaijuga menyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilkukan terdakwa tersebut adalahmerupakan perbuatan menguasai dan menyimpan narkotika golongan bukantanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

;Menimbang, bahwa mendasari kepada bukti bukti tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai, menyimpanPsikotropika.;Menimbang, bahwa mendasari kepada keterangan para saksi danketerangan terdakwa juga barang bukti, bahwa terdakwa tidak mempunyai latarbelakang orang sebagai profesi peneliti ilmiah, tehnologi bukan petugaskesehatan atau pedagang farmasi sedangkan terdakwa adalah orang swastayang pekerjaannya sebagai agen Ekspeditor.

;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh TeamTindak Pidana Narkoba ditemukan barang bukti 1 (satu ) tablet Pil warna merahberlogo Apel dengan berat bersin 0,2706 gram, dan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti warna merahberlogo Apel No.1 adalah mengandung MDMA/(+)N,adimetil 34 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lamp.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan cara mengadili tidakberdasarkan undangundang.Bahwa menurut Pemohon Kasasi mendasari alasan kasasi nomor 1 dan 2 diatas, Judex Facti telah melakukan caracara mengadili atau penerapanhukum yang salah, bahwa sekalipun seorang Terdakwa bersalah namuntidak dapat diadili dengan caracara yang salah sehingga selaras denganadagium yang mengatakan "Lebih baik membebaskan seribu orang yangbersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan terkaitdengan ketidaktahuan Pemohon Kasasi terhadap barang tersebut,bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang prajurit yang berdinas di Koramilyang diberikan jabatan sebagai Babinsa dan sering mendapatkanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan merupakan programpemerintah untuk memberantas bahaya narkotika, tentu tidak semudahitu Pemohon Kasasi mau diajak dan disuruh untuk membawa barangHal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 173 K/MIL/2016tersebut

Kiranya asas keadilan harus benarbenar dapat dirasakanbaik itu oleh Hakim, Oditur maupun Pemohon Kasasi.Bahwa seyogianya Pemohon Kasasi mendasari tujuan pemidanaan sebagaimana dalam buku SR. Sianturi dalam Buku AsasAsas Hukum Pidana diIndonesia yang salah satunya adalah asas pembinaan.

Oleh karenanya, dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPMcukup beralasan kepada Terdakwa untuk diberhentikan tidak dengan hormatdari dinas Prajurit TNI ; Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnyamerupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya.

Maijelis Hakim Pengadilan Niaga telah dengan sangat tidakberhatihati dalam memahami dasar dari perselisihan antara PemohonKasasi dengan Termchon Kasasi yang menyatakan mempunyaltaginan...... if 6tagihan kepada Pemohon Kasasi berjumlah USS 44.024.544 yangmerupakan akumulasi utang pokok dengan bunganya, dimana terdiridari utana poekok sebesar US$ 20.000.000. ditambah denaan bebanbunga USS 24.024 544Bahwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahuluharus membuktkan apa hubungan yang mendasari

timbulnyakewajiban dar) Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yangmenimbulkan kewajiban utang pokok sebesar USS 20.000.000.tersebut yang sampai saat ini kami sangat meyakini MajelisHakim Pengadilan Niaga tidak pemah melihat ataupun tidak pernahmendapatkan bukti dari Termohon Kasasi sebagai pihak yangmendalilkan munculnya kewajiban tersebut yaitu apakah perjaniianyana mendasari timbulnya kewajiban atau utang pokok sebesar USS20.000,000, tersebut, serta bagaimana utang tersebut secara hukumberpindah

Bahwa selain tanpa dasar hukum yang jelas menetapkan kewajibanPemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debitur terhadap TermohonKasasi/Pemohon Keberatan/Kreditur sebesar USS 20,000.000, yanadinyatakan... gh 12dinyatakan equivalent dengan Rp. 43.540.00.00, maijelis hakimPengadilan Niaga juga menetapkan jumlah bunga yang harusdibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Debiturterhadap Termohon Kasasi/Pemohon/Kreditur adalah USS20.683 .887,8 Bahwa Dasar pertimbangan hukum yang mendasari penetapanjumlah

SK/22.b/ III/2019/Sat.Reskrim, tanggal 8 Maret 2019oleh Termohon yang dinyatakan Pemohon tidak sah menurut Hukum,sehingga Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan NegeriKraksaan untuk melanjutkan kembali proses penyidikan perkara.Bahwa dalil permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak benardan tidak berdasar Hukum karena tindakan Kepolisian yang dilakukanTermohon sudah mendasari peraturan perundangundangan dan sudahsesuai dengan kewenangan Termohon sebagai aparat penegak Hukum,yang dalam melaksanakan

proses penyelidikan dan penyidikan perkarasudah mendasari UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRl, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan MahkamahAgung No : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, PutusanMahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, dan Termohon sudah melakukan gelarperkara sebelum mengeluarkan surat ketetapan pengentian penyidikandan mengirimkan SP2HP kepada

Akibat kejadian tersebut pelaporbeserta ahli waris lainnya mengalami kerugian karena tidak dapat lagimengerjakan tanah tersebut.Bahwa mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/212/XII/2017/JATIM/RES.PROB, tanggal 11 Desember 2017, A.n.

dihentikan proses penyidikannya denganalasan bukan merupakan tindak pidana;Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk memberikiankepastian Hukum terhadap perkara yang sedang disidiknya karenafakta yang telah diperoleh Termohon selama proses penyidikan denganmemeriksa beberapa saksisaksi, memeriksa pelapor dan beberapaorang yang diduga sebagai terlapor (pelaku menyuruh menempatkanketerangan palsu dalam akta authentik), memperhatikan barang buktidan hasil gelar perkara diperoleh fakta sebagai berikut : mendasari

Sp.Henti Sidik/22.a/III/2019/Satreskrim tanggal 08Maret 2019, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalahsudah sah dan benar menurut Hukum karena mendasari ketentuanpasal 109 ayat (2) KUHAP.

menerangkan sebagai berikut ;e Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapsaksi ;e Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa HI Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Arman Nesi Alias Arman, Terdakwa II Simon Nesi AliasSimon dan terdakwa II Nelci Nesi Tasey Alias Nelci terhadapMartinus Tanon ;Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan rumah Nelci Nesi Taseydi Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;a Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I, dan SAKSI PEMOHON II, dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I, dan SAKSI TERMOHON I,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

tahunpenjara, akan tetapi jumlah narkotika sabu seberat 0,22 (nol komadua dua) gram dihubungkan dengan hasil test urine Terdakwa positifmengandung narkotika sabu (sebagaimana keterangan saksi EkoMaryanto dan keterangan saksi Rahmat Kurniawan yang melakukanpenangkapan dan pemeriksaan urine Terdakwa) serta pengakuanTerdakwa bahwa sabu in casu sematamata untuk dikonsumsi, patutdiduga bahwa penguasaan narkotika sabu seberat 0,22 (nol komadua dua) gram in casu adalah untuk keperluan konsumsi Terdakwa;e Bahwa mendasari

Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019kepada Terdakwa in casu mendasari ancaman pidana yangdiancamkan bagi penyalahguna narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009; Berdasarkan halhal tersebut di atas beralasan menurut hukum untukmemperbaiki penjatuhan pidana dalam putusan judex facti in casudengan menjatuhkan pidana yang dirasakan lebih adil dan bermanfaatbagi Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanjudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan