Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN BipMenimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KartuTanda Penduduk dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeriterlebin dahulu dan perbaikan/pembetulan pada KTP maupun merupakanbentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelahadanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri

Mubarak;Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perubahan ini bagiPemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwaini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untukmendaftarkan perubahan nama pemohon tersebut, namun perubahan ini tidakdapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa PenetapanPengadilan Negeri sebagaimana diatur Peraturan Mentri Dalam NegeriNo 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data PendudukHalaman 7 dari 9 Penetapan

Nomor 7317051104860001 tersebut dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu maka permohonanpencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalamregister yang berkaitan dengan itu;Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untukkepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankanuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Memperhatikan, Peraturan Mentri

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatastanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitubertentangan dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri Negara Agraria /Kepala BPN No. 9 tahun 1999 yang berbunyi :Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran datayuridis dan daat fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimanadimaksid pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapatatau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut dengan

overlapping.Dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan :Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dimulai dengan pembuatanPeta Dasar PendaftaranBahwa berdasarkan data yuridis dan data fisik yang dimiliki oleh Tergugat,diatas objek sengketa telah ada SHM milik Penggugat yang telah terbitterlebin dahulu, sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa menjadi tumpang tindih dan terjadi sertifikat ganda, hal ini jelas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan denganpasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

Hendra Cholil Aziz ;Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Mentri Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PPNo. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :Halaman 5 dari 18 halaman.

Palembang) adalahcacat hukum dan harus dibatalkan (vide : Pasal 67 huruf a UU No. 14tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 tahun 2004).Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, maka dari aspek kecermatanTermohon Peninjauan Kembali (Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang) tidak cermat dalam meneliti alas hak yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali Il dalam melakukan pendaftaran SertifikatHak Milik Objek Sengketa, sehingga hal tersebut bertentangan denganPasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

yang berlaku.Bahwa dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan bahwapenerbitan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali mengandung cacat substansi dan cacatprosedur serta tidak cermat, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 28ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 31Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sertaPasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

tersebut tidak disebabkan suatu halanganyang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atasperkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, denganmembacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonanPemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalamberita acara perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam halberperkara ini telah mengajukan Keputusan Mentri

Oleh karenaitu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksudPasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara aquo dapat diterima dandilanjutkan untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam halberperkara ini telah mengajukan Keputusan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan

Nomor : SK.1/MENLHKSETJEN/PEG.2/RHS/2/2018 dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 02Pebruari 2018;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalamperkara gugat talak ini telah mengajukan Surat Keputusan Mentri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor SK.1/MENLHKSETJEN/PEG.2/RHS/2/2018 dariKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 02Pebruari 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, maka haltersebut telah memenuhi ketentuan

Pemohon mengajukan permohonan ini kepadaPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KartuTanda Penduduk dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeriterlebin dahulu dan perbaikan/pembetulan pada KTP maupun merupakanbentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelahadanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri

Ibu Pemohon yang mana disana nama Pemohon tercantumBAHARUDDIN, yakni nama pemohon setelah Pemohon memeluk agamaIslam;Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perubahan ini bagiPemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwaini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untukmendaftarkan perubahan nama pemohon tersebut, namun perubahan ini tidakdapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa PenetapanPengadilan Negeri sebagaimana diatur Peraturan Mentri

terhadappetitum permohonan pemohon pada angka 2 dan 3 Permohonan Pemohontersebut akan diperbaiki olen Hakim di dalam amar putusannya dalam batasyang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpamelanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apayang diminta ;Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untukkepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankanuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Memperhatikan, Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Suprapto, SH dengan hasilsebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan Kristal bening berat 0,0602 Nomor.Barang bukti 8361/2020/NNF (+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftardalam golongan Nomor Urut 61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RIIndinesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotikaidalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 290 /Pid.Sus/2020/PN .TtePerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Undangundang No

Suprapto, SH dengan hasilsebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan Kristal bening berat 0,0602 Nomor.Barang bukti 8361/2020/NNF (+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftardalam golongan Nomor Urut 61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RIHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 290 /Pid.Sus/2020/PN .TteIndinesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotikaidalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undangundang No

Barang bukti 8361/2020/NNF(+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftar dalam golongan Nomor Urut61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indinesia Nomor 44 tahun 2019tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35Thn 2009; Bahwa benar Terdakwa tidak ada jijin dan pihak yang berwenang untukmenguasai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan

Barang bukti 8361/2020/NNF(+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftar dalam golongan Nomor Urut61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indinesia Nomor 44 tahun 2019Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 290 /Pid.Sus/2020/PN .Ttetentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35Thn 2009; Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dan pihak yang berwenang untukmenguasai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yangmenyimpan

Barang bukti 8361/2020/NNF(+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftar dalam golongan Nomor Urut61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indinesia Nomor 44 tahun 2019tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35Thn 2009; Bahwa benar Terdakwa tidak ada jijin dar pihak yang berwenang untukmenguasai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yangmenyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanya 4 (empat) ampel

. :9263 / NOF / 2018 12 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh KALABFORCABANG SURABAYA dan masing masing selaku pemeriksa (terlampirdalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperolehhasil tablet Carnophen warna putin logo Zenith positif mengandungKarisoprodol, Asetaminofen, Kaffein dan positif narkotika golongan 1 dalamlampiran peraturan mentri Kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Perbuatanterdakwa diatur dan diancam

Lab. :9263 / NOF / 2018 12 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh KALABFORCABANG SURABAYA dan masing masing selaku pemeriksa (terlampirdalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperolehhasil tablet Carnophen warna putin logo Zenith positif mengandungKarisoprodol, Asetaminofen, Kaffein dan positif narkotika golongan 1 dalamlampiran peraturan mentri Kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPerbuatan terdakwa diatur

Lab. :9263 / NOF / 2018 12 Oktober 2018 yang di tandatangani oleh KALABFORCABANG SURABAYA dan masing masing selaku pemeriksa (terlampirdalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperolehhasil tablet Carnophen warna putin logo Zenith positif mengandungKarisoprodol, Asetaminofen, Kaffein dan positif narkotika golongan 1 dalamlampiran peraturan mentri Kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telan dibatalkan izinedarnya dan sudah dihentikan

(Satu) lembar Jaket Sintetis (Semi kulit) merk Germany warna putih leshitamMenimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaanlaboraturium forensik cabang Surabaya No Lab 9263/NNF/2018 tanggal 12Oktober 2018 dan masing masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas),atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil : tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol,Asetaminofen, Kaffein dan positif narkotika golongan 1 dalam lampiranPeraturan Mentri

yang keselurunhannya adalahsisa barang yang belum laku terjual.Bahwa benar berdasarkan hasil laboraturium forensik cabang Surabaya No.Lab. : 9263 / NOF / 2018 12 Oktober 2018 yang di tandatangani olehKALABFOR CABANG SURABAYA dan masing masing selaku pemeriksa(terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa,diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positifmengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kaffein dan positif narkotikagolongan 1 dalam lampiran peraturan mentri

Terbanding/Tergugat I : PT BANK BRI INDONESIA KANTOR CABANG MANOKWARI
Terbanding/Tergugat II : Mentri Keuangan Republik Indonesia (KPKNL) Kota Sorong
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri Kesehatan atau resepdari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan ataumenyediakan narkotika jenis shabu tersebut.Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan ataumenyediakan narkotika jenis shabu bukan untuk kepentinganpengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;2.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri Kesehatan atau resepdari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan = ataumenyediakan narkotika jenis shabu tersebut.Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan ataumenyediakan narkotika jenis shabu bukan untuk kepentinganpengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri Kesehatan atau resepdari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakannarkotika jenis shabu tersebut. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan = ataumenyediakan narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pengobatanatau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

berlaku.Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dariBUYUN (DPO) dengan cara menghubungi BUYUN melalui via teleponseluler untuk memesan 1 (Satu) paket shabu seharga Rp. 650.000, (enamratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa membayar Narkotika jenis shabutersebut dengan cara transfer;Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut awalnya di celahcelahdinding papan dapur dirumah terdakwa kemudian terdakwa membuangshabu tersebut dibelakang dapur.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelahmemiliki izin Knhusus penyaluran dari menteri.Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diaturdalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapatdilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balaipengobatan dan dokter.Menimbang, bahwa dari ketetuan diatas jika dihubungkan dengan faktahukum di persidangan ternyata terdakwa Samsuddin Talli Alias Daeng Talli BinDaeng Bella tidak memiliki izin dari mentri

Kawasan Marunda Center Kec.Tarumajaya Kab Bekasi Jawa Barat, atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriCikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara iniMelakukan Kegiatan Usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinandibidang Perdagangan yang diberikan oleh Mentri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang undang No. 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan.Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari informasi

Bahwabenar Terdakwa menerima pakaian tersebutselanjutnya oleh Terdakwa akan dijual lagi diKios milik Terdakwa Dahwa Terdakwa Andre Denito dalam usaha perdaganganBalpres Pakaian Bekas yang dimpor dari Malaysia tersebut dimanatidak mempunyai izin dari Mentri Perdagangan.Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 32ayat (1) Undang Undang No 7 Tahun 20014 Tentang Perdagangan.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa ANDRE DOMIKO Alias MIKO pada hari seninTanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 00.30 wib

Bahwa Terdakwa menerima pakaian tersebut selanjutnya olehTerdakwa akan dijual lagi diKios milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa dalam usaha perdagangan Balpres PakaianBekas yang dimpor dari Malaysia tersebut dimana tidak mempunyai izindari Mentri Perdagangan.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;2.

Bahwa Terdakwa menerima pakaian tersebut selanjutnya olehTerdakwa akan dijual lagi diKios milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa dalam usaha perdagangan Balpres PakaianBekas yang dimpor dari Malaysia tersebut dimana tidak mempunyai izindari Mentri Perdagangan.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;3.

Bahwa Terdakwa menerima pakaian tersebut selanjutnya olehTerdakwa akan dijual lagi diKios milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa dalam usaha perdagangan Balpres PakaianBekas yang dimpor dari Malaysia tersebut dimana tidak mempunyai izindari Mentri Perdagangan.Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan peristiwa yangterjadi

Tim Pembina Propinsi dengan tembusan kepada Mentri Pertanian R.I.Bahwa Gapoktan Mulya Jaya memperoleh Dana BLMPUAP Tahun 2009 berdasarkanKeputusan Mentri Pertanian R.I.

Nomor :1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang PenetapanDesa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009dan Lampiran Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 1192/Kpts/OT.160/3/2009, tanggal20 Maret 2009 Nomor : 2012 , Propinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, KecamatanLubuk Sandi Desa/Kelurahan Tumbw an.Bahwa sebelum Gapoktan Mulya Jaya mendapat bantuan dana BLMPUAP tahun2009, harus melalui mekanisme ;Melengkapi Adminsitrasi dan Pembukuan Gapoktan Mulya Jaya meliputi ; datadataorganisasi

Nomor :1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang PenetepanDesa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009dan Lampiran Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 1192/Kpts/OT.160/3/2009, tanggal20 Maret 2009 Nomor : 2012 , Propinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, KecamatanLubuk Sandi Desa/Kelurahan Tumbw an.Bahwa sebelum Gapoktan Mulya Jaya mendapat bantuan dana BLMPUAP tahun2009, harus melalui mekanisme ;Melengkapi Adminsitrasi dan Pembukuan Gapoktan Mulya Jaya meliputi ; datadataorganisasi

Tim Pembina Propinsi dengan tembusan kepada Mentri Pertanian R.I.e Bahwa Gapoktan Mulya Jaya memperoleh Dana BLMPUAP Tahun 2009 berdasarkanKeputusan Mentri Pertanian R.I.

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.255/MenhutlII/2004 Tanggal 19 Juli 2004 tentangperubahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi TerbatasKelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten11Pelalawan dan Indagiri Hulu Provinsi Riau seluas + 38.576 Hamenjadi Taman Nasional Tesso Nilo.e Surat keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentangperubahan fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi TerbatasKelompok Hutan Tesso Nilo seluas + 44.492

S.SI,, dibacakan ketererangannya di depan persidanganpada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keteranganahli sebagaimana dimuat dalam BAPnya.Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli konservasi dan zonasi berdasarkanSurat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tessso NiloNomor: PT.270/BTNTN1/2014 tanggal 03 Juni 2014.Bahwa TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luass lebih kurang83.068 Ha ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Mentri

KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.255/MenhutII/2004 tanggal 19 Juli2004 (seluas + 38.567 Ha) dan surat Keputusan Mentri RepublikIndonesia Nomor : SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas + 44.492 Ha).

PARULIAN SARAGI Bin PERDAMAIAN SARAGI dan terdakwa;Bahwa benar TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan luass lebihkurang 83.068 Ha ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan MentriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.255/MenhutII/2004 tanggal19 Juli 2004 (seluas + 38.567 Ha) dan surat Keputusan Mentri RepublikIndonesia Nomor : SK.663/MenhutII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 (seluas + 44.492 Ha).

Hut yang mana titikkordinat tersebut termasuk dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)Propinsi Riau dasar yuridis kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) adalahberdasarkan:e Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/KptsII/1986 tanggal 06 juni 1986 tentang Petunjuk ArealHutan Di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan,Areal Taman Nasional Nassional Tesso Nilo merupakan KawasanHutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo.e Surat Keputusan Mentri Kehutanan

Nasrul Nurdin, S.H, ketiganya Advokad padakantor Hukum Universal, berkantor di Komplek Aur Duri Indah III Nomor 7Padang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 April 2016, yang dilegalisasioleh Rismadona, S.H Notaris di Padang di bawah Nomor 4.043/L2006,tanggal 6 April 2016, dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan NegeriPadang tanggal 13 April 2016, Nomor 195/PF.Pdt/IV/2016, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:PEMERINTAH RI CQ MENTRI KESEHATAN RI CQ BADAN LAYANAN,UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR

Fotocopy Surat Keputusan Mentri Pendidikan Nomor 406/I/C/Unand 2011tanggal 7 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Pembantu Rektor IlUniversitas Andalas, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P1;2. Fotocopy ljazah Nomor 116301H4P/93102422008, tanggal 18 Oktober2008, dari Universitas Hasanuddin, sesuai aslinya selanjutnya diberi tandaP2;3.

Djamil Padang NoDokoumen 01.05.41 tanggal 1 November 2010, sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.2;Fotocopy Surat Mentri Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan RSUP DR M Djamil Padang No.Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14Maret 2012,Hal Bebes sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasiensesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara RSUP.Dr. M.

Penggugat telah salah dalam menetapkan status dan fungsi Tergugat(verweerten princippale); Bahwa sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalamgugatannya dan pada kesempatan Penggugat untuk memperbaikigugatannya didalam persidangan yang telah dilaksanakan padatanggal 20 Juli 2016 maka disimpulkan bahwa pihak yang digugatdalam perkara Aquo adalah pemerintah RI CQ Mentri Kesehatan RI cqBadan Layanan Umum Rumah sakit Umum Pusat dr M Djamil denganmenyebutkan Badan layanan Umum Rumah Sakit

Jamildengan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentangPenyelenggaraan Komite Medik Rumah sakit telah ternyata jelas perbedaannya,tetapi yang jelas bahwa Kepala atau Direktur adalah pimpinan terrtinggi dalamrumah sakit yang salah satunya berfungsi untuk melakukan pembinaanpengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;Menimbang, bahwa tidak adanya keputusan komte etik yang dibentukoleh Tergugat untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran profesi yangHalaman

SOLKAIN bersamadengan saksi IZHAR FADILLAH Alias FADIL Bin HIKMATULLAOH(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun2012, bertempat di halaman Parkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri EmpatKecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Propinsi Kalmantan Selatan atausetidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Martapura, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian

tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebutterdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksisaksi yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :1;Saksi HADRIANSYAH Alias IAN Bin HASAN :Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam 11.30 Wita pada saatsaksi parkir di halaman parkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam 11.30 Witapada saat saksi Hadriansyah Alias Ian Bin Hasan parkir di halamanparkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri Empat Kecamatan MartapuraKota Kabupaten Banjar, saksi meninggalkan dalam keadaan tidakterkunci dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motorkarena saksi lupa untuk mengambil kunci kontaknya, kemudian saksiHadriansyah Alias Jan Bin Hasan bermain internet di warnet ;2.

untukmelakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolaholah sebagai atau menjadimiliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sahsesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginanpemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :14Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam 11.30 Witapada saat saksi Hadriansyah Alias Ian Bin Hasan parkir di halamanparkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :e Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar jam 11.30 Witapada saat saksi Hadriansyah Alias Ian Bin Hasan parkir di halamanparkir Warnet WA Net 2 Jalan Mentri Empat Kecamatan MartapuraKota Kabupaten Banjar, saksi meninggalkan dalam keadaan tidakterkunci dan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motorkarena saksi lupa untuk mengambil kunci kontaknya, kemudian saksiHadriansyah

Jelani bin Mentri Kepitanb. Jupri bin Dul Rajak Him. 4 dari 16 him.

Jelani bin Mentri Kepitanb. Jupri bin Dul Rajak dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) di bayar tunai; Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus Jejaka , sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyaihubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadihalangan syara untuk melangsungkan pernikahan dan hingga Kinimereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:a.

Jelani bin Mentri Kepitanb.

Jelani bin Mentri Kepitanb. Jupri bin Dul Rajakdengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) dibayar tunal; Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus Jejaka , sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyaihubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadihalangan syara untuk melangsungkan pernikahan dan hingga Kinimereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Him. 10 dari 16 him.

yang dikuasai langsung olehNegara; Bahwa ketentuan UndangUndang No 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumtersebut sangat jelas, memaksa dan mudah untuk dilaksanakan,tetapi masih dilanggar oleh Tergugat dan instansi yangmemerlukan tanah untuk kepentingan umum .Bahwa Terugugat juga telah melanggar Peraturan MentriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat ; Bahwa Peraturan Mentri

bahkan untuk Hak GunaUsaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) yang telah habis jangkawaktunya, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukanberdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat (pasal4 ayat (2); Bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai(HP) oleh Negara tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2017/PTUN.PDG Halaman 12 dari 70 Halamantanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yangbersangkutan (pasal 4 ayat (3);Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Mentri

Negara Agraria tersebutMentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengirimSurat No.400.2626 Tanggal 24 Juni 1999, Perihal : Penyelesaian danPenjelasan Peraturan Mentri Agraria /Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat yang ditujukan kepada :1.

pipers/ N.V.Landbaw Maatsghappij; Bahwa sampai tahun 1952 NV Landbow M.BG Directie K.Pschimaker masih tetap membayar sewa tanah kepada KaumPenggugat yang diterima oleh Marim (Pr) Ibu Kandung RUSLIDt.Basa /Penggugat I; Bahwa dalam Surat Perintah bayar sewa tanggal 16 Oktober1952 tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sewa tersebutdiluar Consensie; Bahwa terbukti untuk mendapatkan Erfpacht NV.LandbawMaatsghappli Bukit Gompong berdasarkan Consensie denganKaum Para Penggugat;7) Bahwa pada tahun 1965 Mentri

1967untuk waktu sewa berlaku mundur dari tahun 1965 sampai berakhirpada tahun 1990 yang kemudian disuruh tandatangani oleh IbuPenggugat I, Marin (Pr).Putusan Perkara Nomor: 20/G/2017/PTUN.PDG Halaman 16 dari 70 Halaman Bahwa SuratSurat Bukti Kepemilikan Ulayat diabaikan, SuratSurat Perjanjian terdahulu kepada Pengusaha Belanda sejakperkebunan N.V.Landbaw Maatsghappij) Bukit Gompong berdiripada Sipenyewa tanah; Bahwa pada tahun 1975 Hak Guna Usaha (HGU)PT.KAMISAIYO dicabut dengan Surat Keputusan Mentri

Pembanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI
Pembanding/Tergugat II : KETUA TIM KONSOLIDASI TANAH
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL BOER
Turut Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq MENTRI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq WALIKOTA BUKITTINGGI

: YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINT ASWANDI dan PEDOSAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN (dalam penuntutan secara terpisah)(barang bukti ketika dilakukan penangkapan) dengan kesimpulanberdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor,setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa :Tablet warna kuning logo Omega pada table pemeriksa mengandung MDMAyang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 37 LampiranPeraturan Mentri

: YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINT ASWANDI dan PEDOSAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN (dalam penuntutan secara terpisah)(barang bukti ketika dilakukan penangkapan) dengan kesimpulanberdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor,setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa :Tablet warna kuning logo Omega pada tabel pemeriksa mengandung MDMAyang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 37 LampiranPeraturan Mentri

Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan tidak adaizin dari pihak yang berwenang yakni mentri kesehatan dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuanPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.ATAUKETIGABahwa ia Terdakwa YUNIAR PUSPITASARI ALIAS RIRI BINTIASWANDI dan PEDO SAPUTRA ALIAS PEDO BIN SAPUAN (dalampenuntutan secara terpisah)

: YUNIARPUSPITASARI ALIAS RIRI BINT ASWANDI dan PEDO SAPUTRA ALIASPEDO BIN SAPUAN (dalam penuntutan secara terpisah) (barang buktiketika dilakukan penangkapan) dengan kesimpulan berdasarkan barangbukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukanpemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti berupa : Tablet warna kuning logo Omega pada table pemeriksa mengandungMDMA yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urut 37 LampiranPeraturan Mentri

Kesehatan Republik IndonesiaNomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamlampiran Undangundang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkotika dan kristalkristal putin pada tabel pemeriksa mengandungmetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahunPutusan nomor 110/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 13 halaman2018 Pasal 34

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalamPutusan nomor 110/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 10 dari 13 halamanbidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infagq, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri