Ditemukan 11604 data
11 — 9
No. 38 /Pdt.P/2019 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai Suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (ob) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor
48 — 16
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama perikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
14 — 2
wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
28 — 4
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan HENDRIKO ASMARA YUDA Als TOTONG selaku Terdakwamengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimanaberdasarkanketerangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalamHalaman7 dari 10: Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN
16 — 3
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
68 — 13
perkawinan yang bersangkutan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal15 s/d Pasal44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
25 — 2
Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.3. Bahwa Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, hingga akhirnyaberpisah.4.
37 — 41
sepertiyang disampaikan Terlawan;Terlawan selaam ini selalu menjanjikan akan meminta uang kepada orangtuanya untuk membayar tanggungan/hutanghutang Pelawan dan Terlawanselama ini;Pelawan selalu menuruti kemauan Terlawan dalam segala hal untukmemenuhi gaya hidupnya seperti tidur di hotel mewah, pinjam mobil rental,jalanjalan ke luar kota, maka di restoran mahal, dan apabila Pelawan tidakbisa menuruti permintaan tersebut Terlawan tidak akan memberikan nafkahlahir batin;Bahwa tidak pernah ada tindakan penekanan
20 — 7
Barat,Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomori Tahun 1974;Hal.7 dari7 Hal.Penetapan Nomori55/Pdt.P/2016/M SLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kom pilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyaihalangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kom pilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
25 — 3
Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonbersetatus Bujang dan Termohon bersetatus Gadis;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun laluPemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri di Teluk Betung SelatanKota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah;4.
22 — 7
Bahwa pernikahan kami didasari suka samasuka saling mencintai tanpa adanya paksaandan penekanan dari pihak manapun Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatusjejaka; 3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahansampai saat ini, Penggugat dan Tergugatmasih tinggal bersama sesuai den denganalamat Penggugat dan Tergugat tersebut4. Bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat hidup berumah tangga selayaknyasuami isteri dan telah di karuniai 2 (dua)orang anak yang diberi1) ANAK KE 1.
9 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (badadukhul) namun belum dikaruniai Seorang anak.4.
20 — 4
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
9 — 0
Pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis,tanggal 29 Oktober 1998 dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX tertanggal 02 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Panjang Kota Bandar Lampung dengan wali nikah Kakak kandungPenggugatdi rumah Pejabat KUA di Panjang Kota Bandar Lampung.Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Tnk.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
12 — 1
wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
13 — 6
No. 544 /Pdt.P/2015 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf ( b ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun
25 — 7
tidak memungkinkan (darurat), oleh karenanya meskipunperkawinan tersebut terjadi setelah lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya menurut hukum;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
73 — 24
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikarunialanak;5.
17 — 5
dilakukan pada tanggal 28 Juli 2010 diGampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur,artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
39 — 18
Bahwa benar di satuan Terdakwa ada penyuluhan hukum danada penekanan dari Dansat agar tidak terlibat atau melakukanpenyalahgunaan narkotika karena akan merusak kesehatan dansanksinya berat.7.