• Menetapkan barang bukti berupa: Dokumen Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Nomor 523.2/90-BPKB DPKPP/II/2017 S.D 5 APRIL 2017 yang sudah Kadaluarsa terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit KM.

  Menyatakan barang bukti berupa:* Dokumen: Bukti Pencatatan Kapal Perikanan No. 523.2/90BPKBDPKPP/IV2017 S.D 5 APRIL 2017 (Kadaluarsa) terlampir dalam berkasperkara; 1 (satu) unit KM.

  Bersama dan yangada hanya Bukti Pencatatan kapal Perikanan yang telah kadaluarsa,sedangkan SIPI, IUP, SPB dan SLO tidak ada;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN SbgBahwa selain KM.

  Bersama; Dokumen : Bukti Pencatatan KapalPerikanan No. 523.2/90BPKP DPKPP/I/2017 s.d 5 April 2017 (Kadaluarsa);SIPI Nihil; IUP Nihil; SPB Nihil; SLO Nihil; 8 (delapan) bom ikan siap pakai(berisi serbuk); 11 (sebelas) botol M150; 2 (dua) botol Meprokosong; 1 (satu)botol minyak rem; 3 (tiga) buah handphone; 1 (satu) buah senter; 1 (satu)pasang sepatu karet; 1 (satu) buah kacamata selam; 10 (Sepuluh) buah korekgas; 5 (lima) kotak korek api kayu; 2 (dua) buah cutter;Menimbang, bahwa berdasarkan alat

  Bersama dan yang ada hanyalah BuktiPencatatan Kapal Perikanan yang telah kadaluarsa, sedangkan SIPI, IUP, SPBdan SLO tidak ada;Menimbang, bahwa penangkapan terhadap KM.

  Menetapkan barang bukti berupa: Dokumen Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Nomor 523.2/90BPKBDPKPP/IV2017 S.D 5 APRIL 2017 yang sudah Kadaluarsa terlampirdalam berkas perkara; 1 (satu) unit KM. Bersama, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhakmelalui Terdakwa;" 8 (delapan) bom ikan siap pakai (berisi serbuk); 11 (sebelas) Botol M150; 2 (dua) botol MeproKosong;Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sbg

• Perkara telah kadaluarsa;3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan4.

  Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusanhakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap(nebis in idem) ;Halaman 6 dari 43 halaman10.11.12.Pasal 11 ayat (1) Perkaba 3/2014:Penyidikan dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, bukan tindakpidana, demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangkameninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan);Bahwa alasan demi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat(1) Perkap 14 tahun 2012 adalah karena tersangka meninggal dunia,perkara telah kadaluarsa

  Korban juga merelakan kerugian dampak buruk kejahatan yangdialami dengan tidak mempermasalahkan baik itu dalam melapor ataumenggugat secara perdata ;Halaman 23 dari 43 halamanBahwa kewenangan menuntut dalam pengertian pormal yang moderenissangat praktis kapan korban mempermasalahkan dalam durasi yangbelum kadaluarsa adalah pelaporan ;Bahwa menurut ahli kadaluarsa 12 tahun dan apabila jangka waktu 11tahun atau kurang satu jam ada laporan kepada polisi itu belumkadaluarsa walaupun penuntutan itu kapan

  apakah dihitung sejak akibattermanispestasi (Sajak laporan polisi) perbuatan yang dihitung ;Bahwa yang menyataan perkara itu kadaluarsa adalah hakim pokokperkara ;Bahwa tidak ada alasan kadaluarsa untuk menghentikan penyidikan ;Bahwa jika ada putusan yang berlawanan yang harus dlaksanakan olehpenyidik adalah putusan yang berwenang yang dilaksanakan olehpenyidik;Bahwa jika yang berwenang untuk menilai penghentian penydikan = ahlitidak berpendapat;Bahwa SP3 dapat dibuka kembali apabila salah satu

  berdasarkan Pasal 78 itu kalau masa ancamanitu lebih dari 3 tahun maka masa kadaluarsa itu 12 tahun ;Bahwa misalkan tersangka disangkakan pasal pemalsuan atau laporanpalsu dan sejenisnya maka ancaman masuk yang ketiga karena lebih dari2 tahun , maka masa kada luarsanya 12 tahun;Bahwa cara menghitungnya kadaluarsa adalah melihat dari beberapaYuresprudensi yang menjadi suatu azas, yaitu tentang permasalahannya ;Bahwa menghitung Kadaluarsa dihitung dari sejak dari mengajukanpermohonan siorang tersebut

• pil / obat tersebut mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakitparkinson dan akibat mengkonsumsi obat tersebut apabila tidak sesuai aturanpakai akan mengakibatkan euphoria (gembira yang berlebihan) ;Bahwa yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memiliki tenagaahli apoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;Bahwa obat yang dapat diedarkan adalah obat yang dalam kemasannya adalabel dalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/ kandungan bahan, efeksamping dan masa kadaluarsa

  Sofyanselanjutnya setelah mendapatkan pil tersebut terdakwa kerumah Arif danmeyerahkan pil tersebut kepada Kancil dan terdakwa bersama Kancil, Arif danteman lainnya minum minuman keras;Bahwa kemudian datang polisi melakukan penggeledahan dan menangkapterdakwa;Bahwa terdakwa tidak mendapatkan imbalan membeli pil tersebut;Bahwa pil tersebut berwarna putih yang salah satu permukaanya terdapattulisan LL, dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturan pakai, isikandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa

  / obat tersebut mempunyai kegunaan untuk pengobati penyakitparkinson dan akibat mengkonsumsi obat tersebut apabila tidak sesuai aturanpakai mengakibatkan euphoria (gembira yang berlebihan) ;Bahwa benar yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memilikitenaga ahli apoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;Bahwa obat yang dapat diedarkan adalah obat yang dalam kemasannya adalabel dalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/ kandungan bahan, efeksamping dan masa kadaluarsa

  ), ada nomor registrasi, ijin edar dari Depkes RIatau BPOM;e Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak memilikiizin mengedarkan pil / obat tersebut;e Bahwa benar pil yang diserahkan terdakwa kepada Bagus Danang Andrianto alsKancil tersebut dalam kemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isikandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa maupun nomor registrasi danterdakwa membeli pil tersebut tanpa resep dokter ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini

• Surya Madistrindo;Bahwa pada awalnya pemasalahan ini dimana ditemukannya oleh tim auditperusahaan dari Makassar di beberapa outlet yang merupakan wilayahkerja atau tanggungjawab Penggugat, rokok yang sudah kadaluarsa yangseharusnya sudah ditarik peredarannya dari beberapa outlet namun haltersebut penemuan rokok yang sudah kadaluarsa dibeberapa outletternyata bukan merupakan tanggungjawab Penggugat melainkantanggungjawab pekerja lain atau rekan kerja yang lain;Bahwa hal ini dapat dibuktikan penemuan

  rokok yang sudah kadaluarsa diKabupaten Sidrap seperti di Toko Nabila dan Toko Dian Sari maupun diToko lain tidak pernah ada dalam data base bahwa rokok kadaluarsatersebut adalah tanggung jawab Penggugat sehingga sewaktu PimpinanPerusahaan (Boy Zadly) menyampaikan kepada Penggugat bahwa temuanrokok yang sudah kadaluarsa adalah merupakan tanggungjawabPenggugat sebagai pekerja, dan Penggugat pun merasa heran ataspenyampaian tersebut karena nama dan alamat Toko tersebut tidak pernahdiketahui oleh Penggugat

  ;Bahwa tidak ditariknya atau tidak terkapernya Toko tersebut di data basePekerja/Penggugat sehingga Pimpinan Perusahaan (Boy Zadly) mengambiltindakan menyalahkan Penggugat dan menganggap Penggugat tidak kreatifdalam melaksanakan pekerjaannya;Bahwa atas dasar temuan rokok yang sudah kadaluarsa di beberapa outlettersebut yang bukan merupakan tanggung jawab Penggugat yang dijadikandasar Tergugat mengeluarkan surat PHK Nomor 003/SKHK/MKS/VIII/2015secara sepihak;Bahwa temuan rokok yang sudah kadaluarsa

  di beberapa outlet yangdijadikan dasar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Keja terhadapHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1153 K/Pdt.SusPHI/201712.13.14.15.pekerja hal ini ada hubungannya dengan diperintahkannya kepada pekerjauntuk tidak melakukan penarikan barang di beberapa outlet karena tidaklama berselang beberapa hari setelah ada perintah untuk tidak melakukanpenarikan barang yang sudah kadaluarsa tim audit dari Makassarmelakukan pemeriksaan dibeberapa outlet dan hal ini adalah merupakansuatu

• Exceptio Tempotis (Eksepsi Kadaluarsa)Hal. 10 dari 42 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Padt.SusPHI/2021/PN Tpg1.Bahwa fakta hukum sebagaimana dalildalil posita gugatan Para Penggugathalaman 2 menerangkan:1.1. Angka 2 halaman 2 menegaskan: Penggugat ( in casu Maizuri Elizawati ),....... terakhir bekerja padatanggal 19 Februari 2020 ;1.2. Angka 3 halaman 2 menegaskan: Penggugat II ( in casu Maryati ),....... terakhir bekerja pada tanggalO06 Mei 2020 ;1.3.

  Nomor 641 K / Pdt.SusPHI / 2014 tanggal21 Januari 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 paragraf 4menegaskan :" Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukan dalamPasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

  Exceptio Tempotis (Eksepsi Kadaluarsa)1. Bahwa fakta hukum sebagaimana dalildalil posita gugatan Para Penggugathalaman 2 menerangkan:a. Angka 2 halaman 2 menegaskan:Hal. 25 dari 42 halaman, Putusan PHI Nomor 26/Padt.SusPHI/2021/PN Tpg Penggugat ( in casu Maizuri Elizawati ),....... terakhir bekerja padatanggal 19 Februari 2020 ;b. Angka 3 halaman 2 menegaskan: Penggugat II ( in casu Maryati ),....... terakhir bekerja pada tanggalO06 Mei 2020 ;c.

  Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalam Exeptio Tempotis( Eksepsi Kadaluarsa) Tergugat pada halaman 4 Poin 1,2,3,4,5 dan 6 yangtersebut didalam, yang menyatakan bahwa hubungan kerja Tergugat dan ParaPenggugat adalah berdasarkan kesepakatan (consensualitas) denganmenandatangani surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), ParaPenggugat bekerja di PT.

  Dan Pasal 82 UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, sepanjang anak kalimat Pasal159 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang, bahwa apabila alasan PHK di luar alasan yang disebutkanPasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,tidak ada kadaluarsa.

• ., tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan Eksepsi Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa, dapat diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan

• ayat (1) KUHAP itu, dapat dikemukakan oleh Terdakwa atau olehPenasehat Hukumnya apabila Dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum itu adahubungannya dengan ketidak wenangan dari Penuntut Umum untuk melakukanpenuntutan terhadap Terdakwa, yaitu antara lain tidak sahnya penuntutan oleh PenuntutUmum terhadap Terdakwa karena adanya dasardasar yang meniadakan penuntutan,antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP yang menetukan bahwa hak untukmelakukan penuntutan itu gugur atau hilang karena kadaluarsa

  orang lain memakai akte itu, seolaholahketerangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapatmendatangkan kerugian.Bahwa setelah kami pelajari Surat Dakwaan tersebut, terlepas apakah Terdakwabenarbenar melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, ternyata Jaksa PenuntutUmum telah menyebutkan waktu kejadian (Tempos dilecti) pada tahun 1996, atau sudah15 (lima belas) tahun lamanya, dimana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 KUHP,yang mengatur Hak menuntut hilang oleh karena kadaluarsa

  SARDI dalam perkara ini telah "Gugur" atau"Hilang" atau "Hapus" karena telah kadaluarsa atau telah lewat waktu selama 15 (limabelas) tahun melebihi batas waktu kadaluarsa selama 12 (dua belas) tahun.Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum salah dalam menafsirkanPasal 78 khususnya ayat (1) ke 3 KUHP, dimana kadaluarsa atau lewat waktu ituseharusnya dihitung sejak dugaan dilakukannya perbuatan pidana atau melawan hokumitu dilakukan sampai perkaranya dilimpahkan atau dituntut ke Pengadilan, bukan

• Berakhirnyahubungan kerja yang demikian, tidak ada perselisihan seperti yang diatur dalamketentuan undangundang;Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa);Bahwa gugatan para Penggugat telah kadaluarsa pada saat diajukannya perselisihanhubungan industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimana diketahui bahwagugatan diajukan telah lewat batas waktu yang telah ditentukan oleh undangundang;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyebutkan

  Dengandemikian gugatan Penggugat berdasarkan fakta telah kadaluarsa, maka demi hukumPara Pihak dianggap telah menerima berakhirnya hubungan kerja waktu tertentu, danoleh karenanya sudah semestinya perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak lagitermasuk dalam kategori perkara Hubungan Industrial;Halaman 9 dari 30 Putusan PHI Nomor 41 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg.106 Bahwa mengingat perkara a quo tidak lagi termasuk dalam kategori perkaraPerselisihan Hubungan Industrial setelah lewatnya jangka waktu yang

  );1 Bahwa gugatan para Penggugat telah kadaluarsa padasaat diajukannya perselisihan hubungan industrial padaPengadilan Negeri Tanjungpinang dimana diketahuibahwa gugatan diajukan telah lewat batas waktu yangtelah ditentukan oleh undangundang;Halaman 19 dari 30 Putusan PHI Nomor 41 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg.202 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan:"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembagapenyelesaian

  ) Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam permasalahan Gugatan Kadaluarsa sesuai pasal 171 danpenjelasannya UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pekerja/buruh yangmengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerimapemutusan hubungan kerja tersebut, maka

  Penjelasannya Tegang waktusatu tahun dainggap merupakan waktu yang cukup layak untuk mengajukan gugatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 UU 2 tahun 2004 Gugatan oleh pekerja/buruh atas PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 171 UU 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;Menimbang, bahwa terhadap pasal yang mengatur kadaluarsa tersebut telah di ajukanuji materil sebagaimana

• Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASRULLAH alias INAS bin SALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;2.

  Sehingga dengan demikian pelaku usahawajid mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap barang yangdiperdagangkan.Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf 9 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yangpaling baik atas barang tertentu.

  Sehingga dengan demikian pelaku usahawajib mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap barang yangdiperdagangkan.Bahwa barang/pangan yang mewajibkan mencantumkan tanggalkadaluwarsa atau jangka waktu pengunaan atau pemanfaatan yaitu terhadapbarang/bahan pangan yang yang peredarannya di pasaran lebih dari 7(tujuh) hari.Bahwa maksud dan tujuan barang yang diproduksi atau diperdagangankanyang dikemas dalam Botol Kaca diberi keterangan tanggal kadaluwarsa ataujangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling

  Yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

  Unsur yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ataujangkawaktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di dalam persidangan, Terdakwadiamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Juni 2017 sekitarpukul 16.00 Wita tepatnya di gudang rumah yang beralamat di JI.

  uraian fakta persidangan tersebut diatas benar Terdakwa adalah pemilik dari CV Nazwa Putri Mandiri yang telahmemproduksi serta memperdagangkan barang berupa saos merek 89 yang atasbarangbarang tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangkawaktu penggunaan atau pemanfaatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang palingbaik atas barang tertentu telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatanTerdakwa

• UndangUndang Nomor 9 TahunPenggugat tidak memiliki kepentingan meng gugat;Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan salah subjek danMenimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa(verjaring), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalampertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan masihmemenuhi tenggang waktu gugat yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha

  Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu secarahukum harus ditolak, dengan dasar pertimbangan yang utamanya dan pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusana quo, maka untuk menguji eksepsi gugatan Penggugat telah kadaluarsa, MajelisHakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya mengandung kaedahhukum bahwa Jangka waktu termaksud dalam

  (verjaring) dan keberatan dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam Memori Banding khusus berkaitan dengan Gugatan Penggugattelah Kadaluarsa (verjaring) dapat dibenarkan dan diterima, sehingga pendapatMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusan a quomaupun pendapat Penggugat/ Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya harusdikesampingkan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas telah cukup alasan bagiMAJELIS untuk membatalkan Putusan Pengadilan

  Tata Usaha Negara Makassaryang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya MAJELIS akan mengadiliperkara a quo dengan amar sebagaimana di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding maupunalasan keberatan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingterhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarmengenai Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (verjaring) dapat diterima, makamengenai Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkanlagi ;DALAM POKOK

  PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan pertimbangan padabagian pokok perkara ini adalah dimaksudkan untuk menguji keabsahan suratkeputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dari segi wewenang,prosedur dan substansi, maka dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembandingbahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah kadaluarsa (verjaring) sebagaimanatelah dipertimbangkan tersebut di atas, maka pengujian dimaksud tidak perlu lagiHal 19 dari 22 hal.

• DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 Tentang Gugatan kadaluarsa atau Sudah Lewat Waktu terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 6/Moodu, Tanggal 21 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor : 408/1986, Tanggal 14 Oktober 1986, luas 14.843 m2 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Gorontalo; - Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 71/Moodu, Tanggal 2 September 1985, Gambar Situasi Nomor

  Putusan Nomor 73/B/2017/PTTUN Mks.gugatan kadaluarsa atau sudah lewat waktu terhadap Sertipikat Hak PakaiNomor 6/Moodu, tanggal 21 Maret 1988, Gambar Situasi Nomor 408/1986,tanggal 14 Oktober 1986, luas 14.843 m?

  waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan jugaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, danNomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dan oleh karenanya makaeksepsi Tergugat Il Intervensi 1 tentang gugatan Penggugat telahkadaluarsa/lewat wakitu haruslah dikabulkan; bahwa dikarenakan eksepsiTergugat Il Intervensi 1 tentang Gugatan Penggugat telah kadaluarsa

  Putusan Nomor 73/B/2017/PTTUN Mks.Bahwa walaupun terhadap eksepsi Tergugat Il Intervensi 1 atas terbitnyaobjek sengketa kesatu tentang gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewatwakiu dikabulkan oleh Majelis Hakim, hal tersebut tidaklah serta merta objeksengketa kedua juga menjadi terkabulnya eksepsi kadaluarsa tersebut;Bahwa oleh karena perbuatan hukum atas penerbitan kedua objek sengketain casu berbeda baik jenis hak yang diletakan maupun prosedur sertasubjek hukumnya, maka Majelis Hakim selanjutnya

  oleh Tergugat, oleh karenanya eksepsiTergugat Il Intervensi 2 yang menguraikan eksepsi tentang Penggugat tidakmempunyai legal standing beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Il Intervensi 2 diterima, maka menurutMajelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi 2 untukselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;DALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis Eksepsi Tergugat llIntervensi 1 tentang gugatan telah kadaluarsa

• MENGADILI

  • Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 144/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 20 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

  MENGADILI SENDIRI

  Dalam Eksepsi

  - Menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang kadaluarsa pengajuan upaya administrasi dapat diterima;

  Dalam

  Pengajuan keberatan Terbanding/Penggugat menjadi cacat yuridisdan sesuatu perbuatan yang mengandung cacat yuridis tidak dapatdigunakan sebagai sarana untuk menjustifikasi perbuatan selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Terbanding/Penggugattelah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketamaka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyimpulkan bahwaeksepsi tentang pengajuan upaya hukum kadaluarsa dapat diterima.Menimbang bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang