barang bukti setelahdibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi urine dengan volume15 ml An.Hariyanto Als Ari Bin Umar dan 1 (satu) botol plastic berisi urinedengan volume 15 ml An.Mahadir Als Bagong Bin Mustakim.dengan kesimpulan :bahwa barang bukti daundaun kering pada table 01 dan urine pada table 02milik tersangka Mahadir Als Bagong Bin Mustakim dan Haryanto Als Ari BinUmar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagaiGolongan (satu) Nomot urut 8 Lampiran Peraturan Mentri

barang bukti setelahdibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml An.Hariyanto Als Ari Bin Umar dan 1 (satu) botol plastic berisi urine denganvolume 15 ml An.Mahadir Als Bagong Bin Mustakim.dengan kesimpulan:bahwa barang bukti daundaun kering pada table 01 dan urine pada table 02milik tersangka Mahadir Als Bagong Bin Mustakim dan Haryanto Als Ari BinUmar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagaiGolongan (Satu) Nomot urut 8 Lampiran Peraturan Mentri

berisi urinedengan volume 15 ml An.Hariyanto Als Ari Bin Umar dan 1 (satu) botolplastic berisi urine dengan volume 15 ml An.Mahadir Als Bagong BinMustakim.Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No : 46/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkotika)Dengan kesimpulan :Bahwa barang bukti daundaun kering pada table 01 dan urine pada table 02milik tersangka Mahadir Als Bagong Bin Mustakim dan Haryanto Als Ari BinUmar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagaiGolongan (satu) Nomot urut 8 Lampiran Peraturan Mentri

barangbukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi urine denganvolume 15 ml An.Hartyanto Als Ari Bin Umar dan 1 (Satu) botol plastic berisi urinedengan volume 15 ml An.Mahadir Als Bagong Bin Mustakim dengan kesimpulan :Bahwa barang bukti daundaun kering pada table 01 dan urine pada table 02 miliktersangka Mahadir Als Bagong Bin Mustakim dan Haryanto Als Ari Bin Umarmengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomot urut 8 Lampiran Peraturan Mentri

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatastanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitubertentangan dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri Negara Agraria /Kepala BPN No. 9 tahun 1999 yang berbunyi :Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran datayuridis dan daat fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimanadimaksid pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapatatau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut dengan

overlapping.Dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan :Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dimulai dengan pembuatanPeta Dasar PendaftaranBahwa berdasarkan data yuridis dan data fisik yang dimiliki oleh Tergugat,diatas objek sengketa telah ada SHM milik Penggugat yang telah terbitterlebin dahulu, sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa menjadi tumpang tindih dan terjadi sertifikat ganda, hal ini jelas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan denganpasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

Hendra Cholil Aziz ;Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Mentri Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PPNo. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :Halaman 5 dari 18 halaman.

Palembang) adalahcacat hukum dan harus dibatalkan (vide : Pasal 67 huruf a UU No. 14tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 tahun 2004).Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, maka dari aspek kecermatanTermohon Peninjauan Kembali (Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang) tidak cermat dalam meneliti alas hak yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali Il dalam melakukan pendaftaran SertifikatHak Milik Objek Sengketa, sehingga hal tersebut bertentangan denganPasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

yang berlaku.Bahwa dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan bahwapenerbitan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali mengandung cacat substansi dan cacatprosedur serta tidak cermat, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 28ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 31Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sertaPasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri

Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertana tangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001.

PK. 001/04/30/Syb.Bje-18, Sertifikat berlaku sampai dengan 08 Juli 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 09 April 2018 di tanda tangani atas nama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002.

PK. 202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 juni 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 29 Juni 2017, tanda selar GT. 12 No. 8o9/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815 199103 1 002.

Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOEdengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di tanda tangani oleh atasnama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALA KANTORUPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertana tanganHADRAWI! BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001. SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAPIKAN nama Kapal KMN PANDANGAN 02 tonase Kotor 12, Tempattanggal Pembuatan Tippulue O03 Maret 2000, No.

PK. 202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 juni2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 29 Juni 2017, tanda selar GT. 12 No.809/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTORHalaman 3 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018./PN.FiK.UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815199103 1 002.NOMOR SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA)523/1427/TKP/04/2018/DKP PROVINSI SULAWESI SELATAN, namapemilik MUHAMMAD YUNUS (NIK. 7308231911940001), No.

Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOEdengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di tanda tangani oleh atasnama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALA KANTORUPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertana tanganHADRAW I! BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001. SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAPIKAN nama Kapal KMN PANDANGAN 02 tonase Kotor 12, Tempattanggal Pembuatan Tippulue O03 Maret 2000, No.

PK.001/04/30/Syb.Bje18, Sertifikat berlaku sampai dengan 08 Juli 2018, dikeluarkan di Bajoe pada tanggal 09 April 2018 di tanda tangani atasnama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTUR PERHUBUNGAN LAUTKEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002.Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018./PN.FHK.

yang dikuasai langsung olehNegara; Bahwa ketentuan UndangUndang No 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumtersebut sangat jelas, memaksa dan mudah untuk dilaksanakan,tetapi masih dilanggar oleh Tergugat dan instansi yangmemerlukan tanah untuk kepentingan umum .Bahwa Terugugat juga telah melanggar Peraturan MentriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat ; Bahwa Peraturan Mentri

bahkan untuk Hak GunaUsaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) yang telah habis jangkawaktunya, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukanberdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat (pasal4 ayat (2); Bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai(HP) oleh Negara tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2017/PTUN.PDG Halaman 12 dari 70 Halamantanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yangbersangkutan (pasal 4 ayat (3);Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Mentri

Negara Agraria tersebutMentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengirimSurat No.400.2626 Tanggal 24 Juni 1999, Perihal : Penyelesaian danPenjelasan Peraturan Mentri Agraria /Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat yang ditujukan kepada :1.

pipers/ N.V.Landbaw Maatsghappij; Bahwa sampai tahun 1952 NV Landbow M.BG Directie K.Pschimaker masih tetap membayar sewa tanah kepada KaumPenggugat yang diterima oleh Marim (Pr) Ibu Kandung RUSLIDt.Basa /Penggugat I; Bahwa dalam Surat Perintah bayar sewa tanggal 16 Oktober1952 tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sewa tersebutdiluar Consensie; Bahwa terbukti untuk mendapatkan Erfpacht NV.LandbawMaatsghappli Bukit Gompong berdasarkan Consensie denganKaum Para Penggugat;7) Bahwa pada tahun 1965 Mentri

1967untuk waktu sewa berlaku mundur dari tahun 1965 sampai berakhirpada tahun 1990 yang kemudian disuruh tandatangani oleh IbuPenggugat I, Marin (Pr).Putusan Perkara Nomor: 20/G/2017/PTUN.PDG Halaman 16 dari 70 Halaman Bahwa SuratSurat Bukti Kepemilikan Ulayat diabaikan, SuratSurat Perjanjian terdahulu kepada Pengusaha Belanda sejakperkebunan N.V.Landbaw Maatsghappij) Bukit Gompong berdiripada Sipenyewa tanah; Bahwa pada tahun 1975 Hak Guna Usaha (HGU)PT.KAMISAIYO dicabut dengan Surat Keputusan Mentri

Meskipundemikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upayadamai dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun denganTermohon, namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Tentara Nasional Indonesiamaka Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, terikat denganketentuan Peraturan Mentri Pertahanan nomor 23 tahun 2008 tentang tentangizin perkawinan dan perceraian bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia;Bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional

Indonesia telahmemperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKomandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan XXXXXXXXX Nomor:SIC/07/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 yang isinya menyatakan memberi izinkepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian telahterpenuhilah ketentuan Peraturan Mentri Pertahanan nomor 23 tahun 2008tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Anggota Tentara NasionalIndonesia;Hal. 3 dari 16 Hal.Putusan nomor 361/Pdt.G/2019/PA Mrs.Bahwa

(RB.g). danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangHal. 7 dari 16 Hal.Putusan nomor 361/Pdt.G/2019/PA Mrs.Pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon danmengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Tentara NasionalIndonesia maka Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, terikatdengan ketentuan Peraturan Mentri

Pertahanan nomor 23 tahun 2008 tentangtentang izin perkawinan dan perceraian bagi Anggota Tentara NasionalIndonesia;Menimbang bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara NasionalIndonesia telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesualdengan Surat Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan XXXXXXXXXNomor: SIC/O07/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 yang isinya menyatakanmemberi izin kepada Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengandemikian telah terpenuhilah ketentuan Peraturan Mentri

., selaku Ketua Pengadilan NegeriSiak atas permohonan Terlawan adalah SANGAT MERUGIKANPELAWAN, karena TELAH TERJADI KEKELIRUAN DAN KESALAHANdalam melakukan PENETAPAN dan SITA EKSEKUSI terhadap sebagiandari tanah seluas +/ebih 1300 Ha yaitu sebagian dari sebagaimanadisebutkan dalam SK Mentri Kehutanan Nomor 17/KptsII/1998 tanggal 6Januari 1998 dari Mentri Kehutanan seluas 13.532 Ha, sebagai OBJEKEKSEKUSI, adalahmerupakantanah milik Pelawan dengan luas kuranglebih 77,35 Ha, yang diperoleh dengan cara

,M.H., selaku Ketua PengadilanNegeri Siak atas permohonan Terlawan adalah mengenai tanah milikPelawan selaku pemilik yang sah, diperoleh berdasarkan iktikat baik dengancara membeli kepada pemilik asal dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,sedangkan Terlawan mengaku sebagai pemegang izin pelepasan kawasanhutan dari Mentri Kehutanan Nomor 17 tanggal 06 Januari tahun 1998dengan luas 13.532 Ha akan tetapi ternyata izin tersebut telah hapus atausetidak tidaknya tidak sesuai lagi dengan kenyataan saat ini

I/1998tanggal 6 Januari 1998 dari Mentri Kehutanan bukanlah izin membabi butayang diberikan secara gratis oleh Mentri kKehutanan akan tetapi menentukansecara limitative kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat yaltu:a. Dictum pertama menentukan:Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 258/PDT/2017/PT PBRMelepaskan kawasan hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratustiga puluh dua) hektar dstnya......... untuk kemudian dibebanidengan suatu titel hak (HGU) atas nama PT.

Bahwa sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan olehkeputusan tersebut yaitu dalam waktu 1 (Satu) tahun sejakditerbitkannya keputusan ini, PT.DSI (Tergugat I) belum memperolehtitel Hak berupa HGU sampai sekarang;11.Bahwa oleh karena itu Mentri Kehutanan RI telah memberikan peringatankepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali melalui tegoran secara tertulis (ic.tertanggal 4 Desember 2000 dan 19 April 2004 dan 1 kali melalui mediamasa pada tahun 2004 sehingga syarat tidak mempunyai kekuatanpembuktian

Duta Swakarya Indah (Penggugat)berdasarkan SK Mentri Kehutanan Nomor 17/KptsII/1998tanggal 6 Januari 1998; 4. Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai KekuatanHukum seluruh alas hak baik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM)atau alas hak dalam bentuk apapun yang dijadikan dasar olehTergugat untuk menduduki dan menguasai tanah objek sengketaseluas + 1.300 Ha tersebut; 5.

Penggugat:
Rustam Taruk SE ahli waris alm So Lingkua
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Bupati Luwu
2.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Walikota Palopo
3.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
5.Andrew
6.Haji Musa
7.Johannes alias Awe
8.Ambo Guttu
9.Jantje Lode Wick
10.Ronny

Mentri Dalam Negeri cq.Gubernur Sulawesi Selatan cq. Bupati Luwu,alamat: Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Senga,Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sebagaiTergugat 1;2. Presiden Republik Indonesia cq. Mentri Dalam Negeri cq.Gubernur Sulawesi Selatan cq. Walikota Palopo,alamat: Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Tompotika,Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagai Tergugat 2;3.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Suprapto, SH dengan hasilsebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan Kristal bening berat 0,0602 Nomor.Barang bukti 8361/2020/NNF (+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftardalam golongan Nomor Urut 61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RIIndinesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotikaidalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 290 /Pid.Sus/2020/PN .TtePerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Undangundang No

Suprapto, SH dengan hasilsebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan Kristal bening berat 0,0602 Nomor.Barang bukti 8361/2020/NNF (+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftardalam golongan Nomor Urut 61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RIHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 290 /Pid.Sus/2020/PN .TteIndinesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotikaidalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) Undangundang No

Barang bukti 8361/2020/NNF(+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftar dalam golongan Nomor Urut61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indinesia Nomor 44 tahun 2019tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35Thn 2009; Bahwa benar Terdakwa tidak ada jijin dan pihak yang berwenang untukmenguasai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan

Barang bukti 8361/2020/NNF(+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftar dalam golongan Nomor Urut61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indinesia Nomor 44 tahun 2019Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 290 /Pid.Sus/2020/PN .Ttetentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35Thn 2009; Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dan pihak yang berwenang untukmenguasai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yangmenyimpan

Barang bukti 8361/2020/NNF(+) positif Metamfetamina Narkotika terdaftar dalam golongan Nomor Urut61 lampiran peraturan mentri Kesehatan RI Indinesia Nomor 44 tahun 2019tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35Thn 2009; Bahwa benar Terdakwa tidak ada jijin dar pihak yang berwenang untukmenguasai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yangmenyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanya 4 (empat) ampel

Tim Pembina Propinsi dengan tembusan kepada Mentri Pertanian R.I.Bahwa Gapoktan Mulya Jaya memperoleh Dana BLMPUAP Tahun 2009 berdasarkanKeputusan Mentri Pertanian R.I.

Nomor :1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang PenetapanDesa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009dan Lampiran Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 1192/Kpts/OT.160/3/2009, tanggal20 Maret 2009 Nomor : 2012 , Propinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, KecamatanLubuk Sandi Desa/Kelurahan Tumbw an.Bahwa sebelum Gapoktan Mulya Jaya mendapat bantuan dana BLMPUAP tahun2009, harus melalui mekanisme ;Melengkapi Adminsitrasi dan Pembukuan Gapoktan Mulya Jaya meliputi ; datadataorganisasi

Nomor :1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang PenetepanDesa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009dan Lampiran Keputusan Mentri Pertanian Nomor : 1192/Kpts/OT.160/3/2009, tanggal20 Maret 2009 Nomor : 2012 , Propinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, KecamatanLubuk Sandi Desa/Kelurahan Tumbw an.Bahwa sebelum Gapoktan Mulya Jaya mendapat bantuan dana BLMPUAP tahun2009, harus melalui mekanisme ;Melengkapi Adminsitrasi dan Pembukuan Gapoktan Mulya Jaya meliputi ; datadataorganisasi

Tim Pembina Propinsi dengan tembusan kepada Mentri Pertanian R.I.e Bahwa Gapoktan Mulya Jaya memperoleh Dana BLMPUAP Tahun 2009 berdasarkanKeputusan Mentri Pertanian R.I.

di atas adalah benarmengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (satu)nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,Tablet warna hijau muda Nomor 2 terebut di atas adalah benarmengandung MDMA: (+)N,adimetil3,4(metilendioksi) fenetilaminaterdaftar dalam Golongan Nomor Uurut 37 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan Nomor urut 81dalam Peraturan Mentri

No 11 /Pid./2020/PT TJKBE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Mei 2019, dengan hasilsebagai berikut:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: Tablet warna orange logo Erimin 5 tersebut di atas adalah benarmengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut5 dalam Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam LampiranUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana

No 11 /Pid./2020/PT TJKdalam Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika; Tablet warna hijau bentuk minion Nomor 3 tersebut di atas adalahbenar mengandung MDMA: (+)N,adimetil3,4(metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan Nomor Uurut 37 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur

psikotropika jenis erimin sebanyak 20.000(dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 5.000 (lima ribu) gram; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BalaiLaboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 9BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Mei 2019, dengan hasilsebagai berikut:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Tablet warna orange logo Erimin 5 tersebut di atas adalah benarmengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut5 dalam Peraturan Mentri

di atas adalah benarmengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (satu)nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Tablet warna hijau muda Nomor 2 terebut di atas adalah benarmengandung MDMA: (+)N,adimetil3,4(metilendioksi) fenetilaminaterdaftar dalam Golongan Nomor Uurut 37 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan mengandung PMMA terdaftar dalam Golongan Nomor urut 81dalam Peraturan Mentri

Pemohon mengajukan permohonan ini kepadaPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KartuTanda Penduduk dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeriterlebin dahulu dan perbaikan/pembetulan pada KTP maupun merupakanbentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelahadanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri

Ibu Pemohon yang mana disana nama Pemohon tercantumBAHARUDDIN, yakni nama pemohon setelah Pemohon memeluk agamaIslam;Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perubahan ini bagiPemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwaini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untukmendaftarkan perubahan nama pemohon tersebut, namun perubahan ini tidakdapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa PenetapanPengadilan Negeri sebagaimana diatur Peraturan Mentri

terhadappetitum permohonan pemohon pada angka 2 dan 3 Permohonan Pemohontersebut akan diperbaiki olen Hakim di dalam amar putusannya dalam batasyang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpamelanggar prinsip ultra petita atau mengabulkan permintaan melebihi dari apayang diminta ;Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untukkepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankanuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Memperhatikan, Peraturan Mentri

Menyatakan Terdakwa MARLAN SARIADI Als MARLAN Bin (Alm) LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP ( Izin Usaha Pertambangan), IUPK ( Izin Usaha Pertambangan Khusus ) atau Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota, gubernur, Mentri;2.

MARLAN SARIADI Als MARLAN Bin (Alm) LATIFterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu barayang bukan dari pemegang IUP ( Izin Usaha Pertambangan), IUPK ( IzinUsaha Pertambangan Khusus ) atau Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota,tegubernur, Mentri melanggar Pasal 161 Undangundang RI No.4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana

DwiMarta Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atausetidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rengat, melakukan usaha penambangan tanap IUP ( Izin UsahaPertambangan), IPR ( Ilzin Pertambangan Rakyat ), IUPK ( lzin UsahaPertambangan Khusus ) yang diberikan oleh Bupati/Walikota, gubernur, Mentri,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah diamankan

DwiMarta Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atausetidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rengat, setiap orang yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP ( Izin Usaha Pertambangan), IUPK ( IzinUsaha Pertambangan Khusus ) atau Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota,gubernur, Mentri, perobuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

Unsur yang bukan dari pemegang IUP ( Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Zin Usaha Pertambangan Khusus ) atau lIzin yang diberikan olehBupati/Walikota, gubernur, Mentri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Ahli, terdakwa dandihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperolehfaktafakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 20.00WB, JI.

Menyatakan Terdakwa MARLAN SARIADI Als MARLAN Bin (Alm) LATIF telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiaporang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan daripemegang IUP ( lzin Usaha Pertambangan), IUPK ( Izin Usaha PertambanganKhusus ) atau Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota, gubernur, Mentri;2.

.> BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan Nomor Urut 61 pada LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamLampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika.C.

secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa :> BB seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMA yang terdaftarsebagai Golongan Nomor Urut 37 pada Lampiran PeraturanMentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.> BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan Nomor Urut 61 pada LampiranPeraturan Mentri

Kesimpulan : BB seperti tersebut diatas Positif mengandung MDMAyang terdaftar sebagai Golongan Nomor Urut 37 pada Lampiran PeraturanMentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BB 2 seperti tersebut diatas PositifHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2019/PN Btamengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan Nomor Urut 61pada Lampiran Peraturan Mentri

Kesimpulan : BB seperti tersebut diatas Positif mengandungMDMA yang terdaftar sebagai Golongan Nomor Urut 37 pada LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentangperubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BB 2 sepertitersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiGolongan Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang

tersebutberupa satu unit kKendaraan Merk/Type/Jenis New Avanza/Mini Bus/NomorRangka/Mesin MHKM.18A37D7002082/MA39796 Tahun/Warna 2013/Silver,Nomor Polisi Z 1664 AG, dalam keadaan baru, BPKB, atas nama Sujanasecara utuh serta merta kepada Penggugat;Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban angsuran ke18sampai dengan angsuran ke48 atau sampai dianggap lunas seluruhkewajiban Penggugat kepada Tergugat dan dibayar setiap bulan berjalan.Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan inikepada Mentri

Perdagangan Republik Indonesia, Mentri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indoneisa, Mentri Keuangan Republik Indonesia,Mentri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Badan PerlindunganKonsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (BAPEPAMLk) Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia,Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat dan Banten),Bupati Kabupaten Sumedang, Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri Kesehatan atau resepdari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan ataumenyediakan narkotika jenis shabu tersebut.Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan ataumenyediakan narkotika jenis shabu bukan untuk kepentinganpengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;2.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri Kesehatan atau resepdari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan = ataumenyediakan narkotika jenis shabu tersebut.Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan ataumenyediakan narkotika jenis shabu bukan untuk kepentinganpengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri Kesehatan atau resepdari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakannarkotika jenis shabu tersebut. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan = ataumenyediakan narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pengobatanatau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

berlaku.Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dariBUYUN (DPO) dengan cara menghubungi BUYUN melalui via teleponseluler untuk memesan 1 (Satu) paket shabu seharga Rp. 650.000, (enamratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa membayar Narkotika jenis shabutersebut dengan cara transfer;Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut awalnya di celahcelahdinding papan dapur dirumah terdakwa kemudian terdakwa membuangshabu tersebut dibelakang dapur.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelahmemiliki izin Knhusus penyaluran dari menteri.Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diaturdalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapatdilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balaipengobatan dan dokter.Menimbang, bahwa dari ketetuan diatas jika dihubungkan dengan faktahukum di persidangan ternyata terdakwa Samsuddin Talli Alias Daeng Talli BinDaeng Bella tidak memiliki izin dari mentri

sebagai Kepala Kantor Pertanahan KotaKendari menolak dan tidak menerima permohonan peralihan hak milik atasSertipikat No 12 yang dimohonkan oleh Effendy Tandry dan tidak menerbitkanSertipikat Hak Milik No 12 atas nama Effendy Tandry karna akta jual didasarkanatas surat kuasa mutlak dilarang penggunaannya oleh peraturan hukum yangberlaku di Indonesia saat ini dalam pengurusan peralihan hak kepemilikan atase Bahwa penggunaan kuasa mutlak untuk mengalihkan hak atas tanah dilarangberdasarkan instruksi Mentri

dapat ditarikkembali oleh pemberi kuasa ;Kuasa mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanahadalah kuasa mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untukmenguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukumyang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang5No. 699/2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Haji Asbar Imran adalah surat kuasamutlak yang memenuhi difinisi atau pengertian dari surat kuasa mutlak yang dilarangpenggunaannya oleh instruksi Mentri

berikut :a Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 14 tahun 1982 tentang LaranganPenggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas sebidang tanahadalah aturan yang sifatnya terbatas dalam arti jangkauan dan jangkawaktunya.

Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Agraria Nomor59/1493/AGR tanggal 31 Maret 1982 dimana isi surat dimaksudmenerangkan bahwa Instruksi Mentri Dalam Negri Nomor 14 tahun 1982adalah Kebijaksanaan yang sifatnya terbatas dalam arti jangkauan danjangka waktunya, mendahului dikeluarkannya peraturan perundanganyang akan mengatur larangan Penggunaan Kuasa Mutlak tersebut secaratuntas.b Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Agraria Nomor 59/1493/AGRtanggal 31 Maret 1982 terhadap larangan Penggunaan

Kuasa yang diaturdalam Instruksi Mentri Dalam Negri Nomor 14 tahun 1985 dikecualikanterhadap:Penggunaan kuasa penuh yang dimaksud dalam Pasal 3 blanko akta jual beli yangbentuk aktanya ditetapkan oleh Peraturan Mentri Agraria No. 11 tahun 1961;Penggunaan kuasa penuh sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian ikatan jualbeli yang aktanya dibuat oleh seorang notaris;Penggunaan kuasa untuk memasang hipotik yang aktanya dibuat oleh seseorangNotaris ; $= 22Dengan adanya Surat Direktur Jenderal Agraria

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke PolresPrabumulih untuk di proses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLab : 4297 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa Kristalkristal putih pada tabelmlik tersangka TRISNA DWI JAYANTI BINTI SUHARTONO mengandungmetamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan (Satu) Nomor Urut61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI No 41 Th

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 4298 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaansecara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa Urine padatabel mlik tersangka TRISNA DWI JAYANTI BINTI SUHARTONO mengandungmetamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan (Satu) Nomor Urut61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI No 41 Th.2017 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang RI.

Bahwa berdasarkan hasil Surat pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLab : 4298 /NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa Urine pada tabel mlik terdakwaTRISNA DWI JAYANTI BINT SUHARTONO mengandung metamfetaminayang terdaftar sebagai narkotika Golongan (Satu) Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan RI No 41 Th.2017 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang RI.

SUHARTONO mengandungmetamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan (Satu) Nomor Urut61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI No 41 Th.2017 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika didalam lampiran Undangundang RI.

memasukkan 1 (satu)sachet shabu tersebut ke dalam saku jaket yang di kenakan saat itu dansetelah itu saksi ANDY SAPUTRA Als ONDONG langsung meninggalkanterdakwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikpada Pusat laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang MakassaNo.Lab: 3993/NNF/X1/2017 tanggal 30 November 2017 barang buktiberupa : 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening adalah benarmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan Nomor urut 61Lampiran Peraturan Mentri

memasukkan 1 (satu)sachet shabu tersebut ke dalam saku jaket yang di kenakan saat itu dansetelah itu saksi ANDY SAPUTRA Als ONDONG langsung meninggalkanterdakwaBahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikpada Pusat laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang MakassaNo.Lab: 3993/NNF/XI/2017 tanggal 30 November 2017 barang buktiberupa : 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening adalah benarmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan Nomor urut 61Lampiran Peraturan Mentri

memasukkan 1 (Satu) sachetshabu tersebut kedalam saku jaket yang dikenakan saat itu dan setelahitu saksi ANDY SAPUTRA Als ONDONG langsung meninggalkanterdakwa ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikpada Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang MakassarNo.Lab.3993/NNF/X1/2017 tanggal 30 November 2017 barang buktiberupa : 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening adalah benarmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan Nomor ururt 61Lampiran Peraturan Mentri

memasukkan 1 (satu) sachet12shabu tersebut kedalam saku jaket yang dikenakan saat itu dan setelahitu saksi ANDY SAPUTRA Als ONDONG langsung meninggalkanterdakwa ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikpada Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang MakassarNo.Lab.3993/NNF/XI/2017 tanggal 30 November 2017 barang buktiberupa : 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening adalah benarmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan Nomor ururt 61Lampiran Peraturan Mentri