Oleh karena pada saat tersangka TATANG PRANATA BinIMRAN saat menyetubuhi PEMOHON' umurnya belum dewasa / belumdelapan belas tahun dan pada saat Tersangka TATANG PRANATA BinIMRAN berhasil di tangkap pada tanggal.19 Nopember 2020, sedangkanwaktu kejadiannya sudah berlalu 7 (tujuh) tahun lebih, maka berdasarkanketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHP hak untuk menuntut hukuman terhadapTATANG PRANATA Bin IMRAN telah lewat waktunya (Daluwarsa).12.

Oleh karena perkara yang di persangkakan kepadatersangka TATANG PRANATA Bin IMRAN sudah lewat waktu (daluwarsa) ditambah adanya petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu SelatanTersebut, TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 12 Januari2021 dimana seluruh peserta gelar setuju perkara tersangka TATANGPRANATA Bin IMRAN di hentikan proses penyidikannya mengingatperkaranya sudah Daluwarsa;13.

di atasdikurangi menjadi sepertiga.Pasal 791) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudahperbuatan dilakukan, kecuali dalam halhal berikut :1.

baru.Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan daluwarsa tersebut jugadapat dihentikan perhitungannya dan sesudah dihentikan akan dimulai lagiperhitungan tenggang daluwarsa baru dan yang dapat menghentikanperhitungan tersebut adalah harus adanya tindakan penuntutan sebagaimanamaksud dari Pasal 80 KUHP tersebut, pertanyaannya adalah apakah dalamHalaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mnaproses berjalannya perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohontersebut sudah terdapat adanya tindakan

Tindakanpenyidikan dalam melakukan proses penyidikan tidak termasuk dalampengertian tindakan penuntutan dan oleh karenanya tindakan proses hukumyang terjadi selama dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Kepolisian ResorBengkulu Selatan (Termohon) yang dimulai dari adanya laporan polisi tidakmenghentikan berjalannya proses perhitungan tenggang daluwarsa hapusnyakewenangan menuntut pidana dengan perkataan lain tetap diperhitungkansebagai tenggang waktu daluwarsa;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan

pokoknyamenerangkan bahwa sejak ia bertugas sebagai kepala dusun di tahun 1990sampai sekarang, objek sengketa sudah dikuasai oleh Penggugat tanpaadanya ganggguan dan keberatan dari pihak lain, dimana keterangan saksiADI ini pun diperkuat dengan keterangan saksi Wawa Ridwan yang tinggaldekat dengan objek sengketa yang keterangan sama dengan saksi Aditersebut.Menimbang, bahwa pasal 1963 KUHPerdata tentang perolehan hakyang salah satunya tentang perolehan hak berupa benda tidak bergerak atasdasar daluwarsa

(vrijwaring), isinya menyatakan :Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang takbergerak...............+. dengan suatu besit selama 20 tahunmemperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30tahun memperoleh hak milik tanoa dapat dipaksa untuk menunjukanalas haknya.Menimbang, bahwa pasal 1967 KUHPerdata tentang hapusnya hakatas dasar daluwarsa menyatakan :Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifat

perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnyawaktu 30 tahun..............

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan pasal 1963 KUHPerdata dan1967 KUHPerdata ini dianggap sudah tidak berlaku lagi dengandiberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang bersumber dari hukum adat yang tidak mengenalHalaman 10 dari 14 Halaman Putusan No. 17/PDT/G/2016/PN.GRTlembaga daluwarsa (vrijwaring) mengenai perihal kepemilikan atas bendatidak bergerak, namun perihal lembaga daluwarsa dalam pasal 1963KUHPerdata dan pasal 1967 KUHPerdata ini ternyata masih

sejalan denganadanya lembaga rechtsverwerking (pelepasan hak) yang dikenal dalamhukum adat.Menimbang, bahwa pelepasan hak (rechtsverwerking) yang memilikiakibat hukum hilangnya hak seseorang, secara a contrario menyebabkantimbulnya hak bagi orang lain yang menguasainya secara terusmenerus.Menimbang, bahwa memang hukum adat tidak mengatur mengenailamanya tenggang waktu untuk menyatakan seseorang dianggap telahmelepaskan haknya sebagaimana pengaturan lembaga daluwarsa dalamKUHPerdata yang memberikan

2016;Bahwa, perkara pidana memalsukan surat berupa Surat keteranganwaris no : W9.Ca.HT.05.0931/IIIl, tanggal 19 Pebruari 2001 dan nomor :Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Skt.10.11.12.13.14.15.16.W9.Ca.HT.05.0924/IIl, tanggal 19 Pebruari 2001 yang isinya tidaksebenarnya yang terjadi pada tahun 2001 di kantor BPN kota Surakarta atasnama tersangka HASAN BARAJA bin MUHAMMAD ABDURROHMAN,sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 jo 266 KUHP dinyatakanperbuatan tersangka hapus karena daluwarsa

;Bahwa, laporan polisi tertanggal 17 Nopember 2014 baru dihentikan olehtermohon setelah 2 (dua) tahun berjalan (yaitu pada tanggal 05 Desember2016) dengan alasan perbuatan tersangka hapus karena daluwarsa;Bahwa, sejak kapankah tenggang daluwarsa itu mulai berlaku ?

Bahwa, dalam sebuah putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung (mohonuntuk dicek kebenarannya) yakni putusan nomor : 261/Pid/2014/PT.Bdg,Majelis Hakim membatalkan putuan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi yangsemula Majelis Hakim PN Bekasi memutus dalam putusannya tanggal 12Juni 2014 nomor : 98/Pid.B/2014/PN.Bks., Majelis Hakim PN Bekasiberpendapat bahwa penuntutan terhadap perbuatan terdakwa adalah gugurkarena daluwarsa dan karenanya penuntutan dari Jaksa Penuntut Umumdalam perkara Terdakwa tidak dapat diterima

Bandung memberikan pertimbangan salah satunyaadalah sebagai berikut : menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitungkapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidanapemalsuan surat, bukankah pada hari sesudah perbuatan pemalsuanSurat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang didugapalsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korbanatau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya suratyang diduga palsu tersebut;Bahwa,

Termohon tanggapi bahwaberdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Surakarta nomor:B/1520/0.3.11/Epp.2/06/2015, tanggal 30 Juni 2015 pada halaman ke duaalinea terakhir yang menerangkan,............ namun berdasarkan ketentuanpasal 78 ayat (3) KUHP yang berbunyi kewenangan menuntut pidana hapuskarena daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam pidana penjara daritiga tahun, sesudah dua belas tahun.

:Pasal 1963: Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alashak yang sah memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atausuatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hakmilik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selamadua puluh tahun;Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun,memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;Pasal 1967: Segala tuntuan hukum, baik yang bersifat kebendaanmaupun yang

bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanyalewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnyatak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk;Sedang menurut ketentuan Hukum Adat, sebagaimana telah ditegaskanmelalui beberapa Yurisprudensi RvJ , HR dan MA, antara lain:Halaman 5 dari 21 hal.

Putusan MARI tanggal 2911976 Nomor 783 K/Sip/1973: PenggugatTerbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yanglama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur(rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum;Berdasarkan faktafakta dan alasanalasan yuridis di atas, maka gugatanPenggugat demi hukum wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewatwaktu/daluwarsa ataupun rechtsverwerking menurut hukum Adat;I.1.Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/Kurang Pihaknya

Lubis (PembagianHome Base);Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;Kepemilikan yang sah tersebut baik berdasarkan pengoperan hak/jual belitunai dan kontan secara sah sejak tanggal 8 September 1975 ketika masihberstatus Tanah Negara dibawa pengelolaan Proyek Home Base Pom DamXIV Hasanuddin, maupun berdasarkan ketentuan daluwarsa menurutHukum Perdata serta Rechtsverwerking/pelepasan hak menurut HukumAdat;Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh secara sah melalui pengoperanhak/jual beli/ganti rugi

Lubis (PembagianHome Base);Terletak di Jalan Raya Moncongloe, Kampung Diccekang Moncongloe,Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai (sekarang Desa Moncongloe BuluKecamatan Moncongloe) Kabupaten Maros, adalah milik yang sah ParaPenggugat Rekonvensi yang diperoleh secara sah berdasarkanPengoperan Hak/Jual Beli tanggal 8 September 1975, maupun berdasarkanketentuan hukum daluwarsa menurut ketentuan Hukum Perdata sertarechtsverwerking menurut Hukum Adat;Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang

(daluwarsa/verjaard).Sehingga Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyaikewenangan mutlak lagi untuk mengadili perkara ini.Posita gugatan Para Penggugat angka 12, menyatakan bahwaPenggugat XI menerima surat pemberitahuan terkait masa akhirkontrak kerja dari Tergugat selaku pihak pengusaha pada tanggal 19Desember 2018, nomor : 362/02/NK.00.04/AJG.11/2018.

(daluwarsa/verjaard).Sehingga Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyaikewenangan mutlak lagi untuk mengadili perkara ini.Posita gugatan Para Penggugat angka 16, menyatakan bahwaPenggugat XV menerima surat pemberitahuan terkait masa akhirkontrak kerja dari Tergugat selaku pihak pengusaha pada tanggal 22Februari 2019, nomor : 362/02/NK.00.04/AJG.11/2018.

(daluwarsa/verjaard).Sehingga Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyaikewenangan mutlak lagi untuk mengadili perkara ini.Posita gugatan Para Penggugat, sebagaimana diuraikan di atasmerupakan pengakuan Para Penggugat secara tegas di depanpersidangan.

Oleh karena itu, menurut ketentuan pasal 174 HIR/RIBdan pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan tersebut merupakan buktiyang paling sempurna dan tidak dapat dicabut kembali, bahwa benarberdasarkan fakta hukum yang diakui secara tegas oleh ParaHalaman 24 dari 55 Putusan Perdata Nomor 22/Pat.SusPHI/2020/PN GskPenggugat, ternyata gugatan dalam perkara ini sudah daluwarsa(verjaard).B.19.

Berdasarkan pengakuan Para Penggugat tersebut, dengan demikiantelah terbukti dengan sempurna, bahwa gugatan Para Penggugattelah lewat waktu (daluwarsa/verjaard).Sehingga PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidakmempunyai kewenangan mutlak lagi untuk mengadili perkara ini.C.

MTR.tanggal 18 Juli 2017 telah menolak eksepsi dari pihak Pembanding I/Tergugat danpihak Pembanding Il / Tergugat Il Intervensi untuk seluruhnya terkait denganeksepsi mengenai gugatan daluwarsa dan gugatan kabur/tidak jelas;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukumMajelis Hakim Pegadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Putusan Nomor :09/G/2017/PTUN.

MTR. tanggal 18 Juli 2017 yang telah menolak eksepsi daripihak Pembanding I/Tergugat dan pihak Pembanding Il /Tergugat Il Intervensiterkait dengan eksepsi gugatan Para Penggugat daluwarsa pada pokoknyaAC alah jnnnnan ann ena nce ce cca nee ee neces3e Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara bagi subjek yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara adalah sejak kapan suatu subjek hukum mengetahui adanyakeputusan dan merasa kepentingannya dirugikan;e Frasa mengetahui

hari sebagaimana ditentukan didalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsalia N@Qalaj n nnn nnn nnn nnn nn nnn enn ncn crn nn nnne nnn nnnn nnn nannmnnnnnnsMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasMajelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :173/B/2017/PT.TUN.SBY. telah bermusyawarah dan mencapai kesepakatansecara bulat bahwa eksepsi mengenai gugatan Para Terbanding/Para PenggugatHal. 13 Putusan No. 173/B/2017/PT.TUN.SBYtelah daluwarsa

maka gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan ParaTerbanding/Para Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama danperadilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya akanditetapkan dalam amar putuSan 202202 22 022 Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alatalat bukti yang mempunyai relevansi/kaitan dengan gugatan ParaTerbanding/Para Penggugat daluwarsa

dan terkait dengan hak gugat (/ega/standing) Para Terbanding/Para penggugat untuk menggugat objek sengketa,sedangkan alat bukti lain yang tidak berhubungan dengan daluwarsa dan hakgugat (legal standing) dikesampingkan oleh karena tidak mempunyaiHal. 15 Putusan No. 173/B/2017/PT.TUN.SBYrelevansi/kaitan ( in jure non remota causa sed proxima spectatur / dalamhukum, hal yang lebih berkaitan harus lebih dipentingkan, daripada masalahVarig Derjaulhan);.2 snnann nnn nen nn nnn ann snernnnnnannanmannannsnnmaans

RJ Lino suami Penggugat), sementara itu objektanah tersebut sudah pernah menjadi objek sengketa di PengadilanNegeri Jepara yang terdaftar pada register No. 20/Pdt.G/2005/PN.Jprtanggal 9 Agustus 2005, dan Penggugat baru mengajukan gugatantercatat pada Register Nomor 55/G/TUN/2007/PTUN.Smg tanggal 15November 2007 dengan demikian gugatan Penggugat telahlewat/daluwarsa ;Bahwa pengakuan Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat HakMilik Nomor 1647/ Desa Bawu, Kecamatan Batealit setelah adanyaaanmaning

dari Pengadilan Negeri Jepara tanggal 12 Oktober 2007adalah tidak benar, karena sertifikat tersebut diterbitkan sejak tanggal 7Januari 2005 dan sertifikat tersebut berasal dari Suami Penggugat,maka jelasjelas bahwa gugatan Penggugat tersebut telah melewatibatas waktu yang ditentukan/daluwarsa ;EKSEPSI DARI TERGUGAT ILINTERVENSI1.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak seluruh dalildalil gugatanPenggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya ;Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa

Putusan PengadilanTinggi Semarang Nomor 139/Pdt/2006/PT.Smg. yang telahberkekuatan hukum tetap adalah dalil yang mengadaada yangharus ditolak ;Bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan Penggugata quo merupakan gugatan yang telah lewat waktu (daluwarsa),karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukanPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah

Adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lewat Waktu (Daluwarsa)1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telahkeliru dalam Penerapan hukum yaitu berkaitan dengan ketentuanHal. 10 dari 17 hal. Put. No. 29/K/TUN/2009Tenggang wakiu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SuratEdaran Mahkamah Agung R.l.

No. 29/K/TUN/2009pada tanggal 2 November 2007 maka Gugatan haruslah dinyatakantelah daluwarsa/lewat waktu ;Bahwa majelis hakim telah mengesampingkan Bukti T Il int 4 tentangpersetujuan jual beli tanah yang menunjukkan Penggugat dianggaptelah mengetahui objek sengketa.

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

• Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tentang gugatan daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

• Menghukum Penggugat untuk

Bahwa dengan demikian jelaslan bahwa Gugatan Penggugat a quotelah daluwarsa, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegasmenentukan :Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat nyawaktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akanadanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlan dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada itikadnya yang buruk.B.

GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA,(B). GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA, (C). GUGATANPENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR, dan (D).

Bahwa dengan demikian jelaslan bahwa Gugatan Penggugat a quotelah daluwarsa, cf.

, selengkapnya sebagaiberikut : Angka 1 sampai dengan 4 dalam bagian ini Tergugat I, II, Ill, IV telahHalaman 82 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bitmengeksepsi Penggugat bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa denganmengacu pada Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi : Segala tuntutanhukum, baik yang bersifat perdendaan maupun yang bersifat perorangan,hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak

DALUWARSA/VERJARING1.4.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 584 BW (Buku Il) menyebutkanbahwa: "hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena pemilikan,perlekatan, daluwarsa, pewarisan, dan karena penunjukkan ataupenyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkanhak milik yang dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebasterhadap kebendaan itu".Bahwa PT Kereta Api (Persero) /Tergugat telah menguasai obyek a quosejak tahun 1956, apabila benar (quad non) Para Penggugat/HerryHermawan

Intervensi sebagai Para Ahli Waris pengganti dari Ny.Sutinah binti Noerjadi adalah beragama ISLAM atau Muslim/Muslimah, yang tentunya dapat tunduk dan taat memenuhiketentuan Hukum Waris Islam sedangkan hukum waris Islam tidakmengenal adanya daluwarsa atau lewatnya waktu sebagaipenghalang atau hapusnya hak ahli waris untuk menuntut danmenerima warisan termasuk didalamnya untuk melakukan upayahukum atas hak warisnya.Hal. 29 dari 38 hal.Put.No. 1482 K/Pdt/2012Sehingga Daluwarsa sebagai hapusnya hak

Saldiman Wirjatmo, SH dan D.H.Lumbanradja, SH dimana dinyatakan : Hak Penggugat untukmenggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugattidak terkena daluwarsa;e Bahwa, terlebin lagi melekatnya kedudukan Para Pembandingsebagai ahli waris Pengganti dari Ny. Sutinah binti Noerjadibelumlah melewati jangka waktu 30 tahun, karena NY.

Bahwa, penerapan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 835KUHPerdata juga bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI No. 157 K/Sip/1975 yang menyatakan "HakPenggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai olehTergugat tidak terkena daluwarsa."1.

Lumbanradja, SH., dimana dinyatakan: "Hak Penggugat untukmenggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidakterkena daluwarsa, dimana yurisprudensi ini secara tegas mengakui hakkebendaan atas suatu tanah sekalipun dikuasai oleh Pihak Tergugat,tidaklah terkena daluwarsa, sebagaimana juga ketentuan didalam HukumWaris Islam yang tidaklah mengenal daluwarsa atas suatu objek warisankepada Para Ahli Warisnya, jurisorudensi mana telah diuraikan didalam dalilMemori Banding Para Pembanding semula

Menyatakan bahwa penuntutan hukuman terhadap Terdakwagugur karena daluwarsa;5. Membebaskan Terdakwa H.M.Juhri oleh karena itu dari tuntutanhukuman;6. Menetapkan barang bukti berupa:a. 2 (dua) lembar Akta Jual Beli No : 791/Akta/X/1984. tanggal 8Oktober 1984;b. 1(satu) lembar Surat Pernyataan sdr.

(in kracht van gewjsde);Bahwa, dimohon pertimbangan khusus, mengenai penuntutanterhadap H.MJuhri, yang dinyatakan gugur, karena daluwarsa,Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 132 PK/Pdt/2013dan melepaskan Terdakwa H.M.Juhri, dari segala tuntutan hukum(ontslag van alle rechtsvervolging);6.

Bahwa, dalam Pasal 78 ayat (8) KUHP quod non, tentang gugurnyatuntutan pidana, karena daluwarsa, akan tetapi secara maatriil,perbuatan pidananya terbukti, hanya terhadap Terdakwa tidakdituntut pidana lagi, karena daluwarsa;7. Bahwa, dalam perkara pidana, mementingkan atau berusaha mencaridan menemukan kebenaran matriil, sehingga secara causalitas,dijadikan bukti formal dalam perkara perdatanya;8.

Berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Serang, Nomor:343/Pid.B/2009/PN.Srg, tindak pidana pemalsuan surat, dan ataumenggunakan surat palsu, telah terbukti, secara sah dan meyakinkan,meskipun Terdakwa H.M.Juhri (Termohon Peninjauan Kembali), telahdilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena daluwarsa, in casuPasal 78 ayat (3) KUHP;3).

Bahwa, dalam tuntutan perdata, mengenai hak milik seseorang,menurut hukum adat, tidak mengenal daluwarsa;Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 182 PK/Pdt/20135).

Daluwarsa Gugatan;2. Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie),Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa ;2. Kewenangan Absolut;3. Perkara Nebis in Idem;Eksepsi Tergugat II Intervensi 21. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain,mohon putusan lain yang seadiladilnya menurut hukum, keadilan dankebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Gugatan telah daluwarsa (gugatan diajukan lebih dari 2 tahun sejak timbulnyaperselisihan hubungan industrial

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam RegisterPerkara Nomor 700 K/PDT.SUS/2008, tanggal 14 September 2009,yang telah memberikan kaidah hukum sebagai berikut:Bahwa meskipun demikian untuk memberikan kepastian hukum danmengisi kekosongan hukum atas ketentuan sampai berapa lama batastenggang waktu yang demikian akibat dari tidak dapat diberlakukannyaketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 171 UUNomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 a quo, makasecara analogis

dapat diterapbkan ketentuan daluwarsa sebagaimanadiatur Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003, yakni dengan batas tenggangwaktu 2 tahun untuk mengajukan gugatan ke PHI terhitung sejak saatpara Penggugat di PHK.b.

Bahwa berdasarkan pada faktafakta, dasar hukum dan yurisprudensisebagaimana tersebut di atas, jelas tuntutan Penggugat terhadapTergugat telah daluwarsa maka adalah beralasan menurut hukum kiranyaMajelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 05/PHI/2013/PN.PLG untukmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor05/G/2013/PHI.PLG tanggal 20 Agustus 2013 yang amarnya

yurisprudensi tetap atas batas tenggang waktu untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimanatersebut dalam: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam RegisterPerkara Nomor 700 K/PDT.SUS/2008, tanggal 14 September 2009,yang telah memberikan kaidah hukum sebagai berikut:"Bahwa meskipun demikian untuk memberikan kepastian hukum danmengisi kekosongan hukum atas ketentuan sampai berapa lama batastenggang waktu yang demikian akibat dari tidak dapat diberlakukannyaketentuan daluwarsa

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampauwaktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yangbersangkutan;(2).

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tertangguh apabila:a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsungmaupun tidak langsung;c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (4),4. Bahwa penagihan piutang pajak PT.

Bahwa Pasal 22 UndangUndang Nomor: 19 Tahun 1997 TentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor: 19 Tahun 2000 (UU PPSP)menyatakan bahwa:(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampauwaktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajakyang bersangkutan;(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana

; ee Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar yang tersebut dalam putusannya tanggal 3September 2015 Nomor : 228/Pid.B/2015/PN.Dps menyatakan, bahwaperbuatan yang Terdakwa lakukan itu sudah daluwarsa karena peristiwapidana yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menjual tanah miliknyasertifikat Nomor : 512/1987, Desa Jimbaran kepada PT.

Perbuatan Terdakwamenjual kembali tanah yang dimaksudkan tanggal 4 Juli 1995 sampaisekarang, maka tenggang waktunya sudah lebih dari 12 tahun yangmenurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa melanggarpasal 385 ayat (1) KUHP yang acamannya 4 (empat) tahun dengantenggang waktu daluwarsa menurut pasal 78 KUHP, pasal 79 KUHPadalah 12 (dua belas) tahun, sehingga hak penuntutan pidana kepadaTerdakwa harus hapus karena lewat waktu yang ditentukan olehUNdANGUNdAN ; nw wo nnn non nn nnn nnn non nnn

Seperti tindak pidana pembunuhan, membakar rumah dan lainsebagainya, maka perbuatan yang demikian itu, daluwarsa dihitungmulai perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan perbuatan pidanayang tersembunyi (terselubung), maka penghitungan daluwarsa sejakdiketahui tindak pidana terungkap ; oonnen= Menimbang, bahwa seiring dengan itu, pendapat dari JanRemmelink yang diuraikan dalam bukunya yang berjudul HukumPidana, Jakarta.

Garamedia 2003, bahawa perbuatan dalam rumusanpasal 79 KUHP harus dimaknai sebagai feit (tindak pidana/delik).Sehingga dimulainya jangka waktu penghitungan daluwarsa, seluruhunsur dari perumusan delik harus dipenuhi atau apabila dalam delikmateriil, artinya bukan waktu tindak pidana dilakukan, tapi justru saatmunculnya akibat dari tindak pidana.

Pendapat dari Jan Remmelink iniseirama dangan pendapatnya Makmur Hadi,S.H. dan SelamatPurba,S.H.dalam makalahnya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana,hal.64 menyebutkan, bahwa tenggang wakiu daluwarsa mulai berlakupada hari sesudah perbuatan dilakukan, sedangkan mengenai delikmateriil tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku apabila telah adaakibat konstitutifnya ; 222202 Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Denpasar ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

22/10/2001 Bank Mandiri 8.391.312 LembarOktober 26/11/2001 Bank Mandiri 8.470.881 LembarNovember Desember 63.169.692bahwa Terbanding melakukan konfirmasi atas pembayaran PPh Pasal 21 tersebut diatas ke Bank Persepsi, tetapi sampai dengan Berita Acara ini dibuat Terbandingbelum memperoleh jawaban dari Bank Persepsi;bahwa atas hasil uji bukti, Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut :bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Banding dan Surat Tanggapanpersidangan nomor: 002/MASPGC/VIII/2013 tentang Daluwarsa

Penetapan Pajak,Penerbitan SKPKB nomor: 00001/201/01/705/11 sudah daluwarsa 10 tahun denganpenjelasan sebagai berikut:bahwa Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaanpajak sesuai Surat Pemeriksaan Pajak Nomor: Prin67/WPJ.07/KP.0600/2007;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Masa Pajak Februarisampai dengan Desember 2001 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaSanggau pada tanggal 12 Oktober 2011 dengan nomor: 00001/201/01/705/11sehingga telah

melewati jangka waktu penetapan pajak yaitu sepuluh tahun sesudahberakhirnya Masa Pajak dan/atau terutangnya pajak yaitu untuk masa pajaknyaJanuari sampai dengan September 2001;bahwa penghitungan daluwarsa penetapan pajak berdasarkan Pasal 13 ayat (4) UUKUP adalah 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajaksebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP;bahwa penghitungan 10 tahun bukan berdasarkan pelaporan SPT, mengingatketerlambatan melaporkan SPT atau pembetulan SPT

Pemohon Banding SKPKB PPh Pasal 21Nomor: 00001/201/01/705/11 tanggal 12 Oktober 2001 Masa Pajak Februari sampaidengan Desember 2001 tidak memenuhi ketentuan formal dan harus dibatalkansehingga memberi efek jera agar Terbanding tidak mengulangi perbuatan yang samaterhadap seluruh Wajib Pajak lainnya, karena Terbanding sebagai pihak yangseharusnya menegakkan UndangUndang dan peraturan Perpajakan yang berlaku.Terbanding beritikad tidak baik menggunakan kekuasaannya untuk menagih hutangpajak yang sudah daluwarsa

Pada Perkara Nomor : 176 / Pid.B / 2010 / PN.TL yang diputus tanggal 22 Februari2011: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tidak pernah mempertimbangkanadanya daluwarsa penuntutan, pertimbangan mana dipertahankan dalam tingkatbanding dalam Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2011 / PT.Sby tanggal 12 Mei2011, dan dipertahankan dalam putusan kasasi Nomor : 1499 K / Pid.Sus / 2011SEDANGKAN:B.

serta pidana uang pengganti, hal mana karenaterhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebelum tahun 1998 tidakdipertimbangkan adanya daluwarsa penuntutan ;Bagi Terdakwa H.

Di mana apabila dalam pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSurabaya, tidak pernah dipertimbangkan adanya daluwarsa penuntutan tersebut,maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Muntholib Bin Isman, pastilahlebih tinggi dari pada hukuman kepada Terdakwa Mujanab Bin Mujani;Berkaitan dengan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini kami uraikan kembaliMemori Peninjauan Kembali sebagaimana berikut ini:Hal. 39 dari 46 hal. Put.

bulan Juni2010 ;Bahwa dengan demikian hitungan mundur tersebut akan memperoleh waktudaluwarsa penuntutan sebagai berikut : Bulan Juni 2010 12 tahun Juni 1998 ;Bahwa dengan hitungan mundur untuk memperoleh waktu daluwarsa penuntutantersebut, yang menghasilkan waktu tidak daluwarsa penuntutan ialah perbuatan perbuatan Terdakwa pada saat dan setelah bulan Juni 1998, maka seharusnyaPenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum hanyalah pada perbuatan Terdakwayang dilakukan setelah bulan Juni tahun 1998

;Bahwa dengan demikian, dalam perkara Terdakwa / Pemohon Kasasi ini denganmelihat adanya perhitungan keadaan daluwarsa Penuntutan yang terjadi untuk setiapperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum bulan Juni 1998 (yang sudahterkena daluwarsa penuntutan) seyogyanya tidak dilakukan penuntutan dan jugatidak perlu ada perhitungan kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa yangTerdakwa lakukan sebelum bulan Juni 1998 ;Hal. 41 dari 46 hal.

Putusan Nomor :1015/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdratasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama duapuluh tahun.""

Gugatan Penggugat telah daluwarsa1 Bahwa didalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Perdatamateriil tidak dikenal dengan adanya daluwarsa, lebih lebih untukmenentukan hak keperdataan dan hak mengajukan = gugatansehingga tidak benar dalil Para Tergugat;2 Bahwa Pasal 1950 KUH Perdata berbunyi :Hakim tidak diperbolehkan karena Jabatannyamenggunakan upaya daluwarsa Pasal 1953 KUHPerdata berbunyi:Tidak dapatlah seorang dengan jalan daluwarsamemperoleh hak milik atas barang yang tidak berada dalamperedaran

perdata Pasal 1959 KUH Perdata berbunyi:Mereka yang menguasai sesuatu kebendaaan untukseorang lain begitupula para ahliwarisnya orangorang itu , taksekalikali dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluwarsa,meskiupun dengan lewatnya waktu yang berapa saja lamanya 3 Bahwa terhadap hal daluwarsa pernah ada Putusan PengadilanNegeri Wates Nomor: 06/Pdt.G/2007/PN.wt, yang mendasarkanYurisprudensi Nomor: 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 danNomor: 408K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, dalampertimbangannya

telah bertentangan dengan KUHPerdata buku ke7terhadap daluwarsa pasal 1959 dan 1950, Hakim tidak diperbolehkankarena jabatannya menggunakan upaya daluwarsa, hal ini jugabertentangan dengan Hukum Adat yang tidak mengenal adanyadaluwarsa.4 Bahwa berdasar paparan sebagaimana diatas bahwa dalil dalileksepsi Para Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar, dan kalauapunmengunakan dasar adalah dasar yan tidak benar, karena berapapunlamanya PihakPihak yang merasa dirugikan dapat mengajukangugatan melalui

Gugatan Penggugat telali daluwarsa;d. Gugaian Penggugat Salah objek SengketaDALAM POKOK PERKARAe Menerima Jawahan dan Duplik Para Tergugat dan Para Turut TergugatKonvensi untuk seluruhnya;e Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI1. Menerima Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berhargaharga buktibukti PenggugatRekonvensi;3.

Bahwa Yudex Factie tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimanamestinya, Khususnya tentang Beban Pembuktian karena sertifikatHak Pakai No.2/1980 yang telah daluwarsa sebagai satusatunyatentang Penegasan Hak tanpa didukung oleh buktibukti lain untukHalaman 5 dari 9 halamanPutusan No.46/PDT/2012/PT.Palukeabsahannya, tidak cukup mempunyai kekuatan mengikat sebagaialatBahwa kepentingan Hukum dari Penggugat / Pembanding sangatdirugikan akibat Yudex Factie mengabaikan dalil Gugat Penggugatyang ditujukan

Yaca Yalinawa (79 Tahun) juga tidakmengetahui letak pasti tanah yang digarap oleh Pemohon / Penggugatapakah obyek sengketa ataukah tempat yang lain karena tanah yangdigarap oleh saksi tidak berbatasan langsung dengan obyeksengketa;Bahwa keberatan ke2 halaman 3 memori banding Pemohon yaituBahwa Yudex Factie tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimanamestinya, Khususnya tentang Beban Pembuktian karena sertifikatHak Pakai No.2/1980 yang telah daluwarsa sebagai satusatunyatentang Penegasan Hak tanpa didukung

proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.2/Desa Birobuli tanggal16 April 1980 oleh Badan Pertanahan Nasional sah secara hukum dansudah sesuai dengan peraturan perundangundanganBahwa gugatan yang diajukan Pemohon dalam waktu yang sudahmelampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1967 KUH Perdata :"Segala Tuntutan Hukum baik yangbersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karenadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 Tahun, sedangkan siapa yangmenunjukkan adanya daluwarsa

Bahwa gugatan yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini sudah lewatwaktu atau daluwarsa, karena telah melampaui tenggang waktu 30 tahun lebihseperti yang diatur Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(Burgenijk Wetboek). Penggugat dalam perkara ini mempersoalkan tanahsawah milik Tergugat yang terletak di Dusun Lotekol, Desa Malasan,Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek seluas 2.510 m?.

Jika dihitung tenggang waktu terbitnya sertifikat tanah Nomor 252atas nama Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1979 hingga Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan NegeriTrenggalek dalam perkara ini jelas sudah lebih dari 30 tahun, sehingga telahlewat waktu atau daluwarsa.

Pasal 1363 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(Burgenijk Wetboek) menyebutkan, siapa yang dengan itikad baik danberdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak,suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atau tunjukmemperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatupenguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baikmenguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidakdapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan, segala tuntutanhukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseoranganhapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkansiapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnyasesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;Dalam Rekonvensi:1.

Eksepsi Daluwarsa/Lewat Waktua.

Bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa atau telah melewatitenggang waktu 90 hari yang diperkenankan perUndangUndangandalam pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyebutkan:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung

tentang PeradilanTata Usaha Negara;Bahwa oleh karena telah terbukti Gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

Putusan Nomor 366 K/TUN/2015Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor41/G/2014/PTUN.Mdo., Tanggal 18 Desember 2014 yang amarnya sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 13 mengenaigugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet OnvankelijkeVerklaarad);2.

Demikian pula pada waktu pendaftaranGugatan dan pada waktu pemeriksaan persiapan kenapa gugatan ini tidakdinyatakan DALUWARSA.