Ditemukan 4870 data
SUJARMAN
46 — 22
surat bertanda P5, maka Hakimmemerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama AnakPemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapatdicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untukkepentingan Anak Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh halhal yang dimintakan olehPemohon telah dikabulkan selurunhnya
121 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2731/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004808.15/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00001/KEB/WPJ.11/2018 tanggal 20Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/15/613/17 tanggal 25April 2017 Tahun Pajak
71 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 19 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
253 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (1.304.985.935) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005517.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 09 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00956/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16April 2018, tentang Keberatan
200 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima selurunhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali ini:2.
MUCTHAR
16 — 2
Sipil Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri KabupatenKediri untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untukmemperbaiki setiap data kependudukan dan pencatatan sipil terkait namaPemohon sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondinyatakan dikabulkan selurunhnya
134 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.389.192.343Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.318.160.619PPN Lebih Bayar 3.928.968.276Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.928.968.276 PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat III selurunhnya;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Pr.
132 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Oktober 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
145 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp708.424.204,00 dan Pajak Masukansebesar Rp12.773.001.888,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85459/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 1 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1998/WPJ.07/2015 tanggal 24 Juni2015
123 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapatmemutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanpenjelasan tertulis pengganti surat uraian banding tanggal 19 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006038.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak seharusnya menurut PemohonBanding adalah sebesar RpO,00;Penghitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding Perolehan PPNnya yang tidak seharusnya dibebaskan atautidak dipungut Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiriKredit PajakPajak yang tidak/kurang dibayar O O OC; O Sanksi Administrasi 0 Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya
124 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1477/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00003/206/15/028/17 tanggal19 Juni 2017:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005509. 15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00244
65 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 (delapan belas)tahun;Menjatuhkan pidara denda kepada Terdakwa sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip masingmasing berisi Kristal warna putin (berat brutto selurunhnya
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
faktafakta yang telah diuraikan Pemohon Banding di atas, telahsecara jelas dan nyatanyata seharusnya Terbanding tidak melakukankoreksi positif terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp 1.117.821.853,00 karena Pemohon Banding telah melaporkan danmengkreditkan Pajak Masukan sesual dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya
134 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 Agustus 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
134 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Wajib Pajak Temuan yang dite rima Temuan yangPemohon Banding dibatalkanharus sendirioleh PPNAtas dan Jasa tidak PPNJumlah seluruhPPN Lebihharus sendirimasukanPPN LebihAdministrasiPPN lebih Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 02 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118570.16/2014/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya
121 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Oktober 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya
137 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan selurunnya banding yang diajukan Pemohon Bandingsehingga kekurangan pembayaran Bea Keluar Pemohon Banding menjadisebesar RpO;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 07 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002907.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal
132 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan selurunhnya koreksi Terbanding atas Penyerahan Eksporsebesar Rp32.985.568, Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp182.322.607 dan Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp 602.136.519:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008818.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 30 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai