Riko Apriyulio bin Mustafa BumuloMiftahul Jannah Pakaya binti Umrah Ahmad Pakaya

Umrah bin Um Marang) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1986 di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Umrah bin Um Marang

Umrah bin Um Marang, tempatdan tanggal lahir Majene, 30 Mei 1969, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal diLingkungan Timbotimbo, Kelurahan Pangaliali,Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi dlpersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal23 September

Umrah bin Um Marang yang dilaksanakan padatanggal 28 Agustus 1986 di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali,Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum danperundangundangan yang berlaku;Subsider :Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon penetapan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohontelah datang menghadap sendiri di persidangan;Hal. 2 dari 8 Hal.

Umrah bin Um Marang) yang dilaksanakan padatanggal 28 Agustus 1986 di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali,Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;3.

Saleh) dengan Pemohon II (Sitti Umrah binti M. Tahir) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 di Dusun Batumettodo Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Saleh
2.Sitti Umrah binti M. Tahir

Sitti Umrah binti M.

Salehdengan Pemohon Il, Sitti Umrah binti M. Tahir yang dilaksanakan padatanggal 24 Oktober 2016 di Dusun Batumettodo Sumakuyu, Desa Onang,Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;3.

K dengan Sitti Umrah binti M.Tahir, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene pada tanggal 19Juli 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkandengan aslinya, kode P;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut,Hal. 2 dari 7 Hal.

Saleh)dengan Pemohon II (Sitti Umrah binti M. Tahir) yang dilaksanakan padatanggal 24 Oktober 2016 di Dusun Batumettodo Sumakuyu, Desa Onang,Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;3.

Rahim) terhadap Penggugat (Umrah Saing binti H. Lasaing ).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Penggugat:
Umrah Saing binti H. Lasaing
Tergugat:
Syamsuddin bin Abd. Rahim

PUTUSANNomor 169/Pdt.G/2018/PA.SidrapZN e04 4SEADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :Umrah Saing binti H.

Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Syamsuddin bin AbdRahim) terhadap Penggugat (Umrah Saing binti H. Lasaing) ;4.

Irmayanti alias IIrmayanti umrah binti Drs.Umaerah.MS MELAWAN Hamzah AP bin H. AP Syaripuddin

SEMANGAT JAYA
Tergugat:
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, UMRAH

MULTI KARYA
Tergugat:
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, UMRAH

PenagihanNo.44/CV.MK/XII/2017 tanggal 11Desember 2017Surat Penagihan ke 2,No.45.a/CV.MK/XII/2017 tanggal22 desember 2017Foto dokumentasi pekerjaan MejaKomputer UMRAH yang sudahselesai dikerjakan olehPENGGUGAT dan telah digunakanoleh FISIP UMRAHFoto dokumentasi pekerjaanMeubelair Fakultas KelautanUMRAH yang sudah selesaidikerjakan oleh PENGGUGAT dantelah digunakan oleh FISIP penagihan sesuai permintaanKabag Umum UMRAH.

Menyatakan pekerjaan Pengadaan Meja Komputer UMRAH dan PengadaanMeubelair Fakultas Kelautan UMRAH yang terletak di Kampus Umrah,Senggarang, Kota Tanjung Pinang tahun 2017 yang dikerjakanPENGGUGAT berdasarkan Rencana Anggaran BiayaNo.31/CV.MK/VIII/2017 dan Rencana Anggaran Biaya No. 32/MK/VIII/2017sah dan mengikat;3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadapPENGGUGAT;4.

Faktanya, pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah melakukan kerja samaatau perjanjian apapun dengan Penggugat khususnya dalam hal pengadaanMeja Komputer dan Meubelair Fakultas Kelautan UMRAH;.

(seratus delapan puluhdelapan juta seratus ribu rupiah) dan kedua Rencana anggaranBiaya tersebut telah diterima, disetujui dan ditandatanganioleh KABAG Umum UMRAH tanggal 14112017;Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 terjadi pertemuan antaraPenggugat dan pihakpihak TERGUGAT dalam rapat tersebutdihadiri oleh Pandapotan Malau perwakilan dari BPKP Kepri,Agus Sutikno Wakil Rektor I Umrah, Edison Kabiro BUPK Umrahdan Kabag Umum Umrah Efrion, dan pertemuan tersebut WakilRektor Il Agus Sutikno beranji akan

Hal ini tercermin dari poin 2 petitum Gugatanyangmemohonkan Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan denganamar sebagai berikut:Menyatakan pekerjaan Pengadaan Meja Komputer UMRAH danPengadaan Meubelair Fakultas Kelautan UMRAH yang terletak diKampus Umrah, Senggarang, Kota Tanjung Pinang tahun 2017 yangdikerakan PENGGUGAT berdasarkan Rencana Anggaran Biaya No.31/CV.MK/VIII/2017 sah dan Rencana Anggaran Biaya No.32/MK/VIII/2017 sah dan mengikat;.Andai petitum Gugatan tersebut dikabulkan, maka implikasi

UMRAH HS,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

UMRAH HS

MAKTOUR);Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia

HARIYANTO,Hal. 1 dari 79 PutusanNo.25/G/2008/PTUN JKTKesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum HARIYANTO &PARTNERS, beralamat di Jalan Tidar 28 IlSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Maret 2008, selanjutnyadisebut sebagaiMELAWANDIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, DEPARTEMENAGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan LapanganBanteng Barat No. 34 Jakarta, dalam halini memberikan kuasaKEP Ada ss ss= = sue = sues eee s eee sae eee Behe Shei

Majelis Hakim yangMemeriksa dan Memutus Perkara Gugatan Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25 / PENHS / 2008 /PTUNJKT, tanggal 17 Maret 2008 tentang Penetapan HariSidang PemeriksaanPSrSIAPaN js sees sees sees secs SAS Be EE SS See See mes Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 25/G/2008/PTUNJKT, tanggal19 Maret 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Hajidan Umrah

Persidangan dalam perkaraTENTANG DUDUKNYA PERKARA :Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11Maret 2008, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2008, dibawah Register perkara Nomor : 25/G /2008/ PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaanpersiapan tanggal 1 April 2008, Penggugat mengemukakanhal hal sebagai berikut; Bahwa, OBYEK SENGKETA yang digugat dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Direktur Jenderal PenyelenggaraanHaji dan Umrah

Menimbanghuruf a & huruf b memuat hal sebagaiDOTTIE go oH == seas sesne Se eseses See seeas Samee Beas BeRaS SRSBahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukumtersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara ini, sebelum menjatuhkan putusanDalam Pokok Sengketa, terlebih dahulu mengeluarkanPenetapan : 250 r rrr rect c rrr e creeHal. 15 dari 79 PutusanNo.25/G/2008/PTUN JKT19.16"Memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal PenyelenggaraanHaji dan Umrah

Penggugat:
KOPERASI SYARIAH TABUNG HAJI DAN UMRAH
Tergugat:
PT JAGOAN MULTIMEDIA NUSANTARA

Dian Saltra Perdana;Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia

Dian SaltraPerdana, terbukti telah melakukan pelanggaransesuai ketentuan pasal 64 angka 3 huruf b danhuruf d Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/348/2003 Tentang Perubahan Atas KeputusanDurektur Jenderal Haji dan Umrah, juncto KeputusanDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam danPAGEPenyelenggaraan Haji No. D/377/2002 TentangPetunjuk Pelaksanaan Penyelenggaran Hajidan Umrah.

yang bergerak di bidang BiroPerjalanan Wisata ;Hal tersebut adalah sebagaimana yang telahdisyaratkan oleh Pasal 34 ayat (1) KeputusanMenteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadahhaji dan Umrah telah menyebutkan:Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dapatdilaksanakan oleh pemerintah dan/atauPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)yyang ditetapkan oleh Direktur Jenderal ;Lebih lanjut Pasal 35 ayat (1) KeputusanMenteri

Umrah telahmengatur tentang sanksi administratif terhadapPIHK berupa: a.

juncto Keputusan DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Islam danPenyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan IbadahHaji dan Umrah, maka berdasarkan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlakutersebut di atas, Tergugat menjatuhkan sanksiberupa pencabutan ijin penyelenggara, yaituhanya Izin Penggugat sebagai PenyelenggaraIbadah Haji Khusus (PIHK), bukan Izin sebagaiPenyeleggara Perjalananan lIbadah Umrah (PPIU)dan Izin sebagai Biro Perjalanan Wisata.

Keputusan Menteri Agama RI No.PAGE371/2002 tentang PenyelenggaraanIbadah Haji dan Umrah (foto copysesuai dengan aslinya); Keputusan Menteri Agama RI No.396/2003 tentang Perubahan atasKeputusan MenteriHal 65 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN JKTAgama RI No.371/2002 tentang PenyelenggaraanIbadah Haji dan Umrah (foto copysesuai dengan@SIINYa) f=

UMRAH Lawan PT Bank Pembangunan Daerah Papua cq PT Bank Pembangunan Daerah Papua cabang Makassar

TI1;e 1(satu) exemplar photo copy akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BankPembangunan Daerah Papua dikeluarkan oleh Maryatie Simanjuntak, SH, Notaris danPPAT di Jayapura, tanggal 14 Nopember 2014 No. 22 sesuai asli ditandai dengan bukti TI2;(satu) lembar photo copy permohonan kredit tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Umrah,SH sesuai ash ditandai dengan bukti TI3;l(satu) exemplar photo copy surat penegasan persetujuan kredit (SPPK) tanggal 9September 2013 atas nama Umrah, SH dan Suryati,

Daerah Papua, sesuai' asli ditandai denganbukti TI 7 ;1(satu) lembar photo copy surat tagihan dkeluarkan oleh Bank Papua tanggal 7 Januari2014, sesuai dengan aslinya beritanda dengan bukti TI 8 ;(satu) lembar photo copy hasil wawancara dengan calon debitor atas nama Umrah tanggal20 Agustus 2013, sesuai ashi ditandai dengan bukti TI 9 ;1(satu) lembar photo copy surat penagihan yang dikeluarkan oleh Bank Papua tanggal 6Oktober 2014 atas nama Umrah, se suai asli ditandai denganbukti TI 10;1(satu) lembar

photo copy lembar supervise debitur yang dikeluarkan oleh Bank Papuatanggal 4 Nopember 2014 atas nama Umrah, sesuai ashi ditandai dengan bukti TI 11 ;1(satu) lembar photo copy surat peringatan I (satu) yang dikeluarkan oleh Bank Papuatanggal 10 Oktober 2014 No. 06/783/MKS/2014 atas nama Umrah, sesuai asli ditandaidengan bukti TI 12 ;1(satu) lembar photo copy surat peringatan II (kedua) yang dikeluarkan oleh Bank Papuatanggal 19 Oktober 2014 No. 06/19/MKS/2014 atas nama Umrah, sesuai asli ditandaidengan

bukti TI 13;1(satu) lembar photo copy surat peringatan III (ketiga) yang dikeluarkan oleh Bank Papuatanggal 11 Desember 2014 No. 061/902/MKS/2014 atas nama Umrah, sesuai asli ditandaidengan bukti TI 14;1(satu) lembar photo copy lembar supervise debitur yang dikeluarkan oleh Bank Papuatanggal 17 Desember 2014 atas nama Umrah, sesuai asli ditandai dengan bukti TI 15 ;1(satu) lembar photo copy lembar supervise debitur yang dikeluarkan oleh Bank Papuatanggal 13 Januari 2015 atas nama Umrah, sesuai ashi

ditandai dengan bukti TI 16 ;1(satu) lembar photo copy lembar supervise debitur yang dikeluarkan oleh Bank Papuatanggal 24 Pebruari 2015 atas nama Umrah, sesuai asl ditandai dengan bukti TI 17 ;1(satu) lembar photo copy surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Bank Papua tang gal27 Januari 2015 atas nama Umrah, sesuai ashi ditandai dengan bukti TI 18 ;1(satu) lembar photo copy undangan yang ditujukan kepada Umrah yang dikeluarkan olehBank Papua tanggal2 Pebruari 2015, sesuai ash ditandai dengan

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, VS. PT. MENARA SUCI SEJAHTERA

SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang ditunjukan kepada Penggugat berupa :"Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 399Tahun 2007 Tentang Pencabutan Izin Operasional PT.

Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,dan c dipandang perlu menetapkan keputusan Direktur JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pencabutan Izin Operasional PT,Menara Suci Sejahtera sebagai Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK)dan Penyelenggara Perjalanan loadah Umrah (PPIU) ;Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Tergugat dalam SuratKeputusannya tersebut telah Memutuskan :Hal. 3 dari 18 hal. Put.

Memberangkatkan dan memulangkan jemaahnya sesuai dengan ketentuanpenyelenggaraan lbadah Umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belahpihak meliputi hak dan kewajiban masing masing ;ayat (83) penyelenggara loadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratifberupa :a. Peringatan, b. Pencabutan Izin Penyelenggara, c.

Menara SuciSejahtera sebagai Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK )danPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU);Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 54 K/TUN/20093. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 399Tahun 2007 Tentang Pencabutan lIzin Operasional PT. Menara SuciSejahtera sebagai Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) DanPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) tertanggal September2007;4.

Menara Suci Sejahtera sebagaiPenyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalananlbadah Haji Umrah (PPIU), (tanpa tanggal) September 2007 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 399Tahun 2007 Tentang Pencabutan Izin Operasional PT. Menara SuciHal. 9 dari 18 hal. Put. No. 54 K/TUN/2009Sejahtera sebagai Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) DanPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU), (tanoa tanggal) September2007 ;4.

AL AMIN);Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Departemen Agama RI

Perubahan Atas Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia No. 371 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;b.

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalamperkara ini adalah Keputusan Direktur JenderalPenyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/5 Tahun 2008tertanggal 11 Pebruari 2008 ;3.

Majelis Hakim ketahui bahwa sebelum Penggugatditetapkan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus(selanjutnya disingkat PIHK"), Pengugat telahterlebih dahulu beroperasi sebagai PenyelenggaraPerjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disingkat30"PPIU") dan juga sebagai Biro Perjalanan Wisata,karena syarat untuk dapat diangkat sebagai PIHKharuslah sebuah perusahaan yang bergerak di bidangPenyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

" ;Lebin lanjut Pasal 35 ayat (1) Keputusan MenteriAgama Nomor 396 Tahun 2003 mensyaratkan: "PerjalananIbadah Umrah diselenggarakan oleh Biro PerjalananWisata yang telah mendapatkan izin sebagaiPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU)";Jadi, untuk mendapatkan izin sebagai PIHK syaratnyaharus telah mendapatkan izin sebagai PPIU terlebihdahulu, dan yang berhak mengajukan permohonan izinsebagai PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata.

Mendaftarkan calon jemaah ibadah haji khusus yangmenjadi tanggung jawabnya kepada Direktorat PelayananHaji dan Umrah;2. Melayani calon jemaah haji khusuS yang menggunakanpaspor haji ;3.