Ditemukan 5897 data
28 — 2
735/Pid.B/2016/PN SDA
PUTUSANNomor 735/Pid.B/2016/PN SDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : Morobi als Kaji Rudi2. Tempat lahir : Sampang3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 19864. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia.6. Tempat tinggal : Dsn.Tengginah, Rt. 00 Rw. 00 Ds. Tambalan Kec.Camplong Kab. Sampang7.
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 735/Pid.B/2016/PNSDA tanggal 2 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2016/PN SDA tanggal 3Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar
keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 735/Pid.B/2016/PN SDASetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Dengan demikian terbukti bahwa barangbarang tersebut telahdiambil dan dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum;Bahwa berdasarkan uaraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 735/Pid.B/2016/PN SDAAd. 4.
M.Hum.Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 735/Pid.B/2016/PN SDA
147 — 50
VII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November2008;bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanoleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d
1983 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00014/107/08/735
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009;bahwa dalam persidangan atas keputusan tersebut, Penggugat menyatakan melakukan upayahukum dengan kembali mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapan pajakyang tidak benar atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut;bahwa Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor: 00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November2008 berdasarkan Pasal 36 ayat
(1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan TergugatNomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00014/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan
, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008 berdasarkan Pasal 36ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa
13 — 8
- Menyatakan perkara Nomor : 735/Pdt.P/2022/PA.Sel. gugur
- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2022;
735/Pdt.P/2022/PA.Sel
11 — 0
Putusan No.735 /Pdt.G/2015 /PA.Gsmeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);2.
Putusan No.735 /Pdt.G/2015 /PA.GsMenimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksisaksi di atas,didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, danketerangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksisaksitersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal170, 171, dan 172 HIR. Jo.
Putusan No.735 /Pdt.G/2015 /PA.Gslagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteritersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akandapat rukun kembali sebagai suamiisteri, oleh sebab itu sesuai ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
Putusan No.735 /Pdt.G/2015 /PA.Gs. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI )terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI );.
Putusan No.735 /Pdt.G/2015 /PA.GsHj.ALVIA AGUSTINA RAHMAH,S.H.Panitera Pengganti,Ttd.TSAMROTUN NAFI'AH, S.H.Perincian Biaya Perkara: Untuk salinan yang sama bunyinyaOlehPanitera Pengadilan Agama Gresik Pendaftaran Rp 30.000,Proses Rp 50.000,Panggilan Rp 260.000,Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 351 .000,(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)14Hj. Mudjiati, S.H.Him. 14 dari 14 him. Putusan No.735 /Pdt.G/2015 /PA.Gs
36 — 1
735/Pdt.G/2020/PA.Mtp
PUTUSANNomor 735/Pdt.G/2020/PA.MtpZN ZA * 2SeasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuamang Kuning, 05 Desember1994, agama Islam, pekerjaan Pelayan Warung Makan,pendidikan SLTA, tempat kediaman di KalimantanSelatan, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.MtpNomor : 0062/03/IV/2016 tanggal 11 April 2016;2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telan mengucapkan sighattaklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikahtersebut;3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat iniantara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;4.
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Mtpsemenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempattinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini telah berjalanselama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengankeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, denganharapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik,namun pada kenyataannya tidak demikian;10.
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.MtpMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.MtpPerincian biaya : PendaftaranProsesPanggilan PNBPRedaksiMeteralJumlahDIAH MELA DWI HAFSARI, S.HRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 600.000,00Rp 10.000,00Rp 10.000,00: Rp 6.000,00> Rp 706.000,00(tujuh ratus enam ribu rupiah).Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Mtp
ADRIANA SUHARTI, SH
Terdakwa:
ANDRY SURYA, SH als KITING bin SURYA DIRJA
27 — 8
735/Pid.Sus/2019/PN Tjk
PUTUSANNomor 735/Pid.Sus/2019/PN TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : Andry Surya, S.H. als Kiting bin Surya Dirja;2. Tempat lahir : Palembang;3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 April 1980;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : JI. Imam Bonjol no. 390 LK.
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September2019:Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telahdiberitahukan akan haknya, tetapi terdakwa menyatakan akan menghadapsendiri dipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor735/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan MajelisHakim;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 735/
Pid.Sus/2019/PN Tjk Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2019/PN Tjk tanggal 27 Juni2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PN Tjk(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
,MHPanitera Pengganti,Hj.Herlinawati, S.H.MH.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2019/PN Tjk
6 — 0
735/Pdt.G/2019/PA.Pt
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Januari2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Patisesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0006/006/I/2018 tanggal 1Januari 2018;Nomor 735/Pdt.G/2019/PA. Pt.halaman 1 dari 9 halaman2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugatadalah jejaka;3.
Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;Nomor 735/Pdt.G/2019/PA. Pt.halaman 2 dari 9 halamanBerdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadillperkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:;1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat);3.
Penggugat bernama Indah Atika Rinidan Tergugat bernama Supriyanto;Bahwa benar, Penggugat danTergugat adalah sebagai suami istriyang sah, yang telah menikah pada bulan Januari 2018;Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.
Mekan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.316.000,00 ( tigaratus enam belas ribu rupiah rupiah ) ;Nomor 735/Pdt.G/2019/PA. Pt.halaman 9 dari 9 halamanDemikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjan 1440 H., oleh Drs. H. Hamdani,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Panggilan sidang Rp 220.000,00,Nomor 735/Pdt.G/2019/PA. Pt.halaman 10 dari 9 halaman4. Redaksi Rp 10.000,005. Meterai Ro 6.000,00JIumlanh Rp 316.000,00,;Nomor 735/Pdt.G/2019/PA. Pt.halaman 11 dari 9 halaman
8 — 11
PUTUSANNomor 735/Pdt.G/2018/PA.BmZa NVENW =eSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantara:Penggugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat kediaman di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTergugat , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW Desa Teke, tempatkediaman
Tanda Penduduk atas nama Ratnah Nomor3216216707820002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bimatanggal 31 Mei 2016, yang telah diberi meterai oleh pejabat pos dan sesualdengan aslinya (P.1);3 dari 10 hal Putusan nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Bm2.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suamiisteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami ister.7 dari 10 hal Putusan nomor 735/Pdt.G/2018/PA.BmMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 jo.
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang, tidak hadir;8 dari 10 hal Putusan nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Bm2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;4.
Siti Nuraini9 dari 10 hal Putusan nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Bm4. Redaksi : Rp5.000,5. Materai : Rp6.000,Jumlah RP466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)10 dari 10 hal Putusan nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Bm
14 — 7
735/Pdt.G/2021/PA.Ba
PUTUSANNomor 735/Pdt.G/2021/PA.Baea an $$ = .waDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan perkara Gugatan Perceraian antara:Nama Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ,pendidikan Strata I, tempat kediaman di KabupatenBanjarnegara, sebagai PenggugatMelawanNama Tergugat, umur 46tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,pendidikan Sekolah
No 735/Pdt.G/2021/PA.Batelah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KH);Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara iniberkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusansebagai berikut1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;2.
No 735/Pdt.G/2021/PA.BaMajelis diberi tanda P.1;Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0732/30/XII/2014 tanggal 15Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.
No 735/Pdt.G/2021/PA.Batahun, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkanTergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas;Bahwa awalnya Penggugat yang pergi pulang ke rumahorangtuanya, lalu 1 bulan kemudian Tergugat juga pergi dan tidakdiketahul keberadaannya;Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat,tetapi tidak ketemu;2.
No 735/Pdt.G/2021/PA.Ba
5 — 9
735/Pdt.G/2020/PA.Cbn
PUTUSANNomor 735/Pdt.G/2020/PA.CbnSSIS BDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Kutoarjo/26 Agustus 1989, umur 30 tahun,agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, KabupatenBogor, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT,
Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 07 Desember 2017, berdasarkan kutipan aktanikah nomor XXXX/XXX/XII/2017 tertanggal O7 Desember 2017, yangHalaman 1 dari 10, Putusan Nomor 735/Pat.G/2020/PA.Cbndikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede,Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor ;3.
Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 735/Pat.G/2020/PA.Cbn1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);3.
,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis besertaHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagaiPanitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 735/Pat.G/2020/PA.CbnAnggotaAnggota, Ketua Majelis,Drs. H. Amiruddin, M.H. Drs. Rahmat Farid, M.H.Drs. H.
., M.H.Panitera Pengganti,Retno Sulis Setiyani, S.H.I.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000, Biaya Proses :Rp 50.000, Panggilan :Rp 400.000, PNBP Panggilan : Rp 20.000, Redaksi :Rp 10.000, Meterai : Rp 6.000,Jumlah :Rp 516.000,(lima ratus enam belas ribu rupiah);Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 735/Padt.G/2020/PA.Cbn
78 — 26
735/Pdt.G/2018/PA.Plh
SalinanPUTUSANNomor 735/Pdt.G/2018/PA.PlhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutatas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, yang berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2018 telah memberikuasa kepada Adv. H.
A.Yani No. 289 RT. 005 RW. 030, Pelaihari, Kabupaten TanahLaut, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 08 April2019, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Hal. 1 dari 64 hal Pts No 735/Pat.G/201 8/PA.PlIhTelah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangansaksisaksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Bahwa oleh karenanya, Pengadilan Agamaberpendapat bahwa hubungan hukum (rechtsbrekkingen) antara Penggugatdengan Tergugat adalah suami istri sah dan selanjutnya dikonstatasi sebagaifakta hukum yang tetap;Hal. 38 dari 64 hal Pts No 735/Pat.G/20 18/PA.PihMenimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti dimaksudmerupakan akta autentik (authentiek certificaat) sebagaimana dimaksud Pasal285 R.Bg. jo.
MasyhadiahHal. 63 dari 64 hal Pts No 735/Pat.G/20 18/PA.PihD, M.H. yang ditetanbkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai KetuaMajelis, Yudi Hardeos, S.H.I.,M.Sl dan Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu oleh H.
Materai : Rp 6.000,00 ,Jumlah : Rp 556.000,00Hal. 64 dari 64 hal Pts No 735/Pat.G/20 18/PA.Pih
13 — 7
735/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
Bahwa atas kejadiankejadian tersebut di atas, Penggugat merasakeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuaidengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehinggaperceraian adalah jalan satusatunya untuk mengakhiri perkawinanPenggugat dan Tergugat;10.Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor: 735/Pdt.G/2018/PA.Kab.MnBerdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaCq.
tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :260/12/X1/2005 Tanggal 17 Nopember 2005 dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kare, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelahHalaman 3 dari 11 Perkara Nomor: 735
akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, TentangMediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidakpernah datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini olehPenggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2005 lalu, semula rumahHalaman 6 dari 11 Perkara Nomor: 735
bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat,masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepanpersidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telahmemenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan olehkarenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut,saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh faktafakta,sebagai berikut:Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor: 735
Akhmad Muntafa', M.H.Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor: 735/Pdt.G/2018/PA.Kab.MnHakim Anggota, Hakim Anggota,Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.Panitera Pengganti,Anugerah Bagus Prastiono, S.H.Perincian biaya perkara :1. Biayapendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya proses : Rp. 50.000,3. Biaya panggilan : Rp. 385.000,4. Redaksi : Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 476.000,Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor: 735/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn
10 — 1
735/Pdt.G/2019/PA.Smp
PUTUSANNomor 735/Pdt.G/2019/PA.SmpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaracerai talak antara :Pemohon ASLI, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Prangkat Desa,pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KabupatenSumenep, sebagai Pemohon;melawanTermohon ASLI, Umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo.Halaman 2 dari 9 halaman PutusanNo 735/Pdt.G/2019/PA.SmpKompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masihberlaku dibenarkan adanya perceraian;8. Bahwa, Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini Sesuai ketentuan yang berlaku;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Sumenep Cq.
Surat:Halaman 3 dari 9 halaman PutusanNo 735/Pdt.G/2019/PA.Smp1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 35290503059300004tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang telah cocok denganaslinya dan bermaterai cukup serta telah di Nazegellen, bukti P.1;2.
,M.E.Il.masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanHalaman 8 dari 9 halaman PutusanNo 735/Pdt.G/2019/PA.Smptersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dandibantu oleh Moh. Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri olehPemohon tanpa hadirnya Termohon ;Ketua MajelisDrs. H. Misbah, M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaDra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S H. M.
Materai : Rp. 6.000,00,Jumlah : Rp. 516.000,00,(lima ratus enam belas ribu rupiah)Halaman 9 dari 9 halaman PutusanNo 735/Pdt.G/2019/PA.Smp
F. Bambang Saputra, S.H.
Terdakwa:
1.Herman Gani Als. Danni
2.Erwin Edi Susilo Als. Edi
3.Pariyono Als. Farid
24 — 15
735/Pid.B/2018/PN Dps
FARIDBanyuwangi.45 tahun / 05 Mei 1974LakilakiIndonesiaDsn.Pegundangan, RT/RW 004/003,Kec.Glenmore, Kab.Banyuwangi, Jawa TimurDs.Karangharjo,IslamWiraswastaHal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 735/Pid.
Saksi IRMA SURYANI, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 735/Pid.
FARIDHal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 735/Pid.
FARID.Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari senjata tersebutadalah terdakwa HERMAN GANI alias DANNI.Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 735/Pid.
EDI mendapatkan bagianRp.1.000.000( satu juta rupiah) dan 1 (satu) HP VIVO warna Gold.Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 735/Pid.
93 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
735 K/Pid.Sus/2015
No. 735 K/Pid.Sus/2015.
20 — 1
735/Pdt.G/2020/PA.Tmg
No 735/Pdt.G/2020/PA.
19 — 1
735/Pid.Sus/2017/PN Lbp
PUTUSANNomor 735/Pid.Sus/2017/PN LopDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : Candra Rahmadani.2. Tempat lahir : Medan.3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Februari 19924. Jenis kelamin : Lakilaki.5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Jaharun A Kecamatan GalangKabupaten Deli Serdang7.
Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor735/Pid.Sus/2017/PN Lbp tanggal 12 April 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis HakimNomor 735/Pid.Sus/2017/PN Lbptanggal 13 April2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi
, dan Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 22 dariPutusan Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN Lop1.
Barang bukti B adalah positifHalaman 3 dari 22 dariPutusan Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN Lopmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaUrine No.
Lab : 1339/NNF/2017 tanggal 10 Pebruari 2017,Halaman 14 dari 22 dariPutusan Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN Lbpyang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan olehZulni Erma dan Supiyani, S.Si, Apt masingmasing selaku pemeriksapada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan1(satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering denganberat bruto 7,32 gram dan berat netto 5,04 gram (tiga) lembar plastikklip bekas.
SURYADINATA LBN GAOL, SH
Terdakwa:
BOBI MARWA PGL BOBI ATENG Bin WARDI
38 — 10
735/Pid.B/2020/PN Pdg
PUTUSANNomor 735/Pid.B/2020/PN PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : Bobi Marwa Pg! Bobi Ateng Bin Wardi2. Tempatlahir : Padang3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Januari 1988A. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6.
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;Hakim Pengadilan Negeri sejak 23 September 2020 s/d 22 Oktober 2020;Terdakwa menghadap sendri ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor624/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 18Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 735
Rt. 001 Rw. 003 KelurahanSeberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain dengan maksud ntuk dimiliki secaramelawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnyayang dilakukan oleh orang yang adanyaHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 735
Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) buah celana pendek warna hitam dan 1(satu) buah baju kaoskensi warna merah ;Dikembalikan kepada terdakwa ; 1(satu) unit Hand Phone merk Samsung J5 Pro warna Emas ;Dikembalikan kepada saksi korban RINAANGGRAINI pgl RINA ;Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN Pdg6.
,M.H.Leba Max Nandoko Rohi, S.H.Panitera Pengganti,DARNIATI, SHHalaman 15 dari 15 Putusan Nomor 735/Pid.B/2020/PN Pdg
118 — 35
VIII/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Pembatalan SuratTagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPNNomor : 00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September 2008;Menurut Tegugat bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanoleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari s.d.
1983 tentang Pajak'Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1022/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor;00012/107/08/735
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009;bahwa dalam persidangan atas keputusan tersebut, Penggugat menyatakan melakukan upayahukum dengan kembali mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapanpajak yang tidak benar atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut;bahwa Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa PajakSeptember 2008 berdasarkan
Pasal 36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP1022/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi ataspermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dan dokumen yang diserahkan Penggugat
di persidangan, diketahui bahwa Penggugatmengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00012/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak September 2008 berdasarkan Pasal36 ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1022WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan
149 — 53
VIII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012, tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak BenarAtas STP PPN Nomor : 00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008;bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyampaikan mengenai materi yang disampaikanoleh Penggugat terkait dengan SKPKB PPN Masa Januari
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1030/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00004/107/08/735
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009;bahwa dalam persidangan atas keputusan tersebut, Penggugat menyatakan melakukan upayahukum dengan kembali mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapan pajakyang tidak benar atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut;bahwa Penggugat menyatakan mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor: 00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari2008 berdasarkan Pasal 36 ayat
(1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan TergugatNomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan
, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008 berdasarkan Pasal 36ayat (1) c dan ditolak oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) c;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmengatur:Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa