Ditemukan 7025 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2010 — Putus : 06-05-2010 — Upload : 25-05-2011
Putusan PA TANJUNG Nomor 057/Pdt.G/2010/PA.Ttb
Tanggal 6 Mei 2010 — Penggugat VS Tergugat
196
  • 057/Pdt.G/2010/PA.Ttb
Register : 01-02-2012 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 22-05-2013
Putusan PA PELAIHARI Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Plh
Tanggal 10 April 2012 — Penggugat vs Tergugat
117
  • 057/Pdt.G/2012/PA.Plh
    PUTUSANNomor: 057/Pdt.G/2012/PA.PthBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadiliperkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkaranya:PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KabupatenTanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",MELAWANTERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan
    SLTA,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten BlitarPropensi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi saksi keluargaPenggugat di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal O1 Februari 2012 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Februari 2012
    Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadapdan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaikuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari PengadilanAgama Blitar Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 17 Februari2012 dan tanggal 21 Maret 2012 yang dibacakan di mukapersidangan
Register : 04-01-2013 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 057/Pdt.P/2013/PA.TBK
Tanggal 31 Januari 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
2314
  • 057/Pdt.P/2013/PA.TBK
Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3534/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HARINDO
32888 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057
    Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal17 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057/13tanggal 18 Desember 2013, atas nama PT Harindo, NPWP02.192.918.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 28 RT006/07, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710 atas sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
    mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057
Register : 27-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Bpp
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon:
1.MUHAMMAD VIJAY JEHOSUA
2.ROSPITA HELDIANSYAH
236
  • Klamono Blok IV No.51 RT. 057 Kel.Muara Rapak Balikpapan Utara2. Nama : ROSPITA HELDIANSYAHNIK : 82711064401820002Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 04 Januari 1982Agama : IslamPekerjaan : lbu Rumah TanggaAlamat Jin.
    Klamono Blok IV No. 51 RT. 057 Kel.Muara Rapak Balikpapan utaraSelanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon mencabutPermohonannya secara lisan tanggal 03 Agustus 2021, oleh karena itupencabutan Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan makaPemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat Pasal 271, 272 RV serta Ketentuan UndangUndang yangberlakuMEN ETAPKAN:1.
Register : 05-04-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA SUMBER Nomor 2291/Pdt.G/2021/PA.Sbr
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
64
  • Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seringterjadi perselisinan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan terhitung sejakbulan Juni 2020 karena mulai saat itu Pemohon pergi ke rumah kediamanpaman Pemohon yang beralamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057 RW. 015Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon sedangkanTermohon masih tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;7.
    akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebabnya karena Termohon seringkalimempermasalahkan dan tidak terima terhadap nafkah yang diberikanPemohon dan Termohon sering meminta nafkah untuk kebutuhan rumahtangga diluar Kemampuan Pemohon;; Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yangberalamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057
    tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan bulan Januari tahun 2020 rumahtangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenamasalah kurang nafkah, Termohon sering menuntut nafkah diataskemampuan penghasilan usaha Pemohon; Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yangberalamat di Blok PJA Pesuketan RT. 057
    danpertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan Juni 2020; sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga,dimana penyebabnya karena Termohon seringkali mempermasalahkan dantidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon seringmeminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga diluar Kemampuan Pemohon;sehingga sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulai saat ituPemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yang beralamat di BlokPJA Pesuketan RT. 057
    Bahwa sejak 10 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 karena mulaisaat itu Pemohon pergi ke rumah kediaman paman Pemohon yang beralamatdi Blok PJA Pesuketan RT. 057 RW. 015 Desa Palimanan Barat KecamatanGempol Kabupaten Cirebon sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon yang lalu Pemohon dan Termohon telahberpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harusdinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan
Register : 07-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ESSENTRA d/h. PT. FILTRONA INDONESIA;
13331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 733/B/PK/Pjk/2020Nomor:00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013 mengubahnilai DPP PPNseharusnya menjadi Rp805.544.550,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp80.554.455,00 dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut Pemohon iNe Uraian Terbanding Banding Ry(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.
    Pengadilan Pajak Nomor Put085000.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2073/WPJ.07/2014tanggal 11 Agustus 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakMei 2012 Nomor : 00001/567/12/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP 2073/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012Nomor 00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama: PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012 Nomor00001/567/12/057/13 tanggal 20 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan
    kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2073/WPJ.07/2014 tanggal 11 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan BKP Tidak BerwujudDari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2012 Nomor:00001/567/12/057
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
5524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104281.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00037/207/11/057
    Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011,atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan
    JenderalGatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/1,4tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot
    Nomor 125/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1569 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MONDELEZ INDONESIA;
11898 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006596.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014Nomor 00003/406/14/057
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057/17tanggal 27 Februari 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 #Nomor00003/406/14/057/17 tanggal 27 Februari 2017, atas nama PTMondelez Indonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat diGraha Inti Fauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.
    kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak a
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010029.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057
    Putusan Nomor 214/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02549/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor00267/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 13-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2298 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CARGILL INDONESIA;
17167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 103251.15/2012/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00052/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16Februari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Pajak Tahun Pajak 201200094/406/12/057
    Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor:00094/406/12/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 JakartaPusat, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14tanggal 24 November 2014, atas nama PT Cargill Indonesia,NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.
    Putusan Nomor 2298/B/PK/Pjk/20202016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00094/406/12/057/14 tanggal24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp33.168.203.646,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4882 B/PK/PJK/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COATS REJO INDONESIA;
4627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004916.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00770/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057
    Putusan Nomor 4882/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 4882/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00770/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Maret 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00010/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi
Register : 27-04-2010 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 14-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 128/Pdt.G/2010/PTA.Sby
Tanggal 27 Juli 2010 — Hj. Ike Agustin binti Samirudin v H. Suhadak bin H. Romli
3921
  • Soetomo No. 178 Probolinggo, semula PENGGUGAT, sekarangTERBANDING/PEMBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Probolinggo tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal1431 H. nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat
    Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Membebankan kepada Penggugat (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini yang hingga hari ini di hitung sebesar Rp. 2.591.000 , (dua juta limaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaProbolinggo tanggal 17 Maret 2010 nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., bahwaPenggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat
    /Pembanding/Terbanding pada tanggal 17Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan AgamaProbolinggo tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H.nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadapihak lawannya pada tanggal 19 Maret 2010 ;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnyatertanggal 17 Mei 2010 dan Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan memoribandingnya tertanggal 18 Mei
    Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., maka Pengadilan Tinggi Agamamemberikan pertimbangan sebagai berikut ;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbanganHakim tingkat pertama dalam EKSEPSI telah tepat dan benar menurut hukum karenanyapertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karenaitu putusan a quo dalam eksepsi harus dipertahankan ;Dalam Pokok Perkara :Dalam Provisi :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat
    Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob.dengan perbaikan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :DALAM PROVISI :Menolak gugatan Provisi Penggugat ;DALAM KONPENSI :I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;II. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat danTergugat yang belum dibagi yaitu :1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah berdiri diatasnya, yang terletak di Jl.
Register : 20-04-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 543/Pdt.G/2015/PA.Bjm
Tanggal 1 September 2015 — Penggugat, dkk Vs Tergugat, dkk
282
  • Kini Balu No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara :H. BakhrudinSebelah Timur :H.Masran JunaidSebelah Selatan : H.Marwan / Hj. FatimahSebelah Barat : H. M.
    No 26 A Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan TelukDalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, denganukuran 9 meter x 22 meter (198 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H. Bakhrudine Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H.Marwan / Hj. Fatimahe Sebelah Barat : H. M. AiniSekarang ditempati olen Penggugat V s/d XII3.3.
    Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah beralamat diJI,Kini Balu No 26 B Rt 057/038 Rw 019 Kelurahan Teluk DalamKecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan ukuran 7meter x 22 meter (luas 154 m2), dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara :H.Kamsionoe Sebelah Timur :H.Masran Junaide Sebelah Selatan : H. Anwarie Sebelah Barat : H. M.
    Kini Balu No.26 A RT.057/038, RW.019,Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, KotaBanjarmasin, dengan ukuran 9 meter x 22 meter (198 M*),dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara : H. BakhrudinSebelah timur : H. Masran JunaidSebelah selatan : H. Marwan / Hj. FatimahSebelah barat : H.M. AiniSekarang dikuasai oleh Penggugat V s/d XIl.Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumahberalamat JI.
    Sebuah rumah dan sebidang tanah perwatasan yangterletak beralamat di Jalan Kinibalu No.26.A RT.057/038RW.019, Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan hibahdibawah tangan tanggal 7 Juni 1981 dari Alm HjMaknawiyah kepada H Bakhruddin (PENGGUGATKONVENSI) dan SKKT No. 138.07/50/RahTD/BTH,Tanggal 11 Oktober 2004 dengan luas 154 M2 atas namaH Bahkruddin bin H M Aini (Alm).3.
Register : 24-09-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 308/PID.B/2013/PN.Yk
Tanggal 6 Nopember 2013 —
191
  • SAPARI Als.Bojonegoro ;44 tahun / 19 Maret 1969 ;Lakilaki ;Indonesia ;Resonegaran GK.V/1336, Rt.057,Rw.012, Kelurahan Terban,Kecamatan Gondokusuman, KotaYogyakarta ;Islam ;Swasta ;S.L.T.A ;Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapanpenahanan oleh:e Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengantanggal8 Agustus 2013 ;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September2013;Hal 1 dari 24.Putusan No.308/Pid.B/2013/PN.Yk.Penuntut Umum, sejak tanggal
    danoleh karena itu Terdakwa memohon agar dapat dijatuhihukuman yang seringanringannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa olehPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 19September 2013, Nomor :PDM40/YOGYA/09/2013, telahdidakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SUMARTONO Bin SAPARI Alias TONO,pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 01.00 WIB.atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013,bertempat di Resonegaran GK V/1336,RT/RW 057
    Saksi ARIBOWO :e Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik danketerangannya benar semuanya ;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;e Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa yang telah melakukan tindak pidanaperjudian.e Bahwa tindak pidana judi tersebut terjadi pada hariSabtu, tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib diResonegaran GK V/1336, Rt/Rw 057/012, KelurahanTerban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.e Bahwa saksi bersama team telah melakukanpenangkapan terhadap
    Saksi AGUS YUDANTORO :Hal 9 dari 24.Putusan No.308/Pid.B/2013/PN.Yk.10Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik danketerangannya benar semuanya ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian.Bahwa tindak pidana judi tersebut terjadi pada hariSabtu, tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wib diResonegaran GK V/1336, Rt/Rw 057/012, KelurahanTerban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.Bahwa saksi bersama
    team telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa SUMARTONO yangberalamat di Resonegaran, GK V/1336, Rt/Rw 057/012,Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, KotaYogyakarta ;Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwasaksi bersama dengan ARIBOWO samasama anggotaPolresta Yogyakarta.Bahwa penangkapannya dengan cara sebelumnyaPolresta Yogyakarta mengadakan operasi PEKAT denganSasaran perjudian, miras dan pelacuran, kemudian saksimendapatkan informasi kalau ada perjudian jenisShanghai di wilayah
Register : 08-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015Nomor 00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama: PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010035.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057
    Putusan Nomor 211/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP02579/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2015 Nomor00274/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYUP INDO
3715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 493/B/PK/Pjk/20192014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, sehingga pajak yang harusdibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113066.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon
    Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas nama PTDayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di Jalan Madura 6Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Sukapura, Cilincing,Jakarta 14140, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagaiberikut: Uraian
    Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014Nomor 00101/207/14/057/16 tanggal 9 Februari 2016 atas namaPT Dayup Indo, NPWP 01.061.825.4057.000, beralamat di JalanMadura 6 Blok D.13A, Kawasan Berikat Nusantara Cakung,
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00479/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor00101/207/14/057
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3222/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGRONUSA INVESTAMA
15959 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013Masa Pajak Oktober 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 1 dari 7 halaman.
    Uraian Banding tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65995/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00034/207/10/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00034/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00128/VVPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 23 September 2014Halaman 3 dari 7 halaman.
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2581/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00034/207/10/057
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015Nomor 00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama : PT.
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010028.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02575/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057
    Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02575/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor00266/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017:Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak
    dilakukan tanpa Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00265/207/15/057
    putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali danmembatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019 tanggal 25 Februari 2019;(2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding serta MembatalkanSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP02547/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057
    Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP02547/KEB/ WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00265/207/15/057/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.689.7057.000