1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor761/Pdt.G/2021/PA.CN dariPenggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

761/Pdt.G/2021/PA.CN

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 761/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim. tanggal 30 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa di dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah : Rp 2000,- (dua ribu rupiah ) ;

Indonesia ;Tempat tinggal : Wisma Harapan Blok B No. 30 Rt 002 Rw 019,Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, KotaDepok ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Karyawan Swasta ;Pendidikan : SMA;Terdakwa di tahan dan berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkanSurat Perintah/Penetapan oleh :1.Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 420/0.1.13.3/Euh.2/2017 terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengantanggal 3 September 2017 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Agustus 2017Nomor 761

/Pid.Sus//2017/PN.Jkt.Tim., terhitung sejak tanggal 28Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timurtanggal 13 September 2017 Nomor 761/Pid.Sus//2017/PN.Jkt.Tim..

Berkas perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30Oktober 2017 Nomor 761/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, serta surat lain yangberkaitan dengan perkra Terdakwa tersebut di atas ;Telah membaca pula :1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum t Nomor. Reg. Perk : PDM281/JKT.TM/8/2017 yang diterima didepan persidangan tanggal 12Oktober 2017 sebagai berikut:Kesatu :Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM OLII, pada hari Kamis tanggal 06Oktober 2016 sekira pukul 12.00.

Akta Permintaan Banding Terlambat yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum, bahwa ia pada tanggal 30 Nopember 2017menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri JakartaTimur Nomor 761/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 30 Oktober2017;7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana masingmasing Nomor W.10U5/8248/Hk.01/XI/2017 dan Nomor W.10U5/8249/Hk.01/X1/2017, tanggal 29 Nopember 2017 ;Menimbang, bahwa perkara Nomor 761/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim.

oleh pelakumaupun korban ataupun masyarakat ;Menimbang, bahwa selain halhal tersebut di atas, dalam perkara aquoTerdakwa melakukan perbuatan tersebut akibat emosi yang tak terkendali,karena saksi koroban memasuki ruangan Kantor Terdakwa dalam keadaanterkunci tanpa seijin Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi, terjadilah peristiwatersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 761

761/PDT/P/2013/PN.SKY

PENETAPANNomor.761/PDT/P/2013/PN.SKY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonanpada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telahdiajukan oleh :Nama lengkap : EPRI SUSANTITempat/Tgl.Lahir : Ngulak,25 Desember 1989;Jenis Kelamin : Laki LakiAgama : IslamPekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat Jl.Depati Hm.Sahil Kel.Ngulak I Kec.Sanga DesaKab.Muba.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:761/PDT/P/2013/ PN.SKY tanggal 26 April 2013 tentang penunjukan hakim tunggal yang memeriksa danmengadili perkara permohonan ini;Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;Setelah memeriksa surat surat bukti dari Pemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Pemohon dipersidangan;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2013yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sekayu tanggal 26 April 2013 dibawahNomor 761/PDT/P/2013/PN.SKY yang mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa Benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan suaminyabernama ROMADONA,Pada tanggal 21022008; di Kantor Urusan Agama KecamatanSanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:369/24/X/201 1;Bahwa dalam perkawinan tersebut telah telah lahir 1 (satu) orang anak RAFELDOUTAMA adalah anak LakiLaki sah yang ke1 (satu) dari pasangan suami istriROMADONA

karena jual beli tersebut kepada dan oleh Kantor Pertanahan KabupatenJember telah diadakan Pengumuman yang ditempelkan di papan pengumumanyang ada di Kantor Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tangguldan di Kantor Kepala Desa Tanggul Kulon selama 2 (dua) bulan sesuai Pasal 2Peraturan Menteri Pertanian dan AgrariaNomor 2 Tahun 1962 (bukti P.1.112);Bahwa setelajh jangka waktu pengumuman yang dimaksud berakhir, kemudianoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.761

No. 1107 K/Pdt//2007Bahwa dengan sikap berdiam diri terhadap peristiwa penyerahan atassebidang tanah dan rumah yang dilakukan oleh TerlawanTersita kepadaPelawan sampai sekarang tersebut, maka menimbulkan persangkaan beratbahwa TerlawanTersita telah melepaskan hakhak atas tanah dan rumahtersebut;Bahwa sejak tanggal 17 Desember 1996 sampai sekarang (7 Juli 2004)Sertifikat Hak Milik No. 761/Desa Tanggung Kulon tersebut telah diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun atau

Kulon, Kecamatan Tanggul, KabupatenJember, dengan surat tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 761/DesaTanggung Kulon tersebut sangat dirugikan karena dimohon eksekusi olehTerlawanPensita;Bahwa mengingat telah dilakukan sita eksekusi pada tanggal 30 Juni2004, maka menimbulkan bahaya besar dan riil banwa terhadap sebidang tanahHal. 4 dari 10 hal. Put.

Kulon, Kecamatan Tanggul, KabupatenJember, sebagaimana tercantum dalam petitum tersebut di atas;Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah hak milik No.761/Desa Tanggul Kulon, berikut sebuah bangunan rumah tempat tinggalyang berdiri di atasnya terletak di Jalan Wijayakusuma No. 52, Desa TanggulKulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, buku tanah tanggal 17September 1996 tercatat atas nama Achmad Muhadjir adalah Pelawan;Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1107 K/Pdt//20077.

Hariyah,dan selanjutnya dilanjutkan dengan permohonan peralihan hakdalam SHMdi Kantor BPN Jember diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor :761/Desa Tanggul Kulon atas nama Pelawan, dan juga saat jual beli telahterjadi serah terima objek jual beli dari Penjual pada Pelawan, dan sampaisaat ini dikuasai oleh Pelawan, yang sebelumnya telah dikuasai dan dalamHal. 7 dari 10 hal. Put.

761 K /Pid/ 2014

PUTUSANNomor : 761 K /Pid/ 2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :1Nama : MARTHEN MARCUSLOUPATTY ;Tempat Lahir : Ambon ;Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun /6 September 1964 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Kopertis RT.001 /RW.006, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;Terdakwa berada

No. 761 K /Pid/ 2014Kopertis Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaktidaknya pada suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon, dengan sengajamelakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Melkis Wattimury Als. Meki,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada awalnya ketika Saksi Korban Melkis Wattimury Als. Meki dan SaksiOctovianus Puturuhu Als. Nyong sedang duduk diteras rumah Saksi Korban MelkisWattimury Als.

No. 761 K /Pid/ 20146 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 34/Pid/2013/PTMAL.

No. 761 K /Pid/ 2014masyarakat dan tujuan hukum itu sendiri hanya menjadi sesuatu yang dianganangankan (das sollen) dan bukan yang terwujud dalam masyarakat (das sein) ;3 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah sepantasnya terhadapperbuatan Terdakwa Marthen Marcus Loupatty tersebut dijatuhi pidana yangsesuai dengan perbuatannya maupun ketentuan undangundang yangberlaku ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat

No. 761 K /Pid/ 2014 NIP. : 19581005 198403 1 OO1

Taufikurahman Bin H.Farhan( Penggugatlll ).Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas Penggugat danH.Farhan Bin Sala ( Almarhum )juga telah memiliki Sebidang TanahSertifikat Hak Milik Nomor : 761 dengan Surat Ukur Pada Tanggal 17Oktober 2001 dan Penerbitan Sertifikat Pada Tanggal 31 Oktober 2001Nomer : 01/KSE/2001 Seluas 21.568 M2yang terletak di Jalan GubernurSoebarjo Rt. 20 Rw.02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan BanjarmasinSelatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.Bahwa

Bahwa di atas tanah dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 761 atas namaH.Farhan bin Sala tersebut telah terjadi tumpang tindih dengan Pihak lainyang meakibatkan terjadinya pembatalan SHM 761 tersebut di atas,padahal di SHM 761 sudah terjadi jual belikan dengan Sugian Noor, SHmaka, SHM tersebut sudah tidak berlaku lagi yang mana kemudian olehH.Farhan bin Sala Membuat Surat Penyataan Penyerahan Hak secaraHibah tertanggal 6 Juni 2011 terhadap 4 (empat) orang anakkandungnyayang bernama masing masing sebagai

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 761/Pdt.P/2022/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

761/Pdt.P/2022/PA.Srg

M E N G A D I L I

• Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut

(dua riburupiah).Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDNMenimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan NegeriLubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Lbpyang tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut1. Menyatakan Terdakwa Romi Kelana Siregar tersebut diatas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Primatr;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk PakamNomor 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 tersebut baik PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLubuk Pakam Nomor 480/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 6 Juli 2020 dariPenasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor :761/ Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 6 Juli 2020, menyatakan TerdakwaROMI KELANA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai NarkotikaGolongan Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medanyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkanPutusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan olehPembanding/Terdakwa ROMI KELANA SIREGAR melalui PenasihatHukumnya; Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yangbersidang di Labuhan Deli Nomor : 761/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 6 Juli2020.MENGADILI SENDIRI :1.

Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam duatingkat pengadilan.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor: 761/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020, serta memoribanding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2020/PT MDNputusannya yang

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,00 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah);

761/Pdt.G/2024/PA.Cmi

2016 telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasanalasansebagai berikut:A OBJEK SENGKETA 5 202222 nn nnn nnn n nnn nnn nnn ne necesObjek Sengketa dari gugatan ini adalah :Proses Lelang perihal 2 bidang tanah pada satu hamparan dijual dalam 1 paket terdiri darisertifikat Hak Milik (SHM) nomor 337 tanggal 04 Mei 2005 atas nama Hj Epi Tahapari 2005 luas395 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya dan sertifikat Hak Milik Nomor ( SHM ) 399tanggal 06 Juni 2006atas nama Hj Epi Tahapari luas 761

Utami Pangestu selaku Penjualdengan Penggugat sebagai Pembeli; Bahwa berdasarkan akta jual beli nomor 58/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yangdikeluarkan oleh Notaris/PPAT Azalia Afiff, SH karena jual beli atas sebidang tanahluas 761 M2 yang diatasnya berdiri bangunan dengan sertifikat Hak milik nomor 399surat ukur nomor 20 / Cimone Jaya/2006 tanggal 8 April 2006 antara Dokter CarolineCandra Dewi selaku Penjual dengan Penggugat sebagaiPembeli:Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 antara Penggugat dengan Bank

Jabar Banten CabangCimone menandatangani Perjanjian Kredit (KPR) nomor E91120627000545 untukwaktu 10 tahun;Bahwa pada tanggal 26 September 2012 dihadapan Notaris Notaris/PPAT AzaliaAfiff,SH Penggugat menyerahkan harta miliknya berupa :e Sebidang tanah kosong luas 395 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor337 surat ukur nomor 16/Cimone Jaya/2005 tanggal 8 Aprile Sebidang tanah luas 761 M2 diatasnya berdiri bangunan, dengan SertifikatHak Milik Nomor 399 surat ukur nomor 20 / Cimone Jaya/2006 tanggal

EPI TAHAPARY (Penggugat), luas 761 m2 tanggal 6April 2015 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 337/CIMONE JAYA tanggal04 Mei 2005 atas nama Hj.

EPI TAHAPARY(Penggugat), luas 761 M2 tanggal 6 = April2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 337/CIMONE JAYAtanggal 04 Mei 2005 atas nama Hj.

terhadap terdakwa EKOPRAYITNO Alias SALEWANG yang sedang berada dirumah terdakwa di KelurahanSetono Pande Kecamatan Kota Kediri dan ditemukan barang bukti yang diakui milikterdakwa berupa (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat filetersimpan SMS tombokan Nomor togel yang ditujukan kepada saksi Juwito dengan NonorTombokan : 45 = 5 ribu, 09 = 5 ribu, 61 = 10 ribu, 161 = 5 ribu dan uang tunai sebesar Rp.20.000, ( dua puluh ribu rupiah ) dan juga Salewang Alias Pak Eko dengan Nomor 761

Pesantren KotaKediri ;Bahwa , setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut didapat barangbukti berupa (Satu) unit HP merk Nokia warna hitam kombinasi kuning beserta simcardnya yang berisi sms tombokan nomor togel dari kontak bernama WARUNG AlisPak LAN dengan nonor tombokan : 45 = 5 ribu, 09 = 5 ribu, 61 = 10 ribu, 161 =5 ribubeserta uang tunai Rp. 20.000, ( Dua puluh ribu rupiah ) dan dari nomor kontakSALEWANG Alias Pak EKO PRAYITNO dengan nomor 761, 45, 09 = 5 ribu, 61 =10 ribu, 16,65

JUWITO dengan nomor tombokan : 45 = 5 ribu, 09 = 5 ribu, 61= 10 ribu, 161 = 5 ribu dan uang tunai sebesar Rp. 20.000, (Dua puluh ribu rupiah)dan juga SALEWANG Alias Pak EKO dengan nomor 761, 45, 09 = 5 ribu, 61 = 10ribu, 16,65,36 = 5 ribu ;Bahwa , pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap sdr.

JUWITO dengan nomor tombokan : 45 = 5 ribu, 09 = 5 ribu, 61= 10 ribu, 161 = 5 ribu dan uang tunai sebesar Rp. 20.000, (Dua puluh ribu rupiah)dan juga SALEWANG Alias Pak EKO dengan nomor 761, 45, 09 = 5 ribu, 61 = 10ribu, 16,65,36 =5 ribu ;Bahwa , pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap sdr.

Nomor 2441 K/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 761/PID.

Nomor 2441 K/Pid.Sus/2020sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebutdan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 761/PID.SUS/2019/PTSBY tanggal 18 Juli 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 671/Pid.

Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AGUSSISWANTO bin SAPII tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /761

Sedangkan berdasarkan alas hak dari SertipikatHak Milik Nomor 348/Desa Gunung Kesan (obyek perkara) adalah berasal dari PetokC nomor 761 persil 83 klas DIII luas + 6350 nf a/n P. Marloekdin Sahir denganbatasbatas bidang tanah : Sebelah Utara : P.

SpgDe Bahwa setahu saksi Martenggi tidak memiliki tanah di Patok 761 ; Bahwa las tanah Patok 761 Persil 83 Klas III D yang saksi tempati + 2.000 m ; Bahwa letak tanah sengketa dari tanah yang saksi tempati + 1.500 meter ; Bahwa saksi bersedia menghadiri sidang ini karena ada kabar bahwa yangdijadikan bukti oleh Tergugat I adalah sertifikat tanah Patok nomor 761 Persil 83Kals III D, padahal tanah tersebut adalah milik kakek saksi yang bernamaMarloedin Sahir yang saat ini tanah tersebut masih dalam

Marloedin MadriPetok nomor 761 Persil nomor 93, diberi tanda T13 ;1 (satu) exemplar daftar namanama peserta Sertifikat Ajudikasi Tahun 2008, diberitanda T14 ;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama P. Torimah Persilnomor 93 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama P. Pona SanggingPersil nomor 93, diberi tanda T15 ;1 (satu) exemplar Sertifikat Hak Milik nomor 349 Tahun 2008 atas nama P.

Torimahyang berasal dari Petok nomor 761 Persil nomor 93 atas nama Marloedin Maddri,diberi tanda T16 ;Bukti suratsurat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sehinggadapat diterima sebagai alat bukti sah ;Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No. 4/PDT.G/2016/PN.

Torimah (Tergugat I) tanggal 30 Agustus 2008, diberi tanda TT12b;1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 30 Agustus 2008,diberi tanda TT12c ;1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa nomor 761 persil 83 klas DII atasnama P. Marloekdin Sahir, tanggal 30 Agustus 2008, diberi tanda TT12d ;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2008 atas nama P.

Membatalkan perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Pt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp985.000,00 ( sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

761/Pdt.G/2023/PA.Pt

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 761/Pdt.G/2022/PA.Bkt tanggal 12 Desember 2022 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

761/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Mpw dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

761/Pdt.G/2017/PA.Mpw

PENETAPANNo. 761/Pdt.P/2012/PN.Kbj.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabanjahe,yang memriksa berkas permohonan telah menetapkan sebagaimanatersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya ;Setelah membaca Surat Permohonan tertanggal 11 Oktober 2012 yang terdaftar dengan nomor :761/Pdt.P/2012/PN.Kbj dalam Permohonan ;MARITA RUT BR PURBA, tempat lahir di Kabanjahe, pada tanggal 07 Juni 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Desa

Karo,disebut sebagai Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah Membaca berkas dan suratsurat yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Pemohon ;Setelah membaca dan mempelajari buktibukti surat yang diajukan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi ;TENTANG DUDUK PERKARANYAn Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2012 yangterdafatar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Oktober 2012 dibawah RegisterNomor: 761/Pdt.P/2012/PN.Kbj., telah mengemukakan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Pwt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu );

761/Pdt.G/2023/PA.Pwt

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )

761/Pdt.G/2024/PA.JP

Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Tagihan Pertama Pembayaran PNBPPKH Terutang' danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak

Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Halaman 2 dari 8 halaman.

Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal: TagihanPertama Pembayaran PNBPPKH Terutang dan KelengkapanHalaman 4 dari 8 halaman.

Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat NomorS.761/PKTLREN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal:Tagihan Pertama Pembayaran PNBPPKH Terutang' danKelengkapan Baseline Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur,beserta lampirannya: (1) Perhitungan Besarnya Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 3 (Tahun2018) BAV.1/BPKH.XX2/2017, 26 September 2017, (2) PerhitunganBesarnya Penerimaan Negara Bukan