Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarungtangan dan aksesoris Snow Golf;Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak 11 Mei 1995 sampai dengandi PHK pada tanggal 05 Desember 2008 atau 13 tahun 6 bulan pada bagiandistribusi;Hal. 1 dari 14 hal. Put.

Muji Astutik keesokan harinya masuk kerja seperti biasanamun secara tibatiba tanpa kesalahan apapun di PHK oleh Tergugat sejak 05Desember 2008 secara sepihak;Bahwa Penggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri.Siti Asiyah dan Sdri.

Muji Astutik sejak di PHK oleh Tergugat langsungmelaporkan kerja kembali secara tertulis pada Tergugat untuk melaksanakankewajiban sesuai Pasal 155 ayat ( 2 ) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan namun secara tegas melalui suratnya Tergugat menolakPenggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. SitiAsiyah dan Sdri.

Muji Astutik, secara nyatanyata telah tidak diterima bekerja lagi oleh Tergugat maka dalam hal iniTergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat bersama tiga penguruslainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.

Muji Astutiksecara sepihak sejak 05 Desember 2008, oleh karena itu Tergugat diwajibkanmembayar hak PHK kepada Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (1) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran seluruh upah Penggugatsejak 05 Desember 2008 sebesar Rp. 735.700, perbulan dan upah Pasal 93 ayat(2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sehubungan dengan PHK Penggugat bersama tiga pengurus lainnyaantara lain: Sdr. Wahidin, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.

tersebut ternyata tanpa ada alasan, dan oleh karenanyaPenggugat tidak melakukan kesalahan dan tidak boleh di PHK.

menurut Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa: Uangpenggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) (terjadinya PHK) meliputi:a.

Bahwa dengan diakuinya PHK sudah terjadi sejak tanggal 02 Juni 2010oleh Majelis Hakim maka sudah mengakui bahwa uang PHK juga sudahditerima sedangkan perhitunganperhitungan yang disebutkan sebagaiadanya perselisinan hak dengan uang pesangon dan uang penggantiandan hakhak lainnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertamalebih lanjut dalam perkara ini adalah bertentangan dengan bukti T11 danbukti T13 karena bukti T11 dan T13 adalah kesepakatan para pihakyang tidak ada istilah sementara karena

UU No. 13 Tahun 2003 hanyamengenal istilah perjanjian dan penerimaan PHK tidak ada istilahperhitungan sementara;3.

Bahwa istilan PHK dan penerimaan uang dengan klausa bersyaratmenerima sementara adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun2003 karena UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilan menerimasementara atau bersyarat;B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum;1.

serta perzinahan akanberakibat Penggugat akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat;Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita Penggugat dalam suratgugatannya nomor 12 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untukdipekerjakan kembali merupakan sebuah permintaan yang mengadaadadan tidak masuk akal, karena:a.

//SDM tanggal 23 Februari 2016, karena Tergugat tidak masukkerja (mangkir);Bahwa Penggugat didalam posita gugatannya angka 13 dan 14 yangmeminta Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan Februari 2017sampai dengan bulan Oktober 2017 dan hakhak Penggugat yangseharusnya dibayarkan pada saat pemutusan hubungan kerja (PHK)merupakan pernyataan yang sangat keliru dan tidak dapat diterima olehTergugat dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat secara hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlakusehingga Penggugat tidak dapat menuntut pembayaran upah kerjasetelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHk);b.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah membayar hakhak Penggugatsetelah dilakukan pemutusan hubungan kerja;Pembayaran hakhak Penggugat setelah dilakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) telah dibayarkan oleh Tergugat melalui rekeningPenggugat sesuai dengan besaran hakhak yang ditentukan dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;d.

Uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK)Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 6/Padt.SusPHI/2017/PN.Japadalah wajib dibayarkan oleh pengusaha dalam hal ini Tergugat. Upah dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak Penggugatyang harus dilindungi, karena apa yang diberikan oleh Penggugat sebagaiprestasi harus diimbangi dengan upah dan segala pembayarannya yang timbuldari hubungan kerja.

Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional parapengurus PTP SB KIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namunternyata tidak ada penjelasan;6 Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr. Parman Zamhuri selakuWakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas megurus keuanganorganisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untukmerundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk mem PHK Sdr.

Maka PTP SB KIKEF denganterpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapuntuntutannya sebagai berikut :Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalih Efisiensi ;Hentikan PHK sepihak dengan alasan rasionalisasi ;Berikan Upah Layak untuk Buruh PT. Mulia Industrindo Tbk dan anakperusahaan ;Hapuskan Sistem kerja Kontrak dan Outsoursching di PT.

Tamzis) dan pada tanggal 04 Februari 2009 (Sdr.Purno Widodo) pihak Tergugat mengeluarkan kebijakan sewenangwenangberupa PHK sepihak terhadap Para Penggugat. Atas tindakan sepihak ini, makapengurus SBKIKEF PT. MI sebagai organisasi dimana Para Penggugatbergabung menjadi anggotanya melalui surat dengan nomor surat: No: 078/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/l/09 pada tanggal 03 Februari 2009 kembalimengadukan perlakuan dan tindakan pihak manajemen kepada DISNAKERKab.

Bekasi bagian pengawasan;13 Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada ParaPengugat merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum, karena mogokkerja yang dilakukan oleh Para Pengugat dilakukan sesuai peraturan hukumyang berlaku.

Hal ini berakibat Pemohon di PHK dan tidakmendapatkan Pesangon ;Hal 21 dari 23 hal Put No.808 K/PDT.SUS/2010Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MOH.

Bahwa PHK yang dilakukan oleh PT Rocky Mitra Group tidak sesuaidengan aturan UU no.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;6. Bahwa sebagaimana ketentuan Undangundang 13 Tahun 2003 pasal 59ayat (1) junto Kepmenaker 100 Tahun 2004 Perjanjian Kerja waktu tertentuhanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatatau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnyab.

Pekerjaan yang berhubungan denga produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;ts10.11.12.13.14.15.16.Bahwa sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (7)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ..., maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu ;Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut, sehinggaPHK

tersebut telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (8) Undangundang nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang

tersebut, sehingga Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihnan Hubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4)Undang undang Nomor 13 tahun 2003 berupa

Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat makaTergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon (4 bulan X Rp.2.000.000) X 2) = Rp. 16.000.000. Uang Penghargaan masa kerja (2 Bulan X Rp. 2.000.000 = 4.000.000. Uang Penggantian Hak> 15% dari uang Pesangon & penghargaan sebesar = 3.000.000.

, Judex Facti PHK harusmerujuk UU atau peraturan yang lebih tinggi, mengapa Judex Facti tetapmengabaikan UU yang seharusnya menjadi dasar hukum tertinggi sesuaidengan TAP MPR Ill tahun 2000 ?

Sanksi yang ke3 SK Skorsing disertai SK PHK dengan dalildikarenakan tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut diatas maka diterbitkan surat keputusan skorsing menuju PHKdan PHK pada tanggal 19 Januari 2010.

Skorsing menuju PHK Penggugat adalah sbb:1.

Sering melanggar tata tertibDan alasan dalam surat putusan PHK Penggugat adalah abb:1. Melanggar tata tertib (PKB Pasal 66 ayat 18)2. Berupaya membujuk/merayu teman sekerja (PKB Pasal 71 ayat 4.e)3. Menolak Mutasi (PKB Pasal 18)Yang mana kesemuanya itu adalah dalil dari Penggugat yangmerupakan rekayasa agar Penggugat dapat/mempunyai alasan untukmelakukan PHK terhadap para Tergugat.

Karena faktanya tidak ada dasarmaupun bukti yang membenarkan tidak masuk bekerja selama 1 (satu) hariadalah pelanggaran berat dan karenanya Penggugat dapat melakukanSkorsing menuju PHK dan PHK sepihak dengan melampirkan alasanalasanyang tidak masuk diakal, dibuatbuat, mengadaada dan tidak dapatdipertanggung jawabkan kebenarannya ;Dan juga Bertentangan dengan Butir (8) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia No.

pekerja pada tanggal 26 Januari2003 terhitung tanggal 26 Januari 2004 ;Bahwa alasan PHK pengusaha adalah alasan yang dicaricari danmenunjukkan keberpihakan kepada PUK SPSI PT.SPI guna menyingkirkanpekerja dari perusahaan, disamping itu surat PHK yang diberikan pengusahatertanggal 26 Januari 2003 adalah sebelum permasalahan terjadi ;Bahwa terhadap PHK tersebut pekerja menuntut agar kepadanyadiberikan pesangon sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Keterangan Pengusaha/Kuasa Pengusaha :

Put.No. 06 PK/Pdt.Sus/2007dimana kalimat ini disayangkan oleh pengusaha padahal pekerja telahmenjabat sebagai Cark Park Menejer ; Bahwa pihak pengusaha didesak melalui surat oleh pihak PUK SPSIPT.SPSI yang merasa dipermalukan oleh pekerja ; Bahwa perusahaan tidak melakukan PHK sepihak tapi telah sesuai denganKepmen 150 Tahun 2000.

Bahwa pihak pengusaha merasa terhina dengan perbuatan pekerj'asehingga pengusaha mem PHK pekerja mengacu kepada Pasai 18 hurufF Kepmen No. 150 tahun 2000 yaitu PHK dengan kesaiahan beratkarena meiakukan penghinaan, Pegawai Perantara kurang sependapat,Hal. 3 dari 11 hal.

Put.No. 06 PK/Pdt.Sus/2007Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) No. 204/2044/33614/IX/PHK/12006 tanggal 13Januari 2006 adalah sebagai berikut : Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi DKI Jakarta di Jakarta No. 479/P.196/14/IX/PHK/VIII2005 tanggal30 Agustus 2005, sehingga menjadi sebagai berikut :I.

JendGatot Subroto Kav. 7475 Jakarta 12870yang selanjutnya disebut TERMOHON.Adapun Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan No.204/2044/33614/IX/PHK/12006 yang diputuskan pada tanggal 13 Januari 2006yang ditolak dan diajukan Peninjauan Kembali dalam amar putusannya berbunyisebagai berikut:Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi DKI/Jakarta di Jakarta No. 479/P.196/14/IX/PHK/VIII2005 tanggal 30Agustus 2005, sehingga Menjadi sebagai berikut,:I

Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebutsehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan9.

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHKsepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di PHK pada bulan Mei tahun2014, namun saya lupa tanggalnya.5. Bahwa Saksi diterima bekerja di Perusahaan PT.

;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;Menimbang bahwa dalam masalah ini yang

, , maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan hakhak Penggugat sebagai akibat dari PHK tersebutsebagai berikut.

Bahwa tindakan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensimelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergi.gatd.k/Para Penggugatd.r adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 153,Pasal 155 dan Pasal 156 UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Bahwa tindakan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensitidak membayar upah lembur kepada Para Tergugat dalam Konpensi/ParaPenggugat dalam Rekonpensi adalah obertentangan denganPasal 78 ayat (2) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalamRekonpensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ParaTergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi adalahbertentangan dengan Pasal 151, Pasal 153, Pasal 155 dan Pasal 156 UUNo.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Pemberhentian oleh Termohon terhadap Pemohon terhitung berdasarkanSK Pengurus Yayasan Abdi Karya/Badan Penyelenggara USNI No.571/SK/BPYAK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 sejak tanggal 15Desember 2008, ternyata dikehendaki oleh Termohon dan bertentangandengan Pasal 39 ayat (6) PP No.60 Tahun 1999 karena pemberhentiantidak dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari SenatUniversitas dan Badan Penyelenggara Universitas, sehingga merupakantindakan PHK

No. 154/G/2016/PHI Sby2.10.11.12.Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan alasan yang tidak masukakal dan diskriminatif tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikansebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengansyaratsyarat dan prosedur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sebagaimana diatur dalam Pasal 150 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan Bahwa tindakan Tergugat

yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak terhadap Penggugat tanpa minta izin dari lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmerupakan perbuatan melawan hukum (PMH) ;Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yangdilakukan Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berupayamelakukan penyelesaian secara Bipartit, namun tidak menghasilkankesepakatan

Respon ;Bahwa waktu PHK terhadap Penggugat, semua dikumpulkan dan diberi tahu akan ada pengurangan 5 sae nanan nnn nnn cence cence nn cce anneBahwa status Penggugat sudah dialinkan ke PT. Respon ;Bahwa Saksi pernah memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Penggugat 5 2 nano non nn nnn nnn once monn nnn concn aeHal. 13 dari 25 hal. Put.

No. 154/G/2016/PHI SbyBahwa yang berwenang membuat surat keterangan adalah HRD Pusat di a a Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat PHK ;Bahwa Bahwa PT. Respon sebagai outsourching security Tergugat ;Bahwa saksi tidak tahu proses pengalihan security ke PT.

Respon tidak ada yang keberatan ; Bahwa sewaktu peralihnan tidak ada kata kata PHK dari PT. GTS (01000 a Bahwa Saksi sekarang pindah ke PT. Cikas. Karena kontraknya habis ; Bahwa Saksi tidak tahu bukti T1 dan T2 ; Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2012 melalui poll Menganti Gresik,kemudian dipindah ke Poll Waru ; 2+ 2222202 coc2 22 Bahwa Saksi pernah tanya ke PT. Respon mengenai nasibnya kedepan, dan dijawab PT.

atasanTergugat yang bernama Bogy Asso yang memberikan perintah tersebutjuga yang terlebin dahulu diproses PHK.

Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk melakukan PHK terhadapTergugat adalah Pasal 27 ayat (36) dan Pasal 31 ayat (7) PHI.PTKPIyang secara normatif merupakan bentuk pelanggaran biasa. Olehkarena itu terkait dengan prosedur PHK harus mengacu pada Pasal 161UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dengan demikian ketentuan Pasal 29 ayat (87) dan (17) PHI.

Namun mereka hanya diberikan sanksi teguran (warning) tetapitidak di PHK. Oleh karena itu gugatan perkara a quo untuk memberikansanksi PHK terhadap Tergugat sangat bertentangan dengan Pasal 6 UUNo. 13 Tahun 2003 yang berbunyi: Setiap pekerja/ourun berhakmemperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;Bahwa Tergugat sudah bekerja diperusahaan PT.

Tergugat selaku pekerja yang diinvestigasi tidak pernah mendapatkanhasil rekomendasi dari tim investigasi dengan sanksi PHK, sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 ayat (5) PHI.PTKPI, yang berbunyi:Pemeberitahuan rekomendasi tindakan disiplin atau sanksi PHK(lampiran XIV) dari hasil pemeriksaan investigasi disampaikan kepadapekerja oleh penyelia dengan didampingi IRO setelah mendapatkanpersetujuan dari kepala departemen SDM dan hubungan Industrial;c.

Oleh karena ituseharusnya upaya pembinaan dijalankan terlebih dahulu sebelumdilakukan PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat bersamasamadengan serikat pekerja/serikat buruh.

Bahwa semestinya sejak awal Tergugat Il menerimapermohonan dari Kantor Advokat/Pengacara Fidelis Masriat, SH & Rekan,perihal : mohon mediator dalam penyelesaian PHK dan perselisihan hak,seharusnya Tergugat Il sadar dan tahu bahwa di Kantor Tergugat Il tidakada tenaga spesialis Mediator Hubungan Industrial, maka seharusnyamembuat surat pelimpahan kasus PHI tersebut ke Dinas Tenaga KerjaProvinsi untuk dilakukan Mediasi, bukan sebaliknya Tergugat Ilmemaksakan diri untuk memediasi kasus Penggugat, padahal

Tunjangan hari raya berdasarkan Peraturan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh diPerusahaan Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan THR Keagamaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahunberjalan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja olehpengusaha, karena surat keputusan PHK baru diserahkan kepadaPenggugat tanggal 6 Desember tahun 2017, maka adalahHalaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 2/Pat.

Upah proses sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat(2) sampai gugatan didaftarkan bulan Maret 2018 yaitu 5 bulanupah X Rp5.275.804,00 = Rp26.379.020,00;Bahwa surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja secara tertulis yangditerbitkan Tergugat baru diserahkan kepada Penggugat tanggal 6Desember 2017, dan PHK tanpa ada penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, sehingga patut danberalasan hukum Penggugat masih berhak menerima upah proses yangtimbul sebagai konsekwensi

logis dari PHK yang dilakukan sebelumputusan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana Pasal 151 ayat (3)Jo Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan ditambah THR sebagaimana posita poin10.1 huruf e dan f diatas;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il, dengan bersekongkol membohongi Penggugat denganmengatakan pehitungan kompensasi atau pesangon didasarkan pada upahpokok, padahal tidak, maka dengan tidak

Tidak dibayarkannya tunjangan hari raya berdasarkan PeraturanMenteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi PekerjaBuruh di Perusahaan Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan THRHalaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 2/Pat.SusPHI/2018/PN.JapKeagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuktahun berjalan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja olehpengusaha, karena surat keputusan PHK baru diserahkan kepadaPenggugat tanggal 6 Desember

kerja yang dilakukan oleh Penggugat yang sanksinyaadalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkanterjadinya perselisinan hubungan kerja.Jawaban atas dalil posita gugatan poin 14,15, &16.Bahwa proses mediasi yang dilakukan sebagaimana daliPenggugat diajukan oleh Tergugat sehubungan denganpelanggaran kerja yang dilakukan oleh Penggugat yang sanksinyaadalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga telahmenyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial dalamhal Pemutusan Hubungan Kerja (

Hubungan Kerja (PHK).Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Penggugat telahmelakukan pelanggaran kerja dengan sanksi PemutusanHubungan Kerja (PHK) sehingga untuk kepentingan prosespemeriksaan lanjutan maka Penggugat di dibebastugaskansementara pada tanggal 2 Januari 2015.Bahwa atas pelanggaran kerja yang dilakukan olehPenggugat yang sanksinya adalah Pemutusan HubunganKerja (PHK), maka oleh Penggugat telah dilakukanpemeriksaan lanjutan sebagaimana laporan hasilpenyelidikan tanggal 23 Maret

2015, dan berdasarkan hasillaporan Penyelidikan tersebut Penggugat telah dinyatakantelah terbukti melakukan pelanggaran kerja berdasarkanketentuan Pasal 16.42 PHI 20132015 dengan sanksiPemutusan Hubungan Kerja (PHK).Bahwa karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugatdengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), makatelah menyebabkan terjadinya perselisihan HubunganIndustrial dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) makasebagaimana ketentuan Pedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia dan

(PHK) berdasarkan ketentuan Pasal 15.10PHI 20132015 dan/atau Penggugat dianggap telahmengundurkan diri atas kemauan sendiri berdasarkanketentuan Pasal 162 ayat (4) UU 13/2003 sehubunganPenggugat tidak memenuhi panggilan kerja dan tidakmemenuhi kewajibannya sebagai Pekerja.Bahwa dengan Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan HubunganKerja (PHK) dan Penggugat juga terbukti sudah tidak lagiberkeinginan membina hubungan kerja dengan Tergugat,Halaman 33 dari 59 Putusan

,dipotong pajak Bahwa dengan Penggugat telah terbukti melakukanpelanggaran kerja dengan sanksi Pemutusan HubunganKerja (PHK) dan terbukti bahwa Penggugat sudah tidak lagiberkeinginan membina hubungan kerja dengan Tergugatmaka adalah sah dan berdasar hukum untuk Penggugat diputuskan hubungan kerjanya.10.