Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat selaku Pengusaha denganTergugat selaku Pekerja putus karena PHK terhitung sejak tanggal 1 Maret2011;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebesar Rp47.620.547,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratusempat puluh tujuh Rupiah) ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai bulan Maret2011;5.

Multi Harapan Utama,seharusnya semua yang ikut serta mogok kerja di PHK karena semua yangmogok kerja adalah karyawan PT. Multi Harapan Utama termasuk saksiHal. 5 dari 9 hal. Put.No. 419 K/PDT.SUS/2011saksi. Dan mengapa hanya Ramayani Darwis (Pemohon Kasasi/Penggugat)saja yang dikenakan PHK ;8.

Bahwa pertimbangan JudexFacti tersebut kurang beralasan sebab mogok yang dilakukan Pemohon Kasasiadalah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan secaratertib, damai, dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja tetapikesepakatan dengan Pengusaha, dan sebagai akibat gagalnya perundingan ;Bahwa PHK yang dilakukan karena alasan melakukan mogok kerjabertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) huruf g UndangUndang No.13 Tahun 2003, juga tidak bertentangan dengan ketentuan

Pasal 28 UndangUndang No. 21 Tahun 2003 ;Selain itu, PHK dilakukan tanpa adanya penetapan telah melanggar Pasal151 ayat (8) jo.

Iren Ratna selakuKomisaris PT Igas Utama, tanggal 1 Mei 2009 ;Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian dari Tergugat terhadap upayaperundingan secara bipartide, maka para Penggugat mengajukan PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan Surat tertanggal 28 Agustus 2009,perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan PHK ;Bahwa Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Pramadi Abdulgani berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar satukali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;e Bahwa pengusaha hanya bersedia untuk memberikan uangkompensasi PHK kepada pekerja Sdri. Chairul Aini selaku direksisejumlah 7 bulan upah tertunda, dengan alasan pekerja tersebutadalah bukan pekerja biasa;e Bahwa pengusaha tidak bersedia sama sekali untuk memberikan uangkompensasi PHK kepada pekerja Sdri.

Ir, Pramadi Abdulgani, dkk 3 orang bersedia untukmenerima uang kompensasi PHK sebagaimana dimaksud dalam point 1 tersebutdi atas ;Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjurantersebut di atas selambatIambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima Surat Anjuran ini, dengan catatan :b Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran ini, maka parapihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Pasal 13 ayat (2)huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang pada intinyamenyatakan bahwa PHK

dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan : ...Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusna diterima... ;20 Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugatberkewajiban membayar pesangon kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnyasebesar Rp 1.029.720.000,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratusdua puluh ribu rupiah) akibat PHK

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan PHI ini karena adanyapermasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Tergugat;4. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja Penggugat dengan Tergugatberlaku dan diatur berdasarkan ketentuanketentuan dalam perjanjian kerjayang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari2001 dengan berstatus sebagai karyawan tetap karena Tergugat telahmempekerjakan Penggugat sejak 24 Februari 2001 secara terus menerus;5.

FI tapi tidak mau menandatangani tanda terima suratdan tidak mau menerima fisik surat;Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanoa adaperundingan bipartit dan penetapan pengadilan, bahwa pemahaman yangkeliru dari Tergugat dengan melakukan PHK sepihak tanpa adanya putusanPHI;Bahwa Tergugat melakukan PHK dengan dalil telah mangkir 5 (lima) harisebagaimana diatur dalam Pasal 168 UndangUndang 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

FI denganmembatalkan PHK sepihak bagi Penggugat dan Penggugat diberikan hakhaknya sebesar Rp877.404.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh jutaempat ratus empat ribu rupiah) dengan perincian seperti ada dalam anjurandengan rincian sebagai berikut:1. Bahwa pekerja Sdr. Jeffry Eduard O Sampul dipekerjakan kembali di PT.Freeport Indonesia;2. Bahwa pekerja Sdr.

Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tidak sedang mempunyaitindakan disiplin dan proses PHK tanggal 25 September 2008, yang diberitanda bukti P3;4. Fotokopi sesuai dengan aslinya cover amplop, yang diberi tanda bukti P4;Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji karyawan non staf PT FreeportIndonesia tanggal 29 September 2010, yang diberitanda bukti P5;Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2017/PN.

Bahwa dalam anjuran nomor 565/16/Anj/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan Penggugat tanpa melalui prosesbipartit sehingga sanksi yang diberikan dalam = anjuran adalahmempekerjakan kembali dan memberikan hakhak Penggugat. Kemudian,Tergugat secara licik telah mengirimkan hakhak Penggugat melaluirekening tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukumtetap untuk melaksanakan ekseskusi atas PHK sepihak tersebut;3.

Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Starlight Prime Thermoplast (dalam pailiti) putus sejak dikeluarkan surat PHK karena perusahaan pailit ;3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku kurator PT Starlight Prime Thermoplast .

Ini dibuktikan dengan keterangan saksi Charles Nababan danSumidri di dalam persidangan menyatakan bahwa Pengugat/PemohonKasasi di PHK karena mendirikan/menjalankan serikat pekerja danakibatnya terjadi PHK terhadap seluruh pengurus dan anggota serikatpekerja tersebut yang termasuk di dalamnya Penggugat/Pemohon Kasasijuga telah dilaporkannya pidana kebebasan berserikat ini oleh SerikatPekerja Mandiri (SPM) / Pemohon Kasasi kepada pihak KepolisianRepublik Indonesia Sektor Kota Medan dengan NomorLP/154

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi terhadapPenggugat/Pemohon Kasasi adalah kejahatan Kebebasan Berserikatkarena sebelum di PHK Pemohon Kasasi di Demosi (dipindahkan sertaditurunkan jabatannya) dengan alasan penyegaran pada saat ituHal. 10 dari 18 hal. Put.

No. 130 K/Pdt.Sus/201 118.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ini sudah mengetahui bahwaTergugat/Temohon Kasasi' telah melakukan PHK terhadapPenggugat/Pemohon Kasasi dikarenakan berkaitan dengan aktivitasserikat pekerja sehingga PHK tersebut bertentangan dengan hukum yangberlaku dan jelas sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, namundalam pertimbangannya hanya mengacu kepada Pasal 82 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 Jo Pasal 159 dan 171

Pasal 171UndangUndang No. 13 tahun 2003 hanya untuk Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan alasan ketentuan pasal 160 dan pasal 162 UndangUndang No.138 Tahun 2008, sedangkan dalam gugatan perkara a quo mendalilkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan pasal 168 UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 dan terhadap alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diluar alasan ketentuan pasal 160 dan pasal 162 UndangUndang No. 13 Tahun2003 batas waktu kadaluarsa gugatan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksudketentuan pasal

Bahwa oleh karena Para Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) maka berhak atas uang kompensasi akibat Pemutusan HubunganKerja (PHK) sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan pasal156 ayat (3), (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dengan perinciansebagai berikut :1. Penggugat I/Purwanto.(masa kerja 13 tahun 3 bulan, upah Rp. 973.000, per bulan).

; Bahwa saksi tahu status Penggugat sebagai karyawan kontrak ; Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK oleh Perusahaan pada bulan Desember2014; Bahwa saksi tahu Penggugat tidak bekerja lagi karena sudah diberhentikan ; Bahwa saksi tidak tahu, kenapa Penggugat di PHK ; Bahwa saksi tahu gaji Penggugat sebesar Rp.1.325.000, ; Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat diberikan haknya setelah di PHK ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah menandatangani surat Jeda ?

SAKSIPERSON KARIM : Bahwa saksi tahu ada masalah PHK terhadap Penggugat sdr.

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

yang diberi tanda P1 s/d P2 dan 2 (dua) orang saksi,sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alatbukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T8 dan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK terhadap Penggugat, hal tersebuttidaklah dipertentangkan oleh kedua belah pihak, yaitu terhadap Penggugat telahdilakukan PHK oleh Tergugat dengan berakhir Hubungan Kerja yang ditanda tanganioleh H.

Gorontalo Unit PT.Tolangohula tertanggal 24 Nopember 2014 ( bukti P1);Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yang16telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhirmasa kontrak 30 Nopember 2014 ;Menimbang bahwa dalam pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diatur bahwa ayat(1) Perjanjian kerja untuk

Bahwa mengingat Tergugat telah nyatanyata terbukti melakukanpelanggaran atas tata tertib kerja dan pelanggaran atas keamanan danketertiban dengan sanksi PHK, maka untuk itu antara Penggugat danTergugat telah terjadi disharmoni dalam hubungan kerja, sehinggahubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, maka adalah sah danberdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Tergugat;26.

Sandvik SMC Periode 20152017 dengan sanksi pemutusanhubungan kerja (PHk);Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap (PHK) Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yangdilakukan oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 pada Perjanjianbersama bersama dan PB pada tertanggal 9 Juni 2016;Mengijinkan Penggugat untuk membayar uang penggantian hak Tergugatsebesar Rp38.069.428,00 (tiga puluh delapan juta enam puluh sembilan ribuempat ratus dua puluh delapan rupiah) sebelum

Error In PersonBahwa Penggugat dalam gugatan perselisihan hubungan industrial dalamhal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sdr. Cornelius SinyoKristanto karyawan PT. Sandvik SMC beralamat di JI.

kalao ada dokumen yang sah tidak mungkin dipermasalahkan;Bahwa pengambilan barang merupakan pelanggaran kerja sanksinyaadalah PHK;Bahwa saksi mengetahui pengambilan barang melalui surat jalan keluar;Bahwa barang yang diambil milik PT.

Freeportmembawa barang tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang yangsanksinya adalah PHK;Bahwa saksi sebagai investigator sejak tahun 2006;Bahwa kasus yang masuk dalam proses investigasi adalah ancamannyasanksi PHK;Halaman 27 dari 49 halaman Putusan No: 5/Pdt.SusPHI/201 7/PN.JapBahwa untuk kasus Tergugat sudah sesuai dengan tahapantahapannya;Bahwa pengorderan barang yang Tergugat lakukan bukan untukkepentingan perusahannya tetapi untuk kepentingan pribadi;Bahwa prosedur pengorderan yang benar adalah

BEKASI GRAHA PERMAI, beralamat di Jalan Cut Mutiah BlokHQ No. 9 Rawa Lumbu BekasiTermohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon/TerbandingMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan kembali dahulu Pemohon/Pembanding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Panitia PenyelesaianPerburuhan Pusat (P4P) No. 279/2010/2516/X/PHK/12006, tanggal 13Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 279/2010/2516/X/PHK/12006 Tanggal 13 Januari2006 adalah sebagai berikut: Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.355/BPPKD tanggal 26 Juli2005 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

, yaitu Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat No. 279/2010/2516/X/PHK/12006 diberitahukan kepada Pembandingdahulu Pemohon pada tanggal 12 Juli 2006 kemudian terhadapnya olehHal 5 dari 5 hal.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSATTIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BAHWA PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA (PHK) YANG DILAKUKAN OLEH PT. BEKASIGRAHA PERMAI BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG NO.13 TAHUN 2003.Hal 6 dari 6 hal. Put.

Bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) disebutkan PemutusanHubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal151 ayat (3) BATAL DEMI HUKUM;Bahwa dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTermohon Peninjauan Kembali tehadap Para Pemohon PeninjauanKembali yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dalam hal ini pasal 151 ayat (8) Undangundang No. 13 Tahun2003 maka sudah seharusnya PHK tersebut dinyatakan tidak sah dansudah dibatalkan ;PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;Bahwa sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (7)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .... maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu ;8.10.11.12.13.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut, sehinggaPHK tersebut

telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang

tersebut, sehingga Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;14.15.16.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4)Undang undang Nomor 13 tahun

Rocky Mitra Group, sekitarbulan Maret tahun 2013; Bahwa setahu saksi tugas Penggugat waktu itu bekerja sebagai tenagamarketing; Bahwa setahu saksi Status Penggugat sebagai karyawan kontrak;10Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)oleh perusahaan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) olehperusahaan pada bulan Mei 2015;Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tidak lagi bekerja di PT.Rocky Mitra Group karena telah diberhentikan;Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak lagi bekerja

Rocky MitraGroup Finance kepada Penggugat;19Bahwa saksi tidak mengetahui Apa isi dari surat PHK (PemutusanHubungan Kerja) tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah kepada Penggugat diberikanatau menerima haknya setelah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);Bahwa setahu saksi saksi sendiri pernah menandatangani kontrak kerjadari perusahaan tersebut;Bahwa setahu saksi sebelum menandatangani kontrak kerja tersebut,saksi sempat diperlihatkan dan membaca terlebih dahulu mengenai isikontrak tersebut menandatanganinya

No. 325 K/Pdt.Sus/201 1Surabaya mengeluarkan Anjuran No. 74/ PHK / VI / 2008, tertanggal 30 Juni2008;Bahwa terhadap Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya tersebut, Penggugat dan Penggugat Il tidak menjawab, sehinggaPenggugat dan Penggugat Il dianggap menolak Anjuran dan untuk selanjutnyaPenggugat dan Penggugat Il mengajukan gugatan ini ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat danPenggugat Il mengajukan

Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehinggaPHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagkerjaan9.

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selama PutusanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan15.Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan Maret 2016 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 5.400.000 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang yang dilaksanakan oleh Tergugat.16.Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat makaTergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon

;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

, , maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hakhak Penggugat sebagai akibat dari PHK tersebut sebagai berikut.