195 PK/TUN/2022

195/Pid.C/2020/PN Cbi

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP) Nomor 195/Pid.C/2020/PN ChiCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriCibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : ANDRIANSYAH;Tempat lahir : Bogor;Umur/Tgl. Lahir : 08 Juni 1999;Jenis Kelamin > Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kp. Babakan Cikeas RT. 02 RW. 07 DesaSentul Kec. Babakan madang Kab.

195/Pid.C/2016/PN Tlg

Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung engailan Negeri dalam daftarcatatan ptkarTelp. (0355) 321017 Nomor: 195/Pid.C/2016/PN Tlg Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan NegeriTulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap: Khoirul AnamTempat lahir : KediriUmutr/Tanggal lahir : 30 tahun/ 5 Maret 1986.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Desa Pelas , Kecamatan

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam SuratPerlawanan pihak Ketiga terhadap Sita Eksekutorial (derden Verzet),tertanggal 8 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2015, dengan Register PerkaraNo. 228/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa perlu PELAWAN tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 195

Bahwa atas halhal tersebut Pelawan /PT.Sapta Lestari Perdana mengajukan Perlawanan dalam perkara aquo;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR telah menentukan sebagai berikut :"Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihakketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas bendabendayang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepadadan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumHal 15 Putusan

No. 607/PDT/2017/PT.DKI.dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, makaPengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraaquo adalah Bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi yangberwenang memeriksa dan mengadili Perlawanan tersebut adalahPengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam manatindakan tindakan pelaksanaan tersebut dilaksanakan, yaitu PengadilanNegeri Tangerang;Bahwa ketentuan tersebut

berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan NegeriTangerang;Bahwa sedangkan putusan Mahkamah Agung No.: 336 K/Pdt/2007yang didalilkan oleh Pelawan adalah bersifat kasuistis mengenaiperlawanan terhadap sita jaminan bukan perlawanan terhadappelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka putusan Mahkamah AgungNo.: 336K/Pdt/2007 yang didalilkan Pelawan tersebut ad,o.lah tidaktepat, keliru, tidak berdasar, dan menyesatkanBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195

Pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyek eksekusi. Halini ditegaskan pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, Buku Il, Edisi Revisi, terbitan Proyek PembinaanTeknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997, halaman 145 angka 44.1Dengan demikian, mengacu pada ketentuan hukum Jo.

Pasal 195 ayat 6 HIRdan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yang dibenarkan menuruthukum untuk mengajukan bantahan terhadap Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bandung No. 31 / Pdt / Eks / 2006 / PUT / PN.

mengesampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itu kembalibaik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnyaterus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.Dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung olehPengadilan Tinggi Bandung maka Judex Facti telah salah dalam mengadiliakibat tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan benarterhadap posisi Pembantah dalam perkara ini yang tidak memenuhipersyaratan pasal 195

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.31/Pdt/Eks/2006/PUT/ PN.Bdg.e Sementara itu, menurut ketentuan undangundang Jo. pasal 195 ayat 6HIR bahwa bantahan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan olehpemilik atau pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari obyekeksekusi.

Oleh karena itu,dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminanterhadap barang milik Para Pelawan;Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pinak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR syuncto Pasal 206

Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR junctoPasal 207 HIR juncto Pasal 208 HIR, berdasarkan Buku II MahkamahAgung pada Halaman 145 disebutkan bahwa Perlawanan Pihak Ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yuncto Pasal 206 ayat (6) RBg":7.

Yahya Harahap, SH diberi hak kepada Pihak Ketigauntuk mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg yangberarti apabila pihak terseksekusi mengajukan gugatan perlawanan, makagugatan perlawanan diperiksa terlebin dahulu, dan eksekusi dibiarkansementara dalam keadaaan status quo, dan bila tanggal eksekusi belumdapat dijalankan, dan eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan

Yahya Harahap, SH Ruang Lingkup Permasalahan EksekusiBidang Perdata Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2005, Halaman 333, 436);14.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 207 HIR/Pasal 22 Rbg jo Pasal 195ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rodg serta pendapat ahli tersebut diatas,maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN ini telah sesuaidengan Ketentuan Hukum Acara Perdata;15.Bahwa Ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195

Pasal 208 HIR dan berdasarkan Buku IlMahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: PerlawananPihak Ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan keentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.

PELAWAN telah dirugikan, sedangkan sita eksekusiyang dilakukan tidak boleh merugikan pihak ketiga sesuai dengan Pasal1340 KUH Perdata;26.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 799K/SIP/1971, wajar bila PELAWAN dalam hal ini menuntut tanggung jawabdan/atau ganti rugi dari TERLAWAN II atas tanah milik PELAWAN danperbuatan TERLAWAN Il ini merupakan perbuatan yang tidak dapatdibenarkan dan melawan hukum karena telah merampas dan mengabaikanhakhak PELAWAN;27.Bahwa berdasarkan Pasal 195

Bahwa di atas tanah a quo, terdapat sebuah bangunan rumah tinggalpermanen No.39 D, E, seluas kurang lebin 195 m?

Menyatakan Objek Sengketa seluas 195 m? (seratus sembilan puluh limameter persegi) adalah milik Penggugat yang dibeli secara sah dariTergugat dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum/Gang Mess ;Sebelah Selatan berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak HadiAhmad ;Sebelah Barat berbatasan dengan gang kecil / rumah bapak Atjong ;Halaman 7 Putusan No. 449/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Lutfi dan BapakAbdurahman ;7.

atas nama Siti Nabiha El Baba, Anisah AhmadSjahab, Munirah Ahmad Sjahab, Nafisah Ahmad Sjahab, Huda AhmadSjahab, Muhamad Anis Ahmad Sjahab, Umar Farouk Ahmad Sjahab,Alwi Kamal Ahmad Sjahab, Dan Yusuf Ahmad Sjahab ;b. objek jual beli dari semula 2 (dua) buah bangunan rumah tinggal yangterpisah, saat perjanjian jual beli bangunan rumah tinggal ditandatanganimenjadi satu buah bangunan rumah tinggal seluas kurang lebih 195 m?

lokasi sebagai berikut : areal Terdakwa, areal IdrusEfendi Alias Idrus Bin Sanin, areal Yandri Setiawan Alias Yandri BinAhmad Hidayat dan areal Yayan Bin Hudi, yang mana pengambilan titikkoordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin GPS map 60CSxdengan akurasi + 10 Meter.Bahwa Saksi memplotkan/overlay titik koordinat lokasi tersebutkedalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH BogorHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbikhususnya pada RPH Gunung karang SK Menhut Nomor 195

di Wilayah ProvinsiJawa Barat seluas + 816.603 Ha, proses memplotkan/overlay titikkoordinat ke dalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum PerhutaniKPH Bogor khususnya pada RPH Gunung karang ada 2 (dua) carayaitu secara manual dan menggunakan program komputer, sisteminformasi geografis terdapat kesesuaian lokasi 28 (dua puluh delapan)titik koordinat yang berada pada 4 (empat) areal termasuk pada petawilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnyaRPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195

Maria Susanti selakupenerima pembayaran.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195/KPTSII/2003 Tentang SKPenunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;Bahwa kegiatan penambangan batu kapur/linstone

terorganisasi yang dilakukan didalam Kawasan hutanuntuk perkebunan dan/atau penambangan tanpa ijin Menteri (vide Pasal 1angka 5 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan);Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195

berada pada sebagian dan atauseluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatanpertambangan seharusnya Terdakwa selain memiliki ijin Usaha Pertambangan(IUP), juga wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteriyang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan), sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penambanganbatu kapur tanpa IUP di petak 4A blok Gunung Karang yang ditetapkan sebagaikawasan hutan produksi (Sebagaimana SK Menhut Nomor 195

Putusan No.254/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.perkara perdata ini berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7)Herrzien Inlandsch Reglement (HIR).

Adapun Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR berbunyi sebagai berikut :Pasal 195 ayat (6) HIR :Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa barang yang disita miliknya, dihadapan serta diadili seperti segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilannegeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.Pasal 195 ayat (7) HIR:Dari perselisihan yang timbul dan keputusan tentang perselisihan ituketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat

Mandar Maju, halaman 175menyatakan sebagai berikut :Ketentuan pasal 195 (6) dan (7) H.I.R. tersebut di atas mengatur :1). Perlawanan terhadap sita eksekutorial ;2). Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;((((4).3). Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik). Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangmelaksanakan eksekusi;(5).

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yangtelah melangsungkan pernikahan berdasarkan Syariat Islam pada tanggal25 Juni 2012 M/O05 Syaban 1433 H, dan dicatat pada Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Pulomerak Kota CilegonBanten, berdasarkankutipan Akta Nikah Nomor: 195/37/V1/2012;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/37/V/2012 tanggal 25 Juni2012, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, telah diperlihatkandi persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);2.

dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;Halaman 12 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.ClgMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai denganP.5 serta dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 195

keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan171 HIR;Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksisaksipenggugat tersebut di atas, maka dipersidangan Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikahpada tanggal 25 Juni 2012 dan tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulomerak Kota Cilegon sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 195

Perlindungan Anak dan denganmemperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,ny,neyMenimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan denganketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab alBajuri Jilid IIHalaman 21 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Clghalaman 195

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah padahari Sabtu tanggal 26 April 2014 M/ 26 Jumadil Akhir 1435 H, dantercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan BukuKutipan Akta Nikah Nomor:195/26/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus2014.2.

SidrapBahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulisyang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan membantah dalilpemohon tentang penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karenapenyebab awal pertengkaran adalah masalah ekonomi dan anak.Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti sebagai berikut:a.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 yang dibuatdan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti,tertanggal 22 Agustus 2014.

SidrapKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan rumahtangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagikemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkanmenjatuhkan talak satu raj) kepada termohon.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Nopember 2012,yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan10.Sungai loban Kabupaten Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan, sesuai Kutipan AktaNikah Nomor : 195/16/XI/2012 tertanggal 08 Nopember 2012 ;Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiistri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan (Ba'daDukhul), namun belum dikaruniai keturunan;Bahwa rumah tangga Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SungaiLoban Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Nomor : 195/16/XI/2012,tertanggal 08 Nopember 2012, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberiparaf dan tanggal serta diberi tanda P.1;b.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Agustus1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Pati,Hal. 1 dari 9 Hal.Putusan No 803/Pdt.G/2019/PA.Ptsesual dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/20/VIII/1993 tanggal 18Agustus 1993;Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalahperawan ;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah menetaptinggaldirumah milik bersama di desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pati;Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup

Pemohon, yang isinya ternyata tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama WAJI, tempat kediaman diRT.02 RW.01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pati, fotokopi tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telahdi stempel Kantor Pos, sebagai bukti P.1.;2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXKabupaten Pati Nomor 195

Pengadilan Agama Garut, tanggal 26 April 2016 Nomor :1062/Pdt.G/2016/PA.Grt, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadapTermohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :1.Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikahsecara sah pada hari Ahad tanggal 10 Mei 1998 M atau bertepatan dengan tanggal13 Muharram 1419 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan cilawu Kabupaten Garut dan telah dicatat dalam kutipan aktanikah nomor:195

tetap mempertahankan rumah tangganyanamun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang,bahwa karena Termohon tidak hadir setelah dipanggil secararesmi dan patut,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan,serta Termohon tidak dapatdidengar tanggapan/jawaban di muka sidang:Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195

Bahwa Termohon adalah istri sah Permohon, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2004 di ALAMAT Berdasarkan DuplikatKutipan Akta Nikah nomor : 195/31/III/2004, tertanggal 15 Maret 2004dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terakhirtinggal bersama di alamat ALAMAT;Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0128/Pat.G/2019/PA.Dpk3.

Pemohon menyatakantetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai denganPemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan ;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohontidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pemah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) ALAMAT, Nomor 195

195/Pdt.G/2015/PA.Sidrap

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2015/PA.SidrapBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ceraitalak yang diajukan oleh :XXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penambangmas, bertempat tinggal di Jalan Usman Isya, Lingkungan I, RT. 002 RW. 001,Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten SidenrengRappang

terakhir SMP, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal di Dusun III Labekang RT.002 RW. 002, Desa Botto,Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksisaksiPemohon.DUDUK PERKARABahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 16 Maret 2015, Nomor 195

suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARA= Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor2454/Pdt.G/2014/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadapTermohon dengan alasan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 April 2009,yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger KabupatenJember dengan Akta Nikah Nomor 195

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/44/IV/2009 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember tanggal 08April 2009 (P.2);o= Bahwa atas buktibukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidakkeberatan;o= Bahwa Pemohon telah mengajukan saksisaksi dipersidangan yaitu :1.

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, PropinsiJawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/57/III/2010 tertanggal 22Maret 2010). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Perawan.2.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/57/III/2010 tertanggal 22Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGrogol Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan,ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);c. Surat keterangan dari Desa Pondok Kecamatan Grogol KabupatenSukoharjo Nomor 474.2/ 23/ V/ 2016 tanggal 26 Mei 2016 (bukti P.3);Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukansaksisaksi sebagai berikut:1.

Hal ini sesuai Pasal 156 huruf (b) danhuruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan ibarat dalam kitab AlBajuri juz halaman 195 dan kitab lanatut Thalibin juz V halaman 99, sertaAlQuran surat AtThalaq ayat 7 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkatbanding sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut berbunyi sebagai berikut:e Kitab Bajuri juz Il halaman 195 :aiilar, 871 go U5 gic als aire; Jey! Grd I592139 Him. 5 dari 10 him. Put.