Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 M, Pemohon telah melangsungkanikrar wakaf dengan Sinwan S dihadapan pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, sebagaimana pada registerNomor: W.2/01/14/ Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 M;2.

Bahwa nama yang tertera pada Akta Ikrar Wakaf Pemohon seharusnyasesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0001947.AH.01.04.Tahun 2019 Pemohon tersebut, yakni yangbenar adalah nama Yayasan Pemohon (Yayasan), untuk itu Pemohonmohon agar Pengadilan Agama Kendal menjatuhkan penetapanperubahan biodata pada Akta Ikrar Wakaf Pemohon tersebut sesuaidengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0001947.AH.01.04.Tahun 2019;4.

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan namaYayasan pada Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal untuk dijadikan alashukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untukmengurus Sertifakat tanah wakaf;5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalampenyelesaian perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Kendal c.g.

Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/01/14/Tahun 2011,tanggal 11 Februari 2011, yang bermeterai cukup oleh Ketua Majelisdiberi tanda (Bukti P.4);5. Fotokopi nomor NPWP 02.154.591.8503.000,tanggal1November 2011 atas nama yayasan Al Ikhlas RadusariRowosari yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.5)6.

;Bahwa saksi tahu, Pemohon datang ke persidangan untukmengajukan perubahan Ikrar Wakaf;Bahwa sakis mengetahui Yayasan xxx yang akan mengajukanperubahan Akta Ikta Ikrar Wakaf;Bahwa Yang diwakafkan adalah sebidang tanah dengan ukuran 8meter x 8 meter dan tanah tersebut sudah dibangun untukkepentingan sarana pendidikan keagamaan khususnya pendidikanAgama Islam sampai sekarang;Bahwa Yayasan xxx berdiri tahun 2003;Bahwa Ya, wakif, nadir adalah Pemohon sejak tahun 2003dengannama Yayasan xxx sampai tahun

Tanah Wakaf Pemakaman Keluarga Jesan untukpemakaman Alm.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo.

Adanya Wakif (yang memberikan harta benda wakaf), apabila harta bendawakaf adalah Tanah waris maka harus mempunyai Surat Persetujuan danKuasa seluruh ahli waris;2. Adanya Nadzir (yang menerima harta benda wakaf) ;Hal 20 dari 56 Putusan Nomor 455/Padt.G/2015/PN. Tng3. Harta benda wakaf harus jelas kepemilikannya ;4.

Adanya ikrar wakaf yang kemudian dibuatkan Akta ikrar wakaf oleh PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu yang berwenang adalah KepalaKantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat obyek wakaf tersebutdan Nadzir mendaftarkan Tanah wakaf ke Kantor Badan PerTanahanNasional setempat untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf ;5.

Adanya kejelasan peruntukan harta benda wakaf tersebut dalam rangkamencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf (untuk kepentingan peribadatanatau pemakaman), yang tertulis jelas pada Akta ikrar wakaf..

Berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yangberwenang memberhentikan dan mengganti Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia,bukan pihak Wakif, sebab secara yuridis, sejak wakaf diikrarkan oleh Wakif, makasejak saat itu masingmasing Wakif telah melepaskan haknya atas objek yangdiwakafkan tersebut;2. Gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum.

Sebab yangberwenang menggantikan Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI);b. Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tanpa alas hak yang sahmenurut hukum dan telah memposisikan diri seolaholah turut mewakilikepentingan hukum para Wakif dan ahli warisnya dan Wakif yang lainberkaitan dengan objek wakaf, sedangkan ahli waris yang sah tidak pernahsama sekali memberikan persetujuaan kepada para Penggugat untukmengajukan gugatan;Hal. 4 dari& hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MSAceh4.

Gugatan error in persona/salah alamat.Bahwa terhitung sejak ikrar wakaf diucapkan dan telah dilaksanakan sesuaidengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskan haknyaatas harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yangpengelolaannya diberikan kepada Nazir.

Berdasarkan hal itu maka Nazirbertanggung jawab penuh kepada Badan Wakaf Indonesia, sehinggaseharusnya gugatan ditujukan kepada BWI bukan kepada Tergugat in person.Oleh sebab itu gugatan tersebut salah alamat.Menimbang, bahwa oleh karena itu.

Nyak Teh) dalam positagugatannya mendalilkan sebagai cucu dari Wakif Hajjah Aisyah Binti Alibasyahdan Hajjah Ummiyah binti Alibasyah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah di ikrarkan tidakdapat dibatalkan. Ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa sejak seseorangmengucapkan ikrar wakaf terhadap suatu objek wakaf maka sejak saat ituhilanglah segala haknya terhadap objek yang telah diwakafkannya.

PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) KecamatanLeungbata beralamat di Kantor KUA Leungbata Jalan Angsa Lr SayedHusaini Gampong Leungbata Kecamatan Leungbata Kota Banda Aceh.Selanjurnya disebut TURUT TERGUGAT ;. BADAN WAKAF INDONESIA Perwakilan Provinsi Aceh, beralamatJalan AMD Nomor : Gampong Lamdom Kecamatan Leungbata KotaBanda Aceh atau Gedung MPU Aceh Jl. Soekrno Hatta Lt. IllLampeuneurut, Darul Imarah Banda Aceh. Selanjurnya disebut TURUTTERGUGAT II;.

Gugatan ini tidaklah dimaksudkan untukmenggugat eksistensi lembaga wakaf, dan Para Penggugat tahu persis,harta wakaf adalah harta agama harta ummat yang diperuntukan bagikepentingan ibadah, bagi kemaslahatan ummat dan juga siar Islam jadiadalah kewajiban kita bersama untuk menjaga, memelihara danmemanfaatkannya dan Para Penggugat juga tahu azab pedih dari Allahbagi penyalahguna harta wakaf.Adalah kebanggaan Para Penggugat apabila Nenek/Nek Tu ParaPenggugat mewasiatkan hartanya untuk wakaf, untuk

Mesjid Luengbatadan Meunasah Gampong Batoh.Tapi, Empat puluh tahun Para Penggugat dan Wali Para Penggugatberupaya mencari kejelasan tentang harta wakaf Nenek/Nek Tu ParaPenggugat Almarhum I yang meninggal pada tahun 1976, bukanmasalah wakafnya, tetapi masalah proses pewakafan, karena sesuaiundangundang wakaf, wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai syariatIslam.Empat puluh tahun bukanlah waktu yang pendek untuk sebuah pencariankebenaran, kebenaran tentang bagaimana cara Nenek/Nek Tu ParaPenggugat melalui

Perwakafan dalam 223 tentang Tata cara Perwakafan yangmengatur bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang inginmewakafkan tanah miliknya mengucapkan ikrar wakaf dihadapanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan selanjutnya PPAIWmengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkanperwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dankelestarian (benda wakaf).23.Bahwa berdasarkan uraian pada angka 22 tersebut diatas, jelaskalau memang benar Surat Wasiat tanggal 09 Agustus 1976 dibuatdengan

Halaman. 19 dari 28 Halaman.mendaftarkan tanah wakaf yang diwasiatkan oleh Almarhum aEE, Clan juga adanya niat baik dan keaktifan dari TurutTergugat dan Turut Tergugat III untuk mendata atau menginvetarisirtanah wakaf yang berada dibawah wilayah hukumnya, sehingga tidakterjadi adanya tanah wakaf yang hilang, dikuasai pihak lain secaramelawan hukum seperti dua bidang yang diwakafkan olehAlmarhunah i iii a.25.Bahwa dengan berlakuknya UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf Pasal 69 ayat (1) dan

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf.> krar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkanbenda miliknya. lkrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir dihadapan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) dengan disaksikanoleh 2 orang saksi, ikrar tersebut tidak pernah dinyatakan oleh Pengugatbaik secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrarwakaf oleh PPAIW.> Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar

/PA.Dpkperuntukan Wakaf a quo sesuai dengan kehendak para wakif yakni untuksarana dan kegiatan pendidikan.Adapun Pasal 3 UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara Tegasmenyebutkan Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.Bahwa ikrar wakaf yang telah diucapkan para Wakif i.c.

Menurut saksi yang wajib mengurus sertifikat wakafnya adalah Nadhir,sementara menurut Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf secarategas disebutkan bahwa PPAIW yang wajib mendaftarkan pengurusansertifikat wakafnya. Menurut saksi wakaf hanya sah apabila ada AlWnya, sementara saksi tidakfaham ketentuan Pasal 19 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf perihalsyarat untuk dapat dilaksanakannya ikrar wakaf adalah penyerahan seketikaobjek wakaf.

Pasal 19 mana sejalan dan diproteksi oleh Pasal 3 UU No. 41Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi wakaf yang telah diikrarkan tidakdapat dibatalkan.

Analisis Yuridis :Tentang Wakaf Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untukmemisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya...

setelah Terdakwa diamankan dan tidak lama kemudiandatang anggota dari kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa;Bahwa setelah diamankan kemudian Terdakwa digeledah oleh anggotakepolisian dan disaksikan oleh masyarakat termasuk saksi disaku celananyatersebut ditemukan uang dan satu buah obeng yang digunakan untukmencongkel kotak wakaf / amal tersebut;Bahwa pada saat Terdakwa mencongkel kotak wakaf tersebut saksi tidakmelihatnya namun saksi Murjani yang melihat langsung pada saat Terdakwamencongkel

kotak wakaf / amal mesjid tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi selaku kaum mesjid, hilangnya uang wakaf atauamal tersebut sangat sering hanya belum pernah tertangkap dan baru kali inibisa ditangkap oleh masyarakat;Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari wakaf / amal masjid sebesar Rp58.000, dengan rincian uang pecahan Rp 10.000, sebanyak 1 lembar, uangpecahan Rp 5.000, sebanyak 7 lembar, uang pecahan 2.000, sebanyak 5lembar dan uang pecahan 1.000, sebanyak 3 lembar;Bahwa dalam mengambil uang kotak wakaf

;Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat mencongkel kotak wakaf atau amaltersebut dengan menggunakan alat yang mirip dengan sebilah obeng dandengan penerangan cahaya pada saat itu sangat terang jadi terlihat jelassipelaku pada saat mencongkel kotak wakaf atau amal dan mengambil uangyang ada dikotak amal tersebut;Bahwa pada saat mengambil uang yang berada dikotak wakaf atau amalhanya sendirian;Bahwa kemudian setelah Terdakwa diamankan dan tidak lama kemudiandatang anggota dari kepolisian datang untuk

Kalsel;Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil uang wakaf atauamal tersebut dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut;Bahwa selain mengambil uang wakaf di mesjid nurul taqwa Desa mangkupumRt.01 kec. Muara Uya Terdakwa juga ada mengambil uang di kotak amal ditempat lain di mosholla Muara Uya, yaitu di mosholla Simpang Empat MuaraUya, dan di mosholla Pasar Jaro Kec. Jaro;Bahwa mengambil uang kotak amal di mesjid nurul tagqwa Desa mangkupumRt.01 kec.

Kalsel;Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil uang wakaf atauamal tersebut dari pemilik atau pengurus mesjid tersebut;11Bahwa selain mengambil uang wakaf di mesjid nurul tagwa Desa mangkupumRt.01 kec. Muara Uya Terdakwa juga ada mengambil uang di kotak amal ditempat lain di mosholla Muara Uya, yaitu di mosholla Simpang Empat MuaraUya, dan di mosholla Pasar Jaro Kec. Jaro;Bahwa mengambil uang kotak amal di mesjid nurul tagqwa Desa mangkupumRt.01 kec.

RUSMINorang tua Tergugat Ill, apapun alasan dari Penggugat haruslah tidak perludipertimbangkan dan Perjanjian yang dibuat antara PimpinanMuhammmadiyah dengan Penggugat pada Zaman dahulu adalah Perjanjianyang tidak Halal dan tidak berpedoman pada Hukum Wakaf yang dianutdidalam Kompilasi Hukum Islam, sementara Para Pihak adalah menganutAgama Islam, maka perjanjian yang dibuat antara Pimpinan Muhammadiyahdengan Penggugat adalah Cacat Hukum, karena Tanah Objek Perkaraadalah Tanah Wakaf dari H.

Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Dahulu ParaTergugat dalam Memori Bandingnya menyatakan tanah objek perkaraadalah wakaf dari H Rusmin (Orang tua Tergugat Ill) kepadaMuhammadiyah, hal tersebut perlu Terbanding/Dahulu Penggugattegaskan didalam perjanjian tanggal 18 Juni 1975 (Bukti P1), tidakdisebutkan bahwa asal tanah objek perkara merupakan tanah wakaf dariH Rusmin, dan dalil tersebut tidak bisa dibuktikan oleh ParaPembanding/Dahulu Para Tergugat di depan Persidangan PengadilanNegeri

Pada Pasal 9 :(1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskandatang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untukmelaksanakan Ikrar Wakaf.(2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.(3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.(4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf,dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2(dua) orang saksi.(5) Dalam melaksanakan ikrar seperti

Wakaf ; f.Zakat ; g.

Pasalpasal tersebut mengatur :Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf ; fungsi wakaf ; subjek hukum yang dapatmewakafkan harta bendanya ; syarat benda wakaf ; prosedur mewakafkan ;syaratsyarat nadzir ; kewajiban dan hak hak nadzir ; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.

C.5384/IMBPB81 atas dasar kuasa membangundari Achmad Al Wahdi pengurus Yayasan Wakaf Al Wahdi dengan demikianuntuk dapatnya Penggugat mengajukan gugatan pembongkaran rumahsengketa, maka Penggugat wajib menggugat Yayasan Wakaf Al Wabhdi,berkedudukan di Mekkah Arab Saudi selaku pemberi kuasa yangHal. 4 dari 12 hal. Put.

No. 1127 K/Pdt/2005Bahwa bukti TI,ll3a sampai TI,lI3r tentang kwitansi pembayaran sewa daritahun 1971 sampai tahun 1992 kepada Yayasan Wakaf Al Wahdi.Dari bukti TI,Il3a sampai TI,II3r tersebut diakui oleh Yayasan Wakaf AlWahdi bahwa rumah sengketa miliknya Yayasan Wakaf Al Wahdi, danbukan miliknya sdr.

No. 1127 K/Pdt/2005membayar sewa tanah tempat bangunan tersebut berdiri kepada pemiliknyaYayasan Wakaf Al Wahdi.

, yakni bahwa wakafdilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu: a) Wakif; b)Nazhir; c) Harta Benda Wakaf; d) Ikrar Wakaf; e) Peruntukanharta benda wakaf; f) Jangka waktu wakaf.

Dari sekian unsurwakaf tersebut yang paling penting adalah adanya Ikrar Wakaf,dimana menurut ketentuan Pasal butir (3) jo.

Pasal 17 ayat (1)secara tegas ditentukan, bahwa Ikrar Wakaf dilaksanakan olehWakif kepada Nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf(PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; Bahwa dengan mengacu kepada syaratsyarat dan/atau unsurunsur perwakafan tanah milik sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, maka sangat nampak denganjelas, bahwa tindakan atau perbuatan hukum PenyerahanSebagai Wakaf Tanah Objek Sengketa dalam

Wakaf,, f.Zakat, g. Infaq, h. Sedekah, i.

Bahwa terkait gugatantentang Wakaf maupun Sertifikat adalah merupakankewenangan dari Badan Peradilan lain ;B.

Wakaf II Pinang Baris Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal.7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Supir

Wakaf Il Pinang Baris Kel. Lalang Kec. MedanSunggal.7. Agama : Islam8. Pekerjaan : SupirTerdakwa Chairul Anwar Lubis als Irul ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret20172. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2017sampai dengan tanggal 26 April 20173. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei20174.

ABIDIN SAID, M.Si
Terbanding/Tergugat : YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat II : HJ. SULEHA
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. SALBIAH
Turut Terbanding/Penggugat IV : SARMIN BIN BARIKO

KassiKassi Kec.Rappocini Kota MakassarHal. 1 dari Hal. 17 Putusan No.379/PDT/2018/PT MKSberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari2017, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Februari2017 No: 115/PDT/2017/KB ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semulaPara Penggugat ;MELAWANYayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia , Bertempattinggal di Jl. Urip Sumoharjo Km. 3. Makassar ;Dalam hal ini Tergugat, memberikan kuasa kepadaH.

Menyatakan Tergugat/Terbanding Yayasan Wakaf UMI telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan membanguni tanah milik ParaPenggugat/Pembanding tanpa hak.MENGADILI SENDIRI3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.32/Pdt.G/2017/Pn.Mks tanggal 30 Oktober 2017 ;4. Menyatakan sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru sitaPengadilanNegeri Makassar terhadap tanah dan bangunan seluas 1.165 m?

yangterletak di kKompleks kampus II UMI di Jalan Urip Sumoharjo Km.05Makassar dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : tanah kosong ;Sebelah Barat : Jalanan/Tembok Kampus UMI ;Sebelah Selatan : berbatasan dengan area parkir Kampus UMI ;Sebelah Timur : Bangunan Fakultas Ekonomi dan Kantin UMIHal. 10 dari Hal.17 Putusan No.379/PDT/2018/PT MKSAdalah sah dan berharga .Menghukum Tergugat/Terbanding Yayasan Wakaf UMI untuk membayarganti rugi kepada Para Penggugat , Il, Ill dan IV/ Pembanding

Pembanding/Penggugat I : BASRI AHMAD Diwakili Oleh : BASRI AHMAD
Pembanding/Penggugat II : SOFJAN SORI Diwakili Oleh : BASRI AHMAD
Pembanding/Penggugat III : JEMARI Diwakili Oleh : BASRI AHMAD
Pembanding/Penggugat IV : SAIBUN SIREGAR Diwakili Oleh : BASRI AHMAD
Pembanding/Penggugat V : ZAINAL M Diwakili Oleh : BASRI AHMAD
Terbanding/Tergugat : KETUA BADAN WAKAF INDONESI Cq KETUA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : YUSUF SUTRISNO<

Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak maumengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebutadalah perbuatan yang melawan hukum;3. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf besertasertifikat tanah wakaf tersebut kepada para Penggugat;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 527 K/Ag/20194.

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasitelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanmelawan hukum, untuk itu membatalkan demi hukum legal formal yangtelah dibuat dalam pendirian Yayasan Pendidikan Islam Amanahtersebut karena formalitas untuk mendapat Akta Wakaf dibuat dengancaracara yang melawan hukum/onrechmatigedaad;4.

para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontramemori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/PengadilanTinggi Agama Padang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagaiberikut:Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke23:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam gugatannya bukan mempermasalahkantentang status wakaf

menurut hukum Islam, sengketa tentang pengelolaanharta wakaf yang menyimpang atau pengalihan harta wakaf, dan bukan pulamempermasalahkan sengketa kewenangan nadzirnadzir mana yang berhakmengelola harta wakaf, akan tetapi sengketa kepemilikan tanah wakaf yangdiklaim telah dikuasai oleh Yayasan Islam Amanah kepada Persatuan WargaKewedanaan Suliki (PWKS) Payakumbuh karena yayasan telah melakukanperbuatan melawan hukum;Bahwa dalam gugatan wakaf harus jelas siapa wakif, nadzir danbenda wakafnya, sementara

Bahwabenar terhadap status tanah wakaf tersebut tidak ada dibuatsura/dokumennya karena orang tua dulu berprinsip bahwa wakaf tidakboleh diumumkan karena dilakukan dengan penuh keikhlasan namunstatus tanah wakaf ini sudah diketahui oleh Imum Mesjid Ateuk, MukimAteuk, Camat Kuta Baro juga Polsek Kuta Baro dan memang benar orangtua Penggugat tidak pernah mewakafkan tanah tersebut kepadameunasah Gampong Lambro Bileu karena itu bukan tanahnya;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknyatidak

yang dikirim oleh KepalaKUA Kecamatan Kuta Baro kepada LBH Banda Aceh tanggal 11 April2013 diketahui bahwa untuk menindaklanjuti surat dari LBH Banda Acehtertanggal 25 Maret 2013 pihak KUA Kecamatan Kuta Baro telahmelakukan penelusuran data pada Buku Daftar Akta lkrar Wakaf (W4) danBuku Daftar Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf (W4a) dan tidak menemukantentang pendaftaran tanah wakaf tersebut.

Marzuki adalah tanah wakafGampong Lambro Bileu;Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN JthMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.TT8 yaitu berupasurat dari Kepala KUA Kecamatan Kuta Baro tertanggal 9 Juni 2015perihal pendaftaran tanah wakaf diketahui bahwa adanya permohonanpendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAceh Besar, berikut lampirannya yaitu berupa Akta Ikrar Wakaf (vide buktiT.TT9) dan Surat Pengesahan Nazir tertanggal 3 Juni 2015 (vide

Rasyidin, ikrar wakaf manadiucapkan dihadapan PPAIW Kecamatan Kuta Baro Kabupaten AcehBesar tanggal 21 April 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.TT10 yaitu berupa SuratPengesahan Nazir tertanggal 3 Juni 2015 diketahui bahwa Kepala KUA /PPAIW Kecamatan Kuta Baro telah mengesahkan Ketua, Sekretaris,Bendahara dan Anggota Nazir atas tanah wakaf yang terletak di GampongLambro Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;Menimbang, bahwa bukti T.TT11 yaitu berupa Surat KeteranganPenguat Wakaf tanggal

Rasyidindan saksi Kaoy Syamaun yang menerangkan bahwa tanah objek sengketaadalah tanah wakaf yang diwakafkan untuk keperluan meunasahGampong Lambro Bileu;Bahwa saksi lbrahim menerangkan saksi mengetahui tanah wakaftersebut berasal dari wakaf Haji In, sedangkan saksi Tgk.

Nomor : 41 Tahun 2004 tentangWAKAF, menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapatdibatalkan.

Dan karena itu sangat beralasan bagi pengadilan Negeri Tobelountuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Keberatan Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas untuk menggugat :Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang WAKAF,menyebutkan : wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Makadengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, sebabselaku pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (Nazir) telah memenuhiketentuan Pasal 8 ayat (1) jo.

pada Tahun 1996, yang diberi tanda bukti P8A;Foto copy Daftar Bantuan Sertifikat Tanah Wakaf untuk Kabupaten Maluku UtaraTahun 1993/1994 dan Daftar NamaNama Tanah Wakaf yang belum diterbitkanSertifikatnya Tahun 1993/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Urusan AgamaIslam pada Tahun 1996, yang diberi tanda bukti P8B;12 Foto copy Daftar Bantuan Sertifikat Tanah Wakaf untuk Kabupaten Maluku UtaraTahun 1994/1995 dan Daftar NamaNama Tanah Wakaf yang belum diterbitkanSertifikatnya Tahun 1994/1995 yang

Muhammadiyah;Bahwa Hafifa Madu yang mewakafkan disebut wakif sedangkan yang menerima wakafyakni Ishak Jamaluddin disebut najir;Bahwa Ishak Jamaluddin sebagai najir atau penerima wakaf karena statusnya sebagaiPengurus sekolah Muhammadiyah yang menurut pengakuannya sebagai KepalaSekolah;Bahwa penerima wakaf adalah sekolah Muhammadiyah yang diwakili oleh IshakJamaluddin sehingga disebut najir;Bahwa kemudian ikrar wakaf dicatat dan dibuatkan surat namun menunggu beberapawaktu sebelum diterbitkan;Bahwa

yang menandatangani akta ikrar wakaf saat itu adalah Hafifa Madu, IshakJamaluddin serta saksisaksi;Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan sampai waktu untuk menerbitkan aktaikrar wakaf tersebut;Bahwa sebelum akta wakaf diterbitkan sudah ada bangunan diatas objek sengketa;1 Saksi SAFRUDIN UMAR,Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait sengketa kepemilikan tanah;Bahwa saksi mengenal Thalib Teki anak dari Bolo Teki dan Hafifa Madu;Bahwa diatas tanah yang menjadi objek sengketa sudah ada sekolah

wakaf yaitu UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004.

Banjarsari, Surakarta menerbitkan Surat NomorKK.11.31.1/Hk.03.4/02/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang PengesahanNazhir, lkrar Wakaf tanggal 03 Maret 2014, Akta Ikrar Wakaf NomorKK.11.31.1/Hk.03.4/02/2014 tanggal 03 Maret 2014 dan Keputusan BadanPelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa TengahNomor 06/BWIJATENG/NZ/2014 tanggal 8 September 2014 tentangPenggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta;Bahwa tindakan Penggugat dalam menerima wakaf karena kapasitasnyasebagai

Rumah Sakit Islam Surakarta dan....dijalankan dengan Syariat Islam, sedangkan RSIS nyatanyatadibangun dengan harta wakaf (HGB Nomor 2 dan Nomor 13) dan hasildari pengembangan harta wakaf.

Disamping itu ikrar wakaf dan sahnyawakaf telah terpenuhi didalam Akta 35 Tahun 1970, Akta Nomor 32Tahun 1983, Akta Nomor 10 Tahun 2006 dan yang terakhir adalah AktaYayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor 8 Tahun 2014, halmana kesemua akta tersebut maksud dan tujuan atau kegiatanusahanya mendirikan/nembangun RSIS (sebagai ikrar wakaf) dandijalankan sesuai dengan ajaran Islam (syarat sahnya wakaf),sedangkan Akta 02 Tahun 2011 nyatanyata sudah menghilangkanunsur unsur wakaf dan YARSIS dengan

Putusan Serta Merta dalam perkara a quo jelasjelasmengesampingkan fakta RSIS adalah harta benda wakaf, dan RSIS sebagaiharta wakaf bukanlah obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh pihakPara Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para PenggugatRekonvensi yang menyatakan bahwa RSIS bukanlah harta wakaf dan tidakmengakui selurun asset RSIS adalah harta wakaf.

Bahwa apada akhirakhir ini tepatnya sekitar Januari 2013, Tergugat I s/dTergugat 8 dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan Al ITTIHADULISLAMIY AH hendak merubah tujuan wakaf dari Almarhum Ali Bagis fersabutdiatas, dengan hendak membangun Toko / Ruko / Kios diatas tanah danbangunan Obyek sengketa, untuk dijual kepada pibak lain tanpa mendapatkanPersetujuan dari Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum Ali Bagis maupunpersetujuan dari Tergugat IX sebagai Pengawas Wakaf..

Bahwa Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis atas tanah dan bangunan ObyekSengketa sampai dengan saat ini belum di daftarkan pada Kementerian Agama dan bangunan obyek sengketa masih ada tanggung jawab dari Abli WattsAli Bagis yaitu Penggugat untuk menjaga dan melestarikan Tanah dan bangs ryodgtLoObyek Sengketa sebagai Harta Benda Wakaf. alle10.

Bahwa saksi mengetahui adanya yayasan Pendidikan AlIttihadul Islamiyahsebagai wakaf yang diwakafkan oleh ALI BAGIS, namun ada persetujuandengan AJUN BAGIS untuk mensertifikatkan tanah tersebut hanya atasnama saja.

Bahwa saksi mengetahui Obyek sengketa wakaf tersebut di Jalan Saleh Sungkar, Mataram. Bahwa saksi tahu adanya Ikrar wakaf itu sejak kepengurusan ABDULLAHHIZAM oleh ALI BAGIS kepada KUA Ampenen, yaitu H. MUHAMMADMUNIR, namun ALI BAGIS bertindak hanya atas nama saja karena AJUN BAGIS termasuk orang yang sibuk serta antara ALI BAGIS dengan AJUNBAGIS masih kerabat dekat.

ALI BAGIS untuk dikelola sebagaimana Ikrar Wakaf dari Alm.ALI BAGIS.5. Bahwa Para Penggugat memohon agar Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapanH.

IV Jalan BhaktiKelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, KabupatenBengkalis dengan luas 100 x 80 meter;Bahwa pada saat Penggugat berwakaf tersebut dimanahanya dibuat selembar surat di atas Segel yaituberupa surat penyerahan wakaf tanah, namun di dalamsurat penerima wakaf dan saksi hanya ditanda tanganioleh satu orang saja;Bahwa semenjak Penggugat mewakafkan tanah tersebut,tanah wakaf itu terbiar begitu lama dan barubelakangan ini dikelola, namun tidak lagi sesuai apayang semestinya menurut ikrar wakaf

;Bahwa karena tanah wakaf tersebut tidak jugadikelola sebagaimana mestinya, maka tahun 1997Penggugat mewakafkan kembali kepada pihak lain, akantetapi timbul keributan dan akhirnya Penggugat sertamerta mencabut dan membatalkan surat surat yangberhubungan tanah wakaf tersebut;Bahwa sampai sekarang ini tanah wakaf tersebut belumdilaksanakan sebagaimana ketentuan pewakaf, baikmengenai status tanahnya maupun pengelola (Nazdir)dimana tidak terdaftar sebagaimana yang diharuskanoleh undang undang perwakafan

Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No.36/135/1984, tertanggal 11 April antara Penggugat dan Penggugat II dengan Tergugat batal demi hukum;3.

No. 03 PK/AG/2008adalah tanah wakaf Penggugat dan Penggugat II untukkepentingan umat Islam (Kaum Muslimin) sekitar tanahtersebut;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II atau siapa sajayang menguasai tanah wakaf tersebut di atas untukmenyerahkannya dalam keadaan kosong dari apa sajayang ada di atasnya kepada Penggugat untukdiserahkan kembali kepada Umat Islam (Kaum Muslimin)yang berada sekitar tanah wakaf tersebut sesuaiperaturan perwakafan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat I!

Nurwahidah (Penggugat II) danjalan;adalah tanah wakaf Penggugat dan Penggugat II untukkepentingan umat Islam (Kaum Muslimin) sekitar tanahtersebut;4.

Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan olen BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.

Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut

Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (pbenerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November

Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Saksi Muji Riandar ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat T1,2,31 tentang Sertifikat Tanah Wakaf No.13, yangditerbitkan pada tanggal 13 Mei 2003, bukti surat T1,2,32 tentang SertifikatTanah Wakaf No.7, yang diatasnya dibangun Pondok Pesantren Al.Mubarrok, bukti Surat T1,2,33 tentang Sertifikat Tanah Wakaf No.30, buktisurat 171,2,34 tentang Salinan Pertama, Akta Jual Beli No.419/20/02/JUBEL/IV/2016, antara Tergugat II dan H Umar alias KatimanHalaman

saksi Muji Riandar yang pada pokoknya menerangkan bahwasepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah tanah wakaf dan saksipernah melihat sertifikat wakaf tersebut dan tanah wakaf tersebut saat inidikelola oleh Yayasan Al Mubarok.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2019/PN BywMenimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkandalam positanya sebagai

Keterangan saksi BoyadiHadi Suprayitno dimana objek sengketa merupakan warisan dari orang tuaPenggugat dan saat ini diatas objek sengketa berdiri bangunanyayasan,masjid Al Mubarok dan SMK Al Mubarok .Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwaobjek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah wakaf dan telahtertuang dalam sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan berdasarkan Akta ikrarwakaf, dimana dikaitkan dengan bukti surat T1,2,31 tentang Sertifikat TanahWakaf No.13 Desa

adalah tanah wakaf dantelah mendapatkan dana bantuan dari Arab Saudi, kemudian dibangunMasjid dan sekarang telah dibangun sekolahan dan sekarang sudah terbitsertifikat wakaf diatas objek sengketa dan tanah wakaf tersebut saat inidikelola oleh Yayasan Al Mubarok.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanoleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugatterhadap objek sengketa diperoleh fakta bahwa letak objek sengketa objeksengketa adalah di Dusun Panjen, Desa

dalam perkara ini adalah adanya persoalan wakaf ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 41 tahun2004 tentang Wakaf, definisi Wakif adalah pihak yang mewakafkan bendamiliknya sedangkan Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakafdari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 62 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi Apabilapenyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil