meskipun ketidak hadiran tergugat dalampersidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalildalilgugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitasmateril perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, penggugattetap dibebani wajib pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untukmenghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agrrement to divorce)yang tidak dibenarkan peraturan perundangundangan yang berlaku karenabertentangan dengan ketertiban umum (public

meskipun gugatan Penggugat telah berdasar danberalasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaktidaknyatidak membantah dalildalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (lexspesialis), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan gunamengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untukmenghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturanperundangundangan karena melanggar ketertiban umum (public

Indonesia (Persero)yang memiliki kode tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasalpasal perjanjian yaitu mengangkut batubara dari Tanjung Enim kePabrik Pemohon Banding di Baturaja dan mengangkutklinker/Terak/Material lainnya dari Pabrik Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrik Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali di Kertapati yang merupakanjasa perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3dan tidak termasuk sebagai Jasa perkeretaapian umum (public

Kedua Belah pihak tidakterulang kembali, yang pelaksanaannya diawasi olehMasyarakat;Bahwa Pihak Kedua menjamin terlaksananya pertanggungjawaban penjabat publicterhadap masyarakat, dan menggunakan kewenangannya sesuai dengankewajibannya untuk kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisansocial dengan setara, sehingga kepentingan masyarakat secara umum dapatterlindungi;Pihak Pertama akan melaksanakan kewajibannya untuk turut serta dalammewujudkan terlaksananya pertanggungjawaban penjabat public

ERWIN PURWADARMA tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dantanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah,Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELmenambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atauDokumen Elektronik milik orang lain atau milik public, mengakibatkanteroukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbersifat rahasia

menjadi dapat diakses oleh public dengan keutuhan datayang tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 32 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;4.

Tower, Lt.7 Grand Rubina Bussines Park, Kawasan RasunaEpicentrum di JI.HR Rasuna Said Blok Kav.C22, Karet, Kuningan, JakartaSelatan atau setidaktidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dantanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milikorang lain atau milik public

unsurunsur sebagaimana pertimbangan di bawah ini,setelah membaca dengan seksama Surat Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum,Majelis perlu terlebin dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair danDakwaan Lebih Subsidair;Menimbang, bahwa ternyata dalam uraian Dakwaan Primair paragraf 1(pertama) mulai baris ke 7 (tujuh ) disebutkan,... perouatan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasielektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapatdiakses oleh public

Apa yang diuraikan di awal tidak selaras dengankesimpulan Penuntut Umum di akhir dakwaan, padahal diketahui ,... dengansengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik milik orang lain atau milik public, bukanlah bunyi pasal 32 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008Tentang Informasi Dan Transaksi

SUPPORTINDO UTAMA tertanggal 7 Agustus 2013 yang dibuat oleh ANDY AHMAD RIVAI; 7 (Tujuh) lembar rekening Koran bank mandiri syariah a/n SYAHIDAH dengan no rekening IDR 7048615338 tabungan BSM periode tanggal 1 Febuari 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 (asli); 1 (satu) berkas laporan kompilasi atas laporan keuangan PT ANDALAN PILAR SUPPORTINDO UTAMA untuk periode 1 Mei 2012 s/d 31 Juli 2013 tertanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh sdr NALEM SEMBIRING Ak, CPA dari kantor akuntan public

ANDALAN PILARSUPPORTINDO UTAMA tertanggal 7 Agustus 2013 yang dibuat olehANDY AHMAD RIVAI;= 7 (Tujuh) lembar rekening Koran bank mandiri syariah a/n SYAHIDAHdengan no rekening IDR 7048615338 tabungan BSM periode tanggal 1Febuari 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 (asli);= 1 (satu) berkas laporan kompilasi atas laporan keuangan PT ANDALANPILAR SUPPORTINDO UTAMA untuk periode 1 Mei 2012 s/d 31 Juli2013 tertanggal 14 September 2013 yang ditandatangani oleh sdrNALEM SEMBIRING Ak, CPA dari kantor akuntan public

tetapijuga untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni membeli rumah,membeli mobil, membayar ruko dan mendirikan perusahaan yangbergerak dalam bidang yang sama dengan PT APSU dan penggunaanuang milik PT APSU tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpaseijin dari saksi lbram selakuKO MIBEI IB j~~~ =< nm nner nn inceBahwa berdasarkan Laporan Kompilasi atas laporan Keuangan PTAPSU untuk periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Juli 2013tertanggal 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani olehakuntan public

untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni membeli rumah,membeli mobil, membayar ruko dan mendirikan perusahaan yangbergerak dalam bidang yang sama dengan PT APSU dan penggunaanuang milik PT APSU tersebut tanpa sepengetahuan maupun tanpaseijin dari saksi lbram selakuKOMISAI IS j2ana senses nnn nese neers neste nnnnBahwa berdasarkan Laporan Kompilasi atas laporan Keuangan PTAPSU untuk periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Juli 2013tertanggal 14 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani olehakuntan public

Ak., CPA, dan saksi selakusupervisor yang bertugas mengawasi pekerjaan dari auditor di lapangan.Pada saat kuliah tahun 1989 sampai dengan 1991 saksi ikut bekerjasebagai staf akuntan public Wiyoko Suwandi dan sejak lulus kuliah tahun1991 sampai dengan tahun 1998 saksi ikut bekerja di perusahaan PT.sarikaya selaku Manager Akunting tetapi di tahun 1991/1992 itu jugasaksi mengajar di Fakultas Ekonomi Unlam Banjarmasin, pada tahun1998 sampai dengan tahun 2003 saksi membuka usaha sendiri dibidangKonsultan

jenis tertentu (kerosene/minyaktanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu, sedangkan BBM NonSubsidiadalah BBM yang dijual dengan harga pasar atau harga industri; Bahwa secara spesifikasi (mutu) tidak ada perbedaan antara BBM (bahan bakarminyak) yang bersubsidi denga nonsubsidi namun hanya dapat dibedakan darimanaBBM tersebut diperoleh, BBM yang bersubsidi dapat diperoleh melalui penyalur(SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, AMT) yang memiliki kontrak dengan badanusaha niaga yang mendapatkan PSO (public

jenisjenis BBM (bahan bakar minyak) tersebutadalah berupa AVGAS, AVTUR, PREMIUM (BENSIN/MT88), MINYAK DIESEL(SOLAR/HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR, dan MERIENE FUEL OIL(MFO);Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidiPemerintah adalah bahan bakar yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu,konsumen tertentu dan harga tertentu dan dapat diperoleh melalui penyalur (SPBU,SPBB, SPDN, APMS, AMT) yang memiliki kontrak denganbadan usaha niaga yang mendapatkan PSO (public

Rosyidiuntuk mengubah data di computer sehingga Terdakwa Muhammad Rosyididapat mengeluarkan barangbarang tersebut setelah itu Terdakwa danTerdakwa Muhammad Rosyidi mengakui kesalahannya dan merekamembuat surat pernyataan siap mengembalikan uang Perusahaaan danmeminta waktu 1 (Satu) bulan ;Bahwa didalam surat pernyataan akan mengembalikan 1 (satu) bulan tetapiSetelah 1 (Satu) bulan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi tidakmau mengembalikan uang Perusahaan , kemudian Saksi meminta Ahliakuntan public

20 Juni 2020setelah dilakukan penghitungan kerugian sebesar Rp.3.491.511.901, (tigamilyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribuSembilan ratus satu rupiah) setelan Saksi tahu besarnya kerugianHalaman 23 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.Perusahaan Saksi lalu melaporkan Terdakwa dan Terdakwa MuhammadRosyidi ke Polda NTB untuk diproses secara Hukum; Bahwa saat dilakukan audit yang dilakukan Akuntan Publik Semua datacomputer juga data fisik yang diserahkan ke akuntan public

atas persetujuan Bos pada saat kasirtidak ada ditempat;Bahwa UD Mantap setor lewat Bos tidak lewat Saksi sebagai kasir ;Bahwa Saksi dalam bekerja sebagai kasir UD Mantap setor lewat Bos tidaklewat Saksi sebagai kasir ;Bahwa penyetoran dari Terdakwa Muhammad Rosyidi ada tandatanganTerdakwa Muhammad Rosyidi ;Bahwa Saksi sebagai kasir terima setoran dari Sales, tukang tagih dankanvaser dan semua Saksi catat ;Bahwa setoran yang diterima Terdakwa ada tandatangan;Bahwa Saksi pernah diaudit oleh akuntan public

MUHAMMADROSYIDI terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal12 Juni 2020 dan dari penghitungan, ditemukan kerugian perusahaan, CV.MANTAP CEMERLANG JAYA keseluruhannya baik yang diambil olehHalaman 41 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.Terdakwa sendiri maupun yang diambil oleh Sdr.MUHAMMAD ROSYIDIjumlahnya sebesar Rp.3.491.511.901,(tiga milyar empat ratus Sembilanpuluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembalan ratus satu rupiah); Bahwa dari hasil penghitungan akuntan public

Bahwa darihasil penghitungan akuntan public diketahui uang yang dinikmati oleh Terdakwasendiri, sebesar Rp.1.565.357.619,(satu milyar lima ratus enam puluh lima jutatiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), sedangkanyang dinikmati oleh Sdr.

Bahwa pendaftaran Desain Industri atas nama Para Tergugat adalah tidakmemiliki nilai kKebaruan atau sama dengan pengungkapan yang telah adasebelumnya dan telah menjadi public domain, karena telah digunakan dandipergadangkan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia oleh ParaPenggugat maupun oleh pihak lain, serta telah didaftarkan/dipublikasikan dinegara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jepang, dan SelandiaBaru, jauh sebelum Para Tergugat mengajukan permohonanpendaftarannya pada

Sertifikat Desain Industri atas nama TergugatVI :1)Nomor ID0023603D dengan Judul Wadah Sabun atas nama SantoSetiawan;adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum(public domain);Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran desain industri atas namaPara Tergugat yaitu :a.

Dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000Tentang Desain Industri yang disebut menjadi public domain adalahsebagai Desain Industri yang telah terdaftar dan berakhir masaberlakunya tetapi Para Penggugat tidak memperinci tentang kebaruansebagaimana ditentukan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat VI;1) Nomor I1D0023603D dengan Judul Wadah Sabun atas nama SantoSetiawan.adalah tidak memiliki kKebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum(public domain);4.

Nomor 292 K/Pdt.SusHKI/2017sudah menjadi public domain maka sertifikat tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum dan harus dibatalkan;32. Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti "halaman 197 alinea ke133.dalam putusannya tersebut di atas menunjukkan adanya pertentangan,karena di sisi lain menyatakan : Sertifikat Desain Industri atas namaTergugatll, oH.

L A W A NAVOCET MINING PUBLIC LIMITED COMPANY, dengan alamat kantor representative di Sampoerna Strategic Square South Tower 30th floor jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea SH.Hum dkk, Para advokat pada Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Summitmas Tower I 18th Floor, Jl. Jend.

. & Associatesberalamat di Tebet Barat IV No.17, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 28 Maret 2011, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT.LAWANAVOCET MINING PUBLIC LIMITED COMPANY, dengan alamat kantorrepresentative di Sampoerna Strategic SquareSouth Tower 30" floor jl. Jenderal Sudirman Kav.4546 Jakarta Selatan , yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada Dr.

Avocet Mining Public Limited Company tidak mempunyai kantorperwakilan di Jakarta dan tidak mempunyai alamat di SampoernaStrategic Square South Tower 30 Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.4546,Jakarta Selatan 12930 melainkan di 3rd Floor 30 Haymarket LondonSW1Y4EX, England. Maka untuk selanjutnya pekerjaan ini saya jalankanmelalui kantor kelurahan setempat.1.4.

Jenderal Sudirman Kav.4546, Jakarta Selatan 12930, ternyatadalam surat relaas panggilan tersebut telah ditulis oleh Jurusita/PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut :Ibu Maya karyawan PT.Avocet Bolaang Mongondow yangmenerangkan bawa PT.Avocet Mining Public Limited Companytidak mempunyai kantor perwakilan di Jakarta dan tidakmempunyai alamat di Sampoerna Strategic Square South Tower30" Floor Jl.

adanyaperselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk di rukunkan.Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidakpernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalildalilgugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundangundangan karena dinilaimelanggar ketertiban umum (public

Cicayur, RT.005, RW. 005, Desa Pamalayan,Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada Ahmad Basani,S.HIl Advokat danpenasehat hukum public pada Kantor Hukum AHMAD BASANIAVAMR SITOMPUL & CO yang beralamat di Jl.

Akan tetapi, bertujuan melarikan diri dari PerkaraPerdata No. 1100/2008 yang saat ini sedang di tahap banding diPengadilan Tinggi Jakarta dan melanggar tertib hukum acaraperdata di Indonesia, "Claimants SIAC atau Para Terbanding telahsewenangwenang dan memutarbalikkan fakta sehinggamenyebabkan diterbitkannya Putusan Arbitrase SIAC No. 062(ARBO62/08/JL) tertanggal 7 Mei 2009 (selanjutnya disebut*"Putusan SIAC Tahun 2009), yang amar putusannya jelasjelasbertentangan dengan ketertiban umum (public order

Hal ini felas melanggarketertiban umum (public order) di Indonesia.Setelah dikeluarkannya Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2009, MajelisArbitrase dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 lebih lanjut lagi telahmenerbitkan 3 putusanputusan arbitrase lainnya sebagai berikut:A.3.1. Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009(Putusan Partial Award) (Lampiran1);A.3.2.

Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (public order) diIndonesia.C.1.2.

Recognition and enforcement of an arbitration award may also berefused if the competent authority in the country where therecognition and enforcement is sough finds that:(a) The subject matter of difference is not capable of settlementby arbitration under the law of that country;(b) The recognition or enforcement of the award would becontrary to the public policy.Terjemahannya:2.

Berdasarkan faktafakta dan uraian diatas, MAKA agar tidak terjadipelanggaran terhadap ketertiban umum (public order) khususnya tertibhukum sebagaimana diwajibkan dalam UndangUndang Arbitrase 1999,adalah patut dan semestinya Yang Mulia Ketua MARI melalui perkara inimenolak pelaksanaan (noneksekuatur) atas PutusanPutusan SIAC2010, karena jelas hukum positif di Indonesia (khususnya UndangUndang Arbitrase 1999) telah mengatur bahwa jika para pihak tidakpernah membuat suatu kesepakatan tertulis klausula

pemeriksaan calon tersangka, dalam katadimungkingkan berarti masih ada penilaian dari penyidik perlu atautidaknya dilakukan pemeriksaan calon tersangka, mengingat, tidak pidanaHalaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dpuyang disangkakan kepada pemohon Penyalahgunaan Narkotika, penyidikdituntut harus cermat dalam menghadapi situasi seperti ini, serta tindakanyang dilakukan pemohon kategori Extra Ordinary crime, Penyidikmelaksanakan tugas demi tegaknya fungsi hukum yakni untuk kepentinganumum public

interest) dan ketertiban umum public order).Bahwa asas peradilan Pidana adalah cepat, sederhana dan biaya murah,apabila calon tersangka diperiksa dahulu sebelum penetapan tersangka,maka akan bertentangan dengan asas tersebut, karena pemeriksaan saksi(calon tersangka) tidak akan dilampirkan dalam berkas Perkara TindakPidana yang diserahkan dari Penyidik ke Penuntut umum guna prosesperadilan umum, apabila pemeriksaan calon tersangka dimaksudkan untukpenyeimbang dengan alat bukti yang diperoleh penyidik

sah (illegal) atau batal demihokum;Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas, bertujuan agarsemua tindakan aparatur hukum disemua tingkat pemeriksaan dapat melakukankontrol, sehingga pemeriksaandan proses peradilan terhindar dari penyiksaan,pemaksaan dan kekejaman, walaupun demikian terhadap pendapat semacamini ada suatu kritik, karena dianggap terlalu memuja atau menonjolkankepentingan atau perlindungan tersangka atau terdakwa dan sebaliknyamengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (public

interest) danketertiban umum (public order);Menimbang, bahwa memperhatikan kebaikan dan kelemahan dari duasistem pendekatan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bahwakebaikan kedua sistem pendekatan tersebut perlu dicarmati, agar kritikdankelemahannya dapat dieliminir, sehingga sistem pendekatan yangHalaman 34 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dpudipergunakan dalam Putusan ini adalah menggabungkan keduanya, artinyaselain dijaga kepastian hukum sebagaimana diatur secara limitatif

No. 11Tanggal 9 Mei 2015, dan dalam Pasal 5 menyebutkan : Lembaga inimempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengawasi berbagaikebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaankekuasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.4.

Pertimbangan Hakim MK angka (3.15) Putusan Nomor 76/PUUX/2012,Tgl.23 Juli 2012 : . menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketigayang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelaportetapi harus juga diinterpretasikan secara luas yang dalam hal ini bisadiwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yangsama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (pubLic interestsadvocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat...Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra

QUOPendapat ahi tentang "penghentian penyidikan secaramateriil", diungkap dalam perkara Praperadilan No.5/Pid.Pra/2e19/PN.DPU :> Penghentian penyidikan seeara materiil merupakanpengembangan hukum.> Tentang Penghentian Penyidikan Batasan Pengentian penyidikan tidakdilihat dari KUHAP, itu dilihat"Pengembangan Hukum" dan harus diteliti berdasarkankasus kasus yang ada, suatu kasus yang sudah lama ditetapkantersangka, lalu terlambat tidak ai P21kan, akan menjadi pertanyaanpublic dan harus disampaikan kepada public

ketiga yangberkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlahsebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara aquo.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:98/PUUX/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskanLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atauOrganisasiMassa(Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yangberkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau LSMtersebut merupakan perkumpulan yang memiliki kKepentingandan tujuaan yang sama demi memperjuangkan kepentinganumum (public

kedua institusi tersebut tetapkonsisten, mengedapankan hukum, obyektif dan tidak pandang buludalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sekalipun didalamnya melibatkan pihakpihak yang memiliki akses kekuasaan,baik di pemerintahan (tokoh partai politik, eksekutif, legislatif danHalaman 35 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpuyudikatif) maupun akses kekuasaan di bidang ekonomi dan sosial(para pemilik modal, pihakpihak yang memiliki pengaruh dimasyarakat dan yang ditokohkan oleh masyarakat/public

Sujianto, lahir tanggal 10 Juni 2020 minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hamsyah, lahir tanggal 02 April 2020 minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

ajaran hukum telah membedakan antara penguasasebagai penguasa (qua talis) dengan penguasa yangbertindak sebagai orang pribadi yang berperan bersamasama dengan normanorma hukum publik dengan normanorma hukum perdata yang pada dasarnya menyatakanbahwa tindakan penguasa yang berkenaan dengan HukumPublik tidak dapat dinilai atau diproses menurut hukumperdata (Indro Harto, SH, Usaha Memahami UndangUndang tentang PERATUN, Buku I, Pustaka SinarHarapan, 2004, halaman 53 s/d 55;Bahwa jika tindakan pejabat public

menyangkut dengantanah didalam KUHPer, jadi bukan lexspesialis dia peraturan pelaksanaan ;Bahwa Peraturan perundang undang lain bisa dipakai ketentuan ketentuannyaselama kita juga bisa membuktikan bahwa permasalahan yang satu ini itu paraleldan itu juga bisa menggunakan menambahkan argumentasi dari perundangundangan yang lain agak berbeda ini jadi sulit diterima ketika azas di Undangundang pemilu dipakai dikasus ini berbeda, tapi ada juga peraturan yangmengatur topik yang lebih general pelayanan public

artinya sebenarnya sepanjangKepolisian atau siapapun aparatur pemerintah melakukan pelayanan public diajuga terikat dalam Undangundang itu;Ahli GUNAWAN WIJAYA :Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ini dan tidak adahubungan keluarga dan pekerjaan;Bahwa Undangundang PT terbagi atas perusahaan persero tertutup dan terbuka,kalau persero tertutup pemegang sahamnya yang tidak ditawarkan kemasyarakatumum, tapi PT terbuka adalah persero yang menawarkan kepada public ataujumlah sahamnya memenuhi

kriteria yang diatur oleh undangundang pasarmodal;Bahwa proses suatu PT untuk menjadi perusahaan terbuka adalah denganmelakukan penawaran umum (Initial Public Offering atau IPO) melalui pasarmodal, yang mana dalam proses penawaran umum ini harus sesuia dengan prinsipketerbukaan (disclosure) dan tujuan dilakukannya IPO bagi emiten adalah untukmenambah modal melalui masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan pemegang saham adalah pihak yang memilikisaham, yang mana pemegang saham ini mempunyai 2 (dua)

Pol. : LP/497/VIII/2009/ Bareskrim tanggal 31 Agustus 2009 yangdiajukan oleh CMNP selaku perusahaan public, yang mana akibat dari tindakan ParaTergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku pemegangsaham CMNP ;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan, ternyataPenggugat mendasarkan surat gugatannya dengan bersandar pada ketentuan Pasal 1365KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

Selanjutnya Badan Pengaturmengeluarkan Surat Keputusan dan Sertifikat Nomor Registrasi Usaha(NRU) paling lambat 1 (satu) bulan kepada Badan usaha yang telahmendaftarkan izin usaha dan menyampaikan data secara lengkapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Bko Bahwa ahli menjelaskan dalam hal pendistribusian BBM bersubsidiyang berhak melakukan kegiatan pendistribusian tersebut adalah badanusaha yang ditunjuk berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) danpenunjukan

Solar Nomor 51/1063/DKUKMPPMET/VIII/2019 tanggal26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Efnita Awal, PetugasPengukur dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian KabupatenMerangin, ternyata 38 (tiga puluh delapan) gallon / jerigen yang diangkutTerdakwa bersama Firmansyah berisi bahan bakan minyak jenis solar memilikivolume sebanyak 1211 (seribu dua ratus sebelas) liter, sedangkan Terdakwabersama Firmansyah bukanlah perseorangan maupun badan usaha yang ditunjukberdasarkan Public

Indonesia (Persero) yang memiliki kode tertentusebagaimana ditentukan dalam pasalpasal perjanjian yaitu mengangkutbatubara dari Tanjung Enim ke Pabrik Pemohon Banding di Baturaja danmengangkut klinker/Terak/Material lainnya dari Pabrik Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrik PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali di Kertapati yangmerupakan jasa perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1angka 3 dan tidak termasuk sebagai Jasa perkeretaapian umum (public