WIJIONO) dan selanjutnya membagi peran yangmana yang membagi peran tersebut adalah sdr RIDWAN yaituTerdakwa sebagai penerima kuasa dari sdr WIJIONO untukberhadapan dengan sdr MAYA CHRISTINA sehubungan denganperkara pemulangan istri sdr WIJIONO dan serta sebagai orangyang menekan sdr MAYA CHRISTINA, Sdr RIDWAN sebagai orangyang merencanakan peristiwa ini serta menyiapkan sarana danserta pada nantinya berpurapura ada di pihak sdr MAYACHRISTINA dan saat Terdakwa menekan sdr MAYA sdr RIDWANmenambahkan penekanan

Pengetahuantersebut telah dimiliki Terdakwa dari berbagai sumberantara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan.Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan olehHal. 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 119K/PM. 02/AU/VIII/2018Oditur Militer di persidangan berupa suratsurat: 1. 1 (satu) lembar surat perintah penghitunganpenimbangan Barang Bukti Nomor Sp.

Pengetahuan tersebut telahdimiliki oleh Terdakwa dan setiap Prajurit TNI aktif dariberbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum dikesatuan serta dari penekanan unsur komandan dikesatuan.77.

Hasani)Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi7Oditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yangdisampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf d yangmenyebutkan kalau Saksi5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergimeninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 dankembali pada saat lebaran, kemudian Saksi5 kembali pergimeninggalkan Hotel Widodo pada pertengahan Desember 2008sampai dengan awal Januari 2009.8. Keterangan Saksi8 (Sdr.

Sutiyono)Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi8 iniOditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yangdisampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf g yangmenyebutkan kalau Saksi5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergimeninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 selamasatu setengah bulan, kemudian Saksi5 kembali pergi meninggalkanHotel Widodo pada pertengahan Desember 2008 sampai denganawal Januari 2009.9. Keterangan Saksi9 (Serka Thomas Witohadi, A.Md.)

dokumen kontrak, dokumenserah terima barang telah diterima ABBOCATH bukanOnionex serta di BAP di bawah sumpah Panitia PenerimaBarang pun telah dinyatakan telah menerima ABBOCATHdari USA tetapi oknum jaksa memberikan data ke auditorBPK NTT yang datang adalah ONIONEX dari Chinapadahal yang diterima adalah ABBOCATH dari USAsesual kontrak.Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakanbahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannyauntuk melakukan penekanan

dokumen kontrak, dokumen serah terimabarang telah diterima ABBOCATH bukan Onionex serta diBAP di bawah sumpah Panitia Penerima Barang pun telahdinyatakan telah menerima ABBOCATH dari USA tetapioknum jaksa memberikan data ke auditor BPK NTT yangdatang adalah ONIONEX dari China padahal yang diterimaadalah ABBOCATH dari USA sesuai kontrakBahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakanbahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untukmelakukan penekanan

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan berita acara tersebut, MajelisHakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin menyatakan bahwa ia mencabutketerangannya di penyidikan, karena menurut mereka keterangan tersebutsalah, karena keterangan tersebut adalah keterangan penyidik dan iadipaksa serta disiksa untuk mengakuinya;Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN GnsBahwa di persidangan para penyidik, di bawah sumpah telah menerangkanbahwa penyidik tidak ada melakukan penekanan

Namun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa kaidah tersebut juga berlaku bagi seorang saksi, mengingat seorangsaksi memberikan keterangan di bawah sumpah;Bahwa berdasarkan halhal di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa tidakada penekanan maupun paksaan kepada Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudindalam memberikan keterangan, serta adanya kesempatan bagi merekauntuk membaca berita acara sebelum menandatanganinya, maka MajelisHakim berpendapat bahwa pencabutan berita acara yang dilakukan olehSaksi Haris

jugadiartikan sebagai : 1) perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, 2) perbuatan yang melanggar haksubyektif orang lain, 3) perbuatan yang melanggar kaidahHal 66dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.tatasusila, dan 4) Perbuatan yang bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian serta sikap kehatihatian yang seharusnyadimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Perbuatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DKyang melakukan penekanan

Olehkarena itu wajar dan patut Majelis Yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo untuk mencegah dan melarang Para TergugatDR/Para Penggugat DK atau orangorang lain yang diberi hak daripadanya, untuk melakukan tindakantindakan penekanan terhadapmoral terhadap diri Penggugat DR/Tergugat DK dalam bentukapapun yang dapat menggangu proses pemeriksaan gugatan aquo, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan inimempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti;4.

Terdakwa Sunarto telah menarik atau mencabut atas adanya seluruh keteranganyang ada pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik danmencabut seluruh berita acara tersebut karena merasa mendapat penekanan daripenyidik, sekalipbun penekanan dari penyidik bukan berbentuk kekerasan phisiktetapi merupakan tekanan Psikis berupa ancaman dengan katakata sebagaiteruai pada fakta yuridis diatas sehingga menimbulkan ketakutan yang berakibatmenuruti perintah dari penyidik memasukkan BAP jawaban

Terdakwa Sunarto telah menarik atau mencabut atas adanya seluruh keteranganyang ada pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik danmencabut seluruh berita acara tersebut karena merasa mendapat penekanan daripenyidik, sekalipbun penekanan dari penyidik bukan berbentuk kekerasan phisiktetapi merupakan tekanan Psikis berupa ancaman dengan katakata;Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa mempunyai hak ingkarterhadap perbuatannya dan mengenai pencabutan Berita Acara Pemeriksaansebagaimana

Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Tumpal Lumban Tobing sebagai Terdakwa

saksi12 menjabat sebagai Danyonif 700/Raider yaitu memberlakukan hari Sabtu sebagai hari Sabtu bersih sedangkan untuk ijinbermalam tetap diberikan kepada anggota dan Terdakwa mendukung kebijakan saksi12tersebut, dan khusus untuk anggota remaja setiap bulannya diadakan pemotongan ULP walaupunanggota tersebut melaksanakan ijin bermalam dan uang tersebut digunakan untuk biayakebutuhan Kompi bukan setoran dari tiaptiap Kompi yang diberikan kepada Terdakwa maupunsaksi12.12 Bahwa saksi12 pernah memberikan penekanan

kepada anggota yang isinya anggotadilarang melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan baik di dalam markas maupun diluar markas, di antaranya melakukan perkelahian dengan anggota Polri, masyarakat maupunsesama TNI, meminumminuman keras, memasuki tempat hiburan malam dan lain sebagainya.Bahwa penekanan saksi12 tersebut secara pribadi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karenaTerdakwa sering minumminuman keras di dalam Markas dan Terdakwa mengetahui perbuatanyang Terdakwa lakukan salah dan bertentangan

Usaha yangmenjadi Terlapor, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara PengajuanUpaya Hukum Keberatan terhadap putusan KPPU (selanjutnya disebut Perma No.3 Tahun 2005) dalam Pasal 2 butir 1, yang dapat kami kutip sebagai berikut:Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlaporkepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usahatersebut;(Catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon untuk penekanan

menyatakan bahwa apabila Perma No. 3 tidakmengatur maka yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata;Bahwa akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 menyebutkanpula dengan tegas, bahwa keberatan atas putusan Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukan oleh Pelaku UsahaTerlapor;Bahwa teryata para Pemohon Intervensi I sampai dengan IV bukanlahPelaku Usaha Terlapor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut;(Catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pom tanggal 27 Juni 2014dilakukan dalam kondisi Saksi4 tertekan karena pemeriksaan dilakukan di Mapolda MetroJaya dan didampingi oleh penyidik Polri walaupun pada saat pemeriksaan Saksi4 petugasdai Polisi Militer tidak melakukan penekanan secara fisik kepada Saksi4.2.

sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimanadengan setelah menggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya sehat danenergik serta merasa segar dan tidak mengantuk, serta dapat melupakanpermasalahan keluarga yang dialami oleh Terdakwa, sehingga walaupun TerdakwaHlm 35 dari 40 him Put Nomor: 173K/PMIl08/AD/V1IV/2015mengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yangberwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengannormanorma yang berlaku maupun penekanan

Buana Karya(Penggugat) adalah sebagai berikut :Luas lahat = 9.600 m2Biaya PPTI =Rp.620.000,/m2/20 tahunJumlah yang harus dibayar adalah = 9.600 m2 x Rp.620.000, =Rp.5.952.000.000, (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh dua jutarupiah) belum termasuk PPN 10% ;Oleh karena itu untuk kedua kalinya Penggugat terkagetkaget dan klengerserta bingung dan pusing memikirkan perbuatan Tergugat yang begitukejam secara sepihak dengan sesukanya sendiri menentukan besaran biayaperpanjangan PPTI serta melakukan penekanan

Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh DariKejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis HakimHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 402/Pid.B/2020/PN Srhmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.Ad. 2.Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur

Globalindo Auction, selain itu) pihakTergugat juga melakukan pengacaman kepada Penggugat;Bahwa Tergugat telan melakukan upaya penekanan melalui karyawandengan mendatangi rumah Penggugat dan melakukan tindakan atauperbuatan kasar dengan berteriakteriak dan mengetukngetuk pagar rumahPenggugat untuk membuat malu dan stress Penggugat terhadap paratetangga dan masyarakat sekitar rumah, sehingga perbuatan inidikategorikan sebagai perbutan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa

Maka perlu kami sampaikan, bahwa, penekanan katatidak harmonis ini sangat tendensius, mengarah pada maksud tertentu.Bahwa jika benar tidak harmonis, maka ketidak harmonisan itu bukanlahakibat perbuatan Tergugat tetapi sebaliknya akibat perbuatan Penggugat,artinya patut diduga sengaja diciptakan, sehingga menjadi semacam terorbagi ribuan karyawan yang lain bahwa Penggugat bisa melakukan PHKkepada siapapun, ini justru sangat berbahaya karena bisa menciptakaniklim kerja yang tidak kondusif, ini berdampak

Tergugat, melanggar HAM, melebihi kewenanganPolisi, Jaksa dan Hakim, tanpa ada kesempatan untuk didampingiapalagi di bela oleh Serikat Pekerja Danamon.Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 24, yaitu :hubungan kena antara Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis lagi (ditulis dengan huruf tebal dan garisbawah) sehingga Penggugat merasa hal ini dapatmenciptakan iklim kenya yang tidak kondusif dan dapatmenimbulkan efek negatif dilingkungan kerja perusahaan.Maka perlu kami Ssampaikan, bahwa, penekanan

Indonesia Nomor : B049/DIR.B/I/2016,tertanggal 26 Januari 2016, Perihal : Jawaban PermohonanPerpanjangan Penggunaan Ruang Pendingin (Cold Storage), Pembekuan(ABF) dan Processing ke 3 pada alinea 2: ..... agar Penggugat (PT.Awindo International) memberi kKesempatan On The Job Trainning kepadastaf Perum Perikanan Indonesia (Tergugat)....." yang berarti secara tidaklangsung adanya pengakuan keberhasilan Penggugat, baik dalampengelolaan maupun menejemen, tetapi sayang caranya tidak elokdengan melakukan penekanan

Sebagai pencaharian ;Ad.1 Unsur Barangsiapa :Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepadaorang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yangdipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum,relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan PenuntutUmum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yangdidakwa

barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotongatau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintahpalsu atau pakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Ad.2.Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan

dasarnya telahmenunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remehaturanaturan yang berlaku, sSemaunya sendiri serta tidak menyadarikalau perbuatan yang dilakukannya selain akan merugikan diri sendirijuga akan berpengaruh negative dalam tugas di Kesatuan.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang22 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnyahanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturanhukum maupun kedinasan yang berlaku, padahal sudah seringkalimendapat penekanan