Ditemukan 51512 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-09-2011 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 21-03-2012
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1350/Pdt.G/2011/PA.Krs Tanggal 30 Januari 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 3
15 — 3
dinyatakantidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek(pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa Pemohon adalah perangkat desa DiKabupaten Probolinggo, dan telah mendapatkan ijin ceraidari atasannya sebagaimana tertuang dalam surat KeputusanKepala desa Sumber Kembar tentang pemberian Izin perceraiantertanggal 5 September 2011 Nomor: O1/VIII/2011, olehkarena itu telah memenuhi ketentuan tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45Tahun 1990;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 03-04-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 163/Pdt.G/2013/PA.Prob Tanggal 6 Mei 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 1
10 — 1
, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmidan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanyayang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patuttetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara inidapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 11-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr Tanggal 28 Nopember 2016 —
17 — 3
17 — 3
dijatuhkan penetapan.Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanadi atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohontelah memenuhi syaratsyarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlumemberikan pertimbangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari
Register : 27-10-2011 — Putus : 21-11-2011 — Upload : 06-01-2012
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 375/Pdt.G/2011/PA.Prob Tanggal 21 Nopember 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 1
14 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 08-05-2006 — Putus : 24-05-2006 — Upload : 06-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 834/ Pdt.G /2006 / PA.Sby Tanggal 24 Mei 2006 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 2
15 — 2
hendaklahdianggap sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas ; $2 22222 n onan nnn nnn nnn nnn nnn enna nne Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; 22 ono nnn Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari
Register : 14-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2290/Pdt.P/2019/PA.Sby Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 0
8 — 0
2019/PA.SbyUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 29-01-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 23 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonanperubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan Pemohon II yangtertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 412/39/IX/1996 tanggal 05September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXX;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 26-11-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 105/Pdt.P/2013/PA.Tgm Tanggal 10 Desember 2013 — Pemohon
65 — 11
65 — 11
sayangdengan anaktersebut;e Bahwa Pemohon dianggap mampu dan bisa memelihara dan mengasuh anak tersebutdenganMenimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, maka semuahak hak anak tersebut wajib dilindungi hal ini sesuai dengan Undang Undang Republik11Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang PerlindunganMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Penetapan Wali sudahpatutdipertimbangkan untuk dikabulkan, sebab alasan yang mendasari
Register : 27-02-2007 — Putus : 14-03-2007 — Upload : 10-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 504/ Pdt.G /2007 / PA.Sby Tanggal 14 Maret 2007 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 1
16 — 1
sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; === nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn neem Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; 2222 Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari
Register : 04-09-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0298/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 26 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 10
14 — 10
Persidangan, maka untukmenyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonanperubahan bio data yang tertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor:018/18/IV/2000 tanggal 04 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Xxxxx Kabupaten tegal;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 13-03-2006 — Putus : 12-04-2006 — Upload : 06-12-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 449/ Pdt.G / 2006 / PA.Sby Tanggal 12 April 2006 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 0
13 — 0
acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklahdianggap sebagai bagian dari keputusan ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari
Register : 07-11-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA PASURUAN Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Pas Tanggal 21 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
Pemohonsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan paraPemohon' pada pokok adalah bahwa para Pemohon telah menikah padatanggal 15 Agustus 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX Kabupaten Pasuruan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX tanggal 15 Agustus 2003 . Bahwa dalam pencatatan tersebut terdapatkesalahan biodata pada para Pemohon.
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 28-05-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 208/Pdt.P/2016/PA.Slw Tanggal 13 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 9
16 — 9
dalam Berita Acara Persidangan, maka untukmenyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxx tanggal, 25Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten tegalMenimbang, bahwa alasan yang mendasari
Register : 08-03-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 14/Pdt.P/2017/PN.Sgr Tanggal 14 Maret 2017 — Pemohon: Budiasih
80 — 14
80 — 14
Menyan yang menerangkan Pemohon beralamat diKabupaten Buleleng, telah menunjukkan bahwa pemohon berdomisili di WilayahHukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut hematnya Pengadilan NegeriSingaraja berwenang untuk memeriksa permohonannya; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penegasan namayaitu nama yang benar dan hendak dipakai Pemohon kini dan selanjutnya adalahBudiasil ; 2+ wn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn cnn nn nn nnn nen nnn nne noe nen cone nne =Menimbang, bahwa adapun alasan yang mendasari
Register : 09-01-2018 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA.Tbn Tanggal 25 Januari 2018 — Pemohon:
1.ALI MUKTAR BIN H. FATIHUN
2.NURUL KHAMIYAH BINTI ROHMAT
16 — 2
1.ALI MUKTAR BIN H. FATIHUN
2.NURUL KHAMIYAH BINTI ROHMAT
16 — 2
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P3 dan P.4 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Putus : 21-03-2006 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401K/TUN/1999 Tanggal 21 Maret 2006 — NGADI MULJADI ; KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
101 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugatkarena Tergugatlah yang mencatat nama Penggugat dalam daftar wajiblapor (Walap) Serikat Buruh Gula (SBG) ;Berdasarkan pasal 4 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 bahwaPenggugat merasa : Tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggot SBG ataupun mungkindidaftar atau dicatat oleh orang lain ; Tidak ada putusan pengadilan manapun yang menyatakan Penggugatterlibat ;Hakim menilai bahwa pemberian setempal Walap teknis administrasibersifat umum oleh karena Penggugat yang tunduk pada pemerintah sipildan mendasari
Register : 15-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 22/PID.TPK/2019/PT MKS Tanggal 23 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LIRA DG NGOYO Diwakili Oleh : MAKMUN S.ASY'ARI,SH
139 — 60
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LIRA DG NGOYO Diwakili Oleh : MAKMUN S.ASY'ARI,SH
139 — 60
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secarakonsisten
,b) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;Cc) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secarakonsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada PeraturanMenteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan normayang berlaku serta anggaran dasar
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCGsecara
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yangmenyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCGadalah prinsip prinsip yang mendasari suatu proses danHal 41 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporategorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum : a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakantata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan danetika berusaha;b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCGsecara
Register : 10-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Klk Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 56
93 — 56
jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahulbahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa JUNAIDI Als ATAK Bin RAMLAN (Alm);Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesuaidengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari
dari pengakuan Terdakwa tersebut tidakdapat di pakai sebagai keterangan saksi dalam hal pembuktian Terdakwa telahmelakukan jual beli sabu hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1butir ke 27 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, bahwa KeteranganSaksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupaketerangan dari saksi mengenai Suatu peristiwa pidana yang la dengan sendiri,ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan daripengetahuannya ini;Menimbang, bahwa mendasari
;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN KIkundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk
Register : 09-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sml Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
SETIA BAKTI ENUS
Tergugat:
1.Elsina O. Lalin
2.Yuliana Lalin
149 — 75
SETIA BAKTI ENUS
Tergugat:
1.Elsina O. Lalin
2.Yuliana Lalin
149 — 75
Maka dengan mendasari faktahukum dalam subtansi gugatan Penggugat yang demikian, maka secarategas kami nyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formiltentang Premature atau belum tepat diajukan, karena dasar hukumpenjaniian Pengakuan hutang yang menjadi dasar gugat disini tidakpernah ditandatangani oleh Tergugat II. (Bandingkan dengan PutusanMA RI No. 239 K/Si/1968, yang melahirkan kaidah hukum Gugatanyang tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapatditerima);2.
Maka dengan mendasari fakta hukumdalam subtansi gugatan Penggugat yang demikian, maka secara tegaskami nyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil tentangPremature atau belum tepat diajukan, karena dasar hukum penjaniianHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN SmlPengakuan hutang yang menjadi dasar gugat disini tidak pernahditandatangani oleh Tergugat II.
terhadap eksepsieksepsi tersebut diatas, Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Gugatan Premature;Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama menyatakan gugatanPenggugat Premature yang pada pokoknya mengacu pada prinsip hukumperjanjian azas pacta sunt servanda sebagaimana diuraikan diatas,dihubungkan dengan formulasi gugatan Penggugat tentang ciderajanji/wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan menarik Tergugat IIyang secara nyata tidak pernah menandatangani surat perjanjian a quo, Makadengan mendasari
Putus : 04-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 4 Maret 2015 — PT. BAGAS SOLUSI INDONESIA, Persero VS YUNIZAR ICHSAN, DKK
29 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun perubahan alamat yangdiajukan oleh Para Penggugat tidak melalui perbaikan gugatan, namun dengankehadiran Tergugat dalam persidangan berdasarkan realase panggilan sidang sesuaidengan alamat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menunjukkan Tergugatmengakui secara diamdiam tentang kebenaran alamat tersebut...... dst";Bahwa dari amar putusan tersebut di atas maka jelasjelas bahwa Judex Facti dalammemberikan putusan atas perkara tersebut di atas, tidak mendasari
adanya kerugian hanya berdasarkan laporan keuanganhasil audit internal dan bukan berdasarkan hasil audit dari akuntan publicsebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tersebut di atas, dan pada kenyataannya perusahaan Tergugat masihmelakukan operasional meskipun hanya menyelesaikan sisa kontrak customerdengan karyawan yang sangat terbatas......dst";Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan atas perkara tersebut karena mendasari
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanyakelalaian Judex Facti yaitu tidak mendasari pertimbangan hukum yang benar danJudex Facti belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatkhususnya dari kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugatsehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yang hanya bersifat normatiftanpa mempertimbangkan buktibukti tertulis dan saksisaksi yang diajukanPemohon Kasasi/Tergugat yang menyebabkan Judex Facti menjatuhkan keputusanyang keliru, oleh