Ditemukan 61411 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 28-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
GIGIH BENAH RENDRA,S.H
Terdakwa:
DAVIT SUPRAYITNO Bin Alm ROKIM
233
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa DAVID SUPRAYITNO BIN (ALM) ROKIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah
    PerkaraNOMOR : PDM 136 /Jbg / Euh.2/ 3 / 2019 tanggal 16 April 2019 yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa DAVIT SUPRAYITNO Bin (Alm) ROKIM telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu yang diatur dan diancam dalam Pasal 196 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang
    berupa 1 (Satu) bungkus kertas rokokyang berisi 9 (Sembilan) butir pil double L (Triheksiphenidil HCL) yang disimpandan disembunyikan oleh Saksi YULIFATUL di dalam saku jaketnya, dankemudian Saksi ABDUL WAHID bersama dengan Saksi BRYAN ARYUANAHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Jbgmelakukan interogasi seketika terhadap Saksi YULIFATUL yang pada saat ituSaksi YULIFATUL menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pil double Ltersebut merupakan pemberian dari Terdakwa DAVIT SUPRAYITNO
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
    Menyatakan Terdakwa DAVID SUPRAYITNO BIN (ALM) ROKIM tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaanPenuntut Umum;2.
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN Paringin Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Prn
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
Chinta Rosa Reksoputri, S.H.
Terdakwa:
ARDIAN alias ROMA Bin H. HASAN .alm.
3124
  • HASAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah
    HASAN (ALM) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi = standar atau persyaratan keamanan, khasiat,kemanfaatan, dan mutu,sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kami diatas.2.
    FITRIANSYAH dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Bagian instansigudang farmasi dengan tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan,pendistribusian serta pencatatan dan pelaporan pada instalasi gudangfarmasi yang ada di Dinas Kesehatan Kab.
    Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;3. sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga denganterpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan "Setiap orangyang tidak memiliki keahlian
    HASAN (Alm) tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum;2.
Register : 03-08-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN Brb
Tanggal 29 September 2015 — - ARIFIN Alias NYAMUK Bin ASMARI
344
  • Menyatakan Terdakwa ARIFIN Alias NYAMUK Bin ASMARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Pertama;2.
    sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara in1;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut;1 Menyatakan terdakwa ARIFIN Alias NYAMUK Bin ASMARI terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    MUSLIKH dibawahdisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar Ahli adalah PNS sebagai apoteker pada dinas kesehatan kab.HSS kemudian pada tahun 2006 sebagai kepala instalasi farmasi di RSBrigjen Hasan Baseri Kandangan pada tahun 2008 bekerja sebagai KepalaSeksi Pomkosalkes di Dinas Kesehatan Kab. HST pada tahun 2011 sampaidengan sekarang mejabat sebagai apoteker di Puskesmas Pantai HambawangKab.
    HST;Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 tahun 209tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa obat menurut pasal 1 butir 8 UU RI No. 36 tahun 209 tentangkesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yangdigunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia;Bahwa obat Carnopen merupakan obat keras dengan
    penandaan lingkaranmerah adapun ciriciri obat keras adalah pada kotak kemasan obat bertuliskanhuruf K dan lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu bertuliskanharus dengan resep dokter dapat juga ditentukan dengan melihatregistrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut dan obatCarnopen termasuk sediaan farmasi;Bahwa masyarakat dapat membeli obat jenis Carnopen tersebut di Apotiktetapi harus menggunakan resep dokter dan boleh menjual obat jenisCarnopen hanya apotik sedangkan
    ;Halaman 13 dari 17.14Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(/) adalah unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu dari unsur tersebutmaka unsur ini dapat terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksisaksi yaituSaksi WONDO INDRA, S, SH Bin RUSLAN Saksi BUDI ROKHNADI, SH Bin H.
Register : 03-12-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN BARABAI Nomor 243/Pid.Sus/2015/PN Brb
Tanggal 21 Januari 2016 — - MUHAMMAD KAMARUDIN Alias AMAT CURUT Bin YUSRI.
3214
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KAMARUDIN Alias AMAT CURUT Bin YUSRItersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;2.
    tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman dari25Halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Brb.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KAMARUDIN Alias AMATCURUT Bin YUSRI bersalah melakukan tindak pidana memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    Hulu Sungai Tengahatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Barabai, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).Perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas anggota PolresHulu Sungai Tengah yaitu HENDRAYANI Bin MISERAN dan BUDIROKHNADI, S.H. Bin H.
    obat jenis Carnophen tersebut dengan harga sehargaRp. 35.000, (tiga puluh lima ribu) per (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh)butir.Bahwa apabila ada orang yang ingin membeli obat jenis Carnophen tersebutmaka orang tersebut akan langsung mendatangi terdakwa tanpa membawa/memperlihatkan resep dari dokter, terdakwa tidak memiliki toko obat maupunapotik serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obatobatan tersebut.Bahwa terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi
    Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa MUHAMMAD KAMARUDIN Alias AMAT CURUT Bin YUSRI,pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan KESATU kami atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBarabai, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan
    sediaan farmasi adalah berbentukobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika yang mana dalam perkara ini adalahobat carnophen;Halaman19 dari25Halaman Putusan No.243/Pid.Sus/2015/PN.Brb.Menimbang, bahwa Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa benar pada hariSenin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul23.00 Witabertempatdi Terminal Keramat Barabai (tepatnya di pasar sayur) Kel.
Register : 01-07-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 104/PID.SUS/2013/PN.CN
Tanggal 10 September 2013 — Pidana: - DIDING SAHUDI Bin OTONG EDI SUWARDI;
808
  • Menyatakan terdakwa DIDING SAHUDI Bin OTONG EDI SUWARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.
    keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum padahari Senin, tanggal 12 September 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa DIDING SAHUDI Bin OTONG EDI SUWARDI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersamasamadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Arya Kemuning belakang Kelurahan PekiringanKec.Kesambi Kota Cirebon atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon,yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana terdakwalakukan
    Terdakwa tidak mengetahui bahwa Pil TRAMADOL dan Pil TRIHEXadalah obat yang dilarang UndangUndang Kesehatan.Bahwa Pil Tramadol dan Pil Trihex adalah termasuk sediaan farmasi yangtermasuk dalam obat keras (daftar G), yang hanya dijual melalui resep dokter diApotik, bahwa Pil Tramadol adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan PilTrihex obat untuk anti parkison, yang dapat menyebabkan rasa kantuk, mual,dan apabila dikonsumsi berlebihan menyebabkan depresi pernapasan sertadalam mengedarkan barangbarang
    Arya Kemuning belakang Kelurahan PekiringanKec.Kesambi Kota Cirebon atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon,yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana
    Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkanoleh saksi.e Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Pil Tramadol dan PilTrihex.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan ;Saksi 3 TJETJENG TIANTO anak dari PURNAMASIDI Bahwa saksi bekerja di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kota Cirebondan menjbabat sebagai Fungsional Apoteker.Bahwa kegunaan Pill Tramadol untuk pereda nyeri dan Pil Trihexuntuk anti Parkinson.Bahwa Pil Tramadol dan Pil
Register : 12-09-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN JOMBANG Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN Jbg
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AGUS SUROTO , SH
Terdakwa:
WIDIANTO Als WITO Bin SUROYO HADI
273
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa WIDIANTO ALS WITO BIN SUKOYO HADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu , sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda
    PerkaraNomor PDM 570 / JOMBA / 09 /2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa WIDIANTO ALS WITO BIN SUKOYO HADI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
    Perkara 570 /JOMBA/ 09 / 2018 tanggal 10 September 2018 sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa WIDIANTO ALS WITO BIN SUKOYO HADI pada hariMinggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bakalan DesaPulorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya padan suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengansengaja memprodukdi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau
    Jombang menerangkanbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HClharus didapat dari Sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2018/PN.JbgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa
Register : 08-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Lucky Afgani,SH
Terdakwa:
YANTY binti almLUKMAN SALIM
18060
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penyimpan-an dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin
  • Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YANTY binti LUKMAN SALIM (Alm.) dengan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
    Menyatakan Terdakwa YANTY binti LUKMAN SALIM (Alm.) terbukti secaraSah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukanpenyimpanan dan peredaran sediaan farmasi bertentangan denganperaturan perundangundangan sesuai dengan Pasal 198 UU RI NO 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YANTY binti LUKMAN SALIM(Alm.) dengan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)subsidair 1 (Satu) Bulan kurungan.3.
    Bdg.Berawal dari Terdakwa yang mempunyai profesi sebagai pedagang kosmetik diToko Dian Anugrah Lantai Dasar Blok B 6 No. 4 ITC Kebon Kalapa JalanPungkur Kota Bandung, bahwa Terdakwa yang tidak mempunyai izin untukmengedarkan sediaan farmasi, telah menjual kosmetik (termasuk dalamsediaan farmasi) berupa Cream wajah merek Temulawak New Day & NightCream yang mengandung bahan yang tidak boleh beredar, bahwa awalnya adabeberapa konsumen yang menanyakan apakah ada menjual kosmetika Creamwajah merek Temulawak
    , Terdakwa telah menjual kosmetik(termasuk dalam sediaan farmasi) berupa Cream wajah merek Temulawak NewDay & Night Cream yang mengandung bahan yang tidak boleh beredar, bahwaHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN.
    Tidak memiliki keahlian dan Kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian,meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaiHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2020/PN.
    Menyatakan Terdakwa YANTY binti LUKMAN SALIM (Alm.) terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukanpenyimpanan dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YANTY binti LUKMAN SALIM(Alm.) dengan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.3.
Register : 24-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN Pkl
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Eko Hertanto S.H
Terdakwa:
NORDEN Alias DATUK Bin USMAN
413
    1. Menyatakan Terdakwa NORDEN Alias DATUK Bin USMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh
    Menyatakan Terdakwa NORDEN Alias DATUK Bin USMAN, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadakwaan kesatu Penuntut Umum;2. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalamtahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
    Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan;3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);Ad. 1.
    Obat Hexymer tersebut adalahmerupakan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;Ad. 3.
    dan alatHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN PkIkesehatan haruSs memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas dapat diketahuljika Terdakwa dalam menjual obat Hexymer kepada Sdri.
    Menyatakan Terdakwa NORDEN Alias DATUK Bin USMAN tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimanadalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.
Putus : 10-08-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 21 / Pra.Per /2015/ PN. Sby.
Tanggal 10 Agustus 2015 — NANIEK SUTRISNO als. NONCE melawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
8537
  • Bukti berupa sediaan farmasi yang diambildari Pemohon bukan barangbarang yang diproduksi oleh Pemohon tanpaijin dan bukan barangbarang yang tanpa ijin peredarannya.
    Olehkarena itu penerapan Pasal 197 UndangUndang RI Nomor: 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan terhadap Pemohon adalah tidak berdasar, karenakewajiban untuk memiliki ijin produksi dan ijin edar menjadi tanggungjawab produsen sediaan farmasi, serta harus dibuktikan terlebih dahulubahwa barang yang diduga sediaan farmasi tersebut diproduksi dandiedarkan secara melanggar hukum; Hal. 9 Putusan No. 21 / Pra.Per /2015/ PN. Sby6.
    Bahwa barang yang diduga sediaan farmasi yang digunakan sebagai barangbukti berupa crem pagi super, masker wajah, masker badan, image oil, creammassage dalam pembeliannya Pemohon diberikan foto copy ijin danPemberitahuan telah dinotifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makananyang ditujukan kepada produsennya, yaitu CV. Cahaya Multi Mandiri, Jl.
    Setelah mengetahuibarang tersebut adalah sediaan farmasi, Termohon langsung mengambil dan memintakepada Pemohon untuk menyerahkan barang barang tersebut secara sukarela untukdilakukan pemeriksaan Labfor untuk mengetahui kandungan isinya; .
    Bahwa walaupun pada awalnya tindakan Termohon bukan merupakan penggeledahandan penyitaan, namun karena telah ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupaalat kosmetika tanpa label yang berada dan dijual di salon milik Pemohon, makaPemohon tetap melengkapi dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2014dan Berita Acara Penggeledahan tanggal 28 Oktober 2014.
Register : 10-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 6 Juni 2017 — I. SAUBIL HAKKIANSYAH Bin NURHASANIANSYAH. II.RAMADHANI Bin ERNADI.
303
  • Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar;
    Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Kgnmelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;Hal 18 dari 24 hal.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif.
    Artinya, jikasalah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UndangUndang bahwasediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud denganalat kesehatan adalah instrumen, aparatus, media dan atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan
    Menyatakan terdakwa SAUBIL HAKKIANS YAH BinNURHASANIANSYAH dan terdakwa Il RAMADHANI Bin ERNADI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidakMemiliki Izin Edar;2.
Register : 23-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kdl
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
D. BRAMANDOKO
Terdakwa:
Moh Arifin Alias Pincuk Bin Alm. Sujat
284
    1. Menyatakan Terdakwa MOH ARIFIN alias PINCUK Bin (alm) SUJAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak

    memiliki kewenangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

    1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan
    Menyatakan terdakwa MOH ARIFIN alias PINCUK bin (Alm) SUJATterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
    danalat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh pemerintah, yang dilakukan dengan cara : v Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira jam16.00 Wib, terdakwa MOH ARIFIN alias PINCUK bin (Alm) SUJAT yangmerupakan lulusan SMK YPP Semarang dan bekerja sebagai buruh kulitelah membeli pil warna putih berlogo Y dengan cara mengambil darisaksi HARI NUGROHO HADI Alias KAMRA (terdakwa dalam berkasperkara penuntutan terpisah) di perumahan Graha Raya No
    Juni;Bahwa ahli menjelaskan obat yang ditemukan dalam perkara atas namaTerdakwa Zuhri dan Terdakwa Hari Nugroho yang berkait denganTerdakwa dalam perkara ini termasuk dalam obat trihexyphenidyl yangmerupakan sediaan farmasi;Bahwa ahli berpendapat Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasitersebut tidak memenuhi standard persyaratan keamanan khasiat ataukemanfaatan mutu karena dari segi Keamanan obat tersebut seharusnyadisimpan oleh yang ahli atau mengerti obat.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Menyatakan Terdakwa MOH ARIFIN alias PINCUK Bin (alm) SUJATtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidakmemiliki kewenangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Kdl2.
Register : 29-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN PALOPO Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Plp
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.Gerei Sambine, SH. MH
2.Rismah, S.H.
Terdakwa:
Try Agung Bethony Alias Topeng
4523
  • TOPENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
    Buntu Datu Kec.Bara Kota Palopo atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, terdakwa dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kKesehatan yang tidak memiliki ijinedar yang mana sedaiaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat ijin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 14 Desember2018 terdakwa yang sering mengkonsumsi
    Buntu Datu Kec.Bara Kota Palopo atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, terdakwa dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan atau persyaratan, keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutuyang mana sedaiaan farmasi dan alat kesehatan harus aman dan bagi tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang
    Apt. di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli menerangkan Latar belakang pendidikannya adalah Starasatu (SI) Universitas Gajahmada, Stara dua (SII) Universitas Gajahmadadan pendidikan non reguler formal Ahli yaitu pengawasan peredaran obatditoko obat dan Apotik serta sosialisasi perizinan perbekalan FarmasiJabatan Ahli Kasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Palopo yang bertugasmengawasi penjualan sediaan farmasi, Makanan, dan minuman sertaperbekalan kesehatan
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;153. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;4. Turut melakukan, turut Serta melakukan, dan yang menyuruh melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
    Unsur Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alatkesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baikkeamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, jugatentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredardapat diperjualbelikan dengan bebas dimasyarakat
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Tjg
Tanggal 21 Februari 2017 — PERDANA TIRTA Als DANA Bin M. FAHMI (Alm);
3411
  • FAHMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dan denda sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
    FAHMI ( Alm )terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atautealat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan;2.
    KalimantanSelatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober sekira pukul 17.30WITA ada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya datang ke rumahterdakwa dengan maksud membeli obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak1 (satu
    FAHMI (Alm)adalah seorang laki laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalamsurat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadikekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke1 Setiap Orang telah terpenuhi ;Unsur ke2 : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiijin edar;Menimbang,bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 Undangundang Nomor: 86 tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksuddengan SEDIAAN FARMASI adalah
    kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kKewenangan sesuai dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwaBahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Alex dan saksi Ervin pada
    FAHMI (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 11 (Sebelas) bulan, dan denda sebesar Rp.2.000.000.(duajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makaakan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;183.
Register : 08-04-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 292/Pid.Sus/2015/PN Dps
Tanggal 15 Juni 2015 — NI WAYAN SUMERTHI PANDE .
9263
  • Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUMERTHI PANDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3.
    alatalat bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dipersidangan tanggal 09 Juni 2015, No.Reg.Perk.PDM:238/DENPA/TPUL/03/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PengadilanNegeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUMERTHI PANDE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatHal.1 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2015/PN Dpsizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    Selasa,tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktutertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam tahun 2014 bertempat di Salon Putra Intan milik terdakwa yang beralamat diJalan Kebo lIwa No. 3 Gianyar, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasarberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi ;3. Tidak memiliki ijin edar ;Ad.1 Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangsebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yangdilakukan, bahwa terdakwa NI WAYAN SUMERTHI PANDE didalam persidangandiperoleh fakta bahwa ia dalam keadaan mampu bertanggungjawab atasperbuatannya dan didepan sidang terdakwa telah membenarkan indentitas dirinyadengan demikian unsur ini telah terbukti;Ad.2.
    Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUMERTHI PANDE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitumengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 02-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI.P.R, SH
Terdakwa:
BUDOYO Als. IDA Bin YAMTO SUGIYONO
5813
  • sesuai dalamketentuan Pasal 1 butir 4 Undangundang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik, selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan PemerintahR.
    Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Makanan,yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.Adapun tanpa izin edar adalah tidak memiliki izin edar dari Badan PengawasObat dan Makanan Republik Indonesia.
    Dalam ketentuan Pasal 15 PeraturanPemerintah Republik Idonesia Nomor 72 tahun 1998 ditentukan "penyaluransediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usahayang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri, yang dalam hal iniadalah Menteri Kesehatan yang mengurus urusan pemerintahan bidangkesehatan;Menimbang, bahwa yang berhak dan memiliki wewenang untukmenyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana diatur dlaamPasal 15 Peraturan Pemerintah R.
    Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Makanan yaitu "penyaluran sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinsebagai penyalur dari Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin edar adalah tidakmemiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan PengawasObat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang PedomanPengelolaan ObatObat
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa yang bukan seorangapoteker atau Pedagang Farmasi "secara sadar dan dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", maka unsur keduaini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatifPertama Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan dakwaan kumulatif Kedua Pasal 197 Undang
Register : 18-05-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 Agustus 2016 — SYAIFUL RAHMAN alias ANANG bin HADRIMIN
456
  • Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAHMAN alias ANANG bin HADRIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dakwaan lternatif pertama Penuntut Umum;2.
    tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAHMAN alias ANANG binHADRIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    ANANG bin HADRIMIN pada hariJumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah areal pekuburan muslim diGang Flamboyan Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura KabupatenBanjar atau setidaktidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengajamemproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak
    pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 14.30 Witaatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidakHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN Mtptidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah arealpekuburan muslim di Gang Flamboyan Kelurahan Jawa Laut KecamatanMartapura Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya di salah satu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa obat carnophen yang diedarkan oleh Terdakwaberdasarkan setelah dilakukan uji lab maka berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.
    Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAHMAN alias ANANG bin HADRIMINtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki IzinEdar sebagaimana dakwaan Iternatif pertama Penuntut Umum;2.
Register : 04-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 217/Pid Sus/2016/PN Njk.
Tanggal 20 September 2016 — MOH. ABDUL BASIT BIN DAMDUKI
4512
  • ABDUL BASIT BIN DAMDUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;2.
    ABDUL BASIT Bin DAMDUKI, pada hari Rabu tanggal 06 April2016 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016,bertempat di Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidak tidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud
    ABDUL BASIT Bin DAMDUKI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3), sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UndangUndang RI Nomor: 36 tahun 2009tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH.
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid Sus/2016/PN Nik.Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang padadasarnya menunjuk pada siapa orangnya
    farmasi tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obatobatan maka Terdakwajelas tidak mempunyai kewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakangudang sarana sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik bahwa obat double L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasukDaftar Obat Keras dan obat double L digunakan untuk pengobatan Parkinson yang mempunyai reaksiuntuk menenangkan pikiran
    ABDUL BASIT BIN DAMDUKTI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Keahlian DanKewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi PersyaratanKeamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Putus : 21-12-2011 — Upload : 07-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 311/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 21 Desember 2011 — YUN YONO als. MBES Bin KATIMIN
215
  • Kediri, berdasar pasal 84 ayat (2) KUHAP PengadilanNegeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /persyaratan atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 (2) dan ayat (3) Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus
    52 butir dan dari hasil pengembangan saksiHENDRO SUPRASNOWO mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa ;Bahwa benar pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUN YONO,diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia type 5130 wsarna coklatyang digunakan untuk melakukan komunikasi/transaksi dengan HENDRO ;Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali menjual pil LL kepada Hendro, pertama 3(tiga) kit isi 25 butir dan kedua 5 (lima) kit isi 40 butir ;Bahwa para Terdakwa bukan pekerja farmasi
    butir dan dari hasil pengembangan saksiHENDRO SUPRASNOWO mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa ;Bahwa benar pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUN YONO,diketemukan barang bukti berupa (satu) unit HP merk Nokia type 5130 wsarna coklatyang digunakan untuk melakukan komunikasi/ transaksi dengan HENDRO ;e Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali menjual pil LL kepada Hendro, pertama 3(tiga) kit isi 25 butir dan kedua 5 (lima) kit isi 40 butir ;e Bahwa para Terdakwa bukan pekerja farmasi
    untuk jenis tertentu memerlukan kewenanganuntuk melakukan upaya kesehatan ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 dijunctokan pasal 98 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009, yakni Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undangundang adalah mengadakan,menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dalam hal menjual pil LL Terdakwamemperoleh keuntungan berupa uang dan juga upah berupa pil LL untuk dikonsumsi danTerdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi dan mengedarkan pil LL tanpa ijin yangberwenang adalah dilarang hal ini juga sesuai dengan keterangan para saksi bahwa pekerjaanTerdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkanpil LL ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapatdikwalifikasikan sebagai orang yang mengedarkan sediaan farmasi
Putus : 23-04-2014 — Upload : 23-05-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 106/Pid.Sus/2014/PN.Kdr
Tanggal 23 April 2014 — Prayitno alias Bolang bin Sujianto
243
  • Letjen Suprapto II / 57B Rt. 003 Rw. 010 DesaBurengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dimaksud dalam pawl 98 ayat (2) UURI No. 36/2009 " Yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan
    Mbus sejumlah Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) atas upah itu terdakwa setuju dan apabila ada pengiriman obat jenisdouble L terdakwa akan diberi kabar melalui telepon oleh Agus als Mbus agar supayaterdakwa mengambil, terdakwa tanpa memiliki kewenangan atau keahlian telahmengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis double L kepada masyarakatyang membutuhkan yaitu terdakwa telah menerima pengiriman ke (satu) pil jenis doubleberjumlah 100.000 (seribu) butir, pengiriman ke 2 (dua) berjumlah
    bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja ;3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3Menurut pasal 106 ayat UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Pasal 1 ke 4 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu : sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UURI No. 36
    Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :Ayat 2 : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat ;Ayat 3 : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi,surat
Register : 22-12-2011 — Putus : 05-03-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PN PASURUAN Nomor 1/Pid.B/2012/PN.PSR.
Tanggal 5 Maret 2012 — M. SAID Bin NUR ALI
906
  • Bahwa barang bukti nomor 1 s/d 6 dalam point 1 adalah tergolongSediaan Farmasi tanpa izin edar atau tidak terdaftar di Badan POM RI.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal197 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 Tentang KesehatanATAUKEDUABahwa terdakwa M.
    Makanan dan Minuman, untuk tugas dan kewenangannnyaadalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi/peredaranobatobatan, jamu, minuman dan makanan di kota Pasuruan;e Bahwa ahli pernah bekerja di Intalasi Farmasi RSJ Mataram NusaTenggara;e Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik;17Bahwa ahli pernah melihat barang bukti milik terdakwa yang berupa obatobatan;Bahwa syarat utama obat agar dapat diedarkan adalah harus mempunyaiizin edar;Bahwa
    Bahwa barang bukti nomor 1 s/d 6 dalam point 1 adalah tergolongSediaan Farmasi tanpa izin edar atau tidak terdaftar di Badan POMRL.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana(requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal 18 Oktober 2011, pada pokoknyamohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan:1. Menyatakan M.
    SAID BIN NUR ALI terbukti bersalah melakukan tindakpidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangNomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa pertimbangan unsurunsur Pasal 197 UU Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:Ad. 1.