HASAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

HASAN (ALM) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi = standar atau persyaratan keamanan, khasiat,kemanfaatan, dan mutu,sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kami diatas.2.

FITRIANSYAH dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Bagian instansigudang farmasi dengan tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan,pendistribusian serta pencatatan dan pelaporan pada instalasi gudangfarmasi yang ada di Dinas Kesehatan Kab.

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;3. sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3);Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga denganterpenuhinya salah satu berarti unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan "Setiap orangyang tidak memiliki keahlian

HASAN (Alm) tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum;2.

Menyatakan Terdakwa Mujiono alias Bagong bin Kusnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3.

Menyatakan terdakwa Mujiono alias Bagong bin Kusnan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orangyang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamapsal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kesatu. 2.

caracara sebagaiDer iKut : 202022 enn nnn nnn nnn nn nnn nen non eon neem en nnn ene Awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00wib. terdakwa datang ke rumah saksi Ribut Santoso bin Suyono diDesa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagunguntuk mengantarkan pesanan pil dobel L milik saksi Ribut Santosobin Suyono sebanyak tiga ribu butir seharga Rp. 600.000 (enamratus ribu rupiah) padahal terdakwa adalah seorang pekerja bengkelbukanlah orang yang berwenang di bidang farmasi

Bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dihubungkan denganpengertian yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa terbukti dengan sengaja telah mengedarkan obat berupatablet pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi tanpa ada ijin edardari pejabat yang berwenang dengan caracara sebagaimana diuraikandiatas, obat/sediaan farmasi tersebut berbahan aktif Trineksifenidil HClmempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotikamaupun psikotropika, tetapi termasuk daftar

Menyatakan Terdakwa Mujiono alias Bagong bin Kusnan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidanadenda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuanapabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.3.

Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI ALS UJI BIN JAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; 2.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dalam perkara ini ;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :123Menyatakan terdakwa SYAHRUJI Als UJI Bin JAMRIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI

Hasan Basri Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utaraatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 Ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berawal ketika saksi AL MISBAH, saksi AGUS SUTRISNO

adalah obat, bahan obat, obattradisional dan bahan kosmetik ;Bahwa ahli menerangkan yang dapat memproduksi sediaan farmasi adalah Produsen( Perusahaan / badan hukum ) yang sudah memiliki izin produksi dari Departemenkesehatan ( menteri kesehatan ) ;Bahwa ahli menerangkan sebelum sediaan farmasi diedarkan kepada masyarakat harusmemenuhi syarat uji baik fisik kimiafi, dan penetapan kadar sesuai dengan standarpharmachopeia yang berlaku seta mempunyai izin edar yang dikeluarkan badan POM ;Bahwa ahli

menerangkan yang diperbilehkan untuk menjualsediaan farmasi adalahSarana Pelayanan kesehatan, Puskesmas, PBF Apotik da Toko Obat ;Bahwa ahli menerangkan setelah meneliti obat yang disita oleh penyidik dari terdakwaadalah obat merik Zenith Carnophen yang ijin edarnya sudah dicabut oleh Badan POMtanggal 27 Oktober 2009, Nomor : HK.00.05.131.3996 ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidakberkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan

Unsur ** Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja ini PeraturanPerundangundangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu makapengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teoriteori yang diberikan oleh para ahli hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2(dua) teori kesengajaan, yaitu:1.

Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapatdilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit

perkara ini ;Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana: PDM59/Ep.1/BATUS/Ep.3/07/2012oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1 Menyatakan terdakwa HURAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sedian farmasi

Tanah Datar atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yangberwenang mengadili,terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktekkefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan

Kes RI / Badan POM RI untukmenyalurkan obat keras adalah Pabrik Obat dan pedangang besar farmasi;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwaHURAIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Hal 5 of 14 perkara No: 63/Pid.B/2012/PN.BSBahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekitar pukul 13.15 Wib bertempat diToko Obat Afina Farma di Pasar Balai Tangah Kec.Lintau Buo Utara

yaitu Pasal 198 jo Pasal108 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pengaturan tentang pelaksanaannyaselanjutnya diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 PP No.51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian menyebutkan yang dimaksud Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi ataupenyaluranan obat, pengelolaan obat,

, bahwa di dalam pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6 PP No.51 tahun 2009 yangdimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiriatas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.Sedangkan Tenaga TeknisKefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian,yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi

Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar;

Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als AYU Bin ABDUL HADI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106ayat (1) UU No.386 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telahdiuraikan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.2.

KETERANGAN AHLI NUZULA EVA RAHMAN, S.Si Apt Binti BACRUN,bahwa keterangan ahli tersebut telah disumpah di BAP, dan keterangannyadibacakan di Persidangan menerangkan sebagaimana lengkapnya termuatdidalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkanantara lain:Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di DinasKesehatan Kab.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah alternatif.

Artinya, jikasalah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur tersebut;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan UndangUndang bahwasediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud denganalat kesehatan adalah instrumen, aparatus, media dan atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,Hal

ABDUL HADI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidakMemiliki Izin Edar:. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5Nh(lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;oo.

Purworejo Kota Pasuruan atau setidak tidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengansengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemnuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagainmana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3.

dengan harga Rp.120.000, ( seratus dua puluh ribu rupiah)kemudian pil Tryhexipenidyl tersebut terdakwa jual kembali kepada orang yangmembutuhkan untuk 5 (lima) butirnya dijual dengan harga Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) atau untuk (satu) boxnya terdakwa mendapatkan keuntungansebesar Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa dalam mengedarkanpil Tryhexipenidy tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dibidangkefarmasian maupun bidang kesehatan serta tidak memenuhi standar mutupelayanan farmasi

Menyatakan terdakwa MULYONO BIN ABDUL SALAM, bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan /atau persyaratan keamanan khasiat, atau kemanfaatan dan mutu melanggar pasal196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;112.

Barang siapa;142.Tanpa hak dan kewenangan;3.Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi danpelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;Ad.1.

Unsur melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusidan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; Menimbang bahwa dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang bahwa

MAHSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu secara bersama-sama";

2.

MAHSUN bersalahmelakukan tindak pidana telah turut serta tanoa hak memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhiHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN JmrStandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dalam dakwaanKedua Penuntut Umum ;

MAHSUN pada hari Selasatanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktudalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di belakang halaman sebuah warungtepatnya di Dusun Krajan Desa Gunung Malang Kecamatan SumberjambeKabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah turut serta tanpa hakmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidakHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98Ayat (2) dan (3);3.

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3)Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi

MAHSUN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu secara bersamasama";2.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SUPRAYITNO BIN (ALM) ROKIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah

PerkaraNOMOR : PDM 136 /Jbg / Euh.2/ 3 / 2019 tanggal 16 April 2019 yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa DAVIT SUPRAYITNO Bin (Alm) ROKIM telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu yang diatur dan diancam dalam Pasal 196 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang

berupa 1 (Satu) bungkus kertas rokokyang berisi 9 (Sembilan) butir pil double L (Triheksiphenidil HCL) yang disimpandan disembunyikan oleh Saksi YULIFATUL di dalam saku jaketnya, dankemudian Saksi ABDUL WAHID bersama dengan Saksi BRYAN ARYUANAHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN.Jbgmelakukan interogasi seketika terhadap Saksi YULIFATUL yang pada saat ituSaksi YULIFATUL menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pil double Ltersebut merupakan pemberian dari Terdakwa DAVIT SUPRAYITNO

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

Menyatakan Terdakwa DAVID SUPRAYITNO BIN (ALM) ROKIM tersebutdiatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaanPenuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa I MADE WIBISANA ALS GOPONG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;---------------------------------------------------------------------------------------------------2.

adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik; e Bahwa Jjin Edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harusmemenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan persetujuanpendaftaran ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pom RI ;e Bahwa sesuai pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentangpengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan17alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari MenteriKesehatan

tersebut, apabila nomortidak ada maka sesuai ketentuan sediaan farmasi tersebut tanpa iin edar,selanjunya apabila pada kemasan sediaan farmasi terdapat nomor pendaftaranmaka dicocokkan dengan data base nomor pendaftaran sediaan farmasi dan publicwarning Badan Pom RI, apabila tidak tercantum dalam data base dan/atautercantum dalam public warning maka termasuk sediaan farmasi tanpa ijin edar;Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknyasebagai berikut: 22222 nn nnn anne

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),1.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika ;Menimbang, bahwa yang dimaksudi dengan alat kesehatan adalah instrumen,aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untukmencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,memulihkan kesehatan

Menyatakan terdakwa I MADE WIBISANA ALS GOPONG tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinOCC aL 3 222222 oon nnn nn nnn enn een nnn n nnn een en anne nee en nnn anne neeesenennencecesees2.

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Handi Prayugo bin Puji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan DAN pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus

Menyatakan terdakwa Mohammad Handi Prayugo bin Puji telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN Jbgmemenuhi standar dan/atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu yang diatur dan diancam dalam Pasal 196 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalamdakwaan kami;2.

KartikaHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN JbgPlastik yang berada di Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito KabupatenJombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut : Bahwa Pada hariKamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Wahyonobersama dengan saksi Febrian Rohmat dan saksi Hendri Murdianto yangmerupakan anggota Kepolisian Sektor Jogoroto telah melakukan penangkapanterhadap saksi Joko Purwanto als Poleng (dilakukan penuntutan dalam berkasterpisah) yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double Lsebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi Agus Setiono als Pentol dan saksiImam Wahyudi di UD.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira jam22.00 wib di tempat kerja Terdakwa di UD.

Menyatakan terdakwa Mohammad Handi Prayugo bin Puji telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.