Ditemukan 17963 data
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanPondok Pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;17e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris IIT
Serta adanya buktipemberian wakaf tanah masyarakat kepada Pondok Pesantren AlZaitun yang telahdiserahkan melalui saksi IMAM SUPRIYANTO sehingga saksi IMAMSUPRIYANTO merasa bersalah atas hal tersebut setelah dikeluarkannya dariYayasan karena merasa tidak bisa menjalankan amanah dari masyarakat yang telahmemberikan wakaf tanah kepada saksi IMAM SUPRIYANTO.
62 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas tanah ini hanya + 10 % luas tanahsengketa, dan ini membuktikan bahwa para TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, sudah tidak punya hak lagi atas tanah sengketa(Error in Objecto).Bukti PK 6: yaitu Sertifikat Hak Milik No. 723 wakaf, Kelurahan Cicaheum.Sertifikat ini adalah bukti wakaf atas tanah milik Sri SumarniMali Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk masjid NURUL IHSAN seluas 48m2, berasal dari Persil No. 1 D.1 KOHIR No. 114 danpenerbitan
sertifikat wakaf ini tidak menemui kesulitan, karenadilengkapi peta BUDP lembar Si1 kotak H/3, termasuk SuratKeterangan Riwayat Tanah dari Lurah Cicaheum tanggal09081991 No. 24/VIII/1991, dsb.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMADalm.) telah menyampaikan hal dan maksud dengan pihakPemerintah Desa saat itu, dan saat itu) pula disampaikanjuga mengenai pengurusan wakaf harta H. HODJALI als. H.AMAD alm. untuk tempat ibadah atau mushola kepada pihakPemerintah Desa Kecila, dan pihak Pemerintah Desa Kecila,telah menindaklanjuti dengan mencatat mengenai wakafberupa tanah harta peninggalan H. HODJALI als. H. AMADalm. guna peruntukan mushola, namun karena terbentur biayaadministrasi pembagian harta waris peninggalan H.
AMAD alm. maka tidak dilakukan pengesahan baikterhadap pembagian harta waris kepada Ahli Waris maupunpengesahan wakaf tanah tersebut, namun sebelum Ny. SITIFAIDAH almh. (isteri dari H. HODJALI als. H. AMAD alm.)menindaklanjuti perubahan perubahan = mengenai pembagianharta peninggalan H. WHODJALI als. H. AMAD alm. danpengesahan wakaf yang diberikan dan diperuntukan untukMushola atau tempat ibadah tersebut, serta melakukanperubahan pencatatan dalam buku besar dan/atau Buku TanahDesa Kecila, Ny.
51 — 9
perkara antara orangorang yang beragama Islam sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegasmenyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangHal 3 dari 7 hal.Pen.Nomor 138/Pdt.G/2015/PA.Ppgberagama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
13 — 7
Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan wakaf dan segala hartapeninggalan dari (Alm) lis Suhadi Idris Bin Nein.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormatkiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Halaman 2 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Dpk.2.
12 — 4
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
11 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
11 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
215 — 131
Tentang Sengketa Warisan.Harus juga dipertimbangkan apakah sebenarnya gugatanini sengketa warisan atau tidak ;Bagi mereka yang beragama Islam, dengan berlakunyaUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Peradilan Umum tidak berwenang lagi untuk memeriksa danmengadili perkara perkawinan, pewarisan wasiat, hibah,wakaf dan sedekah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang tersebut. Jadi sengketa pembagian warisan merupakanyuridiksi Peradilan Agama ;.
85 — 28
No. 299/Pdt.G/2016/PTA.Smgorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan,wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf danshadagqah.
1.Musrang bin Haba
2.Hj. Diana binti Hasan
24 — 9
pokok para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan asal usul anak terhadap anak bernama Alya Ramadhani binti Musrang(umur 6 tahun), adalah anak kandung hasil perkawinan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf
34 — 9
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
40 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
72 — 8
Sarto: Wakaf kuburan: Sungai: Sisaselanjutnya disebut obyek sengketa waris VIII;8.9 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana hak yasan C.1230/138,Luas 1370 m? blok D.II terletak di Desa Kaliwining, KecamatanRambipuji,berikut:UtaraTimurSelatanBaratKabupaten Jember, dengan batasbatas sebagai: Jalan Desa: Pak Sakri: Pak Sukir: Pak Sunaryaselanjutnya disebut obyek sengketa waris X;Hal. 6 dari 36 hal. Put.
SurotoTimur : Wakaf KuburanSelatan : SungaiBarat : SisaDahulu harta hibah tersebut dikuasai almarhum Sukir aliasSukirno (anak dari perkawinan kedua antara Glundung denganMinari), sedangkan Sukirno meninggal dunia tahun 2015 dandalam perkawinannya dengan Damiati tidak dikaruniaiketurunan, sekarang tanah hibah tersebut dikuasai Sunaryo binANAK Il (tergugat !)
SurtoTimur : Wakaf kuburanSelatan : SungaiBarat : Sisaselanjutnya disebut obyek sengketa waris VIII;7.9 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana hak yasan C.1230/138,Luas 1370 m blok D.II terletak di Desa Kaliwining, KecamatanRambipuji, Kabupaten Jember, dengan batasbatas sebagaiberikut:Utara : Jalan DesaTimur : Pak SukriSelatan =: Pak SukriBarat : Pak Sunaryaselanjutnya disebut obyek sengketa waris IX;7.10 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumahpermanen yang terletak di Dusun Bedadung
ANDI FERLY M. NOOR
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWE
196 — 56
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Padt.G/2020/PN Unhh. Shadaqah; dani.
Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 49UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat dipahami bahwasubyek hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalampermasalahan yang berkaitan dengan objek sengketa: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah maupun ekonomi syariah meliputi:1. Orangorang yang beragama islam;2.
41 — 19
0d aredlidl ric acleiwYL solgiul mai g9 TLS 5 Jisll 5 a Soll 9 me 9 Vell 9 Gisll 9 wy oll9 Useall g cLSul : cluul Auue> 9 92 eataner Jlig: ausd Lid I49 al JLS 4 . sLias) ao 9 wool 9 Cui 5 Voll 5 tell g goll 4 cewill 5 cLSul desi (99 Tuoi. pllacJ 9 LoS 9 L259Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadiohdalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseorang dari jabatan hakim, nikah beserta
Imam Ahmad dan sebagian SyafriyahHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PA.Ek.berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadioh didalamnya, yaitu: Nikah, Nasab, Kematian, Merdekanya seorang budak,Kewalian, Wakaf dan Miliknya seseorang;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula memberikan pengakuan didepan persidangan tentang halhal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahanantara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangansaksiSaksi
66 — 17
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini,sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.PykMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
18 — 3
diyakinikebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yangdiberikannya Itu tidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwva peristive itusudah lama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFiqhussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat majelishakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyah membenarkankebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dansebagian Syafi'iyah berpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksianHal.15 dari 19.Put.No.0477/Pdt.G/2017/PA Prob.istifadhoh didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorangbudak, kewalian, wakaf dan miliknya seseorang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakesaksian saksisaksi para Pemohon tersebut dapat disusun persangkaanhakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata,bahwa ijab gobul atau akad nikah
52 — 7
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
1.Septi Indriastuti Majid binti H Sigit Hariyadi
2.Agnes Putriana Chakim binti H Sigit Hariyadi
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Pusat Jakarta Cq Kepala BPN Prop JATENG Cq Kepala Kantor Pertanahan KAB Klaten
2.Sigit Hariyadi bin H.Suyuti
3.Santoso Budi Raharjo bin H.Suyuti
4.PD.BPR BANK KLATEN
154 — 41
Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadagoh; dan i. EkonomiSyariah.Bahwa oleh karena tehadap obyek sengketa merupakan pembatalanhibah, maka berdasarkan ketentuan Undangundang sebagaimanadiatas secara tegas dan jelas Pengadilan Negeri Klaten tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor:72/Pdt.G/2018/PN.KIn dengan obyek pembatalan hibah.2.
identitasPara Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terutama Tergugat II danTergugat III yang menurut Para Penggugat mempunyai hubungan hukum berupapemberian hibah dari Tergugat II kepada Tergugat III maka sesuai dengan Pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yangmenyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf