Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tka
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DWINANTO AGUNG WIBOWO, SH.,MH
Terdakwa:
H. AMIRUDDIN MAMI, SE Bin H. HAMZAH TOMPO
190 — 76
  • AMIRUDDIN MAMI, SE. dari Partai PDI Perjuangan pada kolom Dapil III;
  • 1 (satu) buah Buku Data Hasil Prestasi Perorangan Siswa SMA YPLP PGRI I BALANG BODDONG Kota Makassar, warna sampul depan kuning tertulis nomor induk 4861 s/d 4962, yang mana dalam buku tersebut tertera identitas siswa AMIRUDDIN dengan Nis: 4907;
  • 1 (satu) buah Buku Daftar Nama Calon Peserta US/UN Tahun Pelajaran 2005/2006SMA YPLP PGRI I BALANG BODDONG Makassar Program IPA dengan warna depan Biru tertulis TP. 2005
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGA PRATOMO
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
188 — 134
  • Tanggal 10 Juli 2018 3192 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank BJB Syariah atasnama PT ABADI HARUMAN JAYA nomor rekening0020101010999 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 7November 2018, mata uang Indonesia Rupiah. 3201 (Satu) lembar print out mutasi rekening Bank BJB atas namaPT ABADI HARUMAN JAYA nomor rekening : 0087344533001periode 1 Januari 2018 sampai dengan 8 November 2018 ,mata uang Indonesia Rupiah. 3211 (Satu) berkas copy legalisir Undangan Penutupan Mukernas IIBimtek Anggota DPRD Partai
    Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan a.n.Sdr. BUDI BUDIMAN yang diadakan pada tanggal 21 Juli2017 di Krakatau Ball room, Hotel Mercure Ancol Jakarta. 322 1 (Satu) berkas copy legalisir Surat Perjalanan Dinas (SPD)Walikota Tasikmalaya tanggal 21 Juli 2017 a.n. Sdr. BUDIBUDIMAN untuk menghadiri Mukernas Il PPP di HotelMercure Ancol Jakarta dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan 22 Juli 2017. 323 1 (Satu) lembar copy legalisir Guest Folio Ibis Hotel JakartaCawang Nomor: 00088445/Z a.n.
    Selain itu terdakwa merasa terancam karir politiknya apabilatidak menuruti perintah Muchammad Romahurmuzy als Romy selaku ketuaumum PPP/ patsun partai hal tersebut menjadi logis karena berdasarkanBukti Terdakwa Nomor 1 & 2 Rekomendasi Pasangan Calon mewakili Partaidalam PILKADA itu atas rekomendasi dan Persetujuan KETUA UMUMPARTAI ;Halaman 171 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDGBahwa, demikian pula terhadap perbuatan Terdakwa (Budi Budiman)dalam memberikan uang kepada saksi Yaya Purnomo dan saksi
    ROMY yang pada saat ituberkapasitas sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangnan ( PPP )dan Terdakwa selaku Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya.
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Khusus
Register : 15-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SELAYAR Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Slr
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUH. JUNAIDI HASAL
Terdakwa:
SARJUNG KARIM Bin KARIM
72 — 44
  • SARJUN melakukan pembelianBBM dengan partai banyak atau dengan menggunakan drum. Yang saksitahu Lk. SARJUN sering melakukan pembelian BBM melalui nossel untukdi gunakan pada kendaraannya ;Bahwa saksi mengetahui Lk. SARJUN menjual BBM eceran denganmenggunakan alat jual pertamini dirumahnya. Dan APMS Putriana JayaUtama tidak ada hubungan kerja sama mengenai jual beli BBM ;Bahwa saksi lihat adanya petugas kepolisian yang terdiri dari Lk. MIRAD,Lk.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 132/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 14 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Bachtiar Bin A. Amir Diwakili Oleh : H. Gusti Firmansyah, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Anwar alias Ampa Uleng Diwakili Oleh : Muh. H. Y. RendY, S.H.
Terbanding/Tergugat II : Sahura alias Sahura binti Tassakka Diwakili Oleh : Muh. H. Y. RendY, S.H.
Terbanding/Tergugat III : Hj. Marawi alias Marawiah B Tassakka Diwakili Oleh : Muh. H. Y. RendY, S.H.
59 — 36
  • Sesuai Pasal 1875 KUH Perdata jikamemenuhi syarat formil dan materil, yaitu : dibuat secara sepihak atau berbentuk partai(sekurangkurangnya dua pihak), tanpa campurtangan pejabat yang berwenang; ditanda tangani pembuat atau para pihak yangmembuatnya;e isi dan tanda tangan diakui.maka :(1) nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan aktaotentik,Hal. 19 dari 32 hal, Put.No.132/PDT/2020/PT.MKS(2) dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yangmelekat padanya sempurna dan mengikat(volledig en bindende bewijskracht
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus
Register : 12-06-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN sml
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PASAMI W. RUMPAISUM, S.H.
3.MUHAMMAD A. TANJUNG, S.H.
4.PRASETYO PURBO, S.H.
5.NUR NURAHMAT ISHAK, S.H.
Terdakwa:
OKTOFINA JAMBORMIAS Alias FIN
126 — 57
  • tersebut saat itusaudara MORES MASELA pas ada datang kerumah saksi sehingga saksipun langsung menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa kemarinwaktu ale jadi saksi di TPS 7 ada liat saudari OKTOFINA JAMBORMIAS pigicoblos di sana ka selanjutya saudara mores mengatakan bahwa ia kemarinterdakwa OKTOFINA JAMBORMIAS ada pi coblos di TPS 7 desa arma danselanjutnya saksi pun langsung kerumah saudara ALEKSANDERLUTURMAS saat itu saudara KRISTIAN BATKROMBAWA (calon anggotaDPRD Kab Kepulawan tanimbar dari partai
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 83/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 10 Desember 2015 — NY. KATRIN KANDARINA melawan 1. PERSEROAN TERBATAS (PT) KARYAJASA TRANSPORT yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan YOHAN GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. KARYAJASA TRANSPORT berkantor ditempat kedudukan PT. KARYAJASA TRANSPORT tersebut di Jl. Jogokaryan No. 1 Yogyakarta, dkk
65 — 75
  • Prinsip kontrak partai(party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkarasaja;Berdasarkan hal tersebut maka beralasan secara hukum PerlawananPELAWAN dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan TidakDapat Diterima;2.Bahwa Gugatan perlawanan PELAWAN yang ditujukan kepadaTERLAWAN II (Tuan H.M.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 09-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 01/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 10 Mei 2017 — AHMAD DARDAK, S.Pd vs BUPATI OGAN ILIR
130 — 293
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CalonPegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukankarena kesalahan yang bersangkutan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas ternyata tidak ada satu alasanapapun yang dilanggar oleh Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwaTergugat telah mengabaikan peraturan Perundangundangan yang dimaksud, dengandemikian maka objek sengketa yang diterbitkan oleh
    Pegawai (NIP), yangmemuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama CPNS,dalam hal ini Ahmad Dardak S.Pd mempunyai NIP 197201032014071001; Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas Majelis Hakim berpedomanpada : === === === == e Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud pegawai adalah orang yangbekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) ; e Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang LaranganPegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
H. M. NASIR B, Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
274 — 229
  • PNS itusendiri bunyinya sama yaitu secara menyeluruh pada pokoknyamenyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:Pasal 250 : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 176/Pid.B/2013/PN.Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — THAMRIN MANIK
55 — 12
  • adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
    ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
189 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan;c) Barang bukti : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan DaftarRincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukanTerdakwa dan Amrin Tambunan tanggal 6 Januari 2005 dantanggal 13 April 2005, serta SPM (sementara) yang dikeluarkanKabag Keuangan dan BUD telah tertulis TPAPD sebagai BelanjaBagi Hasil dan Bantuan Keuangan berupa Bantuan Keuangankepada Kecamatan/Desa Kelurahan bersamaan dengan bantuankeuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Partai
    sehinggasetiap Kabupaten memberikan TPAPD sesuai kemampuankeuangannya. kKemampuan keuangan Daerah ditentukan jikaditetapkan dalam APBD yang dibahas antara Kepala Daerahdengan DPRD, sehingga di beberapa daerah TPAPD tidaksemua memberikan dan tidak serentak;Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan DaftarRincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan2)Terdakwa dan Amrin tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaan denganbantuan keuangan kepada partai
    Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), danDaftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yangdiajukan Terdakwa dan Armin tanggal 6 Januari 2005 dantanggal 13 April 2005, bahwa TPAPD diajukan bersamaandengan bantuan keuangan kepada partai politik, organisasisosial, keagamaan, dll. Fakta ini menunjukkan danmembuktikan bahwa TPAPD bukanlah Belanja Pegawaitetapi termasuk dalam Belanja Bagi Hasil dan BantuanKeuangan;k.
Pengadilan PN SANGGAU
Register : 08-09-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN SANGGAU Nomor 12/Pdt.Plw/2016/PN Sag
Tanggal 14 Maret 2017 —
110 — 25
  • Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanoa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum;c. Ditandatangani oleh para pihak;d. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatangan;Syarat Materil Akta Bawah Tangan:a. Keterangan yang tercantum dalam Akta Dibawah Tangan (ABT) berisipersetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum;b.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 25-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Lsm
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMAD DONI SIDIK, SH
Terdakwa:
MUSLIADI Bin ABDULLAH
430 — 279
  • Saksi Nurmawati Binti T.Askari, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Facebook namun tidak pernahketemu;Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan denganmasalah di facebook, dimana terdakwa ada menfosting katakata danfoto saksi korban;Bahwa setahu saksi katakata yang difosting oleh terdakwa di facebookadalah PKI dan PSK serta dimuat foto korban;Bahwa setahu saksi maksud dari katakata PKI tersebut adalahanarchis atau partai komunis Indonesia;Bahwa
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Umum Perjudian
Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 81/Pid.B/2017/PN Bek
Tanggal 2 Agustus 2017 — Pidana - Liu Hian Djiu Alias Ahian, dkk
64 — 29
  • LIU HIANDJIU Alias AHIAN.Bahwa saksi melihat Anggota dari pihak kepolisian menangkap paraterdakwa dan saksi pada saat itu sedang tiduran dirumah terdakwa ,dikarenakan saksi baru selesai mengantarkan kartu anggota partai Perindountuk para terdakwa, pada saat terdakwa sedang istirahat tiduranterjadilah penangkapan/penggerebekan.Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi BOK atauCAPKUT bahwa alat yang di gunakan untuk bermain judi jenis Remi boktersebut di perlukan 2 ( Dua ) set kartu
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Tanah
Register : 09-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj.
Tanggal 10 Juli 2014 — * Perdata - Wiwik Ernawati - Mohammad Imron Hamjah Safroni - Ismi Rojiah - Ana Nur Ajijah MELAWAN - Mbok Suwartini (istri almarhum Pak Abu Amar) - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono, Cq Kepala Desa, Desa Dawuhan Lor - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq Kepala kantor Wilayah Depatemen Keuangan Republik Indonesia Jawa Timur Cq Kepala kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo
94 — 10
  • Kecamatan Sukodono, KabupatenLumajang menganjurkan supaya Tumi alias Tuni disuruh mengajukanGugatan Ke Pengadilan Negeri Lumajang ;Bahwa berhubung pada waktuitu Tumi alias Tuni keterbatasan danaserta takut kepada Suami Tergugat I yang bernama Abu Amar sekarangtelah almarhum adalah seorang Anggota Angkatan Darat Tentara NasionalIndonesia, Tumi alias Tuni merasa ketakutan dimana pada waktu ituTentara Nasional Indonesia yang berkuasa (Negara totaliter) dan padawaktu itu Tumi alias Tuni dituduh anggota partai
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat -EVI LIMUAT Tergugat -SULCE DONGGA -MUHAMAD SANUSI LACAKA
194 — 68
  • milik, sedangkan dalam pasal 378 Rv landasan yang dirumuskandidalamnya, putusan yang dilawan adalah putusan yang: merugikan kepentingan mereka : merugikan hak mereka ;Halaman 27 dari 35Putusan Nomor 159/Pdt Bth/201 PM tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan; A.Menimbang, bahwa Pasal 206 ayat (6) R.Bg mengenal dua jenisperlawanan terhadap putusan atau penetapan yakni Perlawanan yangdilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan ataupenetapan, yang dikenal dengan nama Partai
Pengadilan PN PAINAN Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pnn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Reni Herman, S.H.
2.Tigor Apred Zenegger, S.H.
Terdakwa:
Khairil Alias Kyai Khairil Bin Syarif St. Ibrahim
388 — 305
  • simbol dalampostingan Terdakwa, selain itu dengan adanya orang yang menyukai dan tidakmenyukai postingan Terdakwa hal tersebut menunjukkan sudah terjadinyagesekan antara orang yang setuju dengan postingan tersebut berarti setujuterkait katakata yang disusun dalam kalimat dengan unsur ujaran kebenciantersebut sehingga menjadi tidak menyukai dan terprovokasi dengan postinganTerdakwa dan golongan orang yang tidak setuju dengan postingan kalimattersebut yang bisa saja merupakan golongan simpatisan dari partai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 494/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Penggugat : Jefirstson R. Riwu Kore Diwakili Oleh : Jacques C Lumenta,SH.MH.,
Terbanding/Tergugat : Bachtiar Ravenala Ujung
208 — 50
  • No.1, Jakarta Selatan seluas242,97 m2 dengan status bangunan Hak Guna Usaha, yang selanjutnyadalam perkara ini akan disebut sebagai OBYEK;Bahwa antara TERGUGAT dengan JEFRY RIWU KORE pernahbersamasama mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI pada sekitartahun 2009, namun hanya JEFRY RIWU KORE saja yang lolos menjadianggota DPR RI dari Partai Demokrat;Bahwa karena kebutuhan hajat politiknya tersebut, kKemudian JEFRYRIWU KORE bersama staffnya, GUSTAV meminta tolong kepadaTERGUGAT untuk membeli rukan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1413/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Salman Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Nurdin Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Kasmidi Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Renhard Harve,SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Kenan Lubis SH
61 — 39
  • Amal Tani dengan cara membabat tanaman masyarakat berupapohon karet, tanaman nilam dan padi serta mebakar rumah dan gubukmasyarakat yang bercocok tanam di arela tersebut, kemudian menakuitnakuti masyarakat menggunakana kekuatan oknumoknum ABRI padamasa lalu dan kekejaman para preman bayaran dengan tuduhanmembantu PKI yaitu Partai Komunis Indonesia (keterangan saksi a deCahrge Mahyuddin Barus);Kemudian setelah informasi masyarakat bergabung kembali danmembentuk kelompokkelompok Tani termasuk Kelompok
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-12-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — PT. BATAVIA GRAHA CIPTA UTAMA VS PT. PATRA JASA
265 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa fakta jalannya persidangan dalam perkara a quo padatingkat pertama:Multy partai karena piahk yang terlibat dan berkepentingandalam persidangan tersebut yaitu : Pemohon Pailit, TermohonPailit, dan 2 piak lain yang ditarik oleh pemohon dengandidalilkan sebagai kreditor, hal mana pihak pihak tersebutduduk dikursi persidangan dan memberikan keterangan dansikap dan tuntutannya masing masing;Terjadi jawab jinawab dan pembuktian diantara masing masingpiahk, knhususnya Pemohon dengan Termohon;Ada upaya
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum
Register : 28-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TARUTUNG Nomor 174/Pid.B/2018/PN Trt
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Rosandi, S. H
Terdakwa:
Tomson Hutabarat Als. Pak Astrid
88 — 16
  • Panwaslu KabupatenTapanuli Utara dan saksi mengambil Mik (Pengeras suara ) dan mengatakankami tidak butuh jawaban dari Kapolres, kami butuh jawaban dari panwaslu kemudian saksi meletakan mik atau pengeras suara diatas sound laluHermanto pasaribu mengambil Mik yang saksi letakkan dan mengatakanPihak Kepolisian dan panwaslu ada korporasi dan juga kata kata lainnyayang tidak saksi ingat lagi setelah berselang 7 9tujuh) menit saksi mengambilMik kembali dn mengatakan ini Negara Demokrasi bukan Negara Partai