UPT PUSKESMAS KALIGESINGNomor : 445.4/025/1/2013 tanggal 19 Januari 2013,yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Dan dari kejadian ituHakim berpendapat bahwa telah terjadi persetubuhan antara saksikorban dengan terdakwa karena kemaluan (penis) terdakwa telah beraduatau masuk ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban hinggamengeluarkan air mani/sperma;Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Visum et Repertumdari UPT PUSKESMAS KALIGESING Nomor : 445.4/025/1/2013 tanggal 19Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

., AptNRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN;Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2015/PN.

Apt NIP. 198402252009022002masingmasing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., AptNRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN;Bahwa perbuatan terdakwa RISKI BIN PARDI sebagai PenyalahgunaNarkotika Golongan bagi dirinya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukaneksepsi

terdakwa kembalimenyetubuhi anak korban dengan terlebih dahulu terdakwa merayu anakkorban dengan menjanjikan kepada anak korban akan menikahi anakkorban dan anak korban percaya kepada terdakwa, Selanjutnya padaHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Mtrtanggal 29 April 2020 terdakwa membawa anak korban ke rumah sdr TARAdi Beleke lombok tengah dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korbandi rumah sdr TARA .e Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama HIDAYAH nomor :089.1/1.1/UPT

bahwadirinya mau di ajak keluar karena di janjikan akan di nikahi olehterdakwa.Bahwa pada saat anak korban HIDAYAH ALS NINA dibawa olehterdakwa anak korban HIDAYAH membawa 1 buah Hp danmenggunakan antinganting emas dan menurut pengakuan anak korbanHIDAYAH als NINA 1 buah HP dan antinganting emas milik anakkorban HIDAYAH ALS NINA di jual oleh terdakwa dan uang hasilpenjualan Hp dan antinganting tersebut di pergunakan oleh terdakwa.Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama HIDAYAHnomor : 089.1/1.1/UPT

6034IR; 1 (satu) plastik hitam berisikan kotak lakban hitam terdapat 1 (Satu)plastik bening berisi kristal putin / sabu bruto 41,8 gram; 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE 1(satu) buah pipa kaca / pipetBahwa barang bukti kristal putin/sabu tersebut telah disisihkan untukdimusnahkan kemudian sisanya digunakan untuk kepentinganpembuktian, yang mana berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Nomor: 4221/IV/2013.UPT.LAB UJI Narkoba dari BNN yangditanda tangani oleh Kepala UPT

6034IR; 1 (satu) plastik hitam berisikan kotak lakban hitam terdapat 1 (Satu)plastik bening berisi kristal putin / sabu bruto 41,8 gram; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk POCKET SCALE 1(satu) buah pipa kaca / pipetBahwa barang bukti kristal putin/sabu tersebut telah disisihkan untukdimusnahkan kemudian sisanya digunakan untuk kepentinganpembuktian, yang mana berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Nomor: 4221/IV/2013.UPT.LAB UJI Narkoba dari BNN yangditanda tangani oleh Kepala UPT

Alamat Subjek dan N.P.W.P.Dterbaru di atas surat asli dengan menggunakan isolasi transparan agar datalama tertutup dan setelah ditempel selanjutnya terdakwa memfotocopy danmenghasilkan Surat Setoran Retribusi Daerah dengan data terbaru, setelahmendapatkan Surat Setoran Retribusi Daerah dengan data terbaru untukmeyakinkan wajib pajak terdakwa membubuhi tanda tangan yang dibuatsendiri seolah olah tanda tangan tersebut dibuat asli oleh saudara DEDIISKANDAR selaku BPP ( Bendahara Penerima Pajak ) di UPT

Tbh Halaman 9( Bendahara Penerima Pajak ) di UPT Tembilahan, setelah membubuhitanda tangan lalu terdakwa mencap diatas tanda tangan denganmenggunakan stampel tinta warna ungu yang bertuliskan PemerintahKabupaten Indragiri Hilir Dinas Pendapatan Kecamatan Tembilahan UnitPelaksana Teknis, setelah berhasil membuat Surat Setoran Retribusi Daerahlalu terdakwa mengantar surat palsu tersebut kepada wajib pajak yang manawajib pajak yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa adalah : Gudang ZULKIFLI,

tempeltulisan yang sudah diprint dan dipotong yang bertuliskan Tahun, Nama,Alamat objek, Alamat Subjek, dan NPWPD terbaru diatas surat aslidengan menggunakan isolasi transparan agar data lama tertutup dansetelah itu terdakwa fotokopi sehingga menghasilkan Surat SetoranRetribusi dengan data terbaru dan untuk meyakinkan wajib pajak,terdakwa membubuhi tanda tangan yang terdakwa buat sendiri seolaholah tanda tangan tersebut dibuat asli oleh Saksi Dedi Iskandar selakuBPP(Bendahara Penerima Pajak) di UPT

Halaman 40tulisan yang sudah diprint dan dipotong yang bertuliskan Tahun, Nama,Alamat objek, Alamat Subjek, dan NPWPD terbaru diatas surat aslidengan menggunakan isolasi transparan agar data lama tertutup dansetelah itu terdakwa fotokopi sehingga menghasilkan Surat SetoranRetribusi dengan data terbaru dan untuk meyakinkan wajib pajak,terdakwa membubuhi tanda tangan yang terdakwa buat sendiri seolaholah tanda tangan tersebut dibuat asli oleh Saksi Dedi Iskandar selakuBPP(Bendahara Penerima Pajak) di UPT

Putusan Nomor :22/G/2018/PTUN.SMG.(2) Ujian sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan oleh TimPengulji.(9) Tim penguji menyampaikan hasilujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasilujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) harisetelah pelaksanaan ujian.Pasal 17 Perda No.12 Tahun 2015: (1) Tim Penguji ditetapkan dengan KeputusanCamat.(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiridari:a.Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar SekolahKecamatan; dan/atau; b.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6,karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat desa DesaWonosegoro sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Penguji yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan dariCamat WonosegoroNomor:141/21 Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017, yaitu dilakukandengan cara : Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan olehTim Penguji yang yang berasal dari unsur UPT Pendidikan DasarHal. 25 dari 59 hal.

BuktiT14. : MOU Kepala UPT Dikdas Dan LS Kab. Boyolali Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. BoyolaliTentang Penyediaan Alat. Tenaga IT Dan TempatKoreksi Pengangkatan Perangkat Desa Kab. BoyolaliTahun 2017. tanggal 28 Oktober 2017. (foyokopisesuai dengan aslinya);15. Bukti T 15. : Berita Acara Nomor: 141/05/53/2017. TentangPenyampaian Hasil Ujian Tertukis Calon PerangkatDesa. Se Kecamatan Wonosegoro.

diajukan tanggal 10Nopember 2017 dan selama jeda waktu tersebut saksi membahas usulan tersebut;bahwa ada batasan waktu dari Camat untuk mengeluarkanrekomendasi tersebut sesuai yang diatur dalam Perbup Nomor: 15 Tahun 2017;bahwa semua perangkat desa sudah dilantik;bahwa ada 18 desa di Kecamatan Wonosegoro yang melaksananakanpengisian Caperdes; bahwa ada SK untuk Tim Penguji Caperdes, yaitu SK Nomor: 21tanggal 24 Oktober 2017 yang berdasarkan Perbup Nomor: 15 Tahun2017 adalah Ketua Panitia dari unsur UPT

., tersebut dengan memerintahkanSaksi PUJIONO (Kepala UPT Sumengko) untuk mengadakan sosialisasibersamasama Muspika Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang terkaitdengan kegiatan normalisasi DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko. SaksiPUJIONO kemudian membuat surat nomor : 611/50/416108.3/2016 tanggal 8September 2016 tentang Normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko.

Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan TerpaduPemerintah Provinsi Jawa Timur.Selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 terbit Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 268/KPTS/M/2017 tentang Pemberian IzinPenggunaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokertountuk Kegiatan Restorasi Sungai Jurang Cetot.

DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT PelayananPerizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor268/KPTS/M/2017 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Airkepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk Kegiatan RestorasiSungai Jurang Cetot Selanjutnya tanggal 21 April 2017 ter.

Didik Pancaning Argo, M.Si., menindaklanjutidisposisi saksi MUSTOFA KAMAL PASHA, S.E., tersebut dengan memerintahkanSaksi PUJIONO (Kepala UPT Sumengko) untuk mengadakan sosialisasibersamasama Muspida Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondangterkaitdengan kegiatan normalisasi DI (Daerah Irigasi) Lebak Sumengko. SaksiPUJIONO kemudian membuat surat nomor : 611/50/416108.3/2016 tanggal 8September 2016 tentang Normalisasi Daerah Irigasi Lebak Sumengko.

IDA LIDIA selaku PPK tentang pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan Dan UPT;

Estika Gunaprima;

: 800 / / PPK / Peng/Dinkes / III /2013, tanggal 27 maret 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;

DYAH INDRIASTUTI BU, S.SIT kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 800/0225c/PPTK/Dinkes/II/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;

IRVAN OCTAVIAN, SE untuk melaksanakan pengadaan jasa pengamanan Kantor Dinas & UPT pada Kepanitianaan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT dan memberikan jadwal pelelangan kepada Koordinator Pokja Pengadaan Jasa Lainnya;

Selaku Project Manager PT.Sass Kencana Engineering(PT.SKE) berdasarkan Surat tugas Nomor.01/STSKE/N//2012 tanggal 23April 2012 baik secara bersamasama maupun bertindak sendirisendiridengan tanggung jawab sendirisendiri dengan, LELA HAYATLSE selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan MenteriPerhubungan Nomor.KP.44 tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentangpemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran tahun 2011 danpenunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2012 padaKantor/UPT

PentraNomor:01/Adm.DPBKS//IV/2012 tanggal 26 April 2012 (masingmasingdilakukan penuntutan secara terpisah) serta PIETER HB FINA,SE SelakuKepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu (dahuluKepala Kantor Adpel Pulau Baai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.KP.44 tahun2012 tanggal 12 Januari 2012, tentang pemberhentian dengan hormatPengelola Anggaran tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan PengelolaAnggaran tahun 2012 pada Kantor/UPT

Project Manager PT.Sass Kencana Engineering(PT.SKE) berdasarkan Surat tugas Nomor.01/STSKE/N//2012 tanggal 23April 2012 baik secara bersamasama maupun bertindak sendirisendiridengan tanggung jawab sendirisendiri dengan, LELA HAYATI,SE selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan MenteriPerhubungan Nomor.KP.44 tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentangpemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran tahun 2011 danpenunjukan/pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2012 padaKantor/UPT

PT.BGLNomor:01/Adm.DPBKS//IV/2012 tanggal 26 April 2012 (masingmasingdilakukan penuntutan secara terpisah) serta PIETER HB FINA,SE SelakuKepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkulu (dahuluKepala Kantor Adpel Pulau Baai) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.KP.44 tahun2012 tanggal 12 Januari 2012, tentang pemberhentian dengan hormatPengelola Anggaran tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan PengelolaAnggaran tahun 2012 pada Kantor/UPT

26 April 2012, perihalpermohonan penggantian Inspektor dari ALSO NAMORA , STdiganti oleh SULISTIONO, SE.;2(dua ) lembar copian surat petikan Keputusan MenteriPerhubungan Nomor:SK.299 tahun 2011, tanggal 24 JUni2011, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dandalam jabatan di lingkungan Kementerian perhubungan.1(satu) lembar copian surat Keputusan menteri PerhubunganNomor : KP. 44 tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentangpenunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2012pada kantor / UPT

yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

hendakmemperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

SALINAN PUTUSANNomor 2180/Pdt.G/2012/PA.KbmBismillaahirrahmaanirrahiimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai' talak yang diajukanXXxXxx bin xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT DikporaXxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh XxxxxRT.04 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx KabupatenKebumen,

Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untukakta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PN PkI(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atauUPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

tidak keberatan/memberi izin untuk pengangkatan anaknya kepada Pihak III (Pemohon), tertanggal21 Maret 2011 ( bukti P4 );Surat Keterangan penghasilan atas nama Pemohon yang ditanda tangani oleh Mdiketahui kepala Sekolah M.TsN Model Idi tampa tanggal, (buktiSurat Pernyataan akan memperlakukan anak angkat RA dengan baik, seperti anakkandung, yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 21 Maret 2011, (buktiSurat Keterangan Dokter atas nama Pemohon nomor 256/Khusus/2011, yangdikeluarkan oleh Kepala UPT

PENETAPANNomor 813/Pdt.P/2019/PA SkgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :Rahman bin Belaja, tempat tanggal lahir Jeneponto, 01 Juli 1965, agamaIslam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan berkebun,bertempat kediaman di Jalan UPT Bekkae, DesaPaselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo,sebagai Pemohon.Pengadilan

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Fotokpi Surat Keterangan hamil Nomor : 1217/PKMMNS/2017 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas DPTMenes tanggal 07 Nopember 2017 telah bermeterai cukup (dinazegelen)dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.8);Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0098 /Pdt.P/2017 /PA.PdlgBahwa selain Bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi saksisebagai berikut : 1.

No 4109/Pdt.G/2020/PA.ClpMenimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan olehPemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengankebutuhan seharihari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuanPemohon;Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohonberpenghasilan sebagai Honorer (Dinas UPT Kesehatan), dan sesuai denganharga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yangharus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp1.500.000 (saju