Menyatakan Terdakwa ANTON YUSUF Alias ANTON Bin MAX SANGKAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.

lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan terdakwa, serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2014 PN Brb, halaman 1 dari 13 halamanSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa ANTON YUSUF Alias ANTON Bin MAX SANGKAY terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Barabai Kab.HST, setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut : e Bahwa bermula mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringmenjual

HST sejak tahu 2003, yangkemudian diangkat sebagai Kepala Instansi Farmasi di RSUD. Brigjen H. Hasan BaseriPutusan Nomor 177/Pid.Sus/2014 PN Brb, halaman 5 dari 13 halamanKandangan pada tahun 2006 dan saat ini ahli sebagai apoteker di Puskesmas PantaiHambawang Kab.

HST;Bahwa yang dimaksud dengan kesediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik;Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, ahli berpendapat obat tersebut berjenisCarnophen yag merupakan obat keras dengan penandaan lingkaran merah danbertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah dan bertuliskanharus dengan resep dokter;Bahwa yang dapat mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dengan cara dijualhanyalah Apotek oleh karena apotek dikelola oleh seorang apoteker

Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan kesengajaanadalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harusmempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.

Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.

Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).

MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan

Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga

Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi

, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.

, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.

melawanhukum adalah bertentangan dengan perundangundangan atau bertentangandengan hak orang lain;Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum di sini berkaitandengan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotikaadalah industri farmasi

, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan pemerintah yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khususpenyaluran narkotika dari menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepadaSiapa

melawanhukum adalah bertentangan dengan perundangundangan atau bertentangandengan hak orang lain;Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitandengan tindak pidana Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan Narkotikaadalah industri farmasi

, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpananHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Saksediaan pemerintah yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 39 Tahun2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan pemerintah tertentu. wajid memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto Ramdani als Dadan Bin Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 2. 000.000,00 ( dua juta rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan Terdakwa SUGIARTO RAMDANI als DADAN Bin ROHMANbersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

sekira pukul 19.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di depanTerminal Girimulyo, Pedukuhan Sribit, Kelurahan Giripurwo, KapanewonGirimulyo, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan RI Nomo HK. 04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang PembatalanIzin edar Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, bentuk sediaan farmasi tablet 2 mg,kemasan Dus, 10 strip @10 Kapsul dengan Nomor Ijin Edar GKL9832706010A1komposisi Trihexyphenidyl 2 mg/tablet, diketahui nomor jjin edar dari produktersebut sudah tidak berlaku lagi, tidak diperbolehkan lagi diproduksi dan harusditarik dari peredaran.

Menyatakan Terdakwa Sugiarto Ramdani als Dadan Bin Rohman terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjaraselama 8(delapan) bulan;3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 2. 000.000,00( dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4.

Menyatakan terdakwa I ARMAN Bin (Alm) DAENG MARALA dan terdakwa II FATURAHMAN Als TUHUR Bin ASNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ; 2.

ARMAN Bin (Alm) DAENG MARALA dan terdakwa Il.FATURAHMAN Alias TUHUR Bin ASNAN, secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 197Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.86 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamdakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . ARMAN Bin (Alm) DAENG MARALA danterdakwa Il.

13Januari 2017 sekitar Pukul 22.15 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam bulan Januari 2017 atau setidaktidaknya pada tahun 2017 bertempat diPelabuhan Ferry Tanjung Serdang Desa Salino Kecamatan Pulau Laut TengahKabupaten Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau ikutmelakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;3. Unsur Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memiliki ijin edar, yangkemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau kemanfaatan, dapatdisita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;4.

dan alat kesehatan yang telah memilikiijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlinat bahwa obatZenith carnophent yang para Terdakwa edarkan merupakan sediaan farmasi dan paraTerdakwa dalam mengedarkan obat Zenith carnophent tidak memiliki keahliankefarmasian dan juga tidak mempunyai dasar pengetahuan di bidang farmasi

Menyatakan terdakwa ARMAN Bin (Alm) DAENG MARALA dan terdakwa IlFATURAHMAN Als TUHUR Bin ASNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2.

Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin DAENG SAPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, sebagaimana dalam dakwaan primair;2.

MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSOmasingmasing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbumendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukanaktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu Saksi H.MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh AnggotaSatuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainya segera menindak lanjutiinformasi tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan penyamarandengan cara membeli obat jenis carnophen kepada pelaku sebanyak 10(sepuluh

Tanah Bumbu;Bahwa kejadiannya berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa didaerah Pasar Ampera Tungkaran Pangeran terdapat aktifitas jual beli obatsediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu saksi bersama dengan BAYUHalaman 6 dari 19.

Sedangkan Kantor dinas kesehatan Tanah Bumbutidak pernah mengeluarkan Rekomendasi jin Edar Sedian Farmasi danAlat Kesehatan;Bahwa Yang berhak atau berwenang = mengeluarkan perijinanpraktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala DinasKesehatan;Sedian Farmasi adalah : Alat kesehatan;Tenaga kesehatan;Obat, dan; QObat tradisional;Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat kosmetika.

Tanah Bumbu, BAYU PRAKOSO dengan H.MABRUR IRHANI (keduanya anggota POLRI) telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin DAENG SAPAkarena telah memperjualbelikan obat Carnophen yang tanpa izin edar;Bahwa benar, kejadiannya bermula ketika adanya informasi masyarakatbahwa di daerah Pasar Ampera Tungkaran Pangeran terdapat aktifitas jualbeli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu BAYU PRAKOSObersama dengan H.

MABRUR IRHANI (keduanyaanggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAINALABIDIN Bin DAENG SAPA karena telah memperjualbelikan obat Carnophenyang tanpa izin edar;Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika adanya informasimasyarakat bahwa di daerah Pasar Ampera Tungkaran Pangeran terdapataktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu BAYU PRAKOSObersama dengan H.

Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin (alm) ADI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan DAN denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin ADI SISWANTOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarpersyaratan keamanan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dakwaanJaksa Penuntut Umum ;2.

Diwek Kab.Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3).

Bahwa terdakwa telah 5 bulan menjual pil LL ataumengedarkan pil LL tanpa ijin dan tidak memiliki kKeahlian di bidang farmasi, danterdakwa mendapat keuntungan dalam menjual pil LL tersebut. Bahwa selainmenjual pil LL terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut dengan alasan agarbadan terasa ringan dan pikiran melayang.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Menyatakan terdakwa FAJAR WAHYU SISWANTO Bin (alm) ADISISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) bulan DAN denda sebesar Rp.500.000, (Lima ratus riburupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;3.

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALS GRANDONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.

Bumiaji Kota Batu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiuliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamula terdakwa dihubunei YOGI PRAYUDAuntuk memesan pil PLL? dengan cara SMS kepada terdakwa ?

Bumiaji Kota Batu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenulnstandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulamula terdakwa dihubungi YOGI

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALIAS GRANDONG bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidakmemiliki ijin edar" sebagaiman pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentangkesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALIASGRANDONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000,subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;4.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsurunsur dimaksud adalah sebagaimanapertimbanganpertimbangan dibawah ini ;1.

Menyatakan terdakwa SLAMET SUWANDOKO ALS GRANDONG telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sholehudin Asofi Alias Sofi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu

Menyatakan terdakwa Muhammad Sholehudin Asofi Alias Sofibersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;2, Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa Muhammad SholehudinAsofi Alias Sofi dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun

ASOFI Alias SOFI pada hari Kamistanggal 07 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di halaman depan Masjid ATTAUBAHmasuk Dusun jajangsurat, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, KabupatenBanyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No.Lab : 03806/NOF/2019 tanggal 22 April 2019 dapat disimpulkan barang bukti nomor :06739/2019/NOF sampai dengan 06742/2019/NOF tablet warna putih logo Ytersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trinexyphenidyl HCL mempunyai efeksebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkansediaan farmasi jenis trilhexiphenidyl

ataupun jenis yang lainnya.Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair :Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHOLEHUDIN ASOFI Alias SOFI pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi

Terdakwa membeli dariAnton sebesar 500 butir dan kedua beli lagi 500 butir;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwadengan menjual pil jenis Trihexypnidyl kepada Saksi AHMAD HUMAIDI Alias OMEKdengan menghubungi Saksi MUHAMAD RIZAL untuk mengantar obat tersebut danmendapat keuntungan dari hasil penjualan pil jenis Treheksyphenidil tersebutterdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dibenarkan olehTerdakwa, Saksi MUHAMAD RIZAL,