Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-10-2011 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 202/Pid.B/2011/PN.BLK Tanggal 24 Oktober 2011 — Terdakwa : Drs.H.Muh.Darwis Bin MG , JPU : Syahrul Juaksha Subuki, SH.MH
79 — 27
79 — 27
atau keberatanbahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku yang diduga atau yang didakwamelakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa yang di kemukakandipersidangan, dan selama persidangan persidangan berlangsung, tidak terdapatsatupun petunjuk bahwa akan terjadi salah dalam orang sebagai subjek atau yangdiduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sertaoleh karena penekanan
Putus : 13-06-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Smn Tanggal 13 Juni 2017 — SYAMSU RIZAL Bin PADLAN
31 — 6
31 — 6
mempertimbangkanunsur unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakanpada pokoknya bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan unsur setiap orang sebagai berikut :0 Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijkk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1532 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1532/B/PK/PJK/2017Pulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan sebagi objek pajak dalamPPN adalah penyerahan barang dalam hal beras(nonBKP) tersebut tidak dilakukan penyerahan tentuberas (nonBKP) tersebut bukan objek PPN.(3) Bahwa demikian juga
Register : 04-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan Dilmil LATIHAN Nomor 48-K/PM I-04/AD/IV/2019 Dilmil Palembang Tanggal 17 Juni 2019 — PRAKA MISWANTO DILMIL PALEMBANG
282 — 115
282 — 115
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinandi kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalammasalah jual beli dan penyalahgunaan narkotika, selaku prajurit TNIseharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dilingkungan Terdakwa dalam berprilaku, utamanya dalam mentaatiaturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalammemberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa
Register : 12-11-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 160-K/PM I-02/AD/XI/2013 Tanggal 16 Januari 2014 — SERDA DUDI HERMAWAN NRP 31950005871073, DKK 1 ORANG
65 — 29
65 — 29
Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan telah sesuai denganprosedur dan tidak ada penekanan/ pemaksaan terhadap para Terdakwa.7. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Saksi terhadapbarang bukti yang salah satunya berupa bong ada tandatanda bekasdipakai.8.
Register : 25-05-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 05-05-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 405/Pdt.G/2016/PA.SUB Tanggal 23 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
12 — 4
tidaknyapenggugat rekonpensi mendapat mutah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkanadalah jumlah tuntutan uang mutah apakah berdasarkan kepatutan atau tidak;Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2019 Tanggal 25 Juli 2019 — MUHAMMAD NUR RAMBE., DKK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
104 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Keadilan dan Kesetaraan, yakni asas yangmemberikan penekanan bahwa setiap pengaturanpenyelenggaraan manajemen ASN harusmencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untukmemperoleh kesempatan akan fungsi dan peran ASN:d.3..4 Bahwa pembentukan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri SipilTahun 2018 telah memperhatikan landasan filosofispembentukan
Register : 13-06-2012 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 58/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 27 Nopember 2012 — TASDIK ANGGA WIDJAYA VS KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( PILKADES ) Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang
113 — 37
113 — 37
yang mengakibatkan semakinKacau 5 22222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn n=Bahwa tanggal 4 Juni 2012, adanya surat yang dilayangkan oleh delapan balon kepaladesa untuk melakukan audensi khusus dengan BPD, menurut hemat kami, tidak adahubungan langsung antara bakal calon kepala desa dengan BPD ;Pada tanggal 5 Juni 2012 Kepala Desa mengundang BPD untuk melakukan rapatkoordinasi pemerintah desa dengan BPD, akan tetapi yang menjadi heran bagi kami,dalam surat itu sebuah penekanan
Register : 04-05-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 173/PDT.G/2015/PN JKT.UTR Tanggal 7 Maret 2016 — Penggugat:
MERNIS YULIA OFRA SANTY
Tergugat:
1.SINGAPORE SCHOOL
2.YAMAN YEO
3.KENZO YEO
4.PUJI TRIWIDODO
168 — 80
MERNIS YULIA OFRA SANTY
Tergugat:
1.SINGAPORE SCHOOL
2.YAMAN YEO
3.KENZO YEO
4.PUJI TRIWIDODO
168 — 80
Bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut didasarkan pada ketentuanPasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata), di manaPENGGUGAT memberi penekanan pada paragrap atau ayat keempat (4)mengingat TERGUGAT IV memiliki profesi sebagai guru pada SekolahSingapura (Singapore School);4.
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 29 Mei 2017 — DEDY HERIANTO SITEPU VS P.T. BANK MANDIRI (Persero), Tbk
93 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
(cetakantebal: penekanan dan Tergugat)Halaman 14 dari 36 hal Put. Nomor 551 K/Pdt.SusBPSK/2017c.
Register : 07-05-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 26-08-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kdl Tanggal 6 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DESTY SETYO ARIMBI, S.H.
Terdakwa:
Matori Bin Almarhum Suadi
47 — 19
DESTY SETYO ARIMBI, S.H.
Terdakwa:
Matori Bin Almarhum Suadi
47 — 19
,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangHalaman 31 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kdlterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan
Register : 11-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA Bolaang Uki Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 130
187 — 130
Hamka dalam tafsirnya yang berjudulTafsir AlAzhar halaman 228 menyebutkan bahwa penekanan ayat ke 3 SuratAnNisa sesungguhnya bukan kepada poligami, tetapi kepada monogami. Adapun penjelasan ayat yang memberi peluang untuk beristeri lebih dari satumenurutnya sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang Muslim,bahwa dari pada menyianyiakan anak yatim yang dalam pemeliharaanseseorang lebih baik menikahi wanita lain meskipun dua, tiga atau empat.
Register : 08-12-2016 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 148/PID.B/2016/PN.MAK Tanggal 19 April 2017 — USMAN SOKO ALIAS USMAN (TERDAKWA)
198 — 159
198 — 159
pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur Dengan sengajadan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi ; Ad. 3 Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ; Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain artinyaseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yangberakibat dengan meninggalnya orang lain dan juga kematian orang lain yaitukorban Hermianti Usman alias Emi itu tidaklah dikehendaki oleh orang/ korban itu sendiri ;Menimbang, bahwa penekanan
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
58 — 33
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
58 — 33
Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :'..penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada kerugian.Apabila snatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut(Yahya Harahap, 1996, him 48)."... .oleh karena RV merupakan salah satu Sumber hukum acara yangdapat diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan prosesdoelamtigheid, maka dalam menentukan patokan landasan kualitas
Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :Cc.'..penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
Yahya Harahap, SH menyatakan bahwa :".. .penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan pada "kerugian.Apabila suatu putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut"(Yahya Harahap, 1996, him 48)."... produk pengadilan yang menjadi objek gugatan Perlawanan tidak sajaproduk yang bersifat "putusan akhir" atau "eind vonnis".
Register : 27-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2020 Tanggal 15 September 2020 — Oditur:
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Said Muhammad Resha
124 — 48
Terdakwauntuk tetap dipertahankan berada dalam lingkunganmiliter, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnyaHaL 45 dari hal 51 Putusan Nomor: 56K/PM I01/VII/2020Menimbangsebagai berikut:1.Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor : 15 K/Mil/2010, tanggal 27 Juni 2010, bahwatindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan Narkoba yang olehmasyarakat maupun pemerintah dianggap sebagaikejahatan berat yang dapat merusak keluarga,generasi muda maupun negara.Bahwa sesuai penekanan
Register : 01-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2017 Tanggal 31 Januari 2018 — SERDA AHMAD JUNAIDI
114 — 40
114 — 40
tersebuttelah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun1997 maka kemudian Majelis Hakim meminta Oditur Militermembacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan saatdiperiksa oleh Penyidik POM.Berdasarkan hal tersebut maka Pledoi dari Penasehat Hukumdikesampingkan dan Majelis Hakim sependapat dengan Replik yangdisampaikan oleh Oditur Militer.Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh PenasehatHukum, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh karena isinyahanya merupakan penekanan
Register : 19-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 148/Pid.Sus/2015/PN Mkd Tanggal 6 Agustus 2015 — TULUS SUSETYO BIN SURIPTO
45 — 15
45 — 15
Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dariHalaman 31 dari42 Putusan Nomor 148 /Pid.Sus/2015/PN Mkdkemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1533 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1)(6)Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbg Tanggal 24 Januari 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs PARAPAT SIMAMORA
94 — 50
94 — 50
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat) Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/2016/PN Sbgc.
Register : 28-08-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4745/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg Tanggal 19 Juni 2014 — Penggugat lawan Tergugat
83 — 24
83 — 24
Dikatakantidak benar karena ada penekanan sering meninggalkan rumah kediamanbersama seolaholah dalam konotasi negative;.