Ditemukan 17962 data
22 — 7
Pent No. 0041/Pdt.P/2014/PA.Ktbmyang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan tersebut di atas Pengadilan
74 — 26
Pasal 1 huruf (b)PP.No. 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara perkara antara orangorang yang beragamaIslam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shadaqah danekonomi syariah ;Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agamadan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bidangperkawinan
78 — 35
sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) danayat (3) serta pasal 21.UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (ayat 2) sertapenjelasannya sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menegaskan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf
13 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) lal y elsall ple Aol: Salg il Sg aglals Gag ALLS) tindAN lly Ysll Giadly Cogally AB con y cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
51 — 16
keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah allstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:J 5ally BS sll s AY sls oY shy Ginlly sally S24 sly usill 98 ApeQlilll aie Aol YL Bale till cal sdail gig TSU sArtinya : Imam syafri membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, pemalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
75 — 5
Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plank PBI serta Masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
Bahwa sesuai dengan Akta lkrar Wakaf Mesjid Jamik tanggal 1891989,bahwa sebelah utara tanah Mesjid Jamik dengan tanah Madrasah PBI.. Bahwa DPP PBI telah menyurati keluarga alm. Bpok.M.Jaffar SiddikSimbolon pada tanggal 17 Mei 1994, Nomor : 12/DPPPB/1994, Hal : statustanah pertapakan/sekolah.
Fotocopy Akta lkrar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008,selanjutnya diberi tanda bukti : TP7;Fotocopy Penetapan Nomor : 07/Eks/2014/18/Pdt.G/2008/PN.LP tanggal 26Juni 2014, selanjutnya diberitanda bukti : TP8;.
MDNtertanggal 1 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti : TP11;12.Fotocopy Akta krar Wakaf Nomor : KK.02.01.11/KP.07/313/2008 tanggal20051429 H atau tanggal 26 Mei 2008 dari Abdullah / Terlawan Tersita kepada Payaman Samosir, selanjutnya diberi tanda bukti : TP12;13.Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Batak Islam(DPP PBI) No. 07/SK/DPP PBVVV2008 tentang Pengangkatan DewanPimpinan Cabang Persatuan Batak Islam (DPC PBI) Kabupaten DeliSerdang Sumatera Utara, Priode 2008 2012,
Sebagaimana telah diakui oleh Terlawan Tersita , ll, Ill dan SuratYayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Nomor : 161/YPIA/1998 tanggal 21September 1998 Perihal Pencabutan plang PBI serta masalah RencanaMendirikan Kantor PBI yaitu. bukti T37 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN.Lp. dan berdasarkan bukti T45 yaitu Akta Pengganti aktaIkrar Wakaf No.
Suanto
Tergugat:
Mansyur Alias Cui
85 — 21
mendapatkan tanahtersebut, karena tanah tersebut adalah milik tergugat sehingga semuatingkatan aparat pemerintahan tidak mau dan bersedia melayanipenggugat, bahkan sampai tingkat babimkamtiobmas sekalipunpenggugat tidak pernah berhasil untuk mendapatkan surat keteranganatas tanah tersebut.13.Bahwa adanya mediasi yang di lakukan pada tanggal 9 oktober 2017di rumah kepala desa juga tidak membuahkan hasil, bahkan tergugatsudah mencoba untuk memberikan pengertian bahwa tanah tersebutadalah sebagian adalah wakaf
makam keluarga penggugat dantergugat yang tidak boleh di jual karena amanah yang harus di jaga.Tergugat sendiri saat itu di hadapan para tokoh masyarakat adatsetempat sudah melunakkan dengan cara minta di bagi dua yaitudengan maksud agar tanah wakaf tersebut tidak di jual.
146 — 20
Persil pertamaUtara berbatas dengan tanah kebun wakaf Mesjid = 37.50 meter;Selatan berbatas dengan sawah M. Nasir Ismail = 36.00 meter;Timur berbatas dengan tanah Nyak Mud = 29.00 meter;Barat berbatas dengan tanah sawah Aisyah Yusuf = 31.00 meterb. Persil keduaUtara berbatas dengan tanah sawah Alm. Nurdin = 36.80 meter;Selatan berbatas dengan tanah kebun Dahri = 39.00 meter;Timur berbatas dengan sawah M.
67 — 33
DALAM EKSEPSIEKSEPSI MENGENAI PENGADILAN AGAMA SUWAWA TIDAKBERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA AQUO (KEWENANGAN ABSOLUT) DAN OBJEK SENGKETATELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI GORONTALO.Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak milik, jikasengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketalain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama, sengketawasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah.Bahwa
Hibah, e Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shodokah danEkonomi Syariah.
Eksepsi tentang Kewenangan AbsolutMenimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkansengketa para pihak adalah bukan merupakan sengketa waris namun murniadalah sengketa hak milik, dan Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri,tidak dikumulasikan dengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris,sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atausengketa ekonomi syariah, termasuk antara
63 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana saat initelah dibebani hak tanggungan atas nama PI Bank PanIndonesia, Tok. dan SHM Nomor 2076/Kelurahan SukarasaGambar situasi Nomor 00058/Sukarasa/2009 luas 130 meterpersegi atas nama Nyonya Sriwulandari Teguhsaputra (dh TheUsan Hoa);Sertifikat Hak Milik Nomor 917/Kelurahan Sukarasa, GambarSituasi tanggal 19111982 Nomor 6019/1982 luas 822 meterpersegi yang kemudian dimatikan karena penggantian Sertifikatmenjadi SHM Nomor 2094/Wakaf/Kelurahan Sukarasa, GambarSituasi Nomor 5207/1993 luas 816
SHM Nomor 917/Kel.Sukarasa, luas 822 meter persegi,yang dimatikan/diganti menjadi SHM Nomor2094/Wakaf/Kel.Sukarasa, luas 816 meter persegi;3.
Setiawan, kemudian SHMNomor 418 sisa/Sukarasa, dipecahpecah sampai habismenjadi 8 (delapan) bidang tanah SHM, yaitu:(1) SHM Nomor 704/Kel.Sukarasa, luas 823 meter persegi,yang dipecah menjadi SHM Nomor 2075/Kel.Sukarasa,luas 693 meter persegii dan SHM Nomor2076/Kel.Sukarasa, luas 130meter persegi;(2) SHM Nomor 917/Kel.Sukarasa, luas 822 meter persegi,yang dimatikan/diganti menjadi SHM Nomor2094/Wakaf/Kel.Sukarasa, luas 816 meter persegi;(3) SHM Nomor 932/Kel.Sukarasa, luas 1100 meter persegi,yang
Pembanding/Tergugat II : Hj.Nurhayati Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Kurniati Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : Juni Astuti Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat V : Juniwati. Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : Ida Susianti Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : Heriyan. Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H
149 — 70
yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang Kelurahan Sedau KecamatanSingkawang Selatan Kota Singkawang dengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/wakaf Tionghua,Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddi;2.
yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang KelurahanSedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ wakaf Tionghua,Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin,sah menurut hukum;4.
;Menyatakan menurut hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugatadalah Pemilik sah atas bidang Tanah seluas 9.560 m2 yang terletak di JalanRaya Teluk Karang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, KotaSingkawang sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 Hal 51 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTKdengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;Barat
berbatasan dengan tanah Syarifudain.Sah menurut hukum.4.Menyatakan menurut hukum jual beli antara Para Pembandingdahulu Para Tergugat dengan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II atasbidang Tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang,Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawangdengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;Barat berbatasan
MERI ANGGRAINI SIREGAR,SH
Terdakwa:
ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER.
21 — 6
dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak wakaf
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
15 — 3
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telahsesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon untuk ditetapkan sebagaiahli waris, adalah untuk digunakan untuk mengurus tunjangan hari tua /THT,uang duka wakaf dan hakhak lainnya pada Kantor PT, Taspen Persero sertauntuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa
Tergugat
40 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
18 — 6
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi II (........... ee eee )yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
12 — 6
Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2021/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
42 — 9
Keislaman menurut YahyaHarahap adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaanlingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengacu menganut danmemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa ruang lingkup Peradilan Agama dalam Pasal 49UndangUndang No.3 Tahun 2007 atas perubahan UndangUndang No.7Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
15 — 4
Fighus Sunnah, jilid HI, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya;Hal 7 dari 10 Penetapan
39 — 20
denganalasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antara orangorangberagama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf