Ditemukan 17962 data
9 — 7
Sertifikat wakaf (kalau ada). Rekomendasi dari pejabat setempat minimal Camat. Kalau bentuknya Pendidikane Jumlah siswa atau anak yatime Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMAT16NB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas
21 — 10
yang telah memenuhi syarat material;Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudahsedemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah), sebagaimana disebutkandalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:Hal. 7 dari 12 halamanPenetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.PwIlArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
37 — 18
memberikanpandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang halhal yang berhubungandengan pengangkatan anak tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap denganpermohonannya;Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undangundang Nomor 03 Tahun 2006atas perubahan pertama Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tentang PeradilanAgama disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pembanding/Tergugat II : Hj.Nurhayati Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Kurniati Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : Juni Astuti Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat V : Juniwati. Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : Ida Susianti Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H dan MIRZA PRATAMA, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : Heriyan. Diwakili Oleh : Raden Hidyatullah Dilaga, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H
149 — 70
yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang Kelurahan Sedau KecamatanSingkawang Selatan Kota Singkawang dengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/wakaf Tionghua,Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddi;2.
yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang KelurahanSedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ wakaf Tionghua,Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin,sah menurut hukum;4.
;Menyatakan menurut hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugatadalah Pemilik sah atas bidang Tanah seluas 9.560 m2 yang terletak di JalanRaya Teluk Karang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, KotaSingkawang sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 Hal 51 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTKdengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;Barat
berbatasan dengan tanah Syarifudain.Sah menurut hukum.4.Menyatakan menurut hukum jual beli antara Para Pembandingdahulu Para Tergugat dengan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II atasbidang Tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang,Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawangdengan batasbatas sebagai berikut:Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;Barat berbatasan
6 — 3
mempertimbangkan kewenanganPengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, PengadilanAgama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya perkaraperkaradi tingkat pertama, bagi orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf
9 — 4
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
19 — 4
Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksiyang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;2. lanah al Thalibin
11 — 0
Penetapan Nomor 220/Padt.P/2019/PA.Kalmendapatkan penetapan perwalian terhadap anakanak tersebut dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima,memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa mengenai perwalian ini telah diatur
53 — 1
Wakaf, f.Zakat, g. Infag, h. Shadagah dan i.
9 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
47 — 2
Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong (tanah wakaf) Sebelah Timur berbatasan dengan YANTO Sebelah Selatan berbatasan dengan NANI Sebelah barat berbatasan dengan Jalan3. Perhiasan berupa = puluhan suku emas diantaranya kalung berantaipanjang seberat sepuluh suku dan gelang jawa (gelang emas berbentuktali tambang ) empat suku.4.
18 — 2
pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan~ keterangan saksi II(cscs arenes eee ) yang berdasarkan pada berita yang sudahdemikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalamkitab Fighus Sunnah yang berbunyi:a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
12 — 12
alasan sebagaimana padadalildalil permohonannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf
58 — 34
beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusanPengadilan;Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah PengadilanAgama sebagaimana bunyi pasal 1 ayat ( 2 ) UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 junto pasal 1 huruf (b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang dimasksud diatas adalahbertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraantara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
12 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
14 — 4
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gal) Abell y cls) ple Lou Salgdl) S985 ag hily Cray ALiod) sindALL sll Yl) Gially Cipall g Ad pucrs y Lid glyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
15 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gaal ball y cis) gle Avaliiw yl baled S905 agldly Gay ALUa) sindALY sty Yoh Gaal g Cr pally 43 pure g Lil gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
14 — 1
sindALY ally Voll Gaal g Crgally 4d pwoay Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian."2. Dr. Wahbah azZuhaily dalam buku "Al Figh al Islamy wa Adillatuh," Juz 7,halaman 697 yang berbunyi:C1 bY) ALN Salgado As 4 alay JyyallArtinya: "Imam Abu Hanifan berpendapat bahwa tidak diterimaKesaksianistifadlah kecuali dalam hal perkawinan dan kematian."
16 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Tergugat
11 — 0
menjelaskan bahwaterhadap penguasaan anak dapat diajukan selama proses perceraian atau setelahperkara tersebut putus dan berkekuatan hukum tetap;Halaman 5 dari 11 halamanPutusan No. 2365/Pdt.G/2014/PA.KdlMenimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, PeradilanAgama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara tertentu antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wakaf