wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

pelaksana untuk dicatat pada register aktakelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa benar anak Pemohon merupakan anak dari Ayah nama Edy Burhanisdengan ibu nama Sri Wahyuni sesuai dengan keterangan saksi saksi danpemohon serta bukti Surat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahirandisebutkan Instansi Pelaksana atau UPT

KepalaKepolisian Resor Aceh Timur Kasat Intekam, tanggal 27 Januari2012 ( bukti P8 );Surat Pernyataan tidak akan menyianyiakan anak yang telah di adopsi yangbernama Sutan Nugraha Nasution dan Karina Nasution, akan memperlakukanseperti anak kandung, yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 18 Januari2012, (bukti P9);Surat Keterangan Dokter atas nama Rohani nomor 800/043/PKM/PRI/ AT/II/2012, yang dikeluarkan oleh Dokter Poli UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat,Peureulak tertanggal 19 Januari 2012

19Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.4);5) Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama MUHAMAD TOMI yangdikeluarkan oleh Kantor Desa Banjarimbo Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5); Halaman 4 dari 9 halaman,Penetapan Nomor 0476/Pdt.P/2021/PA.PAS.6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin atas nama DUWI SETIYAWATI, yangdikeluarkan oleh UPT

membelidengan menggunakan uang patungan bersama antara saksiDadan Wahyudi sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dan uang terdakwa Muhamad Yusuf alias Gono binSaefulloh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)kepada seseorang yang biasa dipanggil ENTAM ( belumtertangkap) dengan tidak dilengkap surat ijin dari pihakyang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinyadi bawa ke Polres Kota Tangerang guna proses lebih lanjutBerdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorisNomor : 397.D/IV/2011/UPT

Bahwa ternyata, Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut tidak sesuaiatau tidak sama dengan Tahun Lahir anak Para Pemohon SANJAI HIJAYA, lahirdi Bima pada tanggal 6 Juni 2008 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIMDan Ibu ENDANG SULASTRI berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yangdikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kota Bima Nomor 445/26/VI/2008 tanggal 06Juni 2008, atau suratsurat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukanPerbaikan ;5.

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.. Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan = JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

Marangkup Lumbantobing ; e Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan fisik tidak dibenarkan ; e Bahwa terdakwa membenarkan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana jalan Sibabangun Pulo Pakkat tahun 2006 yang pekerjaan67dilaksanakan oleh CV SAMIGOR, pekerjaan fisiknya telah selesaiseluruhnya dikerjakan ; Bahwa pemeriksaan fisik oleh tim USU semua item pekerjaan sedangkanpemerksaan tim UPT Balai Penguji hanya laporan ; Bahwa pekerjaan Plat Beton sesuai dengan surat Nomor 235/BAP/DJJ&P/ 2006 benar ada

Edi Silitonga selaku Pejabat PembuatKomitmen : Bahwa benar atas proyek tersebut Bupati Tapanuli Tengah telah pulameminta bantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utarauntuk menghitung kuantitas dan kualitas sesuai dengan dokumenkontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjuti oleh UPT.

SAMIGOR sebagaimana tertuang dalam Suratnya tertangggal 01 Mei 2007 sebelumsurat Gubermur tersebut diterima guna menindaklanjuti Surat Pejabat PembuatKomitmen atau Pemimpin Kegiatan tertanggal 23 April 2007 perihal penyempurnaanpekerjaan Proyek Pemeliharaan Prasarana Jalan SibabangunPulo Pakkat gunamenindaklanjuti hasil pemeriksaan fisik oleh BAWASDA Provinsi Sumatera Utaratertanggal 04 April 2007, Hal mana sesuai pula dengan hasil pengujian test pit danketebalan Lapen yang tertuang dalam Surat UPT

Edi Silitongaselaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Menimbang, bahwa disamping itu Bupati Tapanuli Tengah telah pula memintabantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utara untuk menghitung kuantitasdan kualitas sesuai dengan dokumen kontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjutioleh UPT. Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan JembatanPropinsi Sumatera Utara dari hasil pengujian Test Pit dan Ketebalan Lapen yangdilakukan oleh saksi Ahli Ridwan ST dan M.

Sumatera Utara dan UPT. BalaiPengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi SumateraMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa Ir. Eddy Silitonga selakuPimpro atau Pejabat Pembuat Komitmen dan Pada kantor Dinas Jalan, Jembatan danPengairan Kab.

akhirnya Pemohon dan Termohon membuatsurat kesepakatan bersama untuk bercerai tertanggal, 19 Agustus 2019, dansetelah surat kesepakatan tersebut di tanda tangani kedua belah pihak,namun demi anakanak Pemohon tetap berusaha rujuk dengan Termohonmelalui kKuasa hukumnya dan tetap tidak berhasil dan akhirnya ataskesepakatan Pemohon dan Termohon, maka Pemohonlah yang mengajukanpermohonan ijin cerai kepada instansi tempat kerja Pemohon dan sebelumpermohonan ijin cerai tersebut disetujui oleh Plt Kepala UPT

Transfusi DarahDinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pit Kepala UPT TransfusiDarah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan atasanlangsung Permohon tetap menghubungi Termohon dan Termohon tetap inginbercerai dengan Pemohon, sehingga atasan Pemohon tersebutmengeluarkan surat ijin cerai Pemohon No. 440.10/10796/diskes yangdikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2019;10.

TergugatRekonvensi sendiri yang selalu berusaha untuk membujuk PenggugatRekonvensi untuk kembali kerumah tempat tinggal Pemohon, namunTergugat Rekonvensi tetap berkeras menginginkan terjadinyaperceraian;4.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yangmendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yangkurang lebih Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) adalah dalil yangsangat mengadaada oleh karena meskipun TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara)pada UPT

A.S,Hut.MP Bin DANIEL D.DJIMU, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik terkait keteranganahli di bidang kehutanan;Bahwa sekarang ahli menjabat sebagai Kepala UPT KPHP Barito Hilirsejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang denganmelaksanakan Pengelolaan, Pengamanan dan Pengawasan hutanHalaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN BntProduksi pada Wilayah kewenangan UPT KPHP Barito Hilir danbertanggung jawab kepada Kepala

adalah senilaiUS$341,1144 (Tiga Ratus empat puluh satu koma satu satu empat empatdolar Amerika) yang menimbulkan kerugian Negara;Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN BntTerhadap keterangan ahli tersebut terdakwa berpendapatmembenarkan dan tidak berkeberatan;Ahli KASPUL ANWAR, SE Bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik terkait keteranganahli di bidang kehutanan;Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada UPT

. + 0n n0 non noe nnn noe nen nenaPerbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkansaksi korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, lecetpada pipi kanan, lecet pada lengan tangan kiri, lecet pada lutut kiri, atas luka luka yang dialami saksi korban berobat ke UPT Puskesmas Mejobo, akibatpenganiayaan yang dialami saksi korban melaporkan ke Polsek Mejobo padatanggal 13 Agustus 2016 dalam proses penanganan perkara Polsek MejoboHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B

/2017/PN Kdsmemintakan Visum Et Repertum ke UPT Puskesmas Mejobo terhadap luka luka yang dialami oleh saksi korban tersebut berdasarkan ;Visum Et Repertum Nomor : 353/137/04.06.18/2016 tanggal 23 Agustus 2016yang ditandatangani dr.

DIAN ARDIANTO Dokter pada UPT PuskesmasMejobo Kudus, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Agustus 2016sekitar jam 09.30 Wib terhadap BAMBANG ADI KARTIKO bin SUMIRIN, laki laki, tempat dan tanggal lahir Kudus, 5 Mei 1985, WNI, Islam, Wiraswasta,alamat Ds. Kesambi Rt. 01 Rw. 07 Kec. Mejobo Kab.

sabusabu denganberat netto sebesar 0,2406 gram;1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal yang diduga sabusabudibungkus kain warna biru didalam kantong kain warna hitam dengan berat nettosebesar 0,2498 gram (dirampas untuk negara yang selanjutnya untukdimusnahkan);Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapatdipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisNomor : 136 D/N/2016/UPT

Budiman Jaya Putra memeriksa terdakwa masihada rasa ketergantungan narkotika jenis shabu dari diri terdakwa seperti emosiyang tidak stabil, terkadang mual, berkeringat di telapak tangan; Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 136D/NV/2016/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 07 April 2016, yang dibuat danditandatangani oleh Kuswardani, M.Farm.

diri terdakwa, sehingga kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisiandan ditemukan narkotika jenis Shabu disaku celana bagian belakang sebelah kanandan didalam pakaian dalam terdakwa sebelah kiri yang terdakwa kenakan, perbuatanterdakwa hal ini telah menyebabkan atau berakibat kedudukan terdakwa menjadiseorang menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dari saksi Nur Ali (berkasperkara terpisah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :136 D/N/2016/UPT

Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor:137/KUA.19.04/06/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dari KantorUrusan Agama Kecamatan Lape Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5, Fotocopy Surat keterangan hamil anak Pemohon nomor:498/PKMMU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari kepala UPT PuskesmasMoyo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata

tersebuthalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Birdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dantidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Padt.P/2020/PN TjsMenimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.1) ; 2 Foto copy akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 15425/TP/2005, tanggal 30Agustus 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.2) ; 3 Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PagentanKabupaten Banjarnegara Nomor : Kk.11.04.10/PW.01/235/X/2012, tanggal 07Nopember 2012, (Bukti P.3) ; 4 Surat keterangan dari UPT

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadirumah Kontrak di Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2008,kemudian keduanya tinggal dirumah Dinas UPT Puskesmas Wanareja I.. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat diliputikebahagiaan, rukun dan damai, bahkan dari perkawinan tersebut sudahberhubungan suami isteri (bada dhukul) dikaruniai seorang anak bernamaanak lahir di Cilacap, 14 Juli 2011..

dalam register yang berjalan dan berlaku sertaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Padt.P/2021/PN Cbimemberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut, akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan AktaPencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT