Ditemukan 39592 data
IKA SANTIKA
32 — 5
Bahwa Pemohon telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta NikahNo: 195/11/VII/2005, tertanggal Rabu 13 Juli 2005tertulis nama SuamiRudiyanto dan Nama Istri Juhanah;4.
12 — 5
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohontersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor:B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pulamenjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.5.
Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TempeKabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18Maret 2021.8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PuskesmasTempe;8.4.
Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe KabupatenWajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeteralcukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
78 — 31
Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan
Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHANTI RAMONA DAMANIK
45 — 25
nn nnn nnn nnn nnn n nen nn ne Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ; Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Marpaung ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tengku Darwan (Alm) ; Sebelah Timur berbatasan dengan bapak Marbawi ;Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195
Sebidang tanah kaplingan yang terletak di Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Serifikat Hak Milik No.7512 atas nama Jaralim Sitio, seluas 415 M2 (Empat Ratus Lima Belasmeter persegi), yang diperoleh pada tahun 1999 berdasarkan Akta JualBeli No. 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 ;4.
Kota Baru Kota Jambi, SHM No 7512 tahun 1999berdasarkan Akta Jual beli No 195/KB/1999 tanggal 02 Agustus 1999 (buktiP.8), yang mana berdasarkan bukti P.8 tersebut menerangkan.... ;4.
110 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1819 K/Pdt/2005Bahwa atas kemauan Tergugat sendiri, dan sewaktu Penggugat beradadi Pontianak (KalBar) dan bahkan sampai sekarang Penggugat tidak bisamasuk rumah lagi, maka pada tanggal 14 September 2001 Tergugatmengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang denganregister perkara No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG, dan perkara perceraian tersebuttelah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang putusannya telahberkekuatan hukum tetap (Bukti P4) ;Bahwa Penggugat sangat khawatir harta gono
(Perhatikanhalaman awal tentang duduk perkara dan halaman terakhir, halaman 16 dariputusan tersebut) ;Bahwa utangutang tersebut dibuat pada masa sewaktu antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sejak 15September 1995 (perhatikan Akta Perkawinan No. 040/WNIA/1995, bukti P1 = T5) hingga tanggal 18 Oktober 2001 (perhatikan putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 195/Pdt.G/2001/PN.TNG/Putusan Perceraian.
Semua namabarang/asset telah dibantah dalam proses peradilan di dalam perkaraNo. 195/Pdt.G/2001/PN.Tng, sehingga Penggugat/Termohon Kasasiyang harus membuktikannya ; P4, bukanlah bukti atas hak/oukan bukti atas hak tanah karena barupengikatan, hanya fotocopy dan tidak dicocokkan dengan aslinyaHal. 13 dari 17 hal. Put.
324 — 90
Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakanHal 4 dari 95 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.
Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadapkurator melalui Pengadilan Niaga Dalam perkara a quo, diajukan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor: 46K/ PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya padahalaman 45 angka 4 menyatakan bahwa :Bahva dengan memperhatikan pengertian kepailitan
sebagai sita umumtersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penje/asannya,Pasal 7 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undangundang Nomor37Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agungberpendapat perlananan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenaibudel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator mela/ui Pengadi/anHal 5 dari 95 halaman.
Maziyah, SH
Terdakwa:
SURYADI MULYO bin IRFANDI
37 — 5
Suprianto bin Tarmuji ditemukan barangbukti berupa Dextromethorphan sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua)butir dan pil LL sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, uang sisahasil penjualan obat sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat menangkap terdakwa saksi bersama tim menemukanDextromethorphan sebanyak 200 (dua ratus) butir, uang sisa penjualan obatsebesar Rp. 100.000, (seratus enam puluh ribu rupiah).
Bahwa sisa obat dextromethorphan yang saksi jual tinggal 192 (seratussembilan puluh dua) butir dari 1000 (seribu) butir, dan untuk pil LL dari jumlah1000 (seribu) butir tinggal tersisa 195 (eratus sembilan puluh lima) butir. Bahwa saksi memperoleh obat dextromethorphan dari terdakwa dengan carasaksi datang langsung ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwakalau saksi mau menjual obat dextromethorphan (DMP) tetapi pembayarannyasetelah obat terjual semua, terdakwa setuju.
1.SAHIRA ALI
2.ALI
Tergugat:
1.MINDAWARNI SUARLY
2.VONNYWATI SUARLY
3.SJAHRIAL SUARLY
4.HENNYWATI SUARLY
5.LENNYWATI SUARLY
64 — 14
Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR Pasal 206 ayat (6) Rbgmenyebutkan:Halaman 2 dari 14 Putusan No. 46/Pdt. Bth/2020/PN.PdgPerlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan...diajukan kepadadan diadili oleh pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumdalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;3.
Bahwa menurut M.Yahya Harahap , SH diberi hak kepada pihak ketiga untukmengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg apabilapihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu.Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan status quo, bila tanggaleksekusi belum, eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.
Berdasarkan ketentuan pasal 2007 HIR/Pasal 225 Rbg Jo Pasal 195 ayat (1)HIR/Pasal 2006 ayat (6) Rbg serta pendapat ahli tersebut diatas, makagugatan Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah initelah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;B. OBJEK BANTAHAN/PERLAWANAN;Adapun alasan diajukan bantahan/perlawanan adalah :1.
16 — 4
tersebut harus bertanggungjawab atas kebutuhan anakanak tersebut sampai dewasa dan mandiri, untuk ituPenggugat menuntut nafkah 4 orang anak sebesar Rp.40.000, (empat puluhribu rupiah) perhari dan untuk satu bulan sebesar Rp.40.000, x 30 hari =Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki hartabersama berupa sebuah rumah yang dibangun diatas tanah yang telahHalaman 4 dari 17 Halamandisertifikat dengan Hak Milk No.353, Surat Ukur No. 525/195
Nafkah madliyah/lau selama 11 (sebelas) bulan, sebesar =Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak sampai anak dewasa danmandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu juta dua ratusribu rupiah);2.5 Menetapkan rumah beserta tanah yang telah disertifikat dengan HakMilk No.353, Surat Ukur No. 525/195
.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak yang akan datang untuk 4 (empat) orang anak sampai anakdewasa dan mandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah);2.5 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa rumahbeserta tanah yang telah disertifikat dengan Hak Milk No.353, SuratUkur No. 525/195
74 — 11
195/Pid.B/2010/PN. Sby
PUTUSANNomor : 195/Pid.B/2010/PN. Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama : PARMIN Bin SARBINI ;Tempat lahir Jleniber geeneeeee eee eee eceeeeee ee eeeneeeeceeeUmur / Tanggal lahir : 79 Tahun/Tahun 1920 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indanesia ;Tempat tinggal : Jl.
Tinggi Jawa Timur Ke Dua sejak tanggal 20 Mei 2010 sampaidengan tanggal 18 Juni 2010;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama : SELFINLAKA, SH., Dkk, Para Advokat yang tergabung pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) IkatanAdvokat Indanesia (IKADIN), berkantor di Lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, JalanRaya Arjuna No.1618, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2010 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; 2Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 195
/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 19 Januari 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim danPanitera Pengganti ; 222 Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.195/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal19 Januari 2010, tentang penetapan hari sidang ;Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B99/0.5.10/Ep.1/01/2010, tanggal 13 Januari 2010 ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan denganperkata ; === == 222 noon nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn eneTelah mendengar keterangan
Terbanding/Terdakwa : JEFRI ALDI PASARIBU
26 — 20
M E N G A D I L I
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 19 Desember
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AUGUS VERNANDO SINAGA,SH
136 — 48
Yang setelah dihitung jumlah ternak babidikandang tersebut dan terdapat selisin sebanyak antara 50 s/d 60 ekorternak babi, setelah mengetahui hal itu selanjutnya ditanyakannya kepadaanak kandang yang bernama saksi MOPPO SINAGA dan oleh MOPPOSINAGA menyerahkan buku hasil timbang ternak babi kepadanya, setelahdiperhatikan dan ditelitinya ternyata ada 195 (seratus sembilan puluh lima)ekor ternak babi yang sudah keluar dari kandang dan sudah terjual, saksiTanawud Sairat dan menemui saksi Yanti Angelina
Sibuea di kantor PT.Satwa Karya Prima, dan menyuruhnya untuk mencek ternak babisebanyak 195 (Seratus Sembilan puluh lima) ekor yang sudah keluar darikandang di nagori Girsang, atas hasil pengecekan di pembukuan yangdilakukan saksi Yanti Angelina Sibuea ternyata ternak babi sebanyak 106(Seratus enam) ekor telah ada diterbitkan Faktur penjualannya, selanjutnyakeesokan harinya saksi Tanawud Sairat mengkonfirmasi kebenaran haltersebut kepada terdakwa dan menurut terdakwa bahwa perbedaantersebut terjadi
Satwa Karya Prima dan ditemukanada selisih jumlah stok ternak babi di kandang dengan ternak babi yang dijual.Yang setelah dihitung jumlah ternak babi dikandang tersebut dan terdapatselisin sebanyak antara 50 s/d 60 ekor ternak babi, setelah mengetahui hal ituselanjutnya ditanyakannya kepada anak kandang yang bernama saksiMOPPO SINAGA dan oleh MOPPO SINAGA menyerahkan buku hasiltimbang ternak babi kepadanya, setelah diperhatikan dan ditelitinya ternyataada 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor ternak
Satwa Karya Prima, dan menyuruhnyauntuk mencek ternak babi sebanyak 195 (Seratus Sembilan puluh lima) ekoryang sudah keluar dari kandang di nagori Girsang, atas hasil pengecekan dipembukuan yang dilakukan saksi Yanti Angelina Sibuea ternyata ternak babisebanyak 106 (Seratus enam) ekor telah ada diterbitkan Faktur penjualannya,selanjutnya keesokan harinya saksi Tanawud Sairat mengkonfirmasikebenaran hal tersebut kepada terdakwa dan menurut terdakwa bahwaperbedaan tersebut terjadi diakibatkan adanya
5 — 3
195/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
5 — 0
195/Pdt.G/2017/PA.Smdg
9 — 1
195/Pdt.P/2023/PA.Krs
13 — 7
195/Pdt.P/2017/PA.Plp
16 — 7
195/Pdt.G/2021/PA.Ba
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
20 — 5
195/B/2019/PT.TUN.JKT
15 — 5
195/Pdt.P/2014/PA.Mlg
25 — 0
195/Pdt.P/2019/PA.Bbs