:::::eeeeeees RO. 301.000, ( tiga ratus satu riburupiah)Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya ,diberikan kepada dengan atas permintaan : AIDA KRISTANTI ( Penggugat ),pada tanggal 24 Maret 2014Panitera Pengadilan Negeri BlitarH.M.KHUSAIRI ANWAR , SH.MH. 1415NIP. 195 907 291 982 031 003Turunan yang sama bunyinyaPanitera Pengadilan Negeri BlitarH.M.KHUSAIRI ANWAR , SH.MH. 16NIP. 195 907 291 982 031 003

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadirdan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah untukhadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyataTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugattersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusustertanggal tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register suratkuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 195

Selain itu juga berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat dengan Tergugat memiliki kKedudukan hukum sebagai parapihak dalam perkara ini;Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.SdnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khususPenggugat tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register suratkuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 195/SKH/2022/PA.Sdn. tanggal 20Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan(3) R.Bg juncto Surat Edaran

Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Senin,tanggal 16 Juli 2007, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bangkala,Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:195/38/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007.Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 1689/Pat.G/2019/PA.Mks2. Bahwa setelan menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.3.

Surat;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/38/VII/2007, tanggal 16 Juli2007.bukgi tersebut telan dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya,lalu diberi kode P;Saksi:1.SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempattinggal di Kelurahan Kalimporo, Kecamatan Bangkala, KabupatenHal 3 dari 11 hal putusan Nomor 1689/Padt.G/2019/PA.MksJeneponto, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dib awah sumpahnyasebagai berikut;Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecetpada dahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung sebagaimana Visum EtRepertum Nomor : 445.5/195/2016 tanggal 26 April 2016 dari UPTDPUSKESMAS GABUS dengan kesimpulan terdapat luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, luka tersebut diakibatkanoleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut memerluka perawatan /berobat jalan dan korban tetap bisa menjalankan pekerjaannya (kategoriluka ringan) yang ditanda tangani oleh

Listanto memegangsaksi korban Edi Susilo dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian,kemudian saksi Listanto meminta saksi Jumanto melepaskan terdakwa,setelah itu terdakwa dan korban pulang kerumah masingmasing, akibatperbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, kemudian saksi korban EdiSusilo melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/195

ABHpulang, kemudian ada sepeda motor lewat dan menyapa ber mulih yok (berpulang yo) dan dijawab ayah Anak yang berhadapan dengan Hukum Sopowi (siapa itu) dan dijawab Edi mendengar katakata tersebut Anak yangberhadapan dengan Hukum langsung berlari menghampiri Edi Susilo yangmasih diatas sepeda motor (membonceng) Joko Susilo dan langsungmemukul Edi Susilo sebanyak 4 kali tangan kanan 3 kali dan tangan kirisekali dengan tangan kosong mengepal ;Menimbang, bahwa beradasarkan Visum et Repertum Nomor445.5/195

empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima)bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa: 180 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubhisi KB 8970 DA warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1000, (seriou rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 195

Polisi KB 8970 DA bersifat imperative;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi PontianakNomor: 195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana

No. 685 K/Pid.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MARIANIalias ANI binti GUST BUJANG BONTI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bontisebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan

., yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanJudex Facti karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978yang pertimbangannya sebagai berikut:Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenasalah menerapkan hukum;Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhisyaratsyarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195 ayat 1 dan

oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengankelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnyahukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syaratPasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195

ayat 1 dan 2 Rbg karenadalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan NegeriPematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkandengan cermat dalildalil maupun buktibukti yang Pembanding ajukan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar denganmempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 189 ayat 1 dan 2 Rbgdan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor

Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan

Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.

No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga

Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.

yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195

(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.

dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.

Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

, merupakan tanah milik yang dikuasai oleh ParaPembantah, sehingga sangat beralasan hukum Para Pembantah untukmemohon supaya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan danpenyerahan sebelum perkara bantahan ini diputus dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap, karena alasan Para Pembantah dalammengajukan gugatan bantahan ini didasakan atas alasan hukum yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo.

ayat (6) HIR (sebagaimana dikutip Judex Facti dalamputusan tingkat pertama halaman 14);Bahwa untuk memperjelas duduk perkara ini secara hukum, perlu dikutipketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang mengatur sebagai berikut:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upayapaksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yangdalam

daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, sertadiputuskan juga oleh pengadilan itu;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 195 ayat (6) HIR di atas,sungguh jelas untuk mengajukan suatu bantahan dibatasi dengan syarat,Hal. 24 dari 32 hal.

Ketentuan ini ditegaskan Pasal 195 ayat (6) HIR.

Putusan No. 270 K/Pdt/2014Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA;(3) Judex Facti telah keliru karena mengabulkan bantahan yang diajukan olehPara Termohon Kasasi, padahal secara terang Para Termohon Kasasi tidakmemiliki bukti kepemilikan yang sah, sehingga bantahan tersebut tidakmemenuhi syarat dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan oleh karenanya tidakberkualitas;(4) Judex Facti telah keliru karena memberikan pertimbangan yang salingbertentangan

puluh tujuh) ton kayu olahan; 3 (tiga) lembar Nota Angkutan (merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu)dengan nomor : 0014/CV.NSP Group) atas nama penerbit atau pemilik kayu NasranAB (Direktur) tertanggal penerbitan 14 Februari 2016; 1 (satu) lembar daftar kayu olahan atau pacakan (DKO) nomor: 0014/CV.NSP Group; 1 (satu) lembar fotokopi kutipan risalah lelang nomor : 194/2014 yang dikeluarkan diBanda Aceh tanggal 03 September 2014; 1 (satu) lembar fotokopi kutipan risalah lelang nomor : 195

NSP GROUP atas namapenerbir /pemilik kayu NASRAN AB (Direktur) tertanggal 14 Februari 2016,2. 1 lembar Daftar Kayu Olahan / Pacakan (DKO) dengan nomor 0014/CV.NSP GROUPtertanggal 14 Februari 2016,3. 1 lembar foto copy Kutipan Risalah LelangNomor : 194/2014 yang dikeluarkan dibanda Aceh tanggal 03 September 2014,4. 1 lembar foto copy Kutipan Risalah LelangNomor : 195/2014 yang dikeluarkan dibanda Aceh tanggal 03 September 2014,5. 1 Buku Uji Berkala Kendaraan dengan nomor Polisi BM 9937 FU an. pemilik

Pelaksanaan Keputusan Hakim, khususnyaketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR menetapkan sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan (verzet,) terhadap pelaksanaan keputusan juga dari pihak ketigaberdasarkan dalil tentang adanya Hak Miliknya atas bendabenda yang disitaitu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upayaupaya paksaan yangdiperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyaiwlayah hukum dalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebutHal. 9 dari 39 hal. Put.

No. 1284 K/Pdt//2009dijalankan";Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Bukunya yangberjudul "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASIPENGADILAN", Buku Il halaman 145 menegaskan ketentuan Pasal 195 ayat (6)RID/HIR diatas sebagai berikut (dikutip) :"Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sitaeksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukanoleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemegang barang yangdisita dan

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) R.Bg,).

);EKSEPSIKEDUA :Bahwa Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara aquotelah mengajukan suatu "Gugatan Perlawanan" atas Penetepan PengadilanNegeri Jakarta Barat yang ternyata Cacad Yuridis karena adalah suatukesalahan atau pelanggaran fundamental dalam beracara perdata untukmenggabungkan gugatan (yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)RID/HIR dan merupakan perkara antara dua pihak dengan sebutan Penggugatdan Tergugat) dengan perlawanan Pihak Ketiga (yang berdasarkan ketentuanPasal 195

DKI) selaku pihak yang mengajukan Perlawanan,sementara berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR yangintinyamenegaskan Perlawanan Pelawan hanya dapat diajukan oleh pihakatau orang yang mewaliki barang yang disita (dalain hal ini PemerintahProvinsi DKI Jakarta) (dalam hal ini tidak) ;2.2.

HENRY SAKTI Jo Berita Acara SitaEksekusi tanggal 21 Juli 2008 ;Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa perlawanan/bantahan terhadap sitaanhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet) yang memiliki hak atasobjek tersita.

Karena itu alas hak yang dijadikandasar alasan bantahan Para Pembantah sama sekali tidak mengikat dan tidakada hubungannya dengan pemilikan tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah.5 Atas dasar itu Para Pembantah BUKAN pemegang hak atas tanah yang diuraikandalam Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah yang menjadi objek SitaEksekusi, sehingga karena itu Para Pembantah bukanlah pihak ketiga yangdimaksud ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, dan karena Para Pembantah itu tidakmemiliki

Usaha AbadiMandiri mengenai jual beli tanah yang belum terselesaikan secara hukum,sehingga karena itu permasalahan dalam bantahan bermuatan perselisihan/sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa perdata biasa yang semestinyadiajukan melalui proses gugatan biasa, bukan melalui proses bantahan.Objek Sita Eksekusi adalah bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3686/Kaliabang Tengah tertulis a.n Henry Sakti sebagai pemegang hak berdasarkanperalihan hak yang sah.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (

Para Pembantah berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR ternyata tidak semuanyamemiliki kwalitas (Legal standing) untuk mengajukan bantahannya dalam perkaraaquo karena sebagian Para Pembantah secara yuridis tidak berhak untuk23mengajukan gugatan bantahan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriBekasi No. 43/Eks.HT/2008/PN.Bks. tanggal 3 Juli 2008 ;Bantahan terhadap sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadihanya dapat diajukan Pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah

pemilikbarang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari PengadilanNegeri yang secara nyata menyita (pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat 6Rbg) ;2.

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara dari Pemohon ;
• Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blb dicabut;
• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Permohonan

195/Pdt.P/2024/PN Blb

barang bukti 1 (Satu) Pocket kecil Narkotika bukantanaman jenis shabushabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram ;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:PM.01.05.1101.09.18.0200 tanggal 25 September 2018 yangHalaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sdwditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwasetelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.195

/ 2018 tanggal 18 September 2018 diketahuiberat bersih barang bukti 1 (Satu) Pocket kecil Narkotika bukantanaman jenis shabushabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 (nolkoma dua) gram ; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor:PM.01.05.1101.09.18.0200 tanggal 25 September 2018 yangditandatangani oleh Amaliah,S.Si, Apt.selaku Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwasetelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengannomor : POL.18.09.L.195

Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.18.09.L.195 adalah benar Mengandung Metamfetaminasebagaimana terdaftar dalam golongan (Satu) UURI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita AcaraPenimbangan PT Pegadaian Melak No: 217 / 11092.00 / IX / 2018tanggal 18 September 2018 diketahui berat bersih barang bukti 1 (Satu)Pocket kecil Narkotika bukan tanaman

Manager TeknisPengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelahdilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :POL.18.09.L.195 adalah benar Mengandung MetamfetaminaHalaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sdwsebagaimana terdaftar dalam golongan (Satu) UURI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita AcaraPenimbangan PT Pegadaian Melak No: 217 / 11092.00 / IX / 2018tanggal 18 September 2018 diketahui berat bersih

suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5667/Pdt.G/2014/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 2003, yangdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, KabupatenJember dengan Akta Nikah Nomor 195

PemeriksaanTersangka.Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara perlu dikembalikan pada Oditurat Militer IV19 Ambon gunadilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkaradibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

menghadirkanSalinan putusan tersebut dan oleh karena untuk menjaga sSupaya tidak adaputusan yang tumpeng tindih dengan penetapan maka Hakim menyatakanbahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 25/Padt.P/2019/PN PmsMenimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapatditerima dan Pemohon berada pada pihak yang kalah maka Pemohon harusmembayar biaya perkara ;Memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berkaitan denganpermohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 195

perkara.Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat..DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2015 yangterdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor174/Pdt.G/2015/PA Jpr. tanggal 19 Mei 2015 mengajukan gugatan cerai denganalasanalasan sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam padatanggal 30 Oktober 1993 di KUA Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkepsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195