Bahwa dalam dalil (posita) gugatan PENGGUGAT butir 15 tersebut,PENGGUGAT tidak menguraikan secara terang benderang tentangbentuk riillnya seperti apa dan bagaimana tindakan sewenangwenangyang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.4.

kerugian dalam dalil gugatanPENGGUGAT butir 16 dan butir 17, sama sekali TIDAK JELAS olehkarena (i) hanya menyebutkan angka 7,5 % X Rp.300.000.000, X10 bulan = Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima jutaRupiah) dengan sedikit keterangan tentang dasar margin danperhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGAT namun tidakmenguraikan secara terana benderana tentang bentuk riilnyamargin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGATseperti apa daQ bagaimana dan juga tidak menguraikan secaraterang benderang

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur(Obscuur Libel) dimana dalil (Posita) Gugatan PENGGUGAT butir 16sampai dengan butir 21 tentang klaim kerugian materiil maupunimmateriil tidak menguraikan secara terang benderang tentang dasarperhitungan kerugian dan kontradiktif dimana pada satu sisiPENGGUGAT mengakui bahwa Perjanjian tersebut telah terlaksanaselama 2 (dua) bulan sementara disisi lain PENGGUGAT menuntut haihai yang belum terlaksana, padahal perianiian tersebut sifatnvatimbal balik dimana

Bahwa dasar perhitungan kerugian dalam dalil gugatanPENGGUGAT butir 16 s/d butir 19, sama sekali TIDAK JELAS olehkarena (i) hanya menyebutkan angka 7,5% X Rp.300.000.000, X 10bulan = Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)dengan sedikit keterangan tentang dasar margin dan perhitungankeuntungan yang dikelola PENGGUGAT namun tidak menguraikansecara terang benderang tentang bentuk riilnya margin danperhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGAT seperti apa danbagaimana dan juga tidak

dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Pancoran bertanggal 19 Agustus 1994 yang telahdimateraikan dan telah dicocokan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelisdiberi kode P;Bahwa meskipun Tergugat membenarkan dan mengakui hubungannyadengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui tidakharmonis lagi, namun karena perkara ini adalah tentang perceraian yang tidakdapat dilakukan hanya dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak tanpaadanya bukti yang terang benderang

bercerai denganTergugat, Tergugat pada akhirnya telah berpendirian pula bahwa rumahtangganya dengan Penggugat benar tidak harmonis, selanjutnya berkeinginan pulauntuk bercerai dengan Penggugat.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dan telah merasakanpula adanya ketidakharmonisan dengan Penggugat sebagai suami iswitri, namunkarena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak dapat diputus ataudilakukan perceraian hanya dengan pernyataan kesepakatan tanpa adanya buktiyang jelas dan terang benderang

ISMAIL DMsambil bersumpah menyatakankwitansi tersebut benar adanya.Bahwa dari bukti P.5 / T.l2. dan keterangan saksi H.DUSTI MUHARIS H.ISMAIL DM kemudian dihubungkan dengan dalil Jawaban TergugatI/Terbanding pada poin 89 hamanan 19 a quo, sudahsangat jelas danHalaman 10 dari 83 Halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KPGterang benderang membuktikan bahwa pada tanggal 30 Desember 1997saksi H.DUSTI MUHARIS H.

ISMAIL DMdipersidangan bahwa saksi sebagai kaki tangan/mafia tanah.Bahwa Faktafaktaseprti digambarkan di atas, senyatanya membuktikansecara terang benderang bahwa Akta Jual Beli No. 103/JBAS/1997 tanggal19 12 1997 oleh Drs.

ISMAIL DM seorang mafia tanah tanpa surat kuasa, dan/ataumasthkah Mafia Tanah diakui dan dilindungi di NKRI.Bahwa sesungguhnya dari Jawaban, Duplik dari Tergugat , Il, Ill, serta buktibukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas,senyatanya Para TERGUGAT/ TERBANDING ( Tergugat I/Terbanding,Tergugat II/Terbandingll, Tergugat III/Terbanding IIl)secara terang benderang danjustru telah membantu membuktikan secara terang benderang bahwa prosesperalinan hakatas Sertifikat

Bahwa fakta yang terang benderang tentang Akta Jual Beli Nomor :103/JBAS/12/1997yang dibuat oleh Drs. FRANSISKUS WANI selakuPPAT Kecamatan Aesesa tertanggal 19 Desember 1997, pada saat ituFITALIS PIGA (Penggugat/Pembanding) sedang berada dalam RutanLapas Bajawa menjalani putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.03/Pts/Pid.B/1997/PN.Bjw (bukti P.1,P.2).2.

ISMAILDM, memberikan bukti yang sangat terang benderang :a) Akta Jual Beli sudah dilakukan sejak tanggal 19 Desember 1997,setelah 21 hari baru H.DUSTI MUHARIS H.

Langsa Lama Kota Langsa para saksi penangkapmelakukan pemantauan disebuah rumah dan pada saat itu para saksi penangkap melihatrumah dalam keadaan sepi dan didalam rumah terang benderang, lalu para saksi penangkapmendatangi rumah tersebut dan menggedor pintu rumah lalu terdakwa membukakan pintutersebut dan para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dandilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan para saksi penangkap menemukan (satu)paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus

ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Klas IABandung telah salah menerapkan hukum;Penjelasan:Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum atau keliru menafsirkanhukum, Karena Undang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tidakmenentukan batas usia pensiun secara jelas dan terang benderang

Nomor 120 K/Padt.SusPHI/2016In casu tidak ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau punperjanjian kerja bersama (karena sudah kadaluarsa sehingga tidak bisadijadikan alat bukti) dan tidak ada pula peraturan perundangundangan yangmengatur secara eksplisit atau jelas dan terang benderang mengenai batas usiapensiun;Bahwa berdasarkan halhal diatas sudah sepatutnya Judex Facti dalammengambil keputusan in casu berdasarkan kebiasaan dan keadilan (vide Pasal100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Tidak dapat dibuktikanmengenai tanah yang diusahai tidak terang benderang mengenai tanahyang dipakai oleh terdakwa sebagai tanah yang dikuasai atas sertifikatHGB oleh Saksi Pelapor.2. Saksi Pelapor tidak dapat membuktikan bahwa lahan yang dikelolaterdakwa adalah lahan yang dimiliki atas alas hak HGB, untuk ituterdakwa tidak terbukti menyerobot lahan saksi pelapor sehingga tidakmemenuhi unsur melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangNo 51 Tahun 1960.C.

Besar Medan danSekitarnya tertanggal 31 Januari 2008 terkait konflik kekerasandi Desa Durin Tonggal perkara tanah 102 Ha, Surat TandaPenerimaan Laporan Nomor STPL/20/I/2008 atas nama KeliniGinting kepada Kapolsek Pancur Batu pada tanggal 08 Januari2008 terkait konflik kekerasan karena sengketa 102 Ha tanah diDesa Durin Tonggal. laporan Kunjungan Kerja Komisi A DPRDProvinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni 2008 ke DusunIV dan V Desa Durin Tongggal (Bukti P5).Tanggapan TerbandingBahwa sudah terang benderang

Hal ini jelas terbukti dan tidak terbantahkan bahwaterdakwa/pembanding telah memakai tanah milikterbanding/korban dengan cara menanam jagung, pisang,kacang tanah, sirsak dilahan tersebut.Hemat kami : tidak terbantahkan lagi bahwa unsur memakaitanah telah terbukti secara terang benderang bahwa yangdipakai oleh terdakwa sebagai tanah yang dikuasai atas SHMdan SHGB oleh saksi Pelapor.Pada memori banding halaman 4 huruf B.1.

Pasal 1131 KUHPerdata, maka sangatjelas dan terang benderang PERBUATAN PENGGUGAT/TIM KURATORYANG MEMASUKKAN TANAH SHM NO. 2544/KEL. CIPEDESMILIK/TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGATII/HALIM WIJAYA(BUKAN MILIK/TERDAFTAR ATAS NAMA PT. DISTRIBUSI INDONESIAJAYA) KE DALAM DAFTAR HARTA PAILIT PT. DISTRIBUSIINDONESIA JAYA TANGGAL 16 APRIL 2018 ADALAH PERBUATANYANG SANGAT MENYESATKAN DAN TIDAK BERDASAR HUKUM. Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat(1) jo.

Cipedes, terbuktisecara jelas dan terang benderang PEMILIK/PEMEGANG HAK ATAS TANAHHal.19Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.PstSHM NO.2544/KEL.CIPEDES ADALAH TERGUGAT II/HALIM WIJAYA DANBUKAN MILIK/TERDAFTAR ATAS NAMA PT. DISTRIBUSI INDONESIAJAYA.Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 1 angka (1)UU Kepailitandan PKPU jo.

Penanggungtidaklah diwajibkan membayar kepada Si Berpiutang, selain jika siBerutang Lalai, sedangkan bendabenda Si Berutang ini harus lebihdahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.Pasal 1831 KUHPerdata:Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada Si Berpiutang,selain jika si Berutang Lalai, sedangkan bendabenda Si Berutang iniharus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 dan Pasal 1831 KUHPerdatatersebut, sangat jelas dan terang benderang

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA terpisah dari HartaKekayaan Pemegang Sahamnya/TERGUGAT II/HALIM WIJAYA.Sehingga jelas dan terang benderang Tanah SHM No. 2544/Kel.Cipedesadalah Harta milik TERGUGAT II/HALIM WIJAYA dan bukan milik PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Sehingga Tanah SHM No.Hal.34Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.Pst52.53.54.55.56.2544/Kel.Cipedes bukan merupakan Harta Pailit dan harus dikeluarkandari Daftar Harta Pailit PT.

Cipedes adalah milik/terdaftar atasnama TERGUGATII/HALIM WIJAYA dan bukan milik/terdaftar atas nama Debitor Pailit/PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Sehingga ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan TERGUGAT harus melakukan penjualan atas Harta Pailitdalam waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan Insolvensi menjaditidak relevan dan tidak berlaku, karena Tanah SHM No. 2544/Kel.Cipedessecara jelas dan terang benderang bukan merupakan Harta Pailit.Selanjutnya tidak ada kewajiban

Demikian juga dengan pelanggaranUnsur/Elemen Obyektif, yakni adanya unsur Paksaan, tipu muslihat/kelicikan dan paksaan, serta sebagaimana terurai pada poin empat (4) ,lima(5), enam (6) dan tujuh (7) di atas, Jelasnya dalam Pasal 1321 KHU.Perdatadinyatakan: Tiada Sepakat yang SAH apabila Sepakat itu diberikan karenaKehilafan atau diperolehnnya dengan Paksaan atau Penipuan, makasenyatanya jelas dan terang benderang, bahwa Perbuatan tersebut adalahPerbuatan Melawan Hukum (Vide : Pasal 1365 KUH.Perdata

Selanjutnya, bahwa senyatanya dengan Bukti PMK. 1, tersebut diatas, jelas dan terang benderang, tidak ada Pihak Kami. KantorHukum "JONNI SILALAHI, SH & MREKAN", yang beralamatHalaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 3163 K/Pdt/2016Kantor di Perum Taman Adyasa Blok M 15 Nomor 35 Tangerang Bantentersebut melakukan Penandatanganan di disposisis, Pihak yangmenerima;3.

Selanjutnya, Jelas dan terang Benderang, factanya, bahwasenyatanya, Relaas Putusan yang dimaksud, oleh Saudara Anhar SeptaKarindra, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriTangerang, Inc. dalam Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.TNG,Tanggal, 04 Maret 2015, ternyata menyerahkan Relaas PemberitahuanIsi Putusan, melalui Kelurahan CIKAYU pada Tanggal 24 April 2015, Danbukan kepada Pihak kami;4.

: tetapi yang jelas dan sudah dapat dibuktikan secara umumsebagaimana diketahui kita bersama, bahwa malam hari adalah gelap gulita,kecuali dapat dibuktikan bahwa pada malam itu benderang karena adaHal. 7 dari 11 hal. Put.

No. 13899 K/Pid/201012.13.14.penerangan lampu atau karena suasana terang bulan, akan tetapi saksi SitiKhodijah tidak dapat membuktikan bahwa malam hari itu dalam keadaanterdang benderangnya seperti apa dan alat apa yang menyebabkansehingga pada malam hari menjadi terang benderang, jadi keterangan saksiyang menuduh Pemohon Kasasi/Terdakwa/Pembanding melakukan tindakpidana di tempat kejadian perkara adalah sebuah keterangan saksi yangsangat menyesatkan saja dan memfitnah diri Pemohon Kasasi dan saksi

2004 tentang PerbendaharaanNegara..Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang undang RepublikIndonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tersebut, secara tegas dan jelas dalampasal 50, berbunyi sebagai berikut :Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :Qe ee cee cee cette cee cee teste eee eeeed. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milikNegara/Daerah.12.Bahwa medasarakan pada Undang undang Nomor : 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada pasal 50, secara jelasdan terang benderang

makakonsekuensi Hukumnya Gugatan Pelawan harus dinyatakantidak dapat diterima dan/atau ditolak ;ll DALAM KONVENS :l.Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatasmohon dianggap secara mutatis mutandis terulang kembali padabagian Dalam Pokok Perkara ini ;Bahwa Para Terlawan secara tegas menolak seluruh dalildalil yangdikemukakan Pelawan kecuali yang kebenarannya secara tegasdiakui oleh Para Terlawan secara Tertulis ;Bahwa Pelawan dalam dalil Gugatan Pelawan angka 2 secaraterang benderang

Perkara RegisterNomor : 434 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang telahmempunyai kekuatan Hukum tetap (inkraht van gewsjde) danPelawan telah ditegur melalui Berita Acara Teguran (Aanmaning)Nomor : 28/EKS.G/2011/PHLSMG tanggal 14 Desember 2011, olehkarenanya dalil Gugatan Pelawan angka 3, angka 4 dan harusdinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak;Bahwa Para Terlawan menolak secara tegas dalil angka 5 karenaPelawan hadir pada saat pelaksanaan sita eksekusi, dan dalampenetapan secara terang benderang

Surat Kuasa yang menunjukkan dengan terang benderang danberdasarkan fakta Hukum bahwa Saudara Mohammad FatahYasin (Pemberi Kuasa No. 11) dan Saudara MohammadDynrekso (Pemberi Kuasa No. 71) yang telah menjadi saksipada persidangan tanggal 25 April 2013 tellah memberikanKuasa Khusus tertanggal 22 September 2010 dalampenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, diberi tandabukti T4..

Tidak teliti dan salah dalam menentukan pihak karena :Dalam Gugatan Pelawan telah secara terang benderangmenyebutkan bahwa Terlawan 16 Supriynato / IFV. 987 padahalTerlawan 16 dimaksud yang benar adalah Supriyanto / IFV. 987 ;Dalam Gugatan Pelawan telah secara terang benderangmenyebutkan bahwa Terlawan 21 Eko Kusworo / IFV. 992, padahalTerlawan 21 dimaksud yang benar adalah Eko Susworo /IFV. 992 ; Dalam Gugatan Pelawan telah secara terang benderang menyebutkan bahwa Jerlawan 42 Markonis/JV. 961,

hukum(PMH) Pidana sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakanrumusan gugatan yang nyatanyata selain bertentangan denganketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya dalam mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri, juga justru membingungkan ParaTergugat, dan bahkan juga membingungkan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo, yang kemudian kesalahantersebut akan mengakibatkan kekaburan terhadap gugatan Penggugat:Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka sangat jelasdan terang benderang

atau 5,4 hektar lebih,milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini, adalah memangberbatasan langsung dengan tanah milik yang semula sebagai PenggugatKonvensi, sekarang Tergugat Rekonvensi Saudara Lodowik Lain, namunbatasannya sangat jelas dan terang benderang karena TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pemagaran denganmenggunakan kawat duri.

Dan menghukum serta memerintahkan kepada TergugatRekonvensi dan/atau kepada pihak ketiga lainnya yang pernahmendapatkan hak dari padanya agar senantiasa segera tunduk dan taatterhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (inkracht);Bahwa berdasarkan uraianuraian gugatan rekonvensi kami dalam perkara aquo, dari butir 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) tersebut di atas, maka sangat jelasdan terang benderang lah bagi kita semua bahwa ternyata tanah sengketaseluas

Bahwa atas dasar uraianuraian memori kasasi pada butir 1 s.d. 3,tersebut di atas, maka sangat terang benderang lah bahwapertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang danPengadilan Tinggi Kupang, adalah nyatanyata melanggar hukum, yaitumelanggar ketentuanketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.Oleh karena itulah maka kami mohon dengan hormat kepada yang MuliaHalaman 20 dari 23 hal. Put.

sekira pukul 22.30 Wib pergi berobat ke PuskesmasTanah Jawa;Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa, tetapi Saksi dan suami Saksi juga Terdakwa tinggalsekampung di Huta Nagojor Bagasan Nagori Tanjung MarajaKecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun;Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menganiaya suami Saksi adalahmenggunakan tangan kanannya dengan tenaganya yang kuat, tidakada alat lain;Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya suami Saksi waktu itu situasiterang benderang

Patar Hasudungan Siringoringo dan Terdakwadipisahkan selanjutnya Terdakwa pulang kearah rumahnya sedangkanPatar Hasudungan Siringoringo sekira pukul 22.30 Wib pergi berobatke Puskesmas Tanah Jawa; Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menganiaya Patar HasudunganSiringoringo adalah menggunakan tangan kanannya dengantenaganya yang kuat, tidak ada alat lain; Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Patar HasudunganSiringoringo waktu itu situasi terang benderang dikarenakan cahayalampu teras rumah Patar Hasudungan

mendorong Saksi Patar Hasudungan Siringoringo menyebabkanSaksi Patar Hasudungan Siringoringo terjatuh, lalu pada saat Saksi PatarHasudungan Siringoringo berusaha berdiri, Terdakwa dengan tangan dikepallangsung meninju kearah mulut Saksi Patar Hasudungan Siringoringo sebanyak1 (satu) kali mengenai bibir bagian atas yang mengakibatkan luka danmengeluarkan darah, setelah itu orangorang yang melihat dengan jelassewaktu Terdakwa menganiaya Saksi Patar Hasudungan Siringoringo karenawaktu itu situasi terang benderang

Pasal 108 ayat (2) Perda16/2009 secara terang benderang telah bertentangan dengan Pasal23 ayat (1) huruf (c) UU 26/2007 ;. Pasal 44 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 44 ayat (10), ayat (11) dan ayat(12) jo. Pasal 50 ayat (3) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (b) jo. Pasal 108ayat (2) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) danayat (3) huruf (f) UU 32/2004 (Vide Bukti P5) dengan dalil sebagaiberikut :(a) Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) jo. Pasal 44 ayat (10), (11)dan (12) jo.

Pasal 108 ayat (2) Perda16/2009 secara terang benderang telah bertentangan dengan Pasal10 ayat (1) dan ayat (3) huruf (f) UU 10/2004 ;Hal. 26 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/20105. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (9)dan ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3)huruf (b) dan huruf (e) jo.

Pasal 108 ayat (2) dan (5) Perda 16/2009 secaraterang benderang telah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf(c) dan (h) UU 26/2007 ;Hal. 27 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/20106. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) Perda 16/2009bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo.

Bahwa meskipun dalam Pasal 136 ayat (8) UU 32/2004 (Vide Bukti P5), diatur bahwa Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dariperaturan perundangundangan yang lebih tinggi denganmemperhatikan ciri khas dari masingmasing daerah namun sesuaidengan Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004 bahwa Perda dilarangbertentangan dengan kepentingan umum dan/vatau peraturanperundangundangan yang lebih tinggi ;(h) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasal 44 ayat (1) huruf (b)dan huruf (e) Perda 16/2009 secara terang benderang

Pasal 108 ayat (2) dan (5) Perda 16/2009secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf cdan huruf h UU 26/2007, dengan alasan bahwa pengaturan dalampasalpasal tersebut tidak sejalan dengan aspirasi kabupaten/kota yangdibuktikan dengan adanya keberatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Bali, menunjukan bahwa Pemohon secaraterusterang dan sungguh alangkah sangat tidak berdasar karena dengansangat terang benderang Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali telahsepakat dan

No. 32 P/HUM/2010lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggidengan memperhatikan ciri khas dari masingmasing daerahnamun sesuai dengan Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004 bahwaPerda dilarang bertentangan dengan kepentingan umumdan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;(g) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasal 44 ayat (1) huruf(e) Perda 16/2009 secara terang benderang telah bertentangandengan Pasal 3 huruf (g) jo.

Dengan demikian berlakunyaPerda 16/2009 maka kepastian hukum yang berkeadilan terwujud secaraproporsional;Nomor 3: Bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengatur mengenai kawasan purasebagai kawasan lindung setempat, (alasan Pemohon pada angka 3 hurufd,e,f) sehingga menyatakan secara terang benderang telah bertentangandengan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 26/2007, dapat kami tanggapi bahwadalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf c menyatakan kawasan lindungprovinsi adalah kawasan lindung yang secara

liburkeagamaan yang berlakusecaranasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalampenyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagiantertentu. urusan pemerintah lainnya yang berskalanasional, tidak diserahkan kepada daerah.Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupanberagama;Memperhatikan ketentuan tsb maka jelas dan terang benderang

Pasal 108 ayat (2) dan (5) Perda 16/2009 secaraterang benderang bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf c danhuruf h UU 26/2007, dengan alasan bahwa pengaturan dalam pasalpasaltsb tidak sejalan dengan aspirasi kabupaten/kota yang dibuktikan denganadanya keberatan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah ProvinsiBali, menunjukkan bahwa Pemohon secara terus terang dansungguh alangkah sangat tidak berdasar karena dengan sangatterang benderang Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali telah sepakatdan menyetujui

Bahwa, dengan dasar pada uraian butir (a), (6) dan butir (c) diatas, Maka jelas dan terang benderang, Penggugat menolakdengan tegas ketiga dalil tersebut, sebab antara Penggugatdan Tergugat tidak pernah ada Konsensus atau pembicaraanuntuk peminjaman uang yang akan diperantarai oleh ARIPERDANA GANDHI, karenanya tidak Logis dan atau dapatditerima akal sehat manusia,apalagi logika (Hukum),Penggugat dapat mempercayai Saudara ARI PERDANAGANDHI, mengatasnamakan dirinya sebagai suruhan dariTergugat untuk

Selanjutnya, berdasar pada uraian Poin 4 butir (a), (b), (c) dan (d)serta Poin lima (5) di atas, maka jelas dan terang benderang,11bahwa senyatanya, Dalil Posita Penggugat pada Poin dua (2)tersebut harus ditolak/dikesampingkan, sebab, dengan SuratKuasa tanggal 20 September 2013 antara ANDRI SUPRIADIkepada SUJUD MARDI PUTRA, adalah akalakalan, untukmemastikan agar Tergugat benar mempunyai Hutang kepadaPenggugat, serta kemudian faktanya, dengan Surat kuasatersebut, melakukan Penekanan terhadap Tergugat

Bahwa, mengacu kepada dalildalil Tergugat diatas, yang begitujelas dan terang benderang terbukti, tidak ada landasan Yuridis13Formil maupun Materiil Penggugat mengajukan GugatanWanprestasi terhadap Tergugat, oleh karenanya adalah tepat danberdasar Permohonan Sita Sita Jaminan dan Permohonan UitVoerbaar Bij Voorraad dapat dikesampingkan/ditolak Majelis,sebab bertentangan dengan dan atau tidak memenuhi syarat (VidePasal 227 ayat 1 H.I.R dan SEMA RI Nomor : 5/1975 tanggal 1Desember 1975 Jo.

Salah menerapkan hukum;Bahwa setelah menyimak secara saksama putusan Hukum Hakim PengadilanNegeri tersebut maka Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan apa yangdiuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, karenasenyatanya Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memberi putusan yangtidak tepat dan berlaku tidak adil dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkanputusan dalam perkara ini, disisi lain telah sangat benderang apa yangdisebutkan dalam pertimbangan pada putusan Hakim pertama

Nomor 1104 K/Pdt.SusPHI/2016terhadap Termohon Kasasi, hal itu dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasidengan bukti panggilan untuk kembali bekerja (T5 dan T6) yang diajukandihadapan Majelis Pertama, namun secara yuridis hal itu tidak dipertimbangkandengan cermat oleh Hakim tingkat pertama, dengan demikian kelalaian telahsecara terang benderang telah dilakukan oleh Judex Facti;Majelis Kasasi Yang MuliaBahwa dari apa yang disimpulkaan oleh Judex Facti sudah sangat gamblangdalam menilai bukti surat dari

, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 31 tanggal 13Februari 1989 tertulis atas nama pemegang hak Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok(Vereniging Gee Pok) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kotamadya Kediri, sekarang Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 21April 1989 jelasjelas dan terang benderang bahwa Tanah dan Bangunan tersebutadalah milik Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok sehingga batasbatas yang menjadiobjek gugatan kabur dan tidak terang sebelah selatan bukanlah bangunanmilik

, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 31 tanggal 13Februari 1989. tertulis atas nama pemegang hak Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok(vereniging Gee Pok) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kotamadya Kediri, sekarang Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 21April 1989 jelasjelas dan terang benderang bahwa Tanah dan Bangunan tersebutadalah Milik Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok sehingga batasbatas yang menjadiobjek Gugatan kabur dan tidak terang sebelah selatan bukanlah bangunan

bertentangan dengan hukum yangmana kuasa peserta lelang masih berstatus Pelajar/Mahasiswa akantetapi sudah mengambil tindakan hukum dan atau keputusan yang mananilai objek yang akan dilaksanakan sangat besar dan fantastis bila ditelaah apakah mungkin kuasa peserta yang mana masih berstatuspelajar/Mahasiswa dapat mengambil semua langkahlangkah pemberikuasa peserta lelang terlebin bagaimana mungkin penerima kuasa sudahdapat mengerti dalam mengambil tindakan hukum dihadapan KPKNLMedan sehingga sangat terang benderang

Bahwa Pejabat Lelang Medan Saudara Dian Subakti, SHberdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor. 06/K.6/UP.11/2007 Tanggal 03 Mei 2007 yang berkedudukan dikantor KPKLN Medan adalah pejabat yang melaksanakan lelangeksekusi tidak terlebin dahulu melaksanakan syarat kepada Pemohonlelang agar terlebin dahulu meminta surat keterangan dari Lurah/ KepalaDesa yang berisikan keterangan atatus kepemilikannya, sangat jelas danterang benderang sebagaimana risalah Nomor 784/2012 tertanggal

hari, dan tahun yang samadapat melaksanakan dua pencairan fasilitas kredit dengan nomorrekening Penggugat yang sama dengan peruntukan fasilitas yangberbeda sementara Hak Tanggungan dengan nilai pinjaman sampaisebesar Rp. 2.500.000.000, (Dua miliar lima ratus juta rupiah) kalaunilai Hak Tanggungan dapat sampai maksimal sebagai manadisebutkan, maka yang menjadi pertanyaan mengapa harus ada duaperjanjian kredit dan dengan nilai yang berbeda dan penjelasan tenoryang berbeda dan tidak jelas dan terang benderang

tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang HakTanggungan kepada. pihakpihak yang berkepentingan dandiumumkan sedikitdikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredardi daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, sertatidak ada pihak yang menyatakan keberatan. (4) Setiap janji untukmelaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yangbertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)batal demi hukum.Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 817/Pdt.G/2020/PN MdnJelas, terang benderang

Tergugat IX12.Bahwa sementara sangatlah jelas dan terang benderang dalam Kartu TandaKependudukan TERGUGAT IC.

Bahwa selain itu terungkap dalam fakta persidangan, perkara a quotersebut, telah jelas dan terang benderang serta tidak terbantahkan olehseluruh pihak bahwa tergugat I/Pembanding tidak pernah menerima uangsepeserpun atas pengalihan hak atas 2/3 bahagian dari sebidang tanahdan bangunan yang terletak dijalan Selam d/h/jalan pertama kelurahanTegal Sari Kecamatan Medan denai, berdasarkan alas hak Sertifikat HakMilik No.3 Tahun 1969 kepada Tergugat/TerbandingI dan almarhum Aminic Tergugat/TerbandinglllVIl

Bahwa pertimbangan Judex factie pada Pengadilan Negeri Medan pasdaperkara a quo yang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya Nebis InIdem tersebut telah jelas dan terang benderang menghilangkan hakPenggugat/Terbanding sebagai pemilik dan pemegang hak atas hartabersama dengan Tergugatl/Pembanding berupa sebidang tanah danHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 321/PDT/2017/PT.MDNbangunan yang terletak di jalan Selam d/h Jalan Pertama, kelurahan TegalSari Kecamatan Medan denai berdasarkan alas hak Sertifikat

Bukti P. 4 sangat terang benderang menyatakan bahwa yangmelakukan pembebasan tanah di Proyek PerumahanSawangan adalah pihak Termohon Kasasi karena sejaksemula Termohon Kasasi yang melakukan pemeriksaan,Penelitian dan Pengesahan mengenai keabsahan suratsurattanah di Proyek Perumahan Sawangan, kemudian terdapatsuratsurat tanah palsu tentu. menjadi tanggung jawabTermohon Kasasi ;b.

Bukti P.12 sangat terang benderang menyatakan bahwaPemohon Kasasi tidak terobukti melakukan perbuatan tindakpidana Korupsi, karena Kejaksaan Agung R.l. telahmenerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Perkara(SP3K) dengan No. PRIN5/F/FPK.i/5/1999, tanggal 5 Mei1999, sehingga menurut Hukum~ kalau Pidananya tidakterbukti , maka tentu tidak ada perbuatan melawan hukum atauwanprestasi dalam perkara Perdata ;9.

Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Jakarta tidak meneliti danmemeriksa secara seksama buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasikhususnya Bukti P.4 dan BuktiP.12 yang sangat terang benderang dantak terbantahkan sebagai berikut :a. Surat Joint Operation tertanggal 22 Februari 1995 (vide Bukti P.4)yang telah ditanda tangani oleh ketiga pihak yaitu. PD.Pembangunan' Sarana Jaya DKI Jakarta ( Termohon Kasasi ),Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank DKI (Termohon Kasasi Il),dengan pihak PT.

(Hukum Formal ), dan tanpa meneliti secaraseksama bukti Joint Operation tertanggal 22 Februari 1995(Hukum Materiil) (Bukti P.4) yang telah ditanda tangani ketiga Pihaksecara terang benderang menyatakan yang melakukan pemeriksaanpenelitian dan pengesahan mengenai keabsahan kepemilikan tanahdi Proyek Sawangan, adalah pihak mitra usaha Termohon Kasasi IIyaitu PD.