ANGGOTA DPRDdinyatakan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa (SK PAW AnggotaDPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;5.

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalamperkaraperkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objek sengketaTata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.

yangmenjadi obyek sengketa (SK PAW Anggota DPRD) termasuk dalam ruanglingkup politik sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya;6.

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Terguggat Nomor 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalamperkaraperkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objeksengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.

Undangundang mengikat Gubernur untuk mengeluarkan keputusanperesmian PAW anggota DPRD;. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidakberwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo, karena objeksengketa perkara a quo bukan merupakan Objek Sengketa Tata UsahaNegara;.

berdasarkanKeputusan Presiden No. 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014telah dilaksanakan dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 2014.Oleh sebab itu, Penggugat selaku Anggota DPR RI memiliki dan melekatsegala hak dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No. 17Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.Bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV telah berupayamelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Politik,telah membuktikan bahwa Tergugat telah memengaruhi Tergugat IVdan menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya dahulu Periode 20102015 sebagai Ketua Bidang Program Pertahanan dan Hubungan LuarNegeri; dan sekarang untuk Periode 20152020 sebagai Ketua BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan demi kepentingan pribadinyasebagai pengurus PDIP (Tergugat Il).Bahwa upayaupaya Tergugat dan Tergugat Il yang menggangguPenggugat agar tidak dilantik sebagai Anggota DPR RI Periode 20142019 dan melakukan PAW

Oleh karenaitu, mohon Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat Il untukmembayar ganti kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah), karena untuk menjadi Calon Anggota DPR RIsebagaimana diketahui dan dialami semua Calon Legislatif biaya yangdikeluarkan tidak sedikit, serta pemecatan Penggugat dan dilakukanupaya PAW mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya kedaerahdaerah untuk mengurus klarifikasi atas tuduhan pencurian suaraatau pemindahan suara, yang katanya Penggugat

KPU Kabupaten Endeselaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turut digugatagar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungan tuduhanTergugat dan Tergugat Il bahwa Penggugat telah melakukan pencuriansuara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusan ini TurutTergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV danTurut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan, sertatidak melakukan perbuatan apapun dalam rangka melakukan PergantianAntar Waktu (PAW

).Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl)selaku Turut Tergugat XIll sebagai Lembaga Tinggi Negara RepublikIndonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yang nantinya akanberwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RI dari PDIP DapilNTT atas nama Sdra.

(Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor :151.2/1226/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Perihal :Usul Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 208 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019

X itu dijelaskantentang status sebagai Anggota Partai dan mengatur tentang seorangAnggota DPRD yang di Pergantian Antar Waktu (PAW) antara lainmeninggal dunia, mengundurkan diri, telah pindah Partai dan di pecatkarena melanggar ADRT Partai;Bahwa dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah karena FredekY.

Kormpaulun pindah Partai;Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fredek Y.Kormpaulun adalah usulan dari Kabupaten Maluku Tenggara Baratke Provinsi dan setelah itu Provinsi meneruskan permohonanPergantian Antar Waktu (PAW) ke Dewan Pimpinan Nasional dandari Dewan Pimpinan Nasional mengeluarkan surat pencabutanstatus sebagai Anggota dan Keputusan untuk yang bersangkutan diganti atau di Pergantian Antar Waktu (PAW);Halaman 62 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN Bahwa Keputusan

untuk mencabut status sebagai Anggota Partaiadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanNasional; Bahwa Dewan Pimpinan Pusat mengirim surat Keputusan itu kepadaDewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi meneruskansurat ke Kabupaten Kota untuk diproses Pergantian Antar Waktu(PAW); Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Pergantian AntarWaktu (PAW) Fredek Y.

No. 87/B/2014/PT TUN MksBahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo sama sekalitidak mempertimbangkan alasan hukum yang diajukan olehPenggugat, dimana proses PAW oleh Partai Pelopor tidak sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bahwa dalil poin 1 huruf e yang menyatakan terbitnya objek sengketatelah lewat waktu 14 hari adalah keliru dan bertentangan dengan fakta,karena berdasar bukti T 12 terbitnya objek sengketa 13 hari setelahditerima berkas PAW ; 3. Bahwa mekanisme PAW telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22Tahun 2010 sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa dan hal itudiakui Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 poin1 tertanggal 16Januar 2014 ; 222 n nn nnn nnn nn ern enn en nnn nme ne ennenen4.

Bahwa dari internal Partai Pelopor ternyata ada kader yang memenuhisyarat untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan dirisebagai Anggota DPRD Kabupaten Poso dan telah diganti antar waktu(PAW) oleh Ferdianto Leonard Rombot ( vide bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.77.

hukum dan ataupun hal tercelalainnya yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berwenang;Bahwa Penggugat berpendapat terhadap dikeluarkannya Surat PermohonanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB/UI.221 A/DPP PartaiBuruh/III/2011 tanggal 1 April 2011 atas usul/permintaan dari Dewan Pimpinancabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan SuratDPC Nomor: 03/PBPM/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan PermohonanUntuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu (PAW

Kabupaten Polewali Mandaradalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadipertimbangan, demikian pula bahwa sebelum dikeluarkannya suratsuratdimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimalsesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yangseharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor03/PBPM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW

12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yangdisebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidakmengingat secara hukum;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar waktu(PAW

Adapun apabila Penggugat tetapmemaksa mengajukannya di Peradilan Umum secara Keperdataanatau gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka patut diduga hanyaterkesan untuk mengulurulur waktu atas Pergantian (PAW) diriPenggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang akandigantikan dengan Tergugat VIII dari Fraksi yang sama dan tentunyadapat menimbulkan kerugian bagi pihakpihak yaitu Partai BulanBintang maupun Para Tergugat dan khususnya Tergugat

VIII yangsecara langsung dirugikan akibat perbuatan dari Penggugat a quoyang tidak mau dan terkesan mengulur waktu/menghambat untukmenjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) a quo berdasarkankesepakatan yakni 2.5 Tahun, sehingga secara sengaja dan terangbenderang berniat untuk menghambat proses pelaksanaanPergantian Antar Waktu (PAW) dan tentu inilah yang merupakanPerbuatan Melawan Hukum yang sebenarnya yang nyatanyatadilakukan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan hilangnya HakSubyektif dari Tergugat

GUGATAN PENGGUGAT ABSCUUR LIBEL (KABUR).Dalam gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan gugatanPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat,apakah terhadap PAW (Penggantian Antar Waktu) ataukahpemecatannya sebagai anggota partai ataukah pemberhentiannyasebagai pengurus, seharusnya dalam mengajukan gugatan itu harusjelas dan konkrit tidak mengadangada.1.

Bahwa Gugatan Penggugat a quo tidak jelas (Kabur) dan tidakkonsisten serta tidak secara komprehensif dan detail menjelaskan halhal mana saja yang akan digugatnya, dimana Penggugat dalamgugatannya a quo terkadang mempermasalahkan perihal Surat Nomor :SK.PP/565/2017 tentang Pergantian Antar Waktu) (PAW) yangdikeluarkan oleh Tergugat dan Tergugat II tertanggal 26 Syawal 1438H/20 Juli 2017.;2.

) terkait jabatan anggota DPRD selama masingmasing yakni 2,5Tahun masa jabatan yang didahului dijabat olen Penggugat a quo dankemudian akan diganti oleh Tergugat VIII di 2,5 Tahun berikutnya danatas keputusan tesebutsemua sepakat dan tidak ada yang keberatan.Bahwa seiring waktu berjalan semenjak Penggugat a quo telah dudukdalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Prov Sumatera Selatan tidakpernah keberatan akan keputusan mengenai PAW antara. diriPenggugat dengan Tergugat VIII, bahnkan Penggugat a quo

Steve Ousten Leonardo Rere, Bukti T3 SuratDPD PAN Kota Kendari Nomor PAN/22.01/A/KS/09/VIIV2017 tanggal 7Agustus 2017 perihal Proses PAW Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Kendari,Bukti T4 Surat DPP PAN Nomor PAN/A/KUSJ/060/V1V2017 tanggal 31 Juli2017 perihal Persetujuan Penarikan dan PAW Anggota DPRD Kota Kendari dariPartai Amanat Nasional a.n.

Steve Ousten Leonardo Rere, Bukti T5 SuratDPD PAN Kota Kendari Nomor PAN/22/A/KS/05/IIV2017 tanggal 14 Maret2017 perihal Usul Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD PAN Kota Kendari,Bukti T7 Surat Ketua DPRD Kota Kendari Nomor 171.2/382/DPRD/2017tanggal 28 September 2017 perihal Penyampaian Nama Calon PAW, telahterbukti bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusanobjek sengketa a quo telah memenuhi prosedural maupun substansialsebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundanganyang

Pol DA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

PolDA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK Dikembalikan kepadaterdakwa.4.

Pol DA 6315 PAW warna hitamsegera diamankan ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari LaboratoriumForensik Cabang Surabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra.Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selakupemeriksa dan diketahui oleh Ir.

Pol DA 6315 PAW warnahitam.Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik CabangSurabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuatdan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa,dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selaku pemeriksa dandiketahui oleh Ir.

Pol DA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK ,dimana atas shabushabu yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memilikijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan danatau perawatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD LUTHFI, saksi ADIJULIAN SITEPU, SH, dan saksi MUHAMMAD HAFID Alias EMEK Bin H.

Pol DA 6315 PAW warna hitam segera diamankan ke kantor PolresBAnjarbaru untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik CabangSurabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuatdan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa,dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selaku pemeriksa dandiketahui oleh Ir.

Salinan PUTUSANNomor 1501/Pdt.G/2020/PA.BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;PAW bin SH, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diRT.002, RW.005, Desa Linggasari, KecamatanKembaran, Kabupaten Banyumas,, sebagai Pemohon;MelawanSNSH

Memberikan ijin kepada Pemohon (PAW bin SH) untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon (SNSH binti MRJ);3.

Memberi izin kepada Pemohon (PAW bin SH) untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon (SNSH binti MRJ) di depan sidang PengadilanAgama Banyumas;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi. bertepatandengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs.

Bahwa mengenai prosedur Penggantian Antar Waktu diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, BAB IXPemberhentian Antar Waktu, Penggantian Waktu, danPemberhentian, dalam Pasal 99 ayat (1) mengatur tentang prosesPAW, ada beberapa hal yang menyebabkan anggota DPRD di PAW,antara lain : a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c.diberhentikan.

,M.H. kepadaAnotona Nazara,SE berdasarkan Surat Pimpinan DPRD KabupatenKampar Nomor : 170/DPRD/286 tanggal 23 maret 2020 perihalPenggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kamparkepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ;16. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRDKabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.

,M.H. kepadaAnotona Nazara,SE berdasarkan Surat Pimpinan DPC Partai PDIPerjuangan Nomor : 067/EX/DPC.17.12/III/2020 tanggal 10 Maret 2020Perihal Penyampaian Proses PAW ( pergantian Antar Waktu ) AnggotaDPRD atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. ;17. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRDKabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.

dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBRPenggugat menyatakan bahwa DPC PDIP Perjuangan KabupatenKampar berkirim surat untuk mengajukan usulan PAW Penggugatberdasarkan Surat Nomor : 061/EX/DPC.17.12/I/2020 tanggal 27Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD KabupatenKampar dari Penggugat kepada Anatona Nazara, SE yang mana Surattersebut ditembuskan kepada Ketua DPP PDIP, Ketua DPRDKabupaten Kampar dan Bupati Kampar, oleh karenanya terlihat bahwaPenggugat keliru dan dalil Penggugat

Bukti T7 : Surat DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Kampar Masa Bakti20192024 Nomor : 067/E.X/DPC.17.12/III/ 2020tanggal 10Maret 2020 Perihal PenyampaianProses PAW Anggota DPRD Drs. MorlanSimanjuntak, S.H., M.H.(Sesuai dengan aslinya)8.

Itje Bouti, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggaldi Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 43/SK/KP/PAW/2013 dan SuratKuasa Insidentil Nomor 61/SK/KP/PAW/2013, selanjutnya disebut sebagai*Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2013 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Yana yang diserahkanoleh Syahril S, PENGGUGAT menerima sebuah surat dari Dewan PimpinanPusat Partai Nasdem dan ternyata isinya adalah berupa Surat KeputusanPergantian Antar Waktu (PAW) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdemyakni Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang PenggantianAntar Waktu Saudara Dr. Aswani Zain DT,MH sebagai Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung; .

ASWANI ZAIN DT,MH, sehingga Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019Tanggal 14 Januari 2019 tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT, karena salahSubjek Hukumnya yang menyebabkan Surat Keputusan tersebut CACATdalam pembuatan dan BATAL keberlakukannya secara Hukum;Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari

indisipliner atau tidak mematuhi keputusan DPW ProvinsiLampung dan DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat; Bahwa TERGUGAT Il juga tidak pernah memberikan penjelasan baiksecara lisan maupun tertulis kepada PENGGUGAT terkait tindakanindisipliner atau tidak mematuhi keputusan Partai dan PENGGUGATtidak pernah menerima teguran dan sanksi apapun dari Partai, sehinggaterbitnya surat usulan DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung Nomor:051SI.1/DPWNasdem/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 TentangPengantar PAW

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil PENGGUGATpada angka 11, 12 dan 13 halaman 3 s/d 4 dalam surat gugatannya,karena proses Penggantian Antar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah dilaksanakan secaraberjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD PartaiNasDem Kabupaten Pesisir Barat, DPW Partai NasDem Provinsi Lampunghingga tingkatan DPP Partai NasDem.

Bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan jelas dan tegasdidasarkan pada perbuatanperbuatan PENGUGAT yang selama ini telahmelakukan tindakantindakan indispiner atau tidak mematuhi kebijakandan keputusankeputusan DPW Partai NasDem Provinsi Lampung(TERGUGAT Il) dan DPD Partai NasDem Kabupaten Pesisir (TERGUGATI), bahwa persoalan mengenai kepatuhan terhadap Partai merupakankewajiban PENGGUGAT sebagai kader/anggota Partai yang dengankesadarannya

mantu,kalau saya makimaki saja, lase tu, anjing dia, saya telpon tidak angkatangkat, saya smstidak balasbalas, memangnya dia ada besar apa, sebenarnya dai sebagai Bupati harus sepertikami, contohnya saya sebentar lagi mau ambil S3, dan saya ditawarkan untuk menjadiredaktur pada 3 perusahaan, tapi saya tidak mau, kalau saya mau saja saya akan beberkanMarianus Sae punya kebobrokan, bahwa setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksiServasius Dulu dan saksi Muhammad Aminullah, mengenai posisi DPRD PAW

dari partaiPDP, bahwa seharusnya dilantik sebagai anggota DPRD PAW adalah suadara Nus Dhawebukan saudara Sefrin Nono, karena Sevrin Nono sudah memiliki KTA partai PAN, itu semuapermainannya Marianus Sae dengan pak Helmut Waso, nanti lihat saja kalau Nus Dhawetidak dilantik akan ribut besar, karena beberapa waktu lalu saudarinya Nus Dhawe yangbernama ibu Qori sempat telpon ke saya (terdakwa) sementara menangis, mengatakan bahwakalau Nus Dhawe tidak dilantik nanti ibu Qori akan cerai dengan dia punya

DPRD dari Partai PPI tanpaharus mengundurkan diri mesipun akan mencalonkan diri lagi dariPartal laiNj~~= wn enn nen ne nner nme nen nnn nen nnmnnnnnnnnnenmnns = Bahwa apabila ada Anggota DPRD dari partai PPI yang akanmencalonkan diri sebagai Anggota DPRD dari Partai lain akanPutusan Nomor 07 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp10diberikan dispensasi dan akan tetap menjaadi Anggota DPRD dariPrartall PPG nnn nnn ncn rnin Yang mengeluarkan surat dispensasi adalah DPD Partai Pemudaa a Bahwa yang mengeluarkan surat PAW

adalah pengurus yang dipilihmelalui rapat pleno ;" Bahwa Yang berhak mengeluarkan surat PAW adalah DPD akantetapi dalam hal ini pihak DPD tidak mengetahui hal tersebut; Bahwa Partai PPI masih ada sampai sekarang akan tetapi tidakmenjadi peserta pemilu 2014, karena tidak lolos dalam verifikasi; Bahwa Penggugat sampai sekarang masih menjalankan tugasnyasebagai Anggota dari Partai PPI; Bahwa Pimpinan yang sah adalah saya sebagai Ketua karena sesuaidengan SK 3 +2222 ono nono nnn nnn nnn nee nnn none

partai lain karena ada suratdispensasi dari DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Sumba Bahwa Yang berhak mengeluarkan surat dispensasi adalah KetuaDPC dan DPD) = 27272 22222 enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa selama ini Penggugat masih menjalankan tugasnya sebagaiAnggota DPRD dari Partai PPI; Bahwa Pengurus DPCPPI tidak pernah mengeluarkan surat PAWterhadap Penggugat hanya mengeluarkan surat dispensasi saja;Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp11 Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapat surat PAW

akan tetapiPenggugat yang memberitahu kepada saya bahwa Penggugatkeberatan terhadap surat PAW yang dikeluarkan oleh pengurus PPIVELIIG NLI ijea mae tree r eieietetceenienie Bahwa Dalam ADRT tercantum mengenai pergantian kepengurusanMislalui Papal PISNG jaseseeesereee teeter Bahwa kepengurusan saya sebagai wakil ketua sudah sah karenadilakukan melalui rapat pleno ; 22 222 enon Bahwa saksi mempunyai SK dari pusat sebagai Wakil Ketua dan SKtersebut masih berlaku sampai sekarang; Bahwa Sekarang Partai

PPI sudah tidak ada dan tidak aktif karenatidak lagi menjadi partai peserta pemilu; Bahwa saya pernah melihat surat PAW tapa bukan tetapi buka sayayang mengeluarkannya; ====a Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telahmengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 20 Oktober 2014 yangselengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;a Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidakmengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;aonno

Pasangan Paw adalahpasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabila kena salah satu gambar makapemain akan mendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebuttepat akan dibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uangRp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akanmendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga)gambar tersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalahpasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabila kena salah satu gambar makapemain akan mendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebuttepat akan dibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uangRp.1.000,(seribu) rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akanmendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga)gambar tersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalah pasangan antara 3 (tiga)buah gambar, apabila kena salah satu gambar maka pemain akanmendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebut tepat akandibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uang Rp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akan mendapatbayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga) gambartersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalah pasangan antara 3 (tiga) buahgambar, apabila kena salah satu gambar maka pemain akan mendapatbayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebut tepat akan dibayar 5(lima) misalnya pemain memasang dengan uang Rp.1.000,(seribu rupiah)apabila kena tebakannya maka pemain akan mendapat bayarannyaRp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga) gambar tersebutakan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Widodoberdasarkan Akta Ahli Waris Nomor: 05/PAW/2001/PA. DPS,Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta Ikrar WakafNo. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; Selanjutnya disebut sebagai: seceneenenneaeeae=== PENGGUGAT I;2.

Widodo berdasarkan Akta Ahli Waris Nomor:05/PAW/2001/PA. DPS, Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftardalam Akta Ikrar Wakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991dan SHM No. 1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkanmenjadi Tempat lbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamatdi Jalan Cokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; SelanjutnyaCISECDUt SCDAGAl =nnn= 222 nan nnn enn an anne ene nnn an PENGGUGAT II;Hal 1 Putusan No.152/B/2020/PT.TUN.SBY3.

M.T.Widodo berdasarkan Akta Ahli Waris Nomor: 05/PAW/2001/PA.DPS, Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta IkrarWakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar ; Selanjutnya disebutSCDAQAI nnnn naan nnn non nen nnn nnn enn nee nne nee ene === ~PENGGUGAT III;4.

Tengah, apa lagi bertanda tangan sertamengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Komposisi PersonaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yang dilakukanbersamasama dengan Tergugat II;Bahwa ternyata surat keputusan tentang pengangkatan komposisi personaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 lahir dan bertujuan untukMengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW

yakni atas nama Penggugat dan PenggugatII;Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Surat Keputusan tentangpengangkatan komposisi personalia dewan pimpinan cabang partai patriotKabupaten Poso sesuai Surat Keputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ ST/1X/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat Surat denganNomor 023/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 dan Surat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Poso perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW

Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Patriot Kabupaten Poso yang ditanda tangani Tergugat danTergugat Il, dikeluarkan bertentangan dengan hukum, maka perbuatanTergugat dan Tergugat II adalah perobuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Ill dan Tergugat IV yang telahmengeluarkan Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 danSurat dengan Nomor: 0240DPCPATRIOTOPS/IX/2013 yang ditujukan kepadaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso perihal UsulanPengganti Antar Waktu (PAW

Penggugatsekarang para pemohon kasasi.Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Poso telah melakukan kekeliruanyang nyata didalam putusannya, sebab materi petitum gugatan para Penggugatsekarang para Pemohon Kasasi tidak pernah memohonkan untuk putusanPROVISI, akan tetapi didalam Putusan Judex Facti a quo pada didalamMENGADILI memuat DALAM PROVISI yang menyatakan tuntutan provisi tidakdapat diterima;Pertanyaannya adalah apakah surat permohonan untuk MENERBITKANSURAT PENUNDAAN PELAKSANAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW

/ST/IX/2013 yangdikakukan bersamasama dengan Tergugat Il dan selanjutnya atas dasarSurat Keputusan tentang pengangkatan komposisi personalia DewanPimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai Surat KeputusanNomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IVtelah membuat Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT PSI IX 2013 danSurat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan kepadaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso perihal USULANPengganti Antar Waktu (PAW

Bahwa pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota DPRDdilakukan dengan mengacu pada aturan dan mekadanismehukum, dalam hal ini UU No. 22 Tahun 2003 denganoperasional pelaksanaannya dalam PP No. 25 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan PP No. 53 tahun 2005.Mekanisme PAW juga diatur dalam Keputusan Mendagri yangtertuang dalam SK No.161.7455/2008 tanggal 8 Februari Tahun2008.

Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggotadewan, mulai dari perpecahan kepengurusan partai politik,tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan ferkait orientasi kepentingan partai politik yangdidasarkan pada AD/ART partai. Namun faktor kepentinganpengurus partai politik sangat dominan menentukan PAWtersebut. Salah satu ciri knas yang seringkali dijadikan pijakandalam penyelesaian sengketa PAW melalui PITUN.

Mekanisme PAW juga diaturdalam Keputusan Mendagri yang tertuang dalam SK No.161.7455/2008tanggal 8 Februari Tahun 2008. Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggota dewan, mulai dari perpecahan kepengurusanpartai politik, tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan terkait orient asi kepentingan partai politik yang didasarkanpada AD/ART partai. Namun faktor kepentingan pengurus partai politiksangat dominan menentukan PAW tersebut.

Salah satu ciri knas yangseringkali dijadikan pijakan dalam penyelesaian sengketa PAW melaluiPTUN.

Sehingga kamuflase didalam Gugatan memuat inti sebenarnya55Untuk mengaburkan keinginan asli Penggugat yakni terhadappersodlan PAW dengan surat keputusan partai yang telah lewat waktu90 hari kalau di PTUN sehingga dialinkan ke Pengadilan Negeri yangsebenamya merupakan kewenangan obsolute dari PTUN.Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan:Anggota DPR berhenti antarwaktu Karena: c. diusulkan oleh partaipolitik yang bersangkufan.

Dan berdasarkan pemeriksaan dariDewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinyatanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untukdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkanrekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnyaTergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan SuratPemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan AnggotaKPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011.

Saksi : TOMASMAGAI : ween eee e eee eee e Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasihe Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPUkabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni2010; e Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi,Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangankemudian di PAW; Bahwa saksi tahu Penggugat di PAW menjadi Anggota KPUKabupaten Dogiyai setelah adanya pelantikan Anggota KPUKabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 =

Dogiyai yang baruadalah melapor ke Bawaslu Provinsi Papua, KPU ProvinsiPapua dan Bawaslu Pusat ;Bahwa saksi berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakanperihal PAW Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan bertemu dengan Ibu Maria dari Bawaslu ; AGAPA :Bahwa saksi tidak tahu ada laporanlaporan dari masyarakatterkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang dilakukan oleh Penggugat ; aon aon =Bahwa saksi tahu ada SK PAW untuk Osea Petege Dkk denganSK Nomor: 32 Tahun2011; Bahwa saksi pernah lihat dan

sempat baca SK PAW untukOsea Petege dan kawan kawan ; Bahwa Pemilukada di Kabupaten Dogiyai sudah dilaksanakandan ada penolakan hasil dari Pemilukada tersebut yangdisampaikan kepada Tim Peduli Cinta Damai; Bahwa saksi pernah dengar pada bulan Nopember 2011 adapertemuan antara Legislatif, eksekutif dan KPU KabupatenDogiyai tentang penyelenggaraan Pemilukada di KabupatenDogiyai ;Bahwa yang melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Dogjiyaiadalah Anggota KPU pimpinan Osea PetegeDkk ; Saksi ; KRISTIANUS

Kemudian30diangkat Anggota KPU yang baru lalu di PAW kemSK No. 32 Tahun 2011;e Bahwa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang aru dibali denganPAWjuga karena Osea Petege adalah Ketua Partai PKID, AgustinusTebai Caleg DPR RI, Yunuarius D.

Dan berdasarkan pemeriksaan dariDewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinyatanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untukdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkanrekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnyaTergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan SuratPemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan AnggotaKPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011.

TOMASMAGAI : e Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasihe Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPUkabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni 2010;e Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi,Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangankemudian di PAW; Hal. 25 dari 43 Hal.

Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPRS.IP :26Bahwa saksi tahu Penggugat di PAW menjadi Anggota KPUKabupaten Dogiyai setelah adanya pelantikan Anggota KPUKabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 Juni2010; Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di panggil DewanKehormatan KPU Provinsi Papua ; Bahwa saksi tahu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baruada pelanggaran yaitu adanya 3 orang anggota yang terlibatpartai Politik dan 1 orang dibawah umur ; Bahwa saksi tidak pernah tahu Dewan Kehormatan KPUProvinsi Papua

Dogiyai yang baruadalah melapor ke Bawaslu Provinsi Papua, KPU ProvinsiPapua dan Bawaslu Pusat ;Bahwa saksi tidak tahu ada laporanlaporan dari masyarakatterkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang dilakukan oleh PENG QUGQAL pasenenseenneannenneeeneennensmnsmannnemenenennnmennennnennnnnmmneBahwa saksi tahu ada SK PAW untuk Osea Petege Dkk denganSK Nomor: 32 Tahun2011; Hal. 27 dari 43 Hal.

Kemudiandiangkat Anggota KPU yang baru lalu di PAW kemSK No. 32 Tahun 2011;Bahwa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang 4juga karena Osea Petege adalah Ketua Partai PKITebai Caleg DPR RI, Yunuarius D.