Demikian juga Tergugattinggal di dusun Dawe Wetan, RT 04 RW 07 desa Sumberdawesari, kecamatan Grati, KabupatenPasuruan, sehingga keduanya bukan wilayah hokum Pengadilan Agama Lumajang.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya mohon agareksepsi Tergugat ditolak, namun tidak memberikan alas an jelas yang mendasari penolakantersebut.

Disamping itu berdasarkan Surat dari Komandan Batalyon Infateri10 Marinir/SBY tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militerdi persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Kopda MarKRISTIANTO EKO SAPUTRO NRP 95038 tidak dapat dihadirkandi persidangan Pengadilan Militer O3 Padang karena Terdakwaberstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali keKesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakimberpendapat perkara ini telah memenuhi

menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkanke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukandan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwaberada.Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 10 Mar/SBYtersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidanganmenerangkan bahwa Terdakwa Kopda Mar Kristianto EkoSaputro NRP. 95038 tidak dapat dihadirkan di persidanganPengadilan Militer 103 Padang karena TerdakwaberstatusDesersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan,maka dengan mendasari

Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudahdiberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainyadengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadirdi persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam beritaacara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, makadengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter, selanjutnya

Sbgamengkhawatirkan baik dari perobuatan atau perkataan yang mengarah kepadanusyuz dan dalam fakta yang ditemukan dalam persidangan alasan Tergugattentang kedurhakaan Penggugat merupakan hal yang mendasari alasanTergugat dalam permohonan konvensinya;Menimbang, bahwa kondisi kesehatan Penggugat yang telah di ketahuilangsung oleh Tergugat tidak secara mutlak mendasari terjadinya nusyuzdimana Penggugat tidak bisa melayani hubungan biologis suami istri antaraPenggugat dan Tergugat namun telah ditemukan

fakta lain tentang alasanalasan yang mendasari Penggugat menolak ajakan hubungan suami istritersebut terlebin dikarenakan kondisi kebersihan Tergugat yang sangat dikhawatirkan Penggugat akan memperparah penyakit yang dideritanya dimanauntuk menghindari perselisihan dan pertengkaran karena hal tersebutPenggugat meminta bantuan kepada bibi Tergugat untuk menasehati Tergugatsehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan nusyuz dalam diriPenggugat dan berhak atas hakhak nafkah bagi Istri yang diceraikan

15.017.419.340Pajak Penghasilan Terutang 1.501.741.934 0 1.501.741.9934Kredit Pajak 593.789.115 0 593.789.115Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya 0 0 0Pajak Penghasilan Kurang (Lebih) Bayar 907.952.819 0 907.952.819Sanksi Administrasi 290.544.902 0 290.544.902Jumlah Pajak Penghasilan ymh(lebih) dibayar 1.198.497.721 0 1.198.497.721 maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajakuntuk permohonan keberatan yang ditolak pada keputusan tersebut di atas;Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari

Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan danbursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan,sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabunganmasyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaanpajaknya;Pertimbanganpertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuantersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutanHalaman 7 dari 20 halaman.

Pertimbangantersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadappengenaan pajak atas penghasilan dari pengalinan harta berupa tanah danatau bangunan, serta jenisjenis penghasilan tertentu lainnya.

Sebab yang mendasari atau yang yangdijadikan alasanalasan oleh Penggugat sampai saat ini kurang bisa diterima dandipahami oleh Tergugat. Untuk hal itu Tergugat mempunyai keinginan :1. sampai saat ini tidak ada niatan dari Tergugat untuk menjatuhkan talak kepadaPenggugat;2.

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

menyatakan sanggup berlaku adil terhadapistriistrinya ;7. bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan lakilaki lain ( gadis ), tidak ada hubungan mahram maupun hubungansesusuan, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sertaPemohon dan calon istri Pemohon beragama IslamMenimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Sinjai memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahdengan calon istri keduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah ( berpoligami ) adalah karena Termohon tidakdapat lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon disebabkan karenadisamping Termohon sudah tua juga karena sering sakitsakitan,sementara Pemohon masih sangat membutuhkan Termohon mengenaikebutuhan lahir dan batin Pemohon. Dan ternyata dalil tersebut secarategas diakui oleh Termohon.

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta Sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/122/AD/K/02

DALAM PENUNDAANBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :"Menolak Permohonan penundaan Para Penggugat, terhadaphalaman8dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPutusan tersebut Para Penggugat/Pembanding dengan inimenyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusandan pertimbangan hukumnya yang mendasari amar putusan a1l.DALAM EKSEPSIBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :Mengabulkan Eksepsi Tergugat , terkait

Bahwa terhadap Puutusan tersebut ParaPenggugat/Pembanding , dengan ini menyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusan dan pertimbanganhukumnya yang mendasari amar putusan a quo ;11l.DALAM POKOK PERKARAA.PENERBITAN OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PADA KETIDAKBENARAN DAN/ATAU PEMALSUAN INFORMASI.1.Bahwa Para Para Penggugat/Pembanding sudah membuktikan dengansangat jelas bahwa terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenarandan/ atau pemalsuan informasi dalam Amdal Rencana PembangunanPembangkit

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6(enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/68/AD/K/02/VI

Hal tersebuttermasuk kumulasi obyektif, di mana sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil dapat dibenarkan, sehingga untuk selanjutnyaMajelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkaranya satu persatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan cerai gugat;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menggugat cerai terhadapTergugat adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat, dalamtahun 2006

Kecamatan di manaPenggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, guna dilakukan pendaftaran/pencatatan ; ~ === === = = 22 = $2 oo on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn noeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlonah), yang petitumnya berbunyiMenyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pengawasan anak satusatunyayakni : XXXX, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 2000; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Hal mana putusanHakim a quo hanya mendasari pada keterangan saksi Para Penggugat /Para Termohon Peninjauan Kembali semata, dan sama sekali tidakberpedoman pada prinsip / asas pembuktian dalam hukum acara perdatayaitu : Pembuktian secara formil (Pembuktian tertulis).

Apakahpantas dan cukup hanya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi HakimPengadilan Tinggi mengambil alin Putusan Pengadilan Negeri Palopodan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Termohon PeninjauanKembali tanpa mendasari pembuktian yang mengutamakan buktibuktitertulis, sebagaimana dalam beberapa pendapat hukum / doktrin sebagaiberikut :a. Menurut Drs. Hari Sasongko, S.H., M.H.,Dalam bukunya berjudul Hukum PembuktianDalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa danHal. 10 dari 14 hal. Put.

keadaanrukun dan harmonis, tidak pernah terlihat atau terdengar bertengkar; Bahwa saksi mengetahui selama ini para Pemohon telah mengangkatseorang anak lakilaki bernama CALON ANAK ADOPSI putra dari AYAH danIBU; Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan langsung olehorangtua kandung anak sejak lahir kepada para Pemohon, bahkan sejakdalam kandungan sudah diniatkan diserahkan kepada para Pemohon, saksimengetahuinya ketika diundang syukuran oleh para Pemohon; Bahwa saksi mengetahui latar belakang yang mendasari

saksisaksi yang menerangkan : Para Pemohon adalah suami isteri yang membina rumah tangganyadengan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak; Para Pemohon telah mengangkat seorang anak lakilaki bernamaCALON ANAK ADOPSI putra dari dan ; Anak tersebut diserahkan langsung oleh orangtua kandung anak sejaklahir sekitar tahun 2017 kepada para Pemohon pada proses adat syukuran dirumah orangtua kandung anak, bahkan sejak dalam kandungan sudahdiniatkan diserahkan kepada para Pemohon; Latar belakang yang mendasari

hadirnyaTerdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undangundang No.31tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkaratindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Mlliter, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpasuatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnya Terdakwa.Bahwa dengan mendasari

Surat Nomor : B/96/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 .yang menyatakan bahwa Terdakwa Hananto, Kopda NRP 534766,Ta flight C Skadik 405 Lanud Hadi Soemarmo Solo sampai saatini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karenayang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 18April 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia

(Saksi1), dan Serka Sutrisno (Saksi2) telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidanganmaka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangantersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan dibawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagaiberikut:Saksi1Nama

Ditambah/ MenjadiUraian Semula (Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang/(Lebih) bayar 322.424.197,00 0,00 322.424.197,00Sanksi Bunga 62.066.229,00 0,00 62.066.229,00Sanksi Kenaikan 193.119.554,00 0,00 193.119.554,00Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 577.609.980,00 0,00 577.609.980,00 bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada PengadilanPajak atas permohonan keberatan yang ditolak seluruhnya dengan suratkeputusan di atas;bahwa alasan yang mendasari permohonan Banding ini

kediaman di Kecamatan Leuwiliang,Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannyabertanggal 18 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 2693/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXSelanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 13 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3029/Pdt.G/2015/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa dengan tidak adanya persesuaian lagi bersuami istri dan tidakadanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antara Penggugat danTergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untuk berpisah /bercerai bersuami istri dengan Tergugat;.

tidakdengan hormat dari Dinas Kepolisian NegarRepublik Indonesia sebagaimana Surat KeputusanTERGUGAT (Kapolda Bali) Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 itanggal 30 Oktober 2009, adalah TIDAKPROSEDURALBahwa, oleh karena yang dijadikandasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyeksengketa (Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/X/ 2009 tanggal30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Briptu)= GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Kesatuan Polres Karangasem).Dengan mendasari

Mendasari atas Putusan Kasasi Mahkamah AgungRl Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03April 2008 poin 3 huruf a tersebut diatasdan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor Pol : 721Tahun 2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia, kemudian diselenggarakan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri atas namaterperiksa (PENGGUGAT) Briptu) GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik PolresKarangasem karena diduga telah melakukanpelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRINomor

GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 AnggotaLogistik Polres Karangasem karena telahberdasarkan Peraturan Perundang undangan = yangberlaku sebagaimana diatur dalam PPRI Nomor 1Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun2006,.Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006,keputusan Kapolri Nomor Pol : KEP/ 74/ XlI/ 2003tanggal 10 November 2003 dan mendasari PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/PID.SUS/2007 tanggal O03 April 2008 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;.