Olehkarenanya berdasar hasil pemilu tahun 2009Penggugat telah menjelma menjadi wakil rakyatbukannya wakil partai;Bahwa Tergugat melalui suratnya pada tanggal10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPUDdan Ketua DPRD Tolitoli telah melakukantindakan pemecatan terhadap Penggugat sebagaiAnggota Partai Indonesia Sejahtera (PIS).Selanjutnya Tergugat melalui Suratnya Nomor0155/Umum/DPPPIS/062013 tertanggal 10 Juni2013 yang ditujukan kepada DPRD Tolitoli telahmemberikan persetujuan Pergantian Antar Waktu(PAW

hukum dengan segala akibathukumnya;Menyatakan tindakan Tergugat melakukanpemecatan terhadap Penggugat sebagai AnggotaPartai Indonesia Sejahtera (PIS) KabupatenTolitoli adalah tidak sah dan melawan hukum;Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan usulPergantian Antar Waktu terhadap kedudukanPenggugat sebagai Anggota DPRD Tolitoliperiode 20092014 adalah tidak sah dan melawanhukum;Menyatakan batal ataupun setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima keputusanTergugat tentang usul Pergantian Antar Waktu(PAW

Nomor 1183 K/Pdt/2016Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Timur, tertanggal 11 Oktober 2013:Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal6 November 2013 yang memutuskan dan menetapkan Jadwal KegiatanDPRD Kabupaten Kutai Timur bulan November masa persidangan Illtahun 2013, yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan PelantikanPengganti Antar Waktu (PAW) anggotan DPRD Kabupaten Kutai Timursisa masa jabatan 20092AA tanggal 12 November 2013 denganketerangan

Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas, seluruh dalildalilhukum gugatan Penggugat, sebagaimana dalam surat gugatannya yang telahterdaftar ke Pengadilan Negeri Sangatta terdaftar dalam perkara Nomor12/Pdt.G/2014/PN.SGT, tertanggal 22 April 2014 mengenai gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PHM) yang ditujukan terhadap Tergugat II atasdasar tidak terlaksananya Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugatdengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr. "HM. Mastur Djalal, S.H."

H.M Mastur Djalal, S.H., sebagai anggota DPRDKabupaten Kutai Timur untuk Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 20092014 yang berdasarkan SK.

Nomor 1183 K/Pdt/2016beberapa peristiwa penting yang perlu diperhatikan yang terkait denganproses pelantikan a quo yakni:1)Somasi dari DPP Partai kedaulatan;hal ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi Arief Yulianto bahwadirinya selaku sekwan DPRD kutai Timur menerima surat somasidari partai kedaulatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD KutaiTimur saat itu (Pembanding) terkait proses PAW anggota partainyayang dinilai cacat formil maupun materil.

Penjelasan saksi AriefYulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakui menerimasurat somasi tersebut dan juga saksi Widiyal Fitri Zulkarnain yangmenjelaskan bahwa keputusan tertinggi di partai kedaulatan adalahrapat pleno dan perihal PAW anggota partai kedaulatan diKabupaten Kutai Timur tidak pernah dibicarakan dalam rapat plenodan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkali tandatangannyadalam rekomendasi yang mengakibatkan proses PAW itu terjadi.Sebagai akibat dari rekomendasi yang dinilai

dan sangat keberatan, dengan alasansebagai berikut1 Bahwa pengusulan yang diajukan oleh Tergugat II telahsesuai mekanisme dan ketentuan pasal 107 ayat 5 PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 karena WalikotaKotamobagu tidak mengajukan usulan yang disampaikanoleh Tergugat I tersebut ;2 Bahwa mengenai kode persuratan yang mengakibatkan catatadminsitrasi adalah terlalu naif dan sangat tendensius karenatidak ada relevansi antara kode surat dengan prosedur danmekanisme proses pengusulan pemberhentian PAW

;3 Bahwa kelompok kerja peneliti berkas calon PAW telahbekerja secara maksimal dan optimal sesuai tugas dantanggungjawabnya sehingga tidak terjadi cacat wewenangdan cacat administrasi ;4 KEBERATAN KEEMPATBahwa judex factie telah keliru dan tidak cermat dalam menafsirkandan menerapkan hukum, karena proses peresmian pemberhentian danpenggantian antar waktu atas nama Penggugat sebagai anggota DPRDKota Kotamobagu telah sesuai dengan mekanisme dan peraturanperundangan yang berlaku yaitu pasal 383 ayat

Hal inijelas membuktikan dalam tahapan proses PAW yang menjaditanggung jawab Tergugat I tidak melakukan kajian tehnisdan tahapan yang benar dengan mengabaikanprofesionalisme kerja dan melanggar perundangundanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani olehPanitera Pengadilan Tata

PENETAPANNomor 0300/Pdt.G/2017/PA Srogez sll ood) al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Sorong, telah membaca surat teguranyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong Nomor W25A2/163/Hk.05/II/2018. tertanggal 22 Februari 2018 yang disampaikan kepadaSdr.

Bahwa akan tetapi TergugatII telah menggunakan SURAT KEPUTUSAN tersebut sebagai dasarhukum Permohonan PAW an.

,MM (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa,yang didasarkan pada suratsurat yang dibuat oleh Tergugat I secara melawanhukum tersebut adalah cacat hukum dan oleh harus dinyatakan batal demihukum;4 Menyatakan bahwa SURAT KEPUTUSAN Tergugat II tertanggal 25 April 2011,Nomor 065/DPW03/A.1/IV/2011 Tentang Penetapan Pemberhentian Penggugatdari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa adalah batal demi hukum;5 Menyatakan Permohonan PAW an.

Imenggelar rapat Pleno pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana Berita AcaraRapat Pleno Nomor 11/DPC03/A.1/IV/2011 untuk mengambil keputusan jenishukuman yang pantas diberikan kepada Penggugat sebagai anggota PKB dankeputusan rapat pleno secara bulat (tanpa dissenting opinion) telah memutuskanserta menyetujui pencopotan Penggugat dari keanggotaan PKB;4 Bahwa karena Penggugat sebagai anggota DPRD Propinsi Banten yang mewakiliPKB, maka Para Tergugat mengajukan permohonan persetujuan pergantian antarwaktu (PAW

) tersebut kepada DPP PKB sebagai otoritas tertinggi partaisebagaimana surat Tergugat II kepada DPP PKB diantaranya surat No : 116/DPW03/A.1/VI0/2011 tertanggal 15 Agustus 2012 Perihal: PermohonanKembali (ketiga) Surat Permohonan PAW Anggota DPRD Propinsi Banten an.Sdr.

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika Penggugat memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada bulanMaret 2016 yang lalu, Penggugat mendapatkan informasi bahwa pihakTergugat I, atas usul Tergugat Il memberhentikan Penggugat sebagaianggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkanPenggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasi pemberhentian tersebutdi atas, pihak Penggugat berusaha menghubungi beberapa rekan anggotaPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) baik di Kantor Pusat/DPPJakarta maupun di daerah, ternyata informasi pemberhentian Penggugattersebut benar adanya, namun sampai sekian lama Penggugat belummenerima dan diberitahu secara resmi tentang adanya pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danPenggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi

Putusan Nomor 1477 K/Pdt.SusParpol/2017dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirim melaluipos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian Penggugat membaca surat itu yang mana isi dari surat tersebutyaitu keputusan memberhentikan Penggugat sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan Penggantian AntarWaktu (PAW) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tersebut.Adapun

Putusan Nomor 1477 K/Pdt.SusParpol/201710.seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai NasDem dan menyangkut Pemberhentian Antar Waktu (PAW) bagiPenggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, sampai putusan Perkara Perdata ini mempunyai kekuatan hukumtetap/pasti;Bahwa Penggugat dalam mengajukan Perkara Perdata ini ke hadapan SidangPengadilan Negeri Kelas IA Palu, ditunjang oleh buktibukti yang kuat (otentik),maka dimohon agar kiranya Majelis

UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah secara tegas menyatakan;1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai NasDem dan Pergantian Antar Waktu (PAW

D/Ins/117/1975XA NO 189155TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI TALAKSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNo 432/V4t.3 wesssecssssses 19 84,Ketua Pengadilan Agama di = sess: dengan ini menerangkan bahwa:Nama e leitrots5c1 rWezaaaCalt Stilt AilliAD 5" ep /ABAW... see eeeeeeeeeee eee eee eee eeeTgl. lahir/Umur 024 talkah eeePekerjaan @ PAW vccccccncscncscscscnccnsnscneccccsccsaescarsenensenencecdeccnenneccseensa t*cesstssatercssttrecscncarascussarsAlamat 'n.a.in.k7 zinetae Zee Tra oe Lit

Bahwa Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Binkepada Pengadilan Agama Surabaya dengan tujuan untuk melengkapisyarat administrative balik nama untuk harta peninggalan dari Bin olehkarena demikian Pemohon untuk itu memerlukan penetapan dariPengadilan Agama Kota Surabaya.6. Bahwa Pewaris maupun para Ahli Waris semuanya adalah BeragamaIslam, Dan penetapan ini bertujuan untuk Balik Nama kepada ahli waristunggal yaitu , RR Binti .7.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbulakibat dari perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Bin .11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Ratio Legis menurut hukumIslam, Pemohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan agamaSurabaya atau Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranyamemberikan Penetapan Ahli Waris dari Bin dengan amar sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.2.

PENETAPANNomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Gtloer) yer Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Asna Abas binti Abas N. Tue, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidakada, tempat kediaman di Jalan Jend.

Katamso RT. 004 RW. 002,Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo.Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 0027/SK/KP/PAW/2018yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalotanggal 05 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama diri sendiri dan pemberi kuasa nama :1. Kadir Umar bin Uri Umar, lakilaki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaanBuru Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Jend.

Menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, SuratPernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim,tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta Keterangan Ahliwaris yang telahdisahkan dengan Nomor L.14/2009, tanggal 26 Agustus 2009 oleh : HeriMartono, SH, Notaris di Bekasi, kesemuanya cacat hokum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;8.

,tertanggal 13 Juni 2011sehingga menyebabkan kerugian materil bagi Penggugat.Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tertanggal 25Agustus 2009, dibuat oleh Tn. Hardjono sendin, tidak ada keteribatan Tergugat danTergugatll didalamnya.

Foto copy dari copy Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris No.28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tertanggal 25 Agustus 2009, yang dibuat oleh Tn.Hardjono dan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diberitanda T.I&I7;8.

Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah disahkan oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor :28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus2009;c.

perundangan yang berlaku yaitupasal 383 ayat 1 huruf b dan c jo pasal 383 ayat 2 huruf e, h dan 1 UndangUndangNomor 27 Tahun 2009, serta telah sejalan dengan pasal 102 ayat 1 huruf b dan cPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.5 KEBERATAN KELIMABahwa judex factie tidak cermat mempertimbangkan alat bukti serta saksi yangdiajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena :e Fakta di persidangan membuktikan kepengurusan Partai PPRN sampai saatini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanya pengajuan PAW

Terbandingdari keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan pengusulan tersebuttelah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara ( vide T.5 ) danBupati Kabupaten Minahasa Utara ( vide T.6 ) ;Bahwa berdasar bukti T.2 terbukti Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN ) telahmemberikan sanksi berat berupa pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagaiAnggota Partai Peduli Rakyat Nasional ( PPRN );Bahwa berdasar bukti P. 7 terbukti bahwa jumlah Anggota DPRD KabupatenMinahasa Utara yang diusulkan untuk di PAW

hanya 5 ( lima ) orang yang salahsatunya adalah Penggugat/Terbanding, sehingga berdasar fakta tersebutkeberadaan DPRD Kabupaten Minahasa Utara sebagai lembaga perwakilanrakyat akan masih dapat menjalankan tugas konstitusionalnya, walaupunseandainya quod non para Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang 5(lima ) orang tersebut di PAW tanpa ada penggantinya karena sudah tidak adakader lagi dari Partai Politiknya masingmasing.Menimbang, bahwa berdasar pada faktafakta hukum tersebut MAJELISberpendapat

MuhammadAlbaar dalam pergantian antar waktu (PAW) tersebut, akan tetapiTergugat II Ir. M. Ichsan Hi.

Efendi sebagai Sekretaris Partai BulanBintang Provinsi Maluku Utara yang memperoleh suara terbanyak ketigadengan jumlah 1.202 suara, maka dengan segala kepentingannya untukmerampas posisi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang seharusnya secaraotomatis merupakan hak Penggugat dalam keterwakilan kaumperempuan tersebut, Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat IMuchlis Radjiloen, SH sebagai Ketua Pjs Partai Bulan Bintang ProvinsiMaluku Utara bertindak sebagai Tergugat II membuat suratpemberitahuan

No. 860 K/Pdt.Sus/2012sama dengan Tergugat II atas nama Tergugat II DPW PBB ProvinsiMaluku Utara ingin merampas dan menggantikan posisi Penggugatsebagai suara terbanyak kedua dalam pergantian antar waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Muhammad Albaaryang mengundurkan diri, dan posisi tersebut diduduki oleh Tergugat I,maka Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III DPW PBBProvinsi Maluku Utara harus ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah

Pekerjaan O (pintAlamat = V oadanya. ybs menyatakan7 PO paw YL, rangkal NY DAenyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cimahi telah menoses eeeowRARANG BUKTI Tanda Tangandisitandung Saksil Nama VDendi cP Umur Tahun Barang Bukti yang dapat Pekerjaan .

gsyn'4U,226+i Paw @! c alii7bEi oxPkX.6? u w 26nxA YEx g: E342ffi/;Ug20BE2?V r%sxD'i@Uyholt+yow3ROY/2ZAKEAG;VYBP 2C7i J Rk 1AGx@hIX6 U?Pbg7 26M%ZQBdoku'U J =aulZi?1Vi2" IIZq? cy, eoA4t 180 % u?.tOU05z1z? anily+gi>OOoi&Ibpin#,d7 ?Alx!~ U+?,6w a6z!iin

Paw. Bee Mayads..............Tel. lahir/Umur 2 ee a ee ee ee ee JoPekerjaan P55 Ss eers i ie has oa ka oe nOAlamat Ee pt et sdkoxputih Kece Jegalempe)......... 2.60.di depan sidang Pengadilan Agama:........ Bondowese.................. ee ee eee ea eeeSs ei ee padahari .......Kemde...........tanggal ..... 22. September. 1962,.Talak yang dijatuhkan :1. Talak yang keberapa So a aeeees I a os Gk ss2. Qabladdukhul atau Badaddukhul bic, S.C.3. Istri dalam keadaan : Suci, hamilatau haidh ET ee4.

., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan HukumLKBH PAW yang beralamat di Ruko Boulevard No.6A Jalan Kahuripan Raya Perum Kahuripan NirwanaVillage Jati Sidoarjo, Nomor Telp / HP +628121609787, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 22 April 2019, selanjutnya disebutSQA AD lecaxenes see oe anes stews ware earners eee een ams wre ee PENGGUGAT ;Lawan1.

D/Ins/117/1975XA NO 18u70TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA BUKTI TALAKSURAT KETERANGAN TENTANG TERJADINYA TALAKNO rresssseseeeee 081 / eal. 30 nn a6 maKetua Pengadilan Agama di 101g01i040dengan ini menerangkan bahwa :Nama AD ADT, cecseettteeeeeee bin w Paw By tt. We sesssesecseeeeeseenensnnesnoenTgl. lahir/Umur 25 eeeeeee taku Okwiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiin niin ETEPekedaan mip ELE.

PENETAPANNomor: 0102/Pdt.P/2017/PA.Mgtearl yor ssl al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :creme ale prio wlasdl s 5.Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarikkemaslahatan.Hal. 6Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUNomor 1 Tahun 1974 jo.

Bahwa Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Binkepada Pengadilan Agama Surabaya dengan tujuan untuk melengkapisyarat administrative balik nama untuk harta peninggalan dari Bin olehkarena demikian Pemohon untuk itu memerlukan penetapan dariPengadilan Agama Kota Surabaya.6. Bahwa Pewaris maupun para Ahli Waris semuanya adalah BeragamaIslam, Dan penetapan ini bertujuan untuk Balik Nama kepada ahli waristunggal yaitu , RR Binti .7.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbulakibat dari perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Bin .11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Ratio Legis menurut hukumIslam, Pemohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan agamaSurabaya atau Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranyamemberikan Penetapan Ahli Waris dari Bin dengan amar sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.2.

Nomor 58 K/Pdt.SusParpol/2014pengaduan secara langsung kepada Mahkamah PenyelesaianSengketa (MPS) DPP PAN Pusat di Jakarta, akan sejak pengaduandilakukan oleh Penggugat sampai saat ini masih belum adakeputusan yang jelas, Ternyata Tergugat , telah mengajukan SuratPermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Pimpinan DPRDKabupaten Jember, atas diri Penggugat, dimana Surat PermohonanPenggantian Antar Waktu tersebut telah diterima oleh Turut Tergugatll.

Menyatakan Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai AmanatNasional sebagai mana Tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat Illyaitu DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari2013, tentang Pemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan PartaiAmanat Nasional, adalah tidak dapat dilaksanakan sampai adanyaputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menyatakan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jember yang diajukanTergugat

Abd.Ghapur Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Jember;e Bahwa, setelah terbit Surat Keputusan Tergugat III yaitu DPP PAN NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/03/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, tentangPemberhentian Tetap Penggugat dari keanggotaan Partai AmanatNasional Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, atasdiri Penggugat, dimana Surat Permohonan Penggantian Antar Waktutersebut telah diterima oleh Turut Tergugat II;Bahwa, Penggugat menyimpulkan

gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan hukumacara perdata karena dalam uraian tentang dasar hukum maupunfakta peristiwa yang merupakan bagian fundamentum petendidalam surat gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan mana yangdilakukan Turut Tergugat yang mengakibatkan Penggugatmenderita kerugian, karena proses Pergantian Antar Waktudilakukan oleh Turut Tergugat setelah adanya usulan dari TurutTergugat Il dan hal tersebut hingga gugatan ini diajukan belumdilakukan oleh Turut Tergugat karena usulan PAW