maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan diperteguhdengan bukti P1 (Potokopi KTP Pemohon), maka Pengadilan Agama Yogyakartaberwenang mengadili perkara ini;Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohonmohon supaya Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan, memberikandispensasi kepada anak Pemohon () yang berumur di bawah 19 tahun untukmenikah dengan calon istrinya bernama ();Menimbang, bahwa posita yang mendasari

mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sidikalang nomor : 14/Pid.Sus.A/2016/PN.Sdk, tanggal 16September 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapatbahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknyamengemukakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yangterus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali dengan sebabsebab sebagaimanayang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya dasar hukum yang mendasari

TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukum kembalidengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon, serta diperkuat olehbukti P.1 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sahTermohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari

BUD NURYADI als.PAK GURU bin SUKARDI dan uang tunai sebanyak Rp. 3.000, (tigaribu rupiah) disita dari DWI PRAMANA ; Bahwa saksi bersama para terdakwa dan DWI PRAMANAmelakukan permainan judi dadu kopyok dengan cara pertamatamaBandar mengopyok dadu yang ditaruh di atas alas dengan ditutupitempurung kemudian diletakkan didepan Bandar dalam keadaantertutup, selanjutnya pemasang memasang uang di gelaran daduartinya pemain ikut berjudi dengan bandar sedangkan judi yangdilakukan tersebut mendasari angka

TELO bin NGADIYO dan DWIPRAMANA melakukan permainan judi dadu kopyok dengan carapertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruh di atas alasdengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepan Bandardalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasang memasang uang digelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandar sedangkanjudi yang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluardari dadu kopyok yang dikocok oleh bandar. ( misalnya : penebakmenebak angka yang keluar dari bandar adalah angka

TELO bin NGADIYO danDWI PRAMANA melakukan permainan judi dadu kopyok dengancara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruh di atasalas dengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepan Bandardalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasang memasang uang digelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandar sedangkanjudi yang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluardari dadu kopyok yang dikocok oleh bandar. ( misalnya : penebakmenebak angka yang keluar dari bandar adalah angka

TELO binNGADIYO dan DWI PRAMANA melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yangditaruh di atas alas dengan ditutupi tempurung kemudian diletakkandidepan Bandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasangmemasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi denganHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2015/PN Pti.bandar sedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angkamata dadu yang keluar dari dadu kopyok yang dikocok oleh bandar.

Bukti P15);Bahwa mendasari pada Bukti P15, telah jelas bahwa dalam ketentuanPasal 18 ayat (8) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport IndonesiaEdisi XVIII Tahun 20132015 yang merujuk ke Tabel HukumanPelanggaran LaluLintas dalam Lampiran Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi XVIII Tahun 20132015 padabagian mengemudi kendaraan dibawah pengaruh minuman keras(alkohol) pada tabel urutan ketiga, sangat jelas menentukan danmengatur bahwa:Mengemudi kendaraan di bawah pengaruh minuman keras

Pemohon Kasasi/Penggugat dan pekerja termasuk Termohon Kasasi/Tergugat danjuga merupakan landasan hukum untuk menyelesaiakanpermasalahan yang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi pengusaha dan pekerjadalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat dan TermohonKasasi/Tergugat yang hukumnya mengikat dalam hubunganindustrial adalah Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesiadan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia yangberlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari

Kasasi/Tergugat telah menerima surat peringatan(warning) lIl yang merupakan peringatan terakhir, namun tetapkembali melakukan pelanggaran kerja tanoa mendapatkan sanksipemutusan hubungan kerja sebagaimana telah ditetapkan olehperusahaan dan PUK SPKEP SPSI, oleh karenanya tidak akanmungkin untuk dilakukan pembinaan terus menerus karena akanmenimbulkan ketidakpastian dan ketidakberlakukan pada peraturanperusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendasari

kerjaantara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan TermohonKasasi/Tergugat, dikarenakan meskipun Termohon Kasasi/Tergugattelah membuat pernyataan tertulis namun kembali melakukanpelanggaran kerja, selain itu tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yangkembali melakukan pelanggaran kerja akan menjadi presden buruk dancontoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahan TermohonKasasi/Tergugat, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari

pada perkara a quo, Judex Facti PHI Jayapura telahmemutus perkara a quo dengan putusan mengabulkan gugatan rekonvensidari Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga terlinat jelas bahwa putusanJudex Facti sudah tidak lagi mendasari pada ketentuan perundangundangan maupun pada pembuktian sehingga sudah sepantasnya untukdibatalkan;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo telah salah denganmengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat karenamerujuk pada gugatan rekonvensi yang diajukan

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri dan calon mertua anak Pemohon, serta buktibuktidalam persidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 4 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 107/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 4 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak lakilaki Pemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari

, agama Islam, Pendidikan S1 , pekerjaan Karyawan,tempat kediaman di Kabupaten Bogor;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannyabertanggal 29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 2813/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

P3 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanganti nama Pemohon adalah karena Pemohon' merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilan terlebihdahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurus AdministrasiKependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat

Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagaiberikut;1.Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belumberusia 19 tahun; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkankarena keduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudahsedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat

Karyawanswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depokdengan register Nomor 3557/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telahmengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

TergugatKonvensi ;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU No.4 Tahun2009 tertanggal 8 April 2009 ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) ;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala suratsuratyang dimiliki dan / atau dikeluarkan dan / atau dibuat berkaitan denganpenguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari

Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 37 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir STM PekerjaanWiraswasta bertempat tinggal di Kp.Pasar Kemis RT.03/03 Desa GunungPicung Kecamantan Pamijahan Kabupaten Bogor.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 31 tahun agama Islam pendidikan Terakhir SMP Pekerjaanlbu Rumah Tangga bertempat XXXXXXXXXXX.Adapun alasanalasan yang mendasari

sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini .TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas.Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi melaluihakim mediator namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa antaraPemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari

maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace a nntetteetttteeteeteeeeteeeeeeees ; masingmasingDEMMAMA 5 wiccccecccsecsceeeesueceeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Gadingrejo Kota Pasuruan pada tanggal 19Januari 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/75/1/2007, tanggal 19Januari 2007 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan; Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2021 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan registerperkara Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.Blp, tanggal O9 Juni 2021, telahmengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun posisi kasusnya yang mendasari

bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinanantara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) danPasal 73 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu untukmemeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa yang mendasari

Putusan Nomor 517K/MIL/20172)keperluan pembuktian perkara (pro justitia) ini tidak ada dilampirkandalam persidangan;Bahwa Hakim (judex facti) mendasari fakta hukum yang terungkapdalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Hakim (judex fact)tingkat pertama maka putusannya hanya didasari dari keteranganPemohon Kasasi saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotikajenis sabu dengan Sdr. Rendi, sedangkan Sdr.

Rendi yang merupakankunci pokok dari perkara Pemohon Kasasi tidak dapat dihadirkan dalampersidangan, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 175 Ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 yang menerangkan bahwaketerangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain;Mendasari halhal tersebut di atas Pemohon Kasasi menghubungkanSaksiSaksi dan alat bukti yang kualitas dan kuantitasnya tidak

tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSurakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan,Amd bersama team operasional reserse Narkoba Resor Kota Surakartamendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa mengkonsumsishabu dan selalu memiliki persediaan shabu, mendasari

Laweyan Kota Surakarta, atausetidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum PengadilanNegeri Surakarta, setiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi Hendro Dwinanto Hariadi dan saksi Deni Setiawan,Amd bersama team operasional reserse Narkoba Resor Kota Surakartamendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa biasa mengkonsumsishabu dan selalu memiliki persediaan shabu, mendasari

No. 645 K/PDT/2011diperuntukan terhadap putusan verstek, sedangkan surat gugatanPelwan dari Para Penggugat Pelawan Nomor : 54/Pdt.Plw/2009/PN.BJM, obyeknya adalah putusan Mahkamah Agung No. 398K/Pdt/2004 tanggal 12 Oktober 2006 yang mana perkara tersebut padatingkat Pengadilan Negeri tidak diputus secara verstek;Mendasari Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBG dan Pasal 83 RVditegaskan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusanverstek adalah Pelawan (verstek), sedangkan putusan MahkamahAgung Nomor

: 398 K/Pdt/2004 bukan merupakan verstek karenaperkara tersebut sebelumnya telah diputus di Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 36/Pdt.G/2002/PN.BJM, tanggal 30 Desember2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor :14/Pdt/2003/PT.BJM, tanggal 12 Mei 2003;Mendasari hal tersebut di atas cukup beralasan yang sah bahwagugatan Pelawan dari Para Penggugat Pelawan tidak dapat diterima;Para Penggugat Pelawan tidak berhak mengajukan gugatan Pelawan ;Menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan

Selanjutnya apabila Para Penggugat Pelawan mendaftarkantanahnya secara SPORADIK mendasari bahwa Para PenggugatPelawan telah menempati tanah tersebut selama 20 Tahun secaraberturutturut sebagaimana Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997,maka alasan tersebut tidak mendasar karena penguasaan tersebutharus didasari I'tikad baik dan secara terbuka, tetapi dalam hal ini ParaPenggugat Pelawan tidak mempunyai I'tikad baik dan tidak terbuka, halini teroukti bahwa Lurah Pengambangan tidak mengetahui bahwa

Disamping itupenguasaan tersebut harus tidak dipermasalahkan oleh masyarakathukum adat atau Desa/Kelurahan atau pihak lain, dalam hal ini tanahtanah tersebut dipermasalahkan oleh TNI AD tetapi suratsuratSPORADIK tersebut tetap muncul, maka mendasari faktafaktaHal. 111 dari 128 hal. Put.

BadanPertanahan Nasional Banjarmasin adalah bukan sebagai pihakTergugat dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 398K/Pdt/2004 jadi hal tersebut di atas menunjukan bahwa ParaPenggugat Pelawan tidak memahami dalam perkara ini, karena jelasjelas tanah tersebut adalah milik Tergugat (Terlawan) bukan BadanPertanahan Nasional Banjarmasin, jadi mendasari) putusan MahkamahHal. 115 dari 128 hal. Put.