Tergugat kemudian menetapkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/187/KUM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHalaman 9 dari halaman 58 Putusan Nomor: 42/G/2019/PTUN.BJM.Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, dkk. berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/306A/KUM/2018 Tanggal 18 Juli2018;Halaman 15 dari halaman 58 Putusan Nomor: 42/G/2019/PTUN.BJM.6.

Bahwa benar dalil Penggugat dalam pokok perkara angka 4 huruf e yangmenyatakan setelah kepada Penggugat dkk dijatuhi Keputusan Bupati BaritoKuala Nomor 188.45/306A/KUM/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) tahun.

Bukti P1 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Lukmanul Hakim. Serta BeritaAcara Penyerahan SK. (Sesuai dengan aslinya);2. Bukti P2 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/3064/KUM/2018, tanggal 18 Juli 2018tentang Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah selama 3 tahun, kepada atas namaLukmanul Hakim.

Bukti T3 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Lukmanul Hakim. Serta BeritaAcara Penyerahan SK. (Sesuai dengan aslinya);4.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Barito Kuala, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1931/KUM/VIII/2019,tanggal 10 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat

untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakHalaman 1 dari 6 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaProvinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Lukmanul Hakim, NIP.196403122007011031, Tempat/Tanggal Lahir Barito Utara, 12 Maret1964, Pangkat/Golongan Pengatur (Il/c), Jabatan Pelaksana, Unit KerjaKecamatan Anjir Pasar, Instansi Kabupaten Barito Kuala;4.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaLukmanul Hakim;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaLukmanul Hakim;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/20204.

sejumlahRp1.000.000,- (satujuta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

Dirjen Kekayaan Intelektual Kum
3.Polsek Tanah Abang, QQ. Polres Jakarta Pusat, QQ. Polda Metro Jaya

untuk melindungi hasil hutan kayu Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan setelahmembayar lunas Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa terhadap kepemilikan kayu bulat yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah mengakibatkankerugian negara, karena pemilik tidak mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM

yang diakibatkantidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti RugiTegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), berdasarkanperaturan perundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanandan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.64/MenLHK/Setjen/Kum

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN MpwPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tani x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M* = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus

tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan; Bahwa kayu yang disita sebagai barang bukti dalam perkara inisebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Bulattertanggal 20 November 2020, berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima)batang, dengan volume 55,17 M3 (lima puluh lima koma satu tujuh) meterkubik dan bukanlah termasuk kayu bulat yang dihasilkan dari pohon hasilbudidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM

Kayu Bulat Kecil (KBK) = 325 batang = 41,17 M.Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan.Kelompok Jenis Campuran : Harga Patokan x Tarif x Volume.Rp.310.000,00 x 10% x 41,17 M = Rp.1.276.270,00 (satu juta dua ratustujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah )Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi

., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menjabat sebagai PEH Muda pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XIII Makassar; Bahwa terhadap pengelolaan hasil hutan kayu yang berada pada lahanyang sudah dibebani Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)/berada padaareal hutan hak, maka penatausahaannya mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak Jo.

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak; Bahwa apabila pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohontumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah, makapenatausahaannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen

/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang sah, prosespemanfaatan hasil hutan kayu dimulai dari perencanaan produksi,pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pembayaran PNBP, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan

hasilhutan kayu, dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHKKB/SKSHHKKO (diterbitkan secara online melalui SIPUHH), NotaAngkutan, Surat Angkutan Lelang (SAL), dan Nota Perusahaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak,pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilakukan oleh pemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidakmemerlukan izin

telah dilakukan penelusuran asal bahan baku/lacak balakdan terbukti bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan makapemanfaatan dan pengolahan kayu tersebut mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edi Susilo bin Satimin dari BalaiKonservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menerangkan bahwaKukang yang ditemukan pada Terdakwa adalah IDENTIK dengan ciri Fisikdari Satwa kukang Sumatera( Nycticebus coucang ) Berdasarkan lampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P20Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum. 1/12/2018 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN LbsNomor: P20 Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Nomor urut 84, maka Satwa TRENGGILING (Manisjavanica) termasuk dalam jenis Satwa yang dilindungI.

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor:P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, penggolongan jenis satwa trenggiling

terdapat padatabel lampiran nomor 84 dengan nama ilmiah Manis Javanica dan namaIndonesia Trenggiling; Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangperubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/LH/2020/PN LbsNomor: P20 Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi Nomor urut 73, maka Satwa kukang Sumatera(Nycticebus coucang ) termasuk

Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa berdasarkan lampiran peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, penggolongan jenis satwatrenggiling terdapat pada tabel

pemerintah; Bahwa untuk jenis burung yang diamankan berupa Burung Nuri Bayandan Burung Kakatua Maluku merupakan satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Jenis Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan = Kehutanan = Republik IndonesiaNomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesiaNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2021/PN MtrBahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990Tentang Konservasi Sumber

Adapun prosedur perizinan izin pengedardalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomorSK.447/KptsII/2003 tentang Tata Usaha Penangkapan atauPengambilan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan PermenLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020.

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindung; Bahwa Terdakwa Sdr.

.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Bahwa Terdakwa Sdr.

memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a JoHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/ KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam Dakwaan Kami;2.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.

.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung!

FUADDIN SANIE. dalam melakukan hal tersebut tidak adaizin dari pihak yang berwenang. bahwa berdasarkan keterangan ahli tentang daptarjenis jenis satwa yang dilindungi terdapat pada lampiran peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12 / 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang perubahan ke dua Atas peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi pada nomor: 84

yang dijanjikan;Bahwa mulamula Terdakwa menayakan kepada Saksi apakah aman untukmelakukan transaksi dilokasi tersebut yang dijawab aman kemudian Terdakwamembawa bungkusan kardus yang setelah dibuka ternyata sisik trenggiling dansaat itu pula Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PPNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar sertaKeputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan KeDua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yangDilindungi UndangUndang pada Nomor : 84 dengan katagori Mamalia FamilyManidae dengan Genus Manis Javanica dan bahasa Indonesia disebutTringgiling;Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN SmrBahwa Terdakwa melakukan penjualan kulit/sisik trenggiling satwa yangdilindungi tidak memiliki ijin dari pejabat

SURYADI, S.H., M.Si (Ahli dibacakan dipersidangan) :Bahwa Ahli bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim sebagaiFungsional Polisi Kehutanan;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan UndangUndang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar serta KeputusanLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Ke Dua Atas PeraturanMenteri

Suryadi,S.H., M.Si menerangkan bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungiberdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa

Bahwa atas pengajuan kredit dari Tergugat dan orang yangmengatas namakan dirinya bernama BAGUS SATRIYAWICAKSONO kepada Tergugat Il tersebut telah diproses dandisetujui dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara orangyang mengatasnamakan dirinya bernama BAGUS SATRIYAWICAKSONOdengan Tergugat Il yaitu NomorMBD.CP1/1518/KUM/2014 tertaggal 24 Februari 2014 , dan jugaPerjanjian Kredit antara ERLINAWATI dengan Tergugat II yaituNomor MBD.CP1/1519/KUM/2014 tertaggal 24 Februari 2014 ;.

Menyatakan dokumen kredit berupa permohonan pengajuankredit tertanggal 17 Februari 2014 , Perjanjian kredit antara orangyang mengatas namakan dirinya bernama BAGUS SATRIYAWICAKSONO dengan Tergugat ii yaitu NomorMBD.CP1/1518/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014 ,Perjanjian kredit antara ERLINAWATI dengan Tergugat II yaituNomor MBD.CP1/1519/KUM/2014 tertanggal 24 Februari 2014dan juga Akta Pengikatan Hak Tanggungan tnah (APHT)tertanggal 24 Februrai 2014 yang dibuatoleh Tergugat Ill (Notaris/ PPAT ERLI

Tergugat IItelah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepadaPenggugat sebesar Rp.100.000.000,dengan jangka waktuselama 36 bulan terhitung mulai tanggal pencairankredit, sesuaiPerjanjian Kredit No.MBD.CP1/1518/KUM/ 2014.A00 tanggal24 Februari 2014.2. Bahwa setelah fasilitas kredit dicairkan pada tanggal 24Februari 2014,Penggugat mendalilkan bahwa Penggugattidak pernah mengajukan kredit dan menjaminkantanah SHMNo.1910 an.

/2014.A00danPK No.MBD.CP1/1518/ KUM/2014.A00 keduanya tertanggal 24Februari2014, dimana perjanjian kredit tersebut telahditandatangani oleh Penggugatdan Tergugat.7.Bahwa guna menjamin pelunasan kedua fasilitas kredittersebut, Penggugatselaku pemilik sah sertifikat tanah telahmenyerahkan harta miliknya kepadaTergugat Il yaitu berupatanah SHM No. 1910 an.

Bahwa fakta hukum membuktikan bahwa telah terjadihubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat Ilsesuai PK No.MBD.CP1/1518/KUM/2014.A00 tanggal 24Februari 2014, dimana Penggugat telah menandatanganiakta perjanjian kredit tersebut denganpersetuju anistrinya/Tergugat I, demikian juga dengan Tergugat sesuai PKNo.MBD.CP1/1518/KUM/2014.A00 tanggal 24Februari 2014, karenanyasah secara hukum dan mengikat.b.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 70 yaitu Symphalangus Syndactylus(Owa Siamang) adalah termasuk salah satu jenis hewan yang dilindungl.

Bin Sutarto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Peraturan Perundangundangan yang berlaku pada saat ini yangkhusus mengatur jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah PPNomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan daftarjenis satwa yang dilindungi terdapat Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan

Yang mana sebelum daftar jenisjenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi adalah berdasarkan pada lampiran PP Nomor 7 tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, namun terhitung sejaktanggal 29 Juni 2018 lampiran PP Nomor 7 tahun 1999 tersebut dicabut dandigantikan dengan Permen LHK Nomor: P.20/MenLHK/Setjen/Kum. 1/6/2018,tanggal 29 Juni 2018 dan kemudian terhitung tanggal 30 Agustus 2018digantikan dengan Permen LHK Nomor: P.92/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2018,tanggal 30 Agustus 2018 kemudian pada bulan

Desember 2018 dilakukanperubahan dengan Permen LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 yang berlaku saat ini;Bahwa benar Owa Siamang ditetapkan sebagai Jenis Satwa yang dilindungidi Indonesia, yaitu sejak diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mana pada saat ini ketentuan haltersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

tentangperubahan kedua atas Permen LHK Nomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Abdul Gafar Kum bin Abdul Wahab Kum dengan Warni Tajiru binti Raden Tajiru yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2013 di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebaskan pemohon

PENETAPANNomor : 0152/Pdt.P/2018/PA.GtloUUUBU UUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu yangdiajukan oleh :NamaUmurAgamaPendidikanPekerjaanTempat tinggal diNamaUmurAgamaPendidikanPekerjaanTempat tinggal diAbdul Gafar Kum bin Abdul Wahab Kum30 tahunIslamSDPetanidi Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa,Kabupaten

Menyatakan sah perkawinan antara Abdul Gafar Kum bin AbdulWahab Kum dengan Warni Tajiru binti Raden Tajiru yangdilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2013 di Kecamatan Bulawa,Kabupaten Bone Bolango;3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pemohon dan pemohon IIdapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan BulawaKabupaten Bone Bolango;4.

Mukomuko di tolak.Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, bahwaterdakwa memelihara 1 (Satu) ekor Symphalagus syndactylus (Owa siamang)tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan = Kehutanan RI No:P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi sebagaimana Lampiran No 70 yaitu Symphalagus

Mukomuko.Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwamemelihara 1 (Satu) ekor Symphalagus syndactylus (Owa siamang) tersebuttidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan = Kehutanan RI No:P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi sebagaimana Lampiran No 70 yaitu Symphalagus

:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

Desember 2018 dilakukanperubahan dengan Permen LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 yang berlaku saat ini; Bahwa benar Owa Siamang ditetapkan sebagai Jenis Satwa yang dilindungidi Indonesia, yaitu sejak diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mana pada saat ini ketentuan haltersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

tentangperubahan kedua atas Permen LHK Nomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Objek SengketaKeputusan Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:188.45/191/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan.

Bahwa setelah menerima dan menjalankan Keputusan Bupati Barito KualaNomor: 188.45/53/KUM/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah, Tergugat menerbitkan kembali KeputusanBupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.

Khusus kepada Penggugat sanksi tersebut dijatuhkan melaluiHalaman 14Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/53/KUM/2018 tanggal 9 Pebruari2016;. Bahwa Tergugat menjatuhnkan sanksi kepada Penggugat, dkk. berupaPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah selama 3 (tiga) berdasarkankeputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/53/KUM/2018 Tanggal 9 Pebruari2016;.

P1 : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor:188.45/191/KUM/2019 tanggal 30 April 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, kepada atas nama TaufigQurahman, S.Sos. (Sesuai dengan aslinya);Halaman 179.. P2P3P4P5P6P7. P8Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/53/KUM/2016tanggal 9 Februari 2016, tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebin Rendah, kepada atas nama TaufiqQurahman, S.Sos.

Bupati Barito Kuala Nomor188.45/53/KUM/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 (vide bukti P2) tentang PenurunanPangkat setingkat lebih rendah tidak dilakukan justru menimbulkan ketidakpastianhukum karena ada dualisme status Penggugat yaitu sebagai PNS yang telahditur'unkan pangkatnya setingkat lebin rendah dan sebagai Warga Negara yangsudah tidak lagi sebagai PNS;Halaman 38Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya halaman 4 pada pokoknyamenyatakan bahwa Pencabutan Keputusan Bupati Barito Kuala188.45/53/KUM

tajam ataudrastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya terbatas(endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1I/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenis satwayang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannya masih luas,serta belum diatur dalam peraturan perundangundangan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi diIndonesia sampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2020/PN Mtk Bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesia mengacu padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung!

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

P. 60/MenLHK/Stjen/Kum.1/ /2016TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pasal10 , Pasal 11 dan Pasal 12. Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 42 /MenLHKSETJEN/2015 jo. P. 58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.

Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P. 85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016jo P. 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang PengangkutanHasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Kum.1//2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayuyang berasal dari Hutan Alam yang telah tertuang dalam Pasal8 ayat (1),(2), (3), dan 9. Ayat (1), (2), (8) dan (4).

P. 58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal 7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 6 ayat (1) menyebutkanbahwa Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal darihutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkanoleh

dokumen angkutan kayu yang berasal darikawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/ 2016 jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak:a.

/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang di lindungi Nomor Urut 58;2.

Peraturan Pemerintah Nomor: 7tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yanglampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1999tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl.Bahwa, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWADILINDUNGI disebutkan bahwa terdapat 904 (sembilan ratus empat)jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;Bahwa, sampai saat ini Jenis Trenggiling yang ada di Indonesia hanyasatu yaitu jenis pada daftar lampiranP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 terdapat pada nomor urut 84dengan nama ilmiah Manis javanica;Bahwa, Trenggiling hidup di hutan tropis dataran rendah, hutansekunder dan

.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi serta Peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkaraint;MENGADILI:1.

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja PerumPerhutani;. Kegiatan perhutanan sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat petani sebagai pelaku utama yang tinggaldi sekitar kawasan hutan, keseimbangan lingkungan dan dinamikasosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan, sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.39/MenIthk/Setien/Kum.1/6/2017.

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016tentang Perhutanan Sosial;c) Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutanlindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;B. Kronologis Penerbitan Keputusan TUN Objek Gugatan a quo:a.

P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 jo. PeraturanDirektur Jenderal PSKL No.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan,Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosialHalaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.

P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan danVerifikasi lzin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);Berita Acara Verifikasi Teknis No.