Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0005 tanggal 22Februari 2018 dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Manokwari yangdibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh LUKAS DOSONUGROHO,S.Si.Apt dan FERRI AGUSTINUS MUNGKUR, S.Si yang melakukanpengujian sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja berkesimpulanbahwa:Sampel Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol(CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri

Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0005 tanggal 22Februari 2018 dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Manokwari yangdibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh LUKAS DOSONUGROHO,S.Si.Apt dan FERRI AGUSTINUS MUNGKUR, S.Si yang melakukanpengujian sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja berkesimpulanbahwa:Sampel Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol(CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja:Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri

PANDE NYOMANARJANA, IPTU Nrp 87081666 menerangkan bahwa urine YOSEP AYOMIpositif mengandung THC/Ganja;Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pemohon maka dapat disimpulkan Pemohon pada Kutipan AktaNikah tertulis Tanggal , Bulan , dan Tahun Akad Nikah Pemohon Hari Ahad,09 September 1990, Sedangkan di Surat Keterangan Nikah No.46/B/IMPPN/1988Hari Ahad , 12 Juni 1988, kemudian berkeinginan agar KantorUrusan Agama mencatat dan perubahan identitas Pemohon pada daftaryang sesuai dengan ketentuan perundangundangan menjadi sebagaimanadalam Surat Keterangan Nikah No.46/B/IMPPN/1988 Hari Ahad , 12 Juni1988;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mentri

Agama Nomor 20Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat (2) berbunyi:Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal,bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan,Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 115/Padt.P/2021/PN Blkpekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkansurat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mentri Agama Nomor 20Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat (2

tidakberwenang untuk menetapkan permohonan ini oleh karena itu PermohonanPemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka segala biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyaakan disebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik IndonesiaTahun 2009, KUHPerdata, Rbg, dan Pasal 38 Peraturan Mentri

Pengesahan Akta Pendirian perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomer : C12549 HT.01.01.TH.2002;T.4. Akta No. 08 tertanggal 04062004 tentang perubahankepemilikan saham;T.5. Surat : No. CUM.02.01.7275 Perihal : Penerimaanpemberitahuan perubahan pemegang saham dandireksi/komisaris PT. International Estates;T.6. Akta No. 09 tertanggal 20032006 tentang perubahan saham danorgan perusahaan ;T.7. Surat : No.

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas yang di keluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hakHal 10 dari 37 hal Putusan No.36/PDT/2018/PT DPSAsasi Manusia Republik Indonesia Nomer : C11465HT.01.04.TH.2006 ;T.10. Akta No. 07 tertanggal 15 082007tentang perubahan sahamdan kepemilikannya;T.11. Surat : No. CUM.HT.01.106214 Perihal : Penerimaanpemberitahuan perubahan pemegang saham dandireksi/komisaris PT. International estates ;T.12.

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas yang di keluarkan oleh Mentri Kehakiman dan hakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomer : AHU72148.AH.01.02. Tahun 2008 ;T.14. Akta No. 109 tertanggal 28 102011 perubahan kepemilikansaham serta perubahan oragan perusaan;T.15. Surat : No. AHUAH.01.1039148 Perihal : Penerimaanpemberitahuan perubahan data, pemegang saham dandireksi/komisaris PT. International estates;T.16.

Mistanul JannahHal 13 dari 37 hal Putusan No.36/PDT/2018/PT DPSDinawati dan pada tahun dimaksud termohon yang di wakilioleh Wayan Sumarta tidak pernah menandatangani dan ataumembuat kontrak dengan Pemohon maupun memberikan suratkuasa kepada termohon Il dan termohon Ill atau siapapununtuk melakukan kerjasama atau membuat kontrak denganpemohon;Bukti T.3. termohon didirikan melalui prosedur yang benar dan mendapatpengesahan dari Mentri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomer : C12549

Ill atau siapapun untukmelakukan kerjasama atau membuat kontrak dengan pemohon;Bukti 1.13. termohon telah melakukan perubahan akta PerseroanTerbatas dengan penyesuaian UndangUndang PerseroanTerbatas sesuai prosedur yang benar dan mendapatpengesahan dari Mentri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomer : AHU72148.AH.01.02.

saksi Dwi Yuli Astuti dan mengakubernama Yudi Irawan , terdakwa berpura puramenawar harga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya, terdakwa I menelphoneterdakwa II dan mengatakan pada terdakwa MIImengerti maksud terdakwa I bahwa untuk menipusepeda motor milikorang; Bahwa selanjutnya terdakwa II datang keYogyakarta dan setelah sampai di Yogyakartasetelah itu dijemput oleh terdakwa I lalu pergike Hotel Heryon Jl Mentri

saksi Dwi Yuli Astuti dan mengakubernama Yudi Irawan , terdakwa berpura puramenawar harga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya, terdakwa I menelphoneterdakwa II dan mengatakan pada terdakwa MIImengerti maksud terdakwa I bahwa untuk menipusepeda motor milik orang;Bahwa selanjutnya terdakwa II datang keYogyakarta dan setelah sampai di Yogyakartasetelah litu dijemput oleh terdakwa I lalupergi ke Hotel Heryon Jl Mentri

Yuli Astuti dan mengaku bernamaYudi Irawan, terdakwa I pura pura menawarharga sepeda motor tersebut dan telaghterjadi kesepakatan harba Rp 1.000.000,( sebelas juta rupiah ) yang akan dibayarkeesokanharinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada kerjaan, terdakwa AsepHidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik orang; Bahwa terdakwa Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heeryon Jl Mentri

Astuti dan mengaku bernama YudiIrawan, terdakwa I pura pura menawar harga sepedamotor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan hargaRp 1.000.000, ( sebelas juta rupiah ) yang akandibayar keesokan harinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada kerjaan, terdakwa AsepHidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik orang; 28Bahwa terdaka Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heeryon Jl Mentri

Astuti dan mengaku bernama YudiIrawan , terdakwa berpura pura menaarharga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayaat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada keerjaan , terdakwaAsep Hidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik Bahwa benar terdakwa Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heryon Jl Mentri

Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika.Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN PyaBahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa shabu seberat 0,28 (nol koma nol dua delapan) gram tersebut tidakmendapat izin dari pejabat yang berwenangPerbuatan Terdakwa sebagaimana

Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika.Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman berupa shabu seberat 0,28 (nol koma nol dua delapan)gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKETIGA

Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika.Bahwa dalam menggunakan narkotika golongan berupa Metamphetamine(shabu), tersebut, Terdakwa CHUSNUL HUDA tidak memiliki jin dari pejabat yangberwenang untuk itu dan tidak ada izin/resep dari dokter.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa

Urut 61 lampiran UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Mentri KesehatanNomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif yaitu :Kesatu, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat

Urut 61 lampiran UU RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Mentri Kesehatannomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;Menimbang, bahwa demikian maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinyaunsur pertama dalam dakwaanini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua inimaka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu unsur setiap orangjuga telah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 136/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 12 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 136/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi SelatanNomor: LAB :199/ NNEF/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 tentang pengirimanhasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengankesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (Satu) sachet plasticberisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4993gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8Lampiran peraturan Mentri

Kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahangolongan Narkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristalbening dengan berat netto 0.0532 gram adalah benar mengandungMetamfetamina dan erdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiranperaturan Mentri kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golonganNarkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Labotium Foronsik Polda Sulawesi SelatanNomor: LAB :199/ NNEF/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 tentang pengirimanhasil Pengujian Labotorium yang ditandatangani oleh : NYOMAN SUKENA,S.I.K selaku kepala Bidang Labotorium Forensik Polda SulSel, dengankesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: 1 (satu) sachet plasticberisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,4993gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8Lampiran peraturan Mentri

kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahangolongan Narkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (Satu) sachet plastic berisikan Kristalbening dengan berat netto 0.0532 gram adalah benar mengandungMetamfetamina dan erdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiranperaturan Mentri Kesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golonganNarkotika didalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotikaw Perbuatan terdakwa

netto selurunnya 0,4993 gram adalah benar Ganja danterdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 Lampiran peraturan Mentrikesehatan R.I No 5 tahun 2020 tentang perubahan golongan Narkotikadidalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal beningdengan berat netto 0.0532 gram adalah benar mengandungMetamfetamina dan erdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Tteperaturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infagq, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertana tangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001.

PK. 202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 juni 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 29 Juni 2017, tanda selar GT. 12 No. 8o9/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815 199103 1 002.

Bone Telah didaftarkan dalamRegister Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang ditanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertanatangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001. SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKANnama Kapal KMN PANDANGAN 02 tonase Kotor 12, Tempat tanggalPembuatan Tippulue 03 Maret 2000, No.

PK. 001/04/30/Syb.Bje18, Sertifikatberlaku sampai dengan 08 Juli 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 09April 2018 di tanda tangani atas nama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTURPERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOEMUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002. SIUP OI (Surat ijin usaha perikanan) nomor : 02.17.01.7398.0647, pemilikMUHAMMAD YUNUS dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Atas Nama A.M.

Bone Telah didaftarkan dalamRegister Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di12tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertanatangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001. SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKANnama Kapal KMN PANDANGAN 02 tonase Kotor 12, Tempat tanggalPembuatan Tippulue 03 Maret 2000, No.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Pembanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI
Pembanding/Tergugat II : KETUA TIM KONSOLIDASI TANAH
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL BOER
Turut Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq MENTRI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA BARAT Cq WALIKOTA BUKITTINGGI

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

FITRA. adapun shabushabuyang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnyaterdawa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabushabutersebut dari Sdr.

FITRA. adapun shabushabu yang dimiliki dandisimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnyaterdawa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebihlanjut.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabushabu tersebut dari Sdr.

FITRA. adapun shabushabu yang dimiliki dandisimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Mentri Kesehatan. selanjutnyaterdawa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebihlanjut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mendapatkan atau membeli shabushabu tersebut dari Sdr.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 208/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 12 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 208/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Pasal 3,berkahirnya untukPKWT selesai dengan berakhirnya apa yang dibuat dalam Perjanjian tersebut: Gugatan Para Penqqugattidak mempunyai dasar hukum;Bahwa tidak benar gugatan Penggugat adalah gugatan tentangperselisihan hak tetapi terhadap Perjanjian Kerja Waktu tertentu, yangdisepakati Oleh Penggugat dengan Pihak Tergugat dimana waktu yangdiperjanjiikan telah selesai, sebagaimana bukti Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) yang dibuat dan ditandatangani Penggugat denganTergugat;Bahwa Keputusan Mentri

18 September 2015 hingga 18 Maret 2016, sertadilanjutkan mulai 18 Maret 2016 hingga 18 September 2016 oleh karena Peranjiantersebut telah berkhir, maka Penggugat tidak melanjutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu lagi dan mengakhirinya, hal tersebut telahdibenarkan sebagaimana ketentuan Keputusan Mentri tenaga kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004, tentangKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal

2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka wektu paling lama 1(satu) tahun.PKWT antara Penqgugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang;:Bahwa sebagaiamana uraian tersebut diatas maka gugatanpenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakantidak dapat diterima karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antaraPenggugat dengan Tergugat telah berakhir sesuai dengan ketentuanUndangUndang dan Peraturan Pemerintah lainnya;Bahwa Keputusan Mentri

Tenaga Kerja Dan Transmigasi RepublikIndonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanHalaman 17 dari 43 Putusan No. 38/Pat.SusPHI/2017/PN.BdgPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Keputusan Menteri tersebutadalah Pelaksanaan Pasal 59 Ayat (8) UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa Keputusan mentri Tenaga Kerja Dan Transmigasi RepublikIndonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tersebut dalam berakhirnyaPerjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak mengacu kepada UndangUndangRepublik Indonesia

Nomor 2 tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial tetapi mengacu kepada Keputusan mentriTenaga Kerja Dan Transmigasi Republik Indonesia NomorKEP.100/MEN/VI/2004, untuk itu dalil gugatan dan Petitum gugatan yangmengacu pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial haruslah;Bahwa Perjanjian yang dibuat antara Para penggugat denganTergugat adalah berdasarkan ketentuan Keputusan Mentri Tenaga KerjaDan Transmigasi Republik

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh danekonomi syariah;Putusan nomor 113/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Putusan nomor 132/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 12 halamanPeraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Patria Ningsih binti Syafnil) terhadap Penggugat (Iral Mentri bin Bakri);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan membebankan

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

, Surat Edaran Mentri Tenaga kerja Nomor.5 Tahun 1998,Surat Edaran Mentri Ketenagakerjaan Republik indonesia Nomor,Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 248/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnM/3/HKO4/III/2020 dan surat Anjuran yang di keluarkan Dinas KetenagaKerjaan Dengan Nomor 567/1165/2020 pada tanggal 08 Juni 2020 makaTergugat wajib Membayarnya..

Membayar Upah Lembur Pada Libur Nasional denga rincian perhitunganmasingmasing Para PenggugatUpah lembur Pada hari libur Nasional sesuai Undangundang Nomor 13Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Pasal 78 ayat (2),(4),Pasal 85 danlebin lengkapnya di atur dalam Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor.102/MEN/V1/2004 dan Surat Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor KEP72/MEN/1984 dengan rumus (jam lembur x 2kali upah/jam x 1jam/173 x upahsebulan) segera di bayarkan dengan rincian :.

Maka di lakukan di rumahkanyang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat telah bertentangan denganketentuan Perundangundangan dan Peraturan Mentri Yang di sebutkan di atas.Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 248/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn42.

Nomor.13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor.30, Pasal 88 Ayat1, Pasal 88 Ayat 2,Pasal 88 Ayat 3 Huruf a dan b, Surat Edaran Mentri Tenagakerja Nomor.5 Tahun 1998, Surat Edaran Mentri Ketenagakerjaan Republikindonesia Nomor, M/3/HK04/III/2020 dan surat Anjuran yang di keluarkan DinasKetenaga Kerjaan Dengan Nomor 567/1165/2020 pada tanggal 08 Juni 2020maka Tergugat wajib untuk membayar upah yang biasa di terima oleh Penggugat.44.

Membayar Upah Lembur Pada Libur Nasional denga rincian perhitunganmasingmasing Para PenggugatUpah lembur Pada hari libur Nasional sesuai Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang ketenaga kerjaan Pasal 78 ayat (2),(4),Pasal 85 dan lebih lengkapnya di aturdalam Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor. 102/MEN/VI/2004 dan SuratKeputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor KEP72/MEN/1984 dengan rumus (jamlembur x 2kali upah/jjam x 1jam/173 x upah sebulan ) segera di bayarkan denganrincian :VIII.