Penggugat:
BUDI HARMAN
Tergugat:
1.AFNIDA
2.BUJANG SAUKANI
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Mentri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq BPN RI Cq BPN SUMATERA BARAT Cq BPN TANAH DATAR

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Pemohon maka dapat disimpulkan Pemohon pada Kutipan AktaNikah tertulis Tanggal , Bulan , dan Tahun Akad Nikah Pemohon Hari Ahad,09 September 1990, Sedangkan di Surat Keterangan Nikah No.46/B/IMPPN/1988Hari Ahad , 12 Juni 1988, kemudian berkeinginan agar KantorUrusan Agama mencatat dan perubahan identitas Pemohon pada daftaryang sesuai dengan ketentuan perundangundangan menjadi sebagaimanadalam Surat Keterangan Nikah No.46/B/IMPPN/1988 Hari Ahad , 12 Juni1988;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mentri

Agama Nomor 20Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat (2) berbunyi:Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal,bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan,Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 115/Padt.P/2021/PN Blkpekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkansurat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mentri Agama Nomor 20Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat (2

tidakberwenang untuk menetapkan permohonan ini oleh karena itu PermohonanPemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka segala biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyaakan disebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik IndonesiaTahun 2009, KUHPerdata, Rbg, dan Pasal 38 Peraturan Mentri

Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0005 tanggal 22Februari 2018 dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Manokwari yangdibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh LUKAS DOSONUGROHO,S.Si.Apt dan FERRI AGUSTINUS MUNGKUR, S.Si yang melakukanpengujian sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja berkesimpulanbahwa:Sampel Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol(CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri

Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0005 tanggal 22Februari 2018 dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Manokwari yangdibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh LUKAS DOSONUGROHO,S.Si.Apt dan FERRI AGUSTINUS MUNGKUR, S.Si yang melakukanpengujian sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja berkesimpulanbahwa:Sampel Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol(CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja:Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri

PANDE NYOMANARJANA, IPTU Nrp 87081666 menerangkan bahwa urine YOSEP AYOMIpositif mengandung THC/Ganja;Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 136/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 12 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 136/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infagq, shadagoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor : AHU 0017211.

Eka Sari Lorena) Dusun Tasik Indah KM. 66 DesaSegati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnyadisebut sebagai bukti P9;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor : 173 / Kpts Il / 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati RiauSebagai Kawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai bukti P10;Hasil memindai (scan) Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati Riau Skla 1 :500.000, Lampiran Surat Keputusan Menitri Kehutanan Tanggal 06 Juni 1986,Nomor : 173

/ Kpts Il / 86, selanjutnya disebut sebagai bukti P11;Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN Plw12.13.14.15.16.17.18.Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Mentri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : 878 / Menhut Il / 2014, Tanggal 29 September 2014 TentangKawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai bukti P12;Hasil memindai (Scan) Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Sekala 1 : 250.000,(Lampiran Surat Keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/ Menhut Il / 2014

Kawasan Hutan MenjadiBukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Skala 1 : 250.00 (Lampiran SuratKeputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK. 314 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 4 / 2016 Tanggal 20 April 2016Tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas+65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar di ProvinsiRiau, Lembar 0816, selanjutnya disebut sebagai bukti P15;Hasil mencetak (print) Surat Keputusan Mentri Lingkungan Hidup danKehutanan

Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU 0017211. AH. 01. 04 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Firmar Abadi, sebagaimana bukti P2;3. Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi, Tanggal 27September 2019, Nomor 41, sebagaimana bukti P3;4. Surat Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU AH. 01. 06 0015864, Prihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi,sebagaimana bukti P4;5.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974:Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Dengan demikian dapatditafsirkan bahwa perubahan identitas atau perubahan nama dalam akta nikahyang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama merupakan kewenanganPengadilan Agama pula, sama pula kesalahan penulisan akta cerai yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama.Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Mentri Agamanomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agamaatau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Mentri Agamanomor

11 tahun 2007, yaitu Perubahan yang menyangkut biodata Suami, isteriataupun wali harus berdasarkankepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infagq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Saksi EKO WAHYULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota Polri bersama tim yang dipimpin IpdaHaryanto, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karenatelah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika diduga jenis sabupada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB diwarungdipinggir jalan Mentri Supeno, Desa Karangkedawung , KecamatanSokaraja, Kabupaten Banyumas; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwaditemukan

Saksi TRI NENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota Polri bersama tim yang dipimpin IpdaHaryanto, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karenatelah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika diduga jenis sabupada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB diwarungdipinggir jalan Mentri Supeno, Desa Karangkedawung , KecamatanSokaraja, Kabupaten Banyumas; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwaditemukan barang

Saksi WISNU KOENCORO ADHIE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telahdiberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudahbenar; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa timkepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 22.30 WIB diwarungLamongan tempat Saksi dagang dipinggir jalan Mentri Supeno, DesaKarangkedawung, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumasterkaittindak pidana narkotika

NNF berupa urineHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bmsyang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah #mengandungMETAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 lampiranUndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 pukul 22.30 WIBTerdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polresta Banyumas diwarung makanLamongan di Jalan Mentri

PAMUNGKAS; 1 (satu) botol berisi Urine milik Terdakwa AGUNG PAMUNGKAS AliasJEMPOL Bin SUWARDI;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sahmenurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktiandalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 pukul 22.30 WIBTerdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polresta Banyumas diwarung makanLamongan di Jalan Mentri

lain dalam tahun 2020, bertempat di halamanRutan Kelas Il B Masamba Kec.Mappedeceng Kab.Luwu Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman , yaitu berupa 1 (Satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabusabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotikagolongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

MetamfetaminaKesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa Barang bukti 1 (Satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening denganberat 0,4010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa EKASETIA WATI Binti RAMISA tersebut di atas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indinesia Nomor 5 Tahun 2020 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran

MetamfetaminaKesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkanbahwa Barang bukti 1 (Satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening denganberat 0,4010 gram , dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa EKASETIA WATI Binti RAMISA tersebut di atas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indinesia Nomor 5 Tahun 2020 TentangHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN

,HASURAMULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala bidangHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN MsbLaboratorium Forensik Polda Sulsel H.YUSUF SUPRAPTO,SH didapatkanhasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal beningdengan berat 0,4010 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milikterdakwa EKA SETIA WATI Binti RAMISA adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Mentri Kesehatan Republik Indinesia

YUSUF SUPRAPTO,SH didapatkan hasil pemeriksaanbahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,4010gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa EKA SETIA WATIBinti RAMISA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndinesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadidalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.Menimbang, bahwa dari pengertian

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

pada BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulanmenerangkan bahwa : menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkusplastic klip bening berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Tembakausintetis dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwabarang bukti tersebut adalan POSITIF (+) mengandung MDMB4Pinacayang terdaftar sebagai Narkotika Golongan menurut Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonctoPeraturan Mentri

pada BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulanmenerangkan bahwa : menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkusplastic klip bening berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Tembakausintetis dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwabarang bukti tersebut adalah POSITIF (+) mengandung MDMB4Pinacayang terdaftar sebagai Narkotika Golongan menurut Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonctoPeraturan Mentri

coklat dengan merk THEMISTICK.INC yang berisikan daunkering diduga narkotika jenis tembakau sintetis didapati hasil berupa 1 (Satu)bungkus amplop klip warna coklat dengan merk THEMISTICK.INC yangberisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan beratkotor 3,60 (tiga Koma enam puluh)gram dengan berat bersih 2,6(dua komaenam puluh) gram diduga narkotika jenis tembakau sintetis menurut LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajoncto Peraturan Mentri

pada Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : menerangkan barang buktiberupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Tembakausintetis dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebutadalah POSITIF (+) mengandung MDMB4Pinaca yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan menurutLampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonctoPeraturan Mentri

Bone Telah didaftarkan dalam Register Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertana tangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001.

PK. 202/88/30/SYB.MKS.17 tanggal 22 juni 2017 diterbitkan di Bajoe tanggal 29 Juni 2017, tanda selar GT. 12 No. 8o9/LLi atas nama MENTRI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 1900815 199103 1 002.

Bone Telah didaftarkan dalamRegister Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang ditanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertanatangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001. SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKANnama Kapal KMN PANDANGAN 02 tonase Kotor 12, Tempat tanggalPembuatan Tippulue 03 Maret 2000, No.

PK. 001/04/30/Syb.Bje18, Sertifikatberlaku sampai dengan 08 Juli 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 09April 2018 di tanda tangani atas nama MENTRI PERHUBUNGAN DIREKTURPERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/ SYAHBANDAR BAJOEMUHAMMAD ASGAR, SH NIP. 19700815 199103 1 002. SIUP OI (Surat ijin usaha perikanan) nomor : 02.17.01.7398.0647, pemilikMUHAMMAD YUNUS dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Atas Nama A.M.

Bone Telah didaftarkan dalamRegister Pas Besar di BAJOE dengan tanda selar GT 12 No.809/LLi, yang di12tanda tangani oleh atas nama MENTRI PERHUBUNGAN PH. KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE tanggal 11 Mei 2018 Plh bertanatangan HADRAWI BADEWI,SH NIP. 19670227 199003 1 001. SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKANnama Kapal KMN PANDANGAN 02 tonase Kotor 12, Tempat tanggalPembuatan Tippulue 03 Maret 2000, No.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Putusan nomor 148/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Lamadlauw Alias Samin
2.Pemerintah RI, Cq Mentri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Provinsi Gorontalo Cq. Walikota Gorontalo