No. 0115/Pdt.G/2017/PA.Bludan 150 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan' pertimbangan tersebut di atas,dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan padapemeriksaan pokok perkara;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dansekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepada Pemohonagar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta diperkuat oleh bukti P.2 makadinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suam1 istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan danpertengkaran antara Pemohondan Termohon yang sulit didamaikan lagi sehingga puncaknya

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku .Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan;2.

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak ada kaitannya dengan petitum (tuntutanhukum);2.

Bahwa pada faktanyamelalui putusan Judex Facti ini tidak memberikan putusan yang sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkanhukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika

Nomor 150 K/MIL /2017Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian di mana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian di manajika dinubungkan antara keterangan Saksi1

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.BitgMenimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Bitung memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah lagi dengan calon isteri kKeduanya tersebut, tentunya Hakim TunggalharuSs mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syaratsyarat untuk berpoligamsebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon ingin membantu kehidupanekonomi dari calon isteri Kedua Pemohon karena setelah bercerai denganmantan suaminya calon isteri kedua Pemohon hanya sebagai seorang janda,dengan memelihara empat orang anak tanpa memiliki pekerjaan. Hal tersebutsecara tegas diakui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.

.: Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPengadilan Militer IO2 Medan Nomor 65K/PM.102/AD/VIII/2021tanggal 7 Oktober 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer 102Medan Nomor 65K/PM.IO2/AD/VIII/2021 tanggal 7 Oktober 2021kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulanMajelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor 60K/PMTI/BDG/AD/X/2021berikut:1.Bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatandari dinas militer kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkatbanding dalam pemeriksaan tingkat banding mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM yang pada pokoknya menegaskan bahwakejahatan yang dilakukannya dipandang sudah tidak layak lagiuntuk tetap berada di lingkungan militer, sehingga apabilaTerdakwa tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI akanmembawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan satuankhususnya

No. 0355/Pdt.G/2016/PA.Bdw.karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihnan

ab) D1 Ded) olArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Surat gugatan tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk),posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;b.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (recht grond)Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangditanyakan Pengugat dalam positinya ( vide posita nomer 6 dan petitum 5)yang intinya bahwa pengugat cidera janji. Sunguh hal ini sangat berbedadengan perihal dalam surat gugatan hutangpiutang. Akibatnya menjaditidak ada kejelasan mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai dalilgugatan.

Surat gugata pengugat tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk), posita ataufundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,tidak ada kejelasanHal18dari33PutusanNomor25./Pdt.G/2016./PN.Mggmengenai dasar fakta yang sesunguhnya terjadi (fetelijike grond) sehinggatidak memenuhi syarat formil atau cacat formil suatu gugatan;.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.Bahwa posita gugatan Pengugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan secara jelas. Seperti yangdinyatakan Pengugat dalam positanya (vide posita nomer 6 dan petitumnomer 5) yang intinya bahwa Tergugat 1 cidera janji. Sungguh hal ini sangatberbeda dengan perihal dalam surat gugatanya yang menyebutkan gugatanhutangpiutang. Akibatnya menjadi tidak ada kejelasan mengenai dasarhukum yang digunakan sebagai dalil gugatan.

Bahwa karena keberadaan/ lahirnya surat perihal Pengaduan tanggal 10Februari 2020 sebagai dasar yang mendasari Tergugat mengklaim danmengusai serta mendirikan bangunan rumah tipe + 6x12 M diatas tanahobjek sengketa milik Penggugat yang sudah bersertifikat seluas + 2.389 M2yang sekarang terletak di Dusun Merandeh Gampong Alue Dama KecmatanSetia Kabupaten Aceh Barat Daya.

Hasan A yang hak konstitusionalnya dirugikan, akan tetapiPemohon Intervensi didalam Permohonannya tidak menjelaskan secaraspesifik dan objektif rangkaian sebab akibat yang mendasari Pemohonmengajukan Gugatan Intervensi selain dari ulasan hubungan ahli warissemata tanpa mendasari surat keterangan waris yang dibuat oleh PejabatPemerintah yang berwenang serta alas hak kepemilikan.

,Bahwa Pemohon Intervensi mengklaim bahwa tanah aquoadalah tanah peninggalan warisan dari orangtuanya, akan tetapiPemohon tidak mencantumkan Surat Induk tanahnya maupunturunannya sebagai dasar yang mendasari bahwa tanah tersebutadalah miliknya berdasarkan peninggalan Alm. Hasan A.

20K/PM Il11/AU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 hanya mempertimbangkan ataumenguraikan keterangan Terdakwa dan halhal yang meringankan pada diriTerdakwa tidak melihat pada fakta hukum yang terjadi di persidangan danhanya melihat dari halhal yang disampaikan Terdakwa di persidangan tidakmelihat keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya di depan persidangan tidakada dari keterangan para Saksi maupun petunjuk yang mendukung keteranganTerdakwa tersebut.Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasari

Inipun perbuatan yang ditangkap dan diproses lengkap dengansaksinya, sedangkan kegiatan lain yang belum tertangkap Majelis Hakim tidaktahu.Bahwa dengan mendasari keberatankeberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, Pemohon Kasasi dalam tuntutannya menuntut Terdakwa dijatuhi pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, sertapidana tambahan dipecat dari dinas TNI Cq TNIAU dengan maksudmemberikan efek jera bagi Terdakwa karena sebelumnya juga pernahdisidangkan dalam kasus

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.b. Mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum,wanprestasi dan keberatan terhadap lelang.a.

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.1) Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATsangatlah tidak jelas dasar hukumnya dan PENGGUGAT tidak menguraikansecara jelas kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasarigugatan.M.

dan atasperbuatan apa yang mendasari perhitungan kerugian PENGGUGAT ?

Militer I12 Surabaya yang tidakmenjatuhkan putusan pemidanaan tambahan berupa pemecatan dari dinasmiliter TNIAD terhadap Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keberatandengan alasan bahwa demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dansupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI danTNI AD khususnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa selain pidana pokok berupa pidanapenjara juga dijatuhkan pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinasTNI AD.Bahwa mendasari

maka pada tanggal 26 Januari 2013sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kopda Darjono dengan ditemani Pasi IntelYonkes2/2 Kostrad Kapten Ckm Kamjuli lalu datang menemui PasiintelYonif Linud 502/18/2 Kostrad Lettu Inf Danny Steven Surbakti di KantorStaf Intel Yonif Linud 502 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yangtelah berselingkuh dengan Saksi Rini Damayanti sejak tahun 2011,hingga kemudian Terdakwa dipanggil Danyonif Linud 502 Kostrad danselanjutnya diproses hukum yang menjadi perkara ini.: Bahwa dengan mendasari

Bahwa mendasari pertimbangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim TingkatBanding menilai Terdakwa mempunyai tabiat dan prilaku yang tidak baikserta tidak patuh hukum sehingga apabila terhadap Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akan mengganggukehidupan disiplin Prajurit di Kesatuannya.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi tetapdipertahankan dalam Dinas Militer karena apabila tidak dipisahkan

Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tanpamengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan;2. Tidak mencantumkan letak dan batasbatas tanah yang didalilkan sebagaimilik pelawan ; Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P163. Seyogyanya Terlawan II yaitu H.

sineactors), doktrin tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa hak Penggugat Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P17sepenuhnya yang menunjuk siapasiapa yang ditarik sebagai tergugat/tergugattergugat dalam suatu perkara, namun hak tersebut tentunya harus bisa dijelaskan dandijabarkan oleh Penggugat akan hubungan hukum atau perselisihan hukum apayang mendasari

Penggugat menarik pihakpihak dalam suatu gugatan lewatpembuktianpembuktian di persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang didasarkan pada dalilbahwa dalam Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tidakmengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan tentang eksepsi tersebutMajelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yangtentunya membutuhkan pembuktianpembuktian untuk menentukan apakah yangmendasari pelawan mengajukan gugatan perlawanan

judi nomor togel jenis Hongkongdisetorkan kepada pengepul bernama EKO alias KODOK (DPO) alamatDs.Growong, Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa dari hasil penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepuljudi togel jenis Singapura yang bernama ANANG (DPO) sebesar 15 % dariuang yang disetorkan sedangkan untuk tebakan colok bebas judi togel jenisSingapuradan Hongkong Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya yang bernama EKOalias KODOK (DPO) sebesar 10 % dari uang yang disetorkan;Bahwa yang mendasari

judi nomor togel jenis Hongkongdisetorkan kepada pengepul bernama EKO alias KODOK (DPO) alamatDs.Growong, Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa dari hasil penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepuljudi togel jenis Singapura yang bernama ANANG (DPO) sebesar 15 % dariuangyang disetorkan sedangkan untuk tebakan colok bebas judi togel jenis Singapura danHongkong Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya yang bernama EKOalias KODOK (DPO) sebesar 10 % dari uang yang disetorkan;Bahwa yang mendasari

Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohontidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengantimbulnya pertengkaran akhlak satu) sama lain, Termohon berperilakusemaunya, keluar tanpa sepengetahuan Pemohon dan memfitnah keluargaPemohon yaitu suami saksi 1 Pemohon dah bahkan keduanya pisah dan takkunjung kKembali menegakkan hukumhukum Allah SWT dan amanat peraturanperundangundangan

talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh), yang secarategas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hariatau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari

No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohonakibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa

No. 0002/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:,Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Putusan Nomor : 72K/PM II08/AD/III/2017MenimbangMenimbangB/1672/V1/2017, tanggal 21 Juni 2017, dan dari 3 (tiga) kali suratpanggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim0602/Serang telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga),yaitu surat dari Dandim 0602/Serang Nomor : R/262/IV/2017 tanggal19 April 2017, bahwa Terdakwa Koptu Baniah Nrp 31970356981276tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Mlliter IIl08Jakarta.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis

militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telan cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SermaSuwarno dan Saksi atas nama Pelda Hengky Irawan telah dipanggilsecara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangundangNo. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadirdipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari

tidakhadir di persidangan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudahmelarikan diri dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan MiliterI03 Padang Nomor B/500/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, sehingga apabiladihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I03Padang tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan padatanggal 21 Desember 2012 maka kurun waktu tersebut adalah 6 (enam),maka dengan mendasari

tugasOperasi Militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidanaberdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda MarM.Nasikun dan Sertu Mar Zakir Asran Tambunan tidak hadir dipersidangandan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan tanpa adaketerangan,maka mendasari

Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi dengan mendasari putusan PengadilanTingkat Pertama Pengadilan Militer Il08 Jakarta Nomor 164K/ PM II08/AU/VI/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menyatakan kenapa Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan mempertimbangkannilainilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga di Kesatuan serta unsurpembinaan personel maupun pembinaan satuan sepanjang

Majelis Hakim menilai bahwa terhadapketentuan Pasal 127 Ayat (3) tidak perlu diterapkan atau dijatuhkan pada diriTerdakwa dan Majelis Hakim berpendapat lebih tepatnya pengawasan Terdakwadikembalikan keadaan Kesatuan melalui mekanisme pembinaan di Satuan yang lebihtepat, karena Terdakwa seorang Prajurit TNI.Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan MiliterTinggi II Jakarta tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasiterhadap putusan tersebut dengan mendasari