Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang di lindungI.

menguasai danmemperdagangkan Satwa yang dilindungi;Bahwa ketika Ahli memberikan keterangan di Penyidik, diperlinatkanbarang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 4 (empat) ekor burungnuri kepala hitam dengan nama ilmiahnya Lorius Lory;Bahwa Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lorytermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN BitP.160/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan = atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj;Bahwa habitat asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya ada diwilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semuajenis Sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau diair, dan/atau diudara;Menimbang, bahwa jenis Satwa dikategorikan dilindungi jikapopulasinya hanya pada daerah tertentu (endemik), populasinya menurundengan cepat dan perkembangbiakannya sangat lambat dan masuk dalamdaftar sebagaimana terlampir dalam Peraturan Meneteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.160/MENLHK/SETJEN/KUM

Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/LH/2019/PN BitNomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi;Menimbang, bahwa semua burung yang ditemukan pada Terdakwadiperoleh Terdakwa karena membeli dari Seseorang dan pembelian dilakukandi Pelabuhan Angkatan Laut Kota Bitung;Menimbang, bahwa burungburung

., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menjabat sebagai PEH Muda pada Balai Pengelolaan HutanProduksi Wilayah XIII Makassar; Bahwa terhadap pengelolaan hasil hutan kayu yang berada pada lahanyang sudah dibebani Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)/berada padaareal hutan hak, maka penatausahaannya mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak Jo.

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak; Bahwa apabila pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohontumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah, makapenatausahaannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen

/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki izin yang sah, prosespemanfaatan hasil hutan kayu dimulai dari perencanaan produksi,pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pembayaran PNBP, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan

hasilhutan kayu, dokumen angkutan yang digunakan adalah SKSHHKKB/SKSHHKKO (diterbitkan secara online melalui SIPUHH), NotaAngkutan, Surat Angkutan Lelang (SAL), dan Nota Perusahaan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak,pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilakukan oleh pemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidakmemerlukan izin

telah dilakukan penelusuran asal bahan baku/lacak balakdan terbukti bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan makapemanfaatan dan pengolahan kayu tersebut mengacu pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

Untuk kayu yang tumbuh alamidiatur berdasarkan Peraruran Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, sedangkan untuk kayuhasil budidaya dibedakan berasal dari hutan hak dan berasal dari hutannegara (dalam hal ini berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi).Kayu hasil budidaya dari hutan hak diatur berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016

tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak, yang dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN PnnMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dan untuk kayubudidaya dari hutan negara (dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi)diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi; Bahwa ketentuan yang diatur dalam penatausahaan hasil hutan kayudari hutan alam menurut Peraruran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 diantaranya:Oo Pada pasal 1 angka 4, hutan alam

.1/11/2016tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal DariHutan Hak, yang dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017diantaranya:Oo Pada pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017, Hutan Hak adalahhutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

PengangkutanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak yang tumbuh secaraalami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengaturHalaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN Pnntentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara(dalam hal ini yang dimaksud Peraruran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019);Oo Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016mengatur

melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakansatwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati,mengeluarkan satwa yang dilindungi dan suatu tempat di Indonesia,ketempat lain didalam atau diluar Indonesia,, sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b danHuruf c UndangUndang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 Tentang JenisHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteTumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana,sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa JASMAN MISTARALIAS JASMAN ALIAS KASMAN ALIAS PAK JOHAN. dan Terdakwa IIDAFIT MAYOR Alias DAVID MAYOR Alias DAVID masingmasing denganpidana penjara selama

dalam Pasal 40 Ayat(2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan Huruf c UndangUndangRepublik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah NomorHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidanaMenimbang,

.1/6/2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran pada nomor urut779 seperti pada foto di bawah ini Ketam Kenan dengan nama latinnyaadalah Birgus Latro juga termasuk satwa yang dilindungi.Bahwa pada saat penangkapan atau penyulundupan yang terjadi kamilaporkan ke atasan langsung kami di Seksi Konservasi Wilayah Ternatesetelah itu oleh seksi korservasi wilayah Ternate

.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteMENGADILLI:.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/246/KUM/2011 Tentang Pengesahan PemberhentianPejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, tertanggal6 September 2011 atas nama Ramli Gani;.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/201 1Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tertanggal 6 September 2011 atas namaRamli Gani;.

Putusan Nomor. 112 K/TUN/2013Keputusan yang dikeluarkan Bupati Barito Kuala dan tindakan Tergugatmelalui Keputusan Bupati Barito, Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 tanggal6 September 2011 atas nama Ramli Gani, adalah melanggar Pasal 53ayat ( 2 ) buruf b Penjelasan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 adalahtidak dapat dijadikan alasan;Surat Keputusan Nomor 188.45/246/KUM/2011 tertanggal 6 September2011

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentang PengesahanPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaParimata Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011,tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tanggal 6 September 2011 Atas Nama Ramli Gani;4.

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) bulan ;

Berdasarkan Permenlhk = Nomor NOMOR : P.66/MenlhkSetjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangBerasal dari Hutan Alam Pasal 1 Angka 27, Yang di maksud dengan kayuolahan adalah Produk hasil pengelolaan kayu bulat di industri Primer hasilhutan kayu berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih;c. Yang di maksud dengan kayu gergajian adalah kayu persegi empatdengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bundaratau kayu lainnya;d.

Bahwa Dokumen Yang Harus di miliki untuk mengangkut, menguasalatau memiliki kayu gergajian jenis kayu kelompok meranti (jenis kayuMersawa dan Jenis Kayu Merawan) tersebut adalah Surat KeteranganSahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudi Daya yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri LingkunganHidup

Diluar 3 fungsi tersebut ada areal penggunaan lain yang berada di luarkawasan hutan; Bahwa yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang beradapada tanah yang di bebani hak atas tanah, diatur dalam Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari HutanHak; Bahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayuyang berasal dari Hutan

/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam; Bahwa Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Mersawa dan JenisKayu Merawan) bukanlah merupakan hasil Hutan kayu budidaya namunmerupakan jenis kayu yang tumbuh secara alami; Bahwa Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Mersawa dan JenisKayu Merawan) tersebut

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dikarenakan kayu tersebuttumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam halPenanaman perawatan dan pemeliharaan; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskan pengangkutanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan

kedua sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit710Nomor : 200/KUM/BPR.DP/DLG/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 denganplafond pinjaman sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)yang telah lunas pada tanggal 13 Agustus 2013 ;Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh Lima JutaRupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900

Pada kenyataannya, Perjanjian Kredit atas Fasilitas Pinjamanketiga antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatatdalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang diikuti dengan perjanjian pemberianjaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 214/2013 yangHal 7 dari 29 hal, Perk.

/ BPR.DP/ DLGVIII/2010, tertanggal : 5 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 3 ;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200/KUM/ BPR.DP/ DLG/IV/ 2012,tertanggal : 30 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T 4;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200422/ KUM/BPR.DP/ DLGVII/2013, tertanggal : 13 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 5 ;Fotokopi Surat No. 194/ Krd/BPR.DP/ DLG/ V/ 2015,

(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900, (DelapanPuluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan RatusRupiah).Bahwa atas Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat PerjanjianKredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VII/2013 tertanggal 13Agustus 2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah

/ BPR.DP/ DLG/VIII/2010, Surat Perjanjian Kredit No200/KUM/BPR.DP/DLG/TV/2012 dan Surat Perjanjian Kredit No 422/KUM/BPR.DP/DLG/VIII/2013 pada kenyataannya Para Penggugat secara tegas telah membubuhkantanda tangan sebagai persetujuannya, serta dengan adanya bukti T10 telah terbukti pulakalau Penggugat kenyataannya telah menerima salinan atas surat Perjanjian Kredit No422/ KUM/ BPR.DP/ DLG/ VIII/ 2013 tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai pula dengan bukti T2 berupa sertifikat haktanggungan, dan adanya

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat Tergugat Rekonpensi.3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1169212012 tanggal 26 September 2012 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 790/2011 tanggal 3 Agustus 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat.4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012.5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar utangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebanyak Rp 199.985.166,95 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), secara seketika dan sekaligus.6.

MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 6 Juli 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) jo. Addendum I (Kesatu)Perjanjian Kredit No, MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012(selanjutnya disebut Addendum Perjanjian Kredit) sebagai tanda kesepakatan danpersetujuan mengenai halhal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan AddendumPerjanjian Kredit.b. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Penggugat telahmenyerahkan agunan kredit berupa tanah/bangunan SHM No.4406/Kel.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal21 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat Tergugat Rekonpensi.3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1169212012 tanggal 26 September 2012 jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 790/2011 tanggal 3 Agustus 2012 adalah sahmenurut hukum dan mengikat.4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian KreditNomor.

MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 6 Juli 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) jo. Addendum I (Kesatu)Perjanjian Kredit No, MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012(selanjutnya disebut Addendum Perjanjian Kredit) sebagai tanda kesepakatan danpersetujuan mengenai halhal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan AddendumPerjanjian Kredit.. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Penggugat telahmenyerahkan agunan kredit berupa tanah/bangunan SHM No.4406/Kel.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 21 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat TergugatRekonpensi.3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1169212012 tanggal 26 September 2012jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 790/2011 tanggal 3 Agustus 2012 adalah sahmenurut hukum dan mengikat.4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap PerjanjianKredit Nomor.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta Addendum I(Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember2012.5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayarutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebanyak Rp199.985.166,95 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluhlima ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), secara seketikadan sekaligus.6.

., M.H.Warganegara: IndonesiaJabatan : Pemeroses Sengketa Hukum dan Hak AzasiManusia.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014 Nomor :183.1/07/KUM, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ; 2eooon nnnMELAWANABDUL RASYID, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal diDesa Sembilang RT. 02, Kecamatan Kelumpang Tengah, KabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

perkara Nomor 07/G/2014/PTUNBJM dansuratsurat lainnyayangberkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor : 07/G/2014/PTUNBJM tertanggal 02 Oktober 2014 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDALAMPENUNDAAN :e Mengabulkan permohonan penundaandanmemerintahkan Tergugatuntukmenunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM

/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah KabupatenKota Baru ; DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi dari Tergugat ;DALAM POKOK SENGKETA :1 Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM/2014, tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan KelumpangTengah Kabupaten Kotabaru ;3 Mewajibkan Tergugat untuk

mencabut Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor : 188.45/002/KUM/2014, tanggal 03 Januari 2014 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kota Baru;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 251.000, ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiahBahwapadasaatputusandiucapkanpadatanggal 02 Oktober 2014dihadiri olehKuasaPenggugat/Terbanding danKuasa Tergugat/ Pembanding ; Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat

;BahwaPenggugat / Terbanding sampai perkara ini diputus tidak mengajukankontra memori banding ; Bahwa berdasarkan dalil dan argumenargumen keberatan sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding, Tergugat/Pembanding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusanyang pada pokoknya: Membatalkan putusan PengadilanTata Usaha NegaraBanjarmasin . tanggal 02 Oktober 2014, dan menyatakan Obyek Sengketa SuratKeputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

mendapat laporan dariBalai BKSDA Sumatera Utara terkait penangkapan KM LumbaLumbatersebut, lalu pada tanggal 04 Februari 2019 saksi SYOFYAN diperintahkanmelakukan pemeriksaan KM LumbaLumba dengan muatan + 7.000 ekorblangkas di Pelabuhan Lantamal Belawan; Bahwa AHLI FITRI NOOR Ch, S.Hut, MP menerangkan sebanyak + 7.000ekor blangkas (Carcinoscorpius rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLHK /SETJEN /KUM

.1 /12 /2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1905/Pid.B/LH/2019/PN.MdnNomor P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhandan satwa yang dilindungi dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKSDA dan Ekosistemnya.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .ATAUKedua :Bahwa

.1 /12 /2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018 tentang Jenis Tumbuhandan satwa yang dilindungi dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKSDA dan Ekosistemnya.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenerangkan

S.Hut.MP menerangkan sebanyak 7000ekor blangkas (carcinoscropus rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLH /SETJEN /KUM.1 /12. 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dan undangundang Nomor 2 Tahun1990 tentang KSDA dan ekosistemnya;Bahwa tindakan yang saksi Syofyan dan rekannya lakukan selanjutnyaadalah mengambil dokumen, membuat laporan kejadian, melaporkan kepadapimpinan, menyerahkan

S.Hut.MP menerangkan sebanyak 7000ekor blangkas (carcinoscropus rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLH /SETJEN /KUM.1 /12.2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dan undangundang Nomor 2 Tahun1990 tentang KSDA dan ekosistemnya; Bahwa tindakan yang saksi Wakidi dan rekannya lakukan selanjutnya adalahmengambil dokumen, membuat laporan kejadian, melaporkan kepadapimpinan, menyerahkan

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GBI Jemaat Talita kum Bekasi dengan kutipan Akta perkawinan nomor : 3275-KW-24022014-0011 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi tertanggal 19 Mei 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang diberi nama Samuel Ezra Tendean lahir di Bogor pada tanggal

Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, yang pernikahannyadilakasanakan di GBI Jemaat Talita Kum, Pdt. Sulaeman Effendie,Jatisampurna Bekasi, pada tanggal 8 Desember 2013, dengan kutipanAkta perkawinan nomor : 3275KW240220140011 yang dikeluarkan olehHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 724/Pat.G/2017/PN Dpsdinas kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi, tertanggal 19 Mei 2015;2.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di GBI Jemaat Talita kum Bekasi dengan kutipan Aktaperkawinan nomor : 3275KW240220140011 yang di keluarkan oleh dinasKependudukan dan Catatan Sipil Bekasi tertanggal 19 Mei 2015 adalahputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di GBI Jemaat Talita Kum Bekasi, dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 3275KW240220140011 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Bekasi, tertanggal 19 Mei 2015 adalahputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

I Gusti Ngurah Kade Sunarda, di persidangan dibawah sumpah telahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Tergugat; Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suamiistri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 8 Desember2013 bertempat di Kota Bekasi (di Gereja GBI Jemaat Talita Kum,Pdt.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan diGBI Jemaat Talita kum Bekasi dengan kutipan Akta perkawinan nomor :3275KW240220140011 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan danCatatan Sipil Bekasi tertanggal 19 Mei 2015 adalah putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Notaris di Jakarta;4.(25) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(26) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(27) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;4.(29) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 94, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;4.(30) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 95, tanggal11 Desember 1995, dibuat di hadapan James HermanRahardjo, SH. Notaris di Jakarta;4.(31) Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 96, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH.

Notaris di Jakarta;17.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 128, tanggal 11 Desember1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH. Notaris diJakarta;18.Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 129, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.Notaris di Jakarta;19.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 130, tanggal 11 Desember1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

Notaris di Jakarta;5.25.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 136, tanggal 11Desember 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;5.26.Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik (KUMH) No. 91, tanggal22 Agustus 1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo,SH. Notaris di Jakarta;5.27.Akta Kuasa Untuk Menjual (KUM) No. 92, tanggal 22 Agustus1995, dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH.

., Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik, Nomor12, Mataram;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/581/Kum, Tanggal 28November 2008;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.

Keberatan Tanggal surat Faktur Nilai yang diajukanKeberatan Pertamina KeberatanNoI )328/KPDPJH/NTT/VII/2007 18072007 809005102 USD 96,9662 329/KPDPJH/NTT/VII/2007 18072007 809139482 USD 99,864TOTAL USD 196,830 Bahwa menanggapi kedua surat keberatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat telahmenerbitkan satu Surat Keputusan Nomor 180/524/KUM tertanggal 29 September 2007yang isinya menyatakan sebagai berikut:Bahwa surat keberatan Pemohon Banding terhadap Pengenaan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor

kepada Pemohon Banding telah Terbanding terima yaitu masingmasing surat RJG.CM/NNT/06151 sampai dengan RJG.CM/ NNT/06163 tanggal 26Desember 2006, Nomor 002/KPDPJH/NNT/HII/2007 sampai dengan 006/KPDPJH/NNT/I/2007 tanggal 30 Maret 2007, Nomor 008/KPDPJH/NNT/IV/2007 dan Nomor009/KPDPJH/NNT/IV/2007 tanggal 25 April 2007 dan telah Terbanding jawabmasingmasing dengan surat Nomor 180/107/KUM tanggal 26 Maret 2007, Nomor180/162/KUM tanggal 14 April 2007 dan terakhir dengan surat Nomor 973/335.A/02/Dipenda

tanggal 6 Juni 2007;Bahwa terhadap surat Pemohon Banding masingmasing Nomor 328/KPDPJH/NTT/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 dan Nomor 329/KPDPJH/NTT/VII/2007 tanggal 18 Juli2007 perihal yang sama yaitu permohonan keberatan atas pengenaan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor kepada Pemohon Banding tidak dapat Terbanding kabulkan;Bahwa adapun perincian dan penjelasan atas Keputusan Keberatan Nomor 180/107/KUM tersebut dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:Bahwa Dasar Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

V/22/2008, Tanggal 12 September 2008 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:e Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding (Gubernur Nusa Tenggara Barat)Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2009Nomor 180/ 524/KUM tanggal 29 September 2007 mengenaiKeberatan Atas Faktur Nomor 809005102 tanggal 9 Mei 2007 danFaktur Nomor 809139482 tanggal 18 Mei 2007 tentang PemungutanPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, atas nama: PT

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No.5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukanKeberatan/Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Bahwa Mobil Travel Innova yang dikemudikan Sdr. KABINSAR dari arahPelabuhan Tanjung Selor dengan tujuan Kota Samarinda;Bahwa Sdr.

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa mobil Travel Innova yang dikemudikan Sdr. KABINSAR dari arahPelabuhan Tanjung Selor dengan tujuan Kota Samarinda; Bahwa Sdr.

Bahwa benar, telur penyu merupakan satwa yang dilindungi berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan danrelevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untukmempersingkat dan menghindari

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, telur penyu adalah termasuk telur dari satwa yang dilindungi, danTerdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas telur penyu tersebut.

yangtajam atau drastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannyaterbatas (endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenissatwa yang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannyamasih luas, serta belum diatur dalam peraturan perundangundangan; Bahwa Ahli menerangkan jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesiasampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesia mengacu padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi

.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242; Bahwa burung kuak/rangkong/kangkareng hitam (Anthracocerosmalayanus) dilindungi di Indonesia dikarenakan tingkat populasinya yangsemakin menurun.

Bahwa burungburung tersebut merupakan Satwa yang termasukdalam daftar Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.160/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/LH/2019/PN BitP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang jenis tumbuhan danSatwa yang di lindungi.

PolresBitung untuk diproses;Bahwa ketika ditangkap, pada Saudara Suwanto ditemukan Satwa jenisburung Kakatua jambul orange atau Kakatua Maluku sejumlah 7 (tujuh)ekor), Kakatua jambul Kuning sejumlah 1 (satu) ekor, burung nuri kepalahitam sejumlah 1 (satu) ekor dan burung kasturi Ternate sejumlah 1 (satu)ekor;Bahwa semua Satwa yang ditemukan di rumah Saudara Suwanto tersebuttermasuk dalam daftar Satwa yang dilindungi sesuai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Rl NomorP.20/MENLHHK/SETJEN/KUM

ekor burung nuri kepala hitam dan 1 (Satu) ekor burung KasturiTernate;Bahwa burung kakatua jambul orange memiliki nama ilmiah CacatuaMoluccensis, burung Kakatua jambul kuning memiliki nama ilmiahCacatua Sulphurea, Burung Nuri kepala hitam memiliki nama ilmiah Lorius Lory dan Burung Kasturi Ternate memiliki nama ilmiah Loriusgarullus dan kesemuanya termasuk dalam daftar Satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.160/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi;Bahwa habitat asli asli dari semua jenis burung tersebut diatas hanya adadi wilayah Maluku, Maluku Utara hingga wilayah Papua;Bahwa Satwa dikategorikan dilindungi jika populasinya hanya pada daerahtertentu.

Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa semua burung yang ditemukan pada Terdakwadiperoleh Terdakwa karena membeli dari beberapa orang yang berbedadengan total harga pembelian Rp.16.000.000, (enam belas juta rupiah) danpembelian dilakukan di Pelabuhan Umum Kota Bitung;Menimbang, bahwa burungburung tersebut dibeli Terdakwa untuknantinya akan ia jual kembali kepada orang yang berminat melalui AkunFacebook dimana ia

gading gajah sebanyak 42 (empat puluh dua) buah.o Potongan gading gajah sisa pembuatan pipa rokok sebanyak 209 (duaratus sembilan) buah.Bahwa bagian satwa yang disimpan dan dimiliki oleh terdakwa adalahgading yang merupakan bagian satwa jenis gajah yang merupakan satwaliar yang dilindungi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Nomor Urut 51 yaitu Gajah Asia(elephas maximus).Bahwatindakan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagianlain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dilinat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia adalah melanggar UndangUndang

Terdapat 904 jenis hewandan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantum didalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2019/PN PtiKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Bahwaperaturan yang mengatur bahwa jenis satwa liar yang dilindungipemerintah

adalah gajah terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, danberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK NoP.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungiadalah elephas maxsimus (Gajah Asia), dan gajah sumatera yang adadi Indonesia merupakan salah satu sub species

Terdapat 904jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantumdidalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, dan pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungi adalahelephas maxsimus (gajah asia), dan gajah sumatera yang ada di Indonesiamerupakan salah satu sub species

.* Bahwa bagianbagian satwa yang dilindungi undangundang kecualiKima Raksasa (Tridacna gigas) karena sudah dikeluarkan dari satwadilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, akan tetapi masih termasukAppendiks CITES dimana peredarannya harus memiliki izin edar.* Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi menyebutkan bahwaKepala Kambing dengan nama ilmiahnya Cassis cornuta termasukdalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturan tersebutnomor 780, Triton Trompet dengan nama ilmiahnya Charonia tritonistermasuk dalam satwa dilindungi yang tertuang pada lampiran peraturantersebut nomor 782.Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (

2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:Halaman 4 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut TimPenasihat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, didalam dakwaantunggal Penuntut Umum;Halaman 5 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBY Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Imam Sumantri BinMujadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurang!

.1 /12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 13 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYPeraturan Menteri Lingkungan WHidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Pasalpasal dalam Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo