Ketentuan hukum yang digunakan untukmenghitung kadaluarsa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2)KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Pasal 385 ke1 KUHP yangdilakukan oleh Terdakwa seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 79KUHP saja yang berbunyi tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku padahari sesudah perbuatan dilakukan.Bahwa karena itu tenggang waktu daluwarsa dalam perkara Terdakwa initidak dihitung sejak dibuat / diketiknya

Unsur melawan hukum subjektif;Bahwa dalam keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akanmenguraikan dan menganalisa secara yuridis tentang perbuatan pidana yangdilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo, tapi akan kami sampaikansalah satu unsur dari perbuatan pidana, yaitu unsur adanya kelakuan(tingkah laku) dan akibat konstitutif, sehingga bisa menjadi dasar untukmenghitung kadaluarsa penuntutan yang menjadi kKewenangan kami selaku,Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa perbuatan pidana adalah mengenai

penuntutanberdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi "tenggang waktukadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan" dihitungdari waktu sesudah diketahuinya perbuatan "memalsukan" atau "membuatSurat palsu atau menggunakan surat palsu tersebut menimbulkan kerugianyaitu di tanggal 12 Oktober 2011;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 menyatakankewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa mengenai kejahatanyang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun

Sehingga kadaluarsa dalam perkaraaquo dimulai dari tanggal tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan 12 (duabelas) tahun kemudian sehingga tindakan penuntutan yang dilakukan olehJaksa Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktu kadaluarsasebagaimana yang ditentukan oleh undangundang;Maka menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa waktukadaluarsa penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyitenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatandilakukan dihitung dari

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 KUHPmenyatakan kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsamengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tigatahun adalah sesudah 12 (dua belas) tahun, maka mengingat ketentuantersebut kadaluarsa perbuatan pidana membuat surat palsu atau yangdipalsukan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan yang dilakukanoleh Terdakwa bersamasama dengan Sdr.

Gugatan Kadaluarsa:1.Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek tanah denganbatas dan ukuran tersebut pada dalil poin (satu) juncto poin 2 (dua)dimiliki/dipunyainya berdasarkan warisan ibu kandung Penggugat(almh.

., tanggal 16Juni 1936;Bahwa senyatanya Penggugat baru mengajukan gugatannya terhadapTergugat pada tahun 2010, artinya gugatan diajukan setelah kuranglebih 74 (tujuh puluh empat) tahun dan/atau setelah lebih dari 30 (tigapuluh) tahun terhitung dari tahun 1936;Bahwa berdasarkan hal di atas, maka secara hukum gugatanPenggugat telah kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1950 junctoPasal 1967 KUH Perdata juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 10 Januari 1956, Nomor 210 K/Sip/1055;Bahwa oleh karena

gugatan telah kadaluarsa, kiranya cukup alasan bagiTergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatanPenggugat telah kadaluarsa serta menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima karena kadaluarsa atau setidaknya, dinyatakan tidak dapatditerima;b.

Nomor 747 PK/Pdt/2016Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa, dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 13 Juli 2011 Nomor 462/Pdt.G/2010/PN.Mdn. padahalaman 32 alinea 3 dan 4 menyatakan:Bahwa, menurut ketentuan Pasal 835 KUH Perdata menyatakan:Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan tenggangwaktu selama 30 (tiga puluh) tahun;bahwa, Ketentuan Pasal 835 KUH Perdata dikuatkan

Upik) tinggal dirumah tersebut sejak tahun 1922 tidak mungkin diterbitkan GrantHaven van Belawan kepada Chadijah (Nenek Para PemohonPeninjauan Kembali) pada tahun 1936 dan tahun 1948 (Bukti P7alP7b dan P8a/P8b):Dengan demikian Mahkamah Agung (Judex Juris) telah salah ataspertimbangan hukumnya tersebut;Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Judex Facti danJudex Juris mengabulkan eksepsi gugatan kadaluarsa adalahmelanggar hukum dan/atau undangundang yang berlaku;e.

Tajudin, Djamaludin, Agus Salim, dan Daslin, seluruhnya mintadibayarkan pesangonnya sebesar Rp. 4.280.000,, (empat juta dua ratus delapanpuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pesangon sebesar Rp.21.400.000, (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa ketentuan Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 menentukan,sebagai berikut :"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) Tahun

Mengenai Eksepsi huruf B tentang Gugatan Salah Pihak (error in persona),Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsi huruf D tentangGugatan Kabur dan Tidak Jelas.1 Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 25 paragraf 4 disebutkan padaintinya Judex Facti menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B tentangHal.19 dari 32 hal.Put.No.464 K/Pdt.Sus/20112020Gugatan Salah Pihak, Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsihuruf D tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, dengan

Dengan demikian putusanperkara No. 166/PHI.G/2010/PN.JKT.2010 yang menolak Eksepsi Tergugat Idan Tergugat II huruf B, huruf C, dan huruf D, harus dianggap tanpapertimbangan hukum ;Bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B tentang Gugatan SalahPihak, Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsi huruf Dtentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, diajukan berdasarkan faktafakta dandasar hukum yang sangat kuat.

Hal ini karena meskipun petitum angka 3 tersebut telahdinyatakan Kadaluarsa, namun ternyata pada amar putusan angka 4 Judex Factitetap membebankan kompensasi PHK kepada Tergugat II secara tanggungrenteng bersamasama dengan Tergugat I ;Putusan yang saling tidak sejalan tersebut mengakibatkan putusan menjadisumir dan tidak jelas karena Judex Facti tidak konsisten dalam memutus perkaraa quo ;18.Bahwa kalaupun seandainya Judex Facti menganggap pernah terjadi hubungankerja antara para Penggugat dengan

Tergugat II sebelum bulan Januari 2000,namun dengan ditolaknya petitum gugatan angka 3 dan tuntutan dinyatakantelah Kadaluarsa, maka segala permintaan / tuntutan berkaitan denganhubungan kerja tersebut terhadap Tergugat II harus juga dianggap Kadaluarsa ;.Bahwa selain itu, amar putusan angka 4 yang menghukum Tergugat I dan TergugatII membayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat kompensasipesangon dengan perincian Lili Sutisna Rp. 33.990.000,, M.

Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3.

Bahwa dari ketentuan pasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaani, sangat jelas dinyatakan TUNTUTANPEMBAYARAN UPAH dst akan kadaluarsa setelah melampaui batas2 (dua) tahun sejak munculnya hak, dan bukan BATALNNYA GUGATANPERSELISIHAN NORMATIF / HAK;4. Bahwa yang memiliki kewenangan menyatakan TUNTUTANPEMBAYARAN UPAH dst apakah layak atau tidak layak.

Kadaluarsa ataubelum kadaluarsa adalah lembaga Dinas Ketenagakerjaan dalam hal inioleh Prgawai Pengawas, dan penilaian itu dilakukan dengan suatu SuratPenetapan sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan factual..

Bahwa di dalam Undang undang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan adalah merupakan Ketentuan Pokok (materil) dan bujanmerupakan Hukum Acara, sehingga secara spesipik tidak ada mengaturtentang KADALUARSA;7.

gugatan secara spesipik diatur dalampasal 82 Undangundang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, disebutkanGugatan oleh pekerja/ourun atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan daripihak pengusaha;Dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa Olehkarena gugatan Penggugat dinyatakan telah kadaluarsa

SLAMET telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Memperdagangkan barang yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentusebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8ayat (1) huruf g UURI No.8 Tahun 1999 dalam dakwaan Kedua.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS EKO Bin Alm.

Mujionodengan cara diantar ke warungnya yang dibawa dengan karung laludinaikkan becak.Bahwa minuman keras jenis ciu yang dijual tersebut tidak adaketerangan atau label yang menerangkan tentang keadaan,kegunaan, komposisi serta kadaluarsa tentang minuman tersebutsehingga praktis tidak ada tanda maupun, karena dijual dalam botolbekas aqua besar sehingga apabila seseorang membeli miras jenis ciutersebut akan menjadi kebingungan dan tidak tahu petunjuk carameminumnya yang baik dan tidak mengetahui tentang

manfaat,kadaluarsa, maupun keterangan mengenai ciu tersebut sehingga bisamembahayakan bagi keselamatan si pemakainya bahkan bisamengakibatkan meninggal dunia, dimana dampak setelah minum ciutersebut akan mabuk.

/Kab.Tulungagung, atau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tulungagung, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidak mencantumkantanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yangpaling atas barang tertentu, perbuatan mana dilakukan dengan carasebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwaAgus Eko Bin Alm.

manfaat,kadaluarsa, maupun keterangan mengenai ciu tersebut sehingga bisamembahayakan bagi keselamatan si pemakainya bahkan bisamengakibatkan meninggal dunia , dimana dampak setelah minum ciutersebut akan mabuk.

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang berwenang dapat mengajukanGugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lamaI (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja, sehingga dengandemikian Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa :1 Bahwa tuntutan upah dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melebihi 2 (dua)tahun sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang No. 13 tahun

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dansegala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampauijangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak?

; 2 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dan telah Kadaluarsa sebagaimana point4 (empat) dan point 5 (lima) diatas sehingga Penggugat sudah tidak berhak lagi mengajukanGugatan kepada Tergugat, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada hubungan hukum apapun sehingga oleh karenanya tidak ada hak bagi Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ; Bahwa berdasarkan faktafakta diatasTergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusanyang

amar putusannya berbunyi; 1 Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa sehingga patut ditolak atau dinyatakantidak dapat diterima ; Z Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; It.

harus dilakukanberdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR / Pasal162 RBg ; 292 292 Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi yang diajukan olehTergugat mengenai : e Gugatan Penggugat Sudah Kadaluarsa ; adalahtidak beralasan hukum oleh karena Penggugat telah melakukan tindakan hukum (legal action)yang berupa Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang berupa Perselisihan PemutusanHubungan Kerja ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

TarakanTengah, Kota Tarakan atau setidak tidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTarakan, memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang undangan atautidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara 7 cara sebagaiberikut : Pada waktu dan tempat

Polairud yang terdiri dari anggota yaituDENAN HAMBALI dan EDI APRIANTO, yang memeriksa isi kapaltersebut dan menemukan sejumlah gula produksi asal negaraMalaysia merk Pray dan GPT sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)pack dan setiap pack berisi 24 bungkus dengan berat masing masing bungkus 1 Kg yang mana gula tersebut merupakan panganimpor tidak terdaftar pada Badan POM RI dan tidak memenuhi atautidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperundang undangan serta tidak mencantumkan kadaluarsa

Polairud yang terdiri dari anggota yaituDENAN HAMBALT dan EDI APRIANTO, yang memeriksa isi kapal tersebutdan menemukan sejumlah gula produksi asal negara Malaysia merkPray dan GPT sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pack dan setiappack berisi 24 bungkus dengan berat masing masing bungkus 1 Kgyang mana gula tersebut merupakan pangan impor tidak terdaftarpada Badan POM RI dan tidak memenuhi atau tidak sesuai denganstandar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undanganserta tidak mencantumkan kadaluarsa

patroliPolairud yang terdiri dari anggota yaitu DENAN HAMBALT dan EDIAPRIANTO, yang memeriksa isi kapal tersebut dan menemukansejumlah gula produksi asal negara Malaysia merk Pray dan GPTsebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pack dan setiap pack berisi24 bungkus dengan berat massing masing bungkus 1 Kg yang managula tersebut merupakan pangan impor tidak terdaftar pada BadanPOM RI dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan serta tidakmencantumkan kadaluarsa

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yangmengakomudasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 desember 1975 tentang azas kadaluarsa,Majelis Hakim banding tidak sependapat tentang hal tesebutoleh karena azas kadaluarsa hanya dikenal dalam sistim hukumbarat yang tunduk pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yakni terhadap tanahtanah yang sebelumnya berasal daritanah hak barat seperti hak Eigendom atau hak Erfpach, akantetapi dalam sistem hukum adat tidak dikenal tentang

adanyaazas kadaluarsa karena jika azas kadaluarsa dalam hak adatditerapbkan akan membahayakan hakhak masyarakat adat,terutama masyarakat adat yang bertempat tinggal di perkotaan,15kecuali jika tentang kadaluarsa ini diajukan dalam eksepsi,maka hakim wajiob mempertimbangkan terlebin dahulu, akantetapi karena tidak diajukan dalam eksepsi maka Hakim karenajabatan/ambhalve tidak diperkenankan menerapkan azaskadaluarsa ini termasuk dalam menentukan kadaluarsa dalamsistem hukum adat ;10.Bahwa berdasarkan

1. Menyatakan Terdakwa Sujito Ansor Bin Alm.Sukari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pelaku Usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan

Menyatakan Terdakwa SUJITO ANSOR Bin Alm.SUKARI bersalahmelakukan TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG YANGTIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA ATAU JANGKAWAKTU PENGGUNAAN /PEMANFAATAN YANG PALING BAIK ATASBARANG TERTENTU DAN TIDAK MEMASANG LABEL ATAU MEMBUATPENJELASAN BARANG YANG MEMUAT NAMA BARANG, UKURAN,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN TlgBERAT/ISI BERSIH ATAU METTO, KOMPOSISI, ATURAN PAKAI,TANGGAL PEMBUATAN, AKIBAT DAN ALAMAT PELAKU USAHASERTA KETERANGAN LAIN UNTUK PENGGUNAAN

sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktutertentu dalam dalam bulan Mei 2018 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2018bertempat di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagungatau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkanHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN Tlgbarang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

Tulungagung.Bahwa dalam hal melakukan jual beli minuman keras mengandungalkohol tersebut terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah danjuga belum memenuhi standar keamanan pangan.Bahwa terdakwa dalam menjual atau memperdagangkan minumankeras mengandung alkohol tersebut menggunakan tempat jerigen yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dapat disimpulkan bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) s/d (4) Undangundang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, semua pelaku usaha baik yangmemproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman dalam kemasanwajid mencantumkan label kadaluarsa pangan yang diperdagangkan.

Pelaku Usaha ;2. memproduksi dan atau) memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa dan atau tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isibersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus dipasang/dibuat ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yasmin dengan 2 orang ABK dan KM Ryan Jaya IV tersebuttidak dilengkapi dokumen Crew List, Nahkoda tidak memilik SKK Nahkoda,dokumen kapal sudah kadaluarsa, tidak memiliki SPB, alat Navigasi tidak lengkapalat radio tidak ada, alat keselamatan tidak ada, Surat mesin (Pas Besar)kadaluarsa, surat ukur tidak sesuai, nama kapal dan tanda selar tidak terpasang,tidak memiliki Manifest muatan dan BBM solar yang ada di kapal sebanyak + 12ton tidak memiliki DO (Delivery Order);Bahwa kondisi fisik kapal sudah

tidak sesuai standar, alat pemadamkebakaran sudah kadaluarsa dan dalam kondisi rusak, swimfast, life buoy tidakada dan Sertifikat Keselamatan kapal sudah kadaluarsa;Bahwa alat navigasi yang ada dikapal hanya GPS merk Samyungsaja kompas tidak ada dan tidak memiliki radio;Bahwa saat ini terhadap barang bukti kapal KM Ryan Jaya IVsekarang berada di Posmat TNI AL Kampung Laut;Bahwa dari hasil pemeriksaan pemilik kapal KM Ryan Jaya IV danBBM solar yang berada dalam tangki di kapal tersebut adalah sdr

tidak sesuai standar, alat pemadamkebakaran sudah kadaluarsa dan dalam kondisi rusak, swimfast, life buoy tidakada dan Sertifikat Keselamatan kapal sudah kadaluarsa;10Bahwa alat navigasi yang ada dikapal hanya GPS merk Samyungsaja kompas tidak ada dan tidak memiliki radio;Bahwa saat ini terhadap barang bukti kapal KM Ryan Jaya IVsekarang berada di Pomat TNI AL Kampung Laut;Bahwa dari hasil pemeriksaan pemilik kapal KM Ryan Jaya IV danBBM solar yang berada dalam tangki di kapal tersebut adalah sdr

Intim PerkasaKuala Tungkal ada tapi tidak dibawa;Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh jarak tempatkejadian penangkapan dari bibir pantai;Bahwa Kapal KM Ryan Jaya IV berlayar menuju ambangluar muara Kampung Laut untuk pengsisian / bunker TB Singa Laut 88 sebanyak12 ton sesuai dengan dokumen PO (Purchase Order);Bahwa dokumen KM Ryan Jaya IV sudah kadaluarsa;Bahwa setahu saksi kapal KM Ryan Jaya IV hanya kapalkayu yang dimodifikasi sehingga menurut saksi tidak bisa dikeluarkan surat jinberlayar ;Bahwa

menukar perahu susun milik terdakwa senilai Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dengan minuman berakohol jenis cap tikussebanyak 3 (tiga) gen ukuran 30 (tigapuluh) liter, 2 (dua) gen ukuran 25liter, 1 (Satu) gen ukuran 20 liter, 1 (Satu) gen ukuran 10 liter dan 17 (tujuhbelas) botol ukuran 1.500 ml milik saudara ALI (DPO), selanjutnyaterdakwa mengumpulkan botolbotol bekas air mineral untuk di gunakansebagai tempat minuman berakohol jenis cap tikus dan tidak tercantumtanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa

Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantungberhenti dan akhirnya meninggal ;> Bahwa minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/diproduksi olehterdakwa dan saudara ALI )DPO) tersebut tidak di lengkapi dengan labelkomposisi bahanbahan yang di pakai dan tidak emmiliki tanggal, bulanserta tahun kadaluarsa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 204 Ayat (1) KUHP jo.

panjang yaitu : Menurunnya ambang kesadaran ;Selanjutnya mabuk ;Inkordinasi otot, penglihatan kabur ;Takikardi, pernafasan lambat ;Terjadinya keracunan berat ;Gangguan kesadaran/koma ;LLL LLMTekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantungberhenti dan akhirnya meninggal ;Bahwa minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/diproduksi olehterdakwa dan saudara ALI )DPO) tersebut tidak di lengkapi dengan labelkomposisi bahanbahan yang di pakai dan tidak emmiliki tanggal, bulanserta tahun kadaluarsa

upaya hukum lainnya;10 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalamgugatan ini;Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :SUBSIDAIR :Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI :1GUGATAN PENGUGAT LEWAT WAKTU / KADALUARSA

, dengan demikian demi hukum haruslah gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kadaluarsa;2 GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (error in persona) ;Bahwa Penggugat didalam dalilnya angka 1 pada intinya menyebutkanTergugat adalah Perusahaan UD.

Bima Jaya tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri;Namun demikian, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan JudexFacti yang hanya mempertimbangkan tentang Error in Persona dimaksud, sebabseharusnya terdapat hal yang lebih utama dan harus diperiksa terlebih dahuludemi untuk kepastian hukum pemeriksaan perkara ini yakni berkaitan denganeksepsi tentang kadaluarsa/pengajuan gugatan lewat waktu;Bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang kadaluarsa/pengajuan gugatan lewatwaktu pada dasarnya

hukum dan beracaranya sebab telah menimbulkan ketidakpastianhukum didalam perkara ini, dengan demikian terdapat alasan menurut hukumputusan Judex Facti diperiksa ditingkat Kasasi ini;Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini kedepannya adalah untukkepentingan dan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat yang ternyatadidalam putusan Judex Facti tersebut masih menimbulkan permasalahan hukumtersendiri yang seharusnya bisa diselesaikan didalam pemeriksaan perkara inimaka haruslah eksepsi tentang Kadaluarsa

/pengajuan gugatan lewat waktu dapatdiperiksa dan diputuskan ditingkat Kasasi ini;Adapun eksepsi tentang Kadaluarsa/pengajuan gugatan lewat waktu, didalamperistiwa hukumnya sebagai berikut:e Termohon Kasasi (Penggugat) menyatakan bahwa terhitung sejak padatanggal 13 Juli 2011 Termohon Kasasi sudah tidak masuk kerja sehinggakarenanya pada tanggal 13 Juli 2011 tersebut oleh Termohon Kasasidianggap telah terjadi pemutusan Hubungan Kerja secara lisan;e Selanjutnya, terhadap permasalahannya tersebut Penggugat

membantu melakukan tes laboratorium untuk mengetahui layakatau tidak air kemasan merek Rencong tersebut dikonsumsi dan dari hasil teslaboratorium tersebut maka air kemasan merek Rencong diproduksi dankemudian perdagangkan ke supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh.Bahwa air kemasan merek Rencong yang tidak ada izin diperdagangkan olehterdakwa di supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh ternyata padakemasan botol plastiknya juga tidak mencantum jenis produksi, grade(tingkatan mutu), tanggal kadaluarsa

C2.814.06.13.1280 tanggal 14 Juni 2013 dan SuratKepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun 2014;Bahwa setelah dikeluarkannya surat tersebut telah dilakukan perbaikan, namuntetap dikeluarkan surat teguran;Bahwa surat teguran dikeluarkan karena ada kekurangan yaitu berupa lampupenerangan di ruangan produksi tidak sesuai dengan standar, kamar mandiharus di luar, ruang produksi dan pekerja harus mengenakan masker, tutupkepala dan sarung tangan;Bahwa pada kemasan 220 ml, ada dicantumkan masa kadaluarsa

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa setelah mendengar seluruh keterangan para saksitersebut di atas, telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan pegawai BPOM yang bernamaHasbi;Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kesalahan PT.

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim akanpertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaiman yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa TerdakwaolehPenuntut Umum telah didakwa denganSurat Dakwaan yang bersifat gabungan alternatifsubsidaritas, yaitu :Pertama :Primair : melanggar Pasal 141 Jo.

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai Terdakwa telah memiliki kKesengajaan dalam memperdagangkan airminum dalam kemasan milik Rencong walaupun telah diketahuinya izinnya telahdicabut karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangansebagaimana Surat Kepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun2014 tentang Pencabutan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan serta suratsurat

semua asetaset barangbaik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun Tergugat melakukan upaya hukum Kasasi;Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat;Menghukum Para Pihak yang terkait untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan ini nantinya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Gugatan Kadaluarsa

Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:Pekerja/ourun yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpapenetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangberwenang, dan pekerja/ouruh yang bersangkutan tidak dapat menerimapemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/ourun dapatmengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian hubungan industrialdalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukanpemutusan kerjanya:Maka jelas dan tegas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugattelah kadaluarsa

Putusan Nomor 82 K/Padt.Sus/2013.waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syaratsyarat yang ditentukandalam undangundang;Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas jelas dan tegas gugatanPenggugat telah kadaluarsa yang mengakibatkan hilangnya hakPenggugat untuk mengajukan tuntutan hukum;Dengan demikian sudah selayaknya gugatan penggugat untuk ditolakatau setidak tidaknya tidak dapat diterima, sehingga mempunyailandasan hukum yang kuat bagi yang mulia majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk

Putusan Nomor 82 K/Padt.Sus/2013.Karena Termohon Kasasi semula Penggugat telah melakukan pelanggaranberat sehingga dapat dikenakan pasal tersebut;Bahwa menurut Pemohon Kasasi semula Tergugat, gugatan yang diajukanoleh Termohon Kasasi semula Penggugat telah kadaluarsa, dan HakimMajelis Tingkat Pertama telah mengabaikan peraturan yang berlaku tentangkadaluarsa, padahal ketentuan Kadaluarsa telah diatur berdasarkan:Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan; Pasal 96 UndangUndang

Bank Bukopin, TbkNomor SKEP/300 DIR/07/2009 dengan demikian Pemutusan HubunganKerja telah mencapai lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga tenggangwaktu yang diberikan oleh undang undang untuk pengajuan gugatantelah terlewati;Bahwa berdasarkan keberatan keberatan tersebut diatas jelas dan tegasgugatan Termohon Kasasi semula Penggugat telah kadaluarsa yangmengakibatkan hilangnya hak Termohon Kasasi semula Penggugat untukmengajukan tuntutan hukum;Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Termohon Kasasi

Bahwa Tergugat dalam jawaban ke1 tanggal 5 Maret 2003 dan dalamDuplik tanggal 20 Maret 2003 pada pokoknya menerangkan bahwagugatan Penggugat sudah kadaluarsa yaitu telah lebih dari 30 tahun ;2.

No. 2637 K/Pdt/2004dan bukan KUHPerdata (BW) dan sesuai dengan aturan hukum adatyang berlaku, bahwa tuntutan hak mengenai kepemilikan (hak milik)terhadap seseorang itu tidak mengenal batas waktu (kadaluarsa), jadikapanpun tuntutan hak itu bisa diajukan, hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret1960 yang intinya tuntutan mengenai warisan tidak dapat kadaluarsa...."

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan judex factiyang menyatakan dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat gugurkarena kadaluarsa harus ditolak adalah sudah tepat dan benar tetapisayang judex facti tidak konsisten dengan pertimbangan tersebut karenajustru. dibatalkan sendiri dengan pertimbangan hukumnya sebagaiberikut :wie 5 ae Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 37 K/Sip/1959 tanggal 1831959, bahwa anak angkat hanyadiperkenankan mewarisi harta gono gini orang

Bahwa sanggahan Tergugat tentang gugatan kadaluarsa sebagaimanatersebut dalam butir yang seharusnya didukung oleh saksisaksi, tetapisaksisaksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memperkuat sanggahanTergugat tentang telah kadaluarsanya gugatan Penggugat tetapi justrumenerangkan tentang asalusul obyek sengketa sehingga tidak adaHal. 8 dari 13 hal. Put.

No. 2637 K/Pdt/2004kesinambungan dan keselarasan antara sanggahan Tergugat dengansaksisaksi yang diajukan oleh Tergugat oleh karena itu sanggahanTergugat tersebut harus dikesampingkan ;Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 10 Juli 2003, tidakmenyinggung tentang "kadaluarsa" tetapi berubah 180 % denganmenerangkan antara lain sebagai berikut : (butir 2)vanes lapangan ini sudah ada jauh sebelum Hardjodiguno menjabat KepalaDesa, yang kemudian oleh Kepala Desa ada perluasan lapangan seluas407

rupiah) ;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, sekalipun adaupaya hukum (Verzet), banding dan kasasi (Uit Vorbaar Bij Vooraad) ;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;AtauJika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang berpandang lain, mohon keadilan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:I.GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA

No. 459 K/PHI/2007Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah memperantarai penyelesaianperselisinan serta telah mengeluarkan anjuran sesuai Surat No.567.2/1087 Disnaker/2005 tertanggal 2 Pebruari 2005 (kurang lebih 1tahun 7 bulan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini) ;Bahwa Ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI mengatur kadaluarsa/lewat waktu yang untuk jelasnya kamituliskan : gugatan oleh pekerja/ouruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan 171

Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI secara tegas mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatanoleh Pekerja (dhi Penggugat) adalah 1 tahun terhitung sejak tanggaldiberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha (dhi Tergugat)sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan ini setelah lewat waktu 1tahun 9 bulan sejak Tergugat mengeluarkan keputusan dan atau lewatwaktu 1 tahun 7 bulan terhitung sejak tanggal Disnaker mengeluarkananjuran dengan demikian jelas dan TERBUKTI bahwa GugatanPenggugat KADALUARSA

/LEWAT WAKTU oleh karenannya hak untukmengajukan gugatan menjadi gugur ;Bahwa sebelum PHI terbentuk untuk menyelesaikan sengketa perselisihanhubungan industrial Penggugat dalam dapat mengajukan pada PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) hal mana tidakdimanfaatkan oleh Penggugat ;Berdasarkan uraianuraian kami tersebut pada butir 2 angka 1 s/d 7 diatasTERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat KADALUARSA / LEWAT WAKTUoleh karenanya sepantasnya Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormatmenolak

Gugatan Penggugat dan atau setidaktidaknya menyatakan GugatanPenggugat Tidak Dapat Diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karenatelah kadaluarsa/lewat waktu ;GUGATAN PENGGUGAT TELAH PERNAH GUGUR.

barang sediaan farmasi berupa obatobatantradisional berbagng menemui terdakwa di Toko AlKaromah Jln. panjunan No.61Kota Cirebon dengan membawa obat tradisional sesuai permintaan, kemudiaan tanpamemperdulikan standar mutu dan persyaratan keamanan produk dan obatobatantradisional yang dipesannya yaitu penandaan yang terdapat dalam kemasan ataubungkusan luar produk yang memuat informasi lengkap seputar produk seperti adatidaknya mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets,batas kadaluarsa

B/2015/PN.Bdg4Toko AlKaromah dimana dari hasil pemeriksaan Petugas menemukan obatobatantradisional yang tidak mencantumkan informasi lengkap pada kemasan atau bungkusluarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar,nomor bets, batas kadaluarsa dan komposisi, sehingga petugas langsung melakukanpenyitaan terhadap obatobatan tradisional tersebut yaitu Nangen ZengZhangsusebanyak 11(sebelas) dus, Osagi tablet 4 (empat) pak, Urat Madu Obat Kuat dan tahanlama 10 (sepuluh) dus

menjual obatobatantradisional yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, diketahuioleh Petugas dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada pada hariKamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wib datang melakukan inspeksi keToko AlKaromah dimana dari hasil pemeriksaan Petugas menemukan obatobatantradisional yang tidak mencantumkan informasi lengkap pada kemasan atau bungkusluarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar,nomor bets, batas kadaluarsa

Batas kadaluarsa, 13. Klaim penggunaan, 14.Halaman7 dari 15 Putusan No. 106/Pid. B/2015/PN.BdgKonra Indikasi, 15. Efek samping, 16. Interaksi obat, 17. Cara penyimpanan,18.

PanjunanNo.61 Kota Cirebon menjual obatobatan tradisional tidak mencantumkan informasilengkap pada kemasan atau bungkus luarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluarsa dan komposisi, yangatas temuan oleh petugas atau penyidik dari Balai Besar POM di Bandung dan darihasil pemeriksaan di Balai POM obatobatan yang terdakwa jual menggunakan izinedar fiktif/tidak mempunyai izin edar dan diantara produk tersebut mengandung bahanyang dilarang

Melalui surat tersebut, Penggugatjuga meminta penyelesaian atas uang Deposit dan penghitungan terhadappengembalian barang yang kadaluarsa BUKTIP6 ;Bahwa menurut perhitungan Penggugat, uang Deposit yang seharusnyadikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.387.910.625, (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratussepuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Nilai stok barang kadaluarsa yang telah dikembalikan oleh Penggugatkepada Tergugat senilai Rp. 108.270.785, (seratus delapan juta duaratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG10.b.

*Catatan: Harga satuan yang tercantum di dalam tabel di atasdidasarkan pada harga yang tercantum dalam Faktur Penjualan videBUKTIP3, P4 dan P5;Bahwa pengembalian persediaan yang telah kadaluarsa tersebutdilakukan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3angka 3.6 Perjanjian Pengangkatan Distributor Nomor 003/PPSDGEN/DIST/07.VIII/2014 yang berbunyiVide BUKTI P1:Distributor tidak akan menjual kembali setiap barangbarang yang rusakatau barangbarang yang kemasannya rusak, barangbarang

Bahwa pernyataan Penggugat tidak menjual barang dari produkproduk yang kadaluarsa karena melindungi reputasi nama Tergugat (PT.Gula Energi Nusantara) dan Tergugat II (Joko Budi Wiryono)adalah fakta jika Penggugattidak tampil atau mampu untuk menjualHalaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG10.11.12.13.produkproduk yang dibelinya ke pasar sehingga habis waktunya,tetapi Penggugat mencari pembenaran dengan mengungkapkanbahwa tindakan dimaksud adalah melindungi reputasi namaTergugat

Tanggal kadaluarsa telah lewat termasukbagian dari barang atau produk yang rusak tetapi dalam kasus Penggugatadalah berbeda, barang rusak karena telah kadaluarsa setelah kurang lebih9 (Sembilan) bulan berada dalam penguasaan Penggugat, sehinggagugatan Penggugat yang meminta penggantian barang rusak tidaktermasuk dalam syarat yang bisa diganti dalam Surat PerjanjianPengangkatan sebagai distributor No.003/PPSDGEN/DIST/07VIII/2014 ;Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 Penggugat menyampaikan suratpengunduran

Putusan Nomor 449 K/Pdt.SusPHI/2013, yang dalampertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan: Bahwapengajuan Gugatan Penggugat telah kadaluarsa, baik ditinjau dariPasal 1966 KUHPerdata, maupun Pasal 82 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 yang mengatur lewat tenggang waktu gugatan adalah 1Tahun. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahun 2013 ataskeberatan surat keputusan PHK yang telah diterbitkan pada tahun1994, dengan demikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa.;(Bukti T1)b.

Bahwa telah cukup terang dan jelas, gugatan Penggugat telahmelewati tengggang waktu/kadaluarsa dan sudah seharusnyadiputus tidak dapat diterima./N.O A.2.

GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU(KADALUARSA)1. Bahwa Surat Keputusan Nomor KJM/ADM/SKPHK/16/X/0065 tentangPemutusan Hubungan Kerja dibuat tertanggal 13 Oktober 2016. 2.

Bahwagugatan Penggugat diajukan pada tahun 2013 atas keberatan suratkeputusan PHK yang telah diterbitkan pada tahun 1994, dengandemikian gugatan Penggugat telah kadaluarsa.;(Bukti T1). Putusan Nomor 641 K/Pdt.SusPHI/2014, pertimbangan MahkamahAgung:"bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukandalam Pasal 82 UndangUndang nomor 2 tahun 2004.

) bulan dan 22 (dua puluhdua) hari);Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan berpendirianbahwa gugatan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, dinyatakan kadaluarsa.

Nomor 641 K/Pdt.SusPHI/2014tanggal 21 Januari 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman11 paragraf 4 menegaskan:"Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukandalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum pernah dilakukanjudicial review oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi dasarMahkamah Agung RI untuk menyatakan kadaluarsa apabila gugatandiajukan melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun;9.

demi hukum menjatuhkan putusan yangamarnya :DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa;Hal 38 dari 51 Putusan Perkara No. 51/Pdt.SusPHI/2018/PN.

Eksepsi Kadaluarsa (Exceptio Tempotis); Bahwa Penggugat diberhentikan tanggal 13 September 2015 dangugatan diajukan pada tanggal 04 Juni 2018, sehingga bertentangandengan Pasal 82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung berpendirian bahwagugatan yang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun sebagaimana Pasal82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dinyatakan kadaluarsa